People's News Blog

[Koran-Digital] Jepang Ingkar Janji Soal Program Transfer Teknologi Industri

2012-02-16T00:01:00.000-08:00

Kamis, 16/02/2012 14:22 WIB
Jepang Ingkar Janji Soal Program Transfer Teknologi Industri
Zulfi Suhendra - detikFinance

Jakarta - Sudah hampir berjalan 5 tahun, program pembangunan kapasitas
industri yang disebut Manufacturing Industry Development Center (Midec)
antara Indonesia dengan Jepang jalan di tempat. Indonesia menuding
Jepang kurang mau merealisasikan program tersebut.

Padahal sejatinya Midec sebagai penyeimbang antara terbukanya pasar
Indonesia dengan perdagangan bebas bilateral dengan Jepang atau
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). Midec merupakan
salah satu syarat dari IJ-EPA yang diminta Indonesia, yaitu Jepang harus
memberikan program pendampingan bagi industri di dalam negeri.

"Capacity building untuk industri kurang berjalan, karena salah satu
kelemahan pihak Jepang kurang mengimplementasikan capacity building yang
dulu disepakati untuk engineer Indonesia agar bisa memperoleh keahlian,"
katanya di kantornya, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (16/2/2012).

Mandegnya program ini, diperparah dengan realisasi perdagangan kedua
negara, Indonesia ternyata mengalami defisit perdagangan dengan Jepang
di 2011 semenjak adanya IJ-EPA pada 2008 lalu.

Defisit perdagangan dengan Jepang, tercatat total ekspor Indonesia ke
Jepang hanya US$ 18,33 miliar, sementara impor Indonesia dari Jepang US$
19,31 miliar.

"Kalau mereview ekspor kita ke Jepang tahun lalu (2011), lebih kecil
dari pada impornya, saya sudah menyampaikan ini saat bilateral meeting
di Bali, dan hal ini akan ditindak lanjuti agar seimbang," katanya.

Masalah mandegnya program Midec sudah disampaikan oleh Menteri
Perindustrian sebelumnya yaitu Fahmi Idris di 2009 lalu, pada waktu itu
program itu sudah tak berjalan lancar, jauh dari yang diharapkan.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/16/141514/1844173/1036/jepang-ingkar-janji-soal-program-transfer-teknologi-industri?f9911023

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.

[Koran-Digital] Malinda Dee Dituntut 13 Tahun Penjara & Denda Rp 10 M

2012-02-15T23:58:00.000-08:00

Malinda Dee Dituntut 13 Tahun Penjara & Denda Rp 10 M
Suci Dian Firani - detikNews
Kamis, 16/02/2012 13:51 WIB
Jakarta Terdakwa kasus pembobolan dana nasabah Citibank, Malinda Dee,
duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan
pakaian serba hitam. Hari ini Malinda dituntut 13 tahun penjara dan
denda Rp 10 miliar.

"Menghukum terdakwa selama 13 tahun kurungan dikurangi masa tahanan dan
denda Rp 10 miliar subsider 7 bulan kurangan," ujar JPU Tatang Sutarna
di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Kamis (16/2/2012).

Malinda Dee dinilai terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana perbankan pasal 49 ayat 1 huruf A UU Perbankan
jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Kedua, pasal 3 ayat 1 huf B
UU Pencucian Uang jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Ketiga, pasal 3 UU No 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Seperti diketahui, JPU mendakwa Malinda Dee membobol dana nasabah
Citigold Citibank sejak Januari 2007 hingga Februari 2011. Selama itu,
Malinda berhasil mengelabui 37 nasabah Citigold Citibank dengan
menggunakan puluhan miliar uang mereka tanpa izin untuk berbagai
keperluan pribadinya.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/16/135126/1844097/10/malinda-dee-dituntut-13-tahun-penjara-denda-rp-10-m?n990102mainnews

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] BONNIE TRIYANA: In Memoriam Ahmad Supardi Adiwijaya

2012-02-15T23:18:00.000-08:00

Obituari
In Memoriam Ahmad Supardi Adiwijaya
Sabtu, 11 Februari 2012 - 22:36:56 WIB

Sukarno memberangkatkannya, Soeharto menghalanginya. Kini dia berpulang
untuk selamanya.

INGATAN saya melayang kembali ke empat tahun lampau, pada suatu hari di
bulan Februari. Seorang pria tua bertopi menjemput di stasiun Hoofddorp.
Tak sepadan dengan usianya, dia tampak masih enerjik. "Buat apa bapak
jemput saya di sini? Saya bisa ke Zaandam sendiri," kata saya. "Ah..
Bung kan tamu, harus saya layani," balas pria itu sambil menepuk pundak
saya seraya menggiring masuk ke ruang tunggu peron. Berlindung dari
terpaan angin musim semi yang masih dingin menusuk. Tak lama, kereta
datang. Kami duduk saling berhadapan. Dia bicara tentang masa lalunya
yang tak putus sampai kereta tiba di stasiun tujuan.

"Biar bung saya bonceng. Biar gini-gini juga saya masih kuat balap lari
dengan bung," kata dia mempersilahkan saya menaiki sepeda jengkinya –
setahun kemudian dia cerita sepeda itu hilang dicuri kendati sudah
digembok dobel. Lelaki itu mulai menggenjot sepedanya dengan barang
muatan seorang pemuda plus tas ransel di punggungnya. Mungkin setara
empat karung beras, tapi sepeda terus melesat.

Ahmad Supardi Adiwijaya, demikian nama lelaki yang selalu berdandan
necis itu. Keberadaannya di Belanda punya riwayat panjang. Sebuah
riwayat yang baru saja ditutup seiring kematiannya kemarin, Jumat (10/2)
di Belanda. Pak Pardi, demikian saya memanggilnya, terkena serangan
jantung saat bermain bulutangkis pada Minggu (5/2). Sempat dirawat dalam
keadaan koma selama sepekan namun fisiknya tak lagi sekuat empat tahun
lalu, saat memboceng "empat karung beras" tiba selamat sampai di
rumahnya. Dia wafat pada usia 71 tahun.

Supardi tak pernah bermimpi hidup di luar negeri. Tapi jalan hidup
berkata lain. Dia, bersama banyak pemuda Indonesia terpilih lainnya,
berangkat ke Uni Soviet sebagai mahasiswa ikatan dinas (Mahid) pada
Agustus 1962. Sebelum berangkat, Supardi masih berstatus mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Moskow yang dingin bersalju tak menurunkan elannya. Menjadi sarjana
ekonomi dan bekerja di Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
adalah cita-cita Supardi kelak. Dalam benaknya terbayang bahwa Indonesia
adalah seumpama lahan subur yang terbentang luas dan memerlukan tenaga
pemuda untuk menggarapnya.

Sebagai mahid, Supardi menerima tunjangan sebesar 90 rubel per bulan.
Berdasarkan perjanjian dengan Kementerian PTIP (Pendidikan Tinggi dan
Ilmu Pengetahuan) yang memberangkatkannya, setiap mahid (sejak tahun
1962) diberi tunjangan oleh pemerintah Indonesia setiap tahun untuk
"uang pakaian" sebesar 125 US Dollar. Sedangkan beasiswa lainnya
diberikan oleh pemerintah Uni Soviet sebagai wujud persahabatan.
Berbekal uang itu Supardi bisa hidup sederhana dan memenuhi kebutuhannya
sehari-hari. Biaya kamar, kegiatan olahraga, buku-buku dan semua
keperluan studi sepenuhnya ditanggung universitas alias gratis.

Pada saat kuliah, Supardi aktif mengikuti banyak kegiatan, mulai musik
sampai olahraga. Dia belajar main drum agar bisa aktif dalam pertunjukan
kesenian. Dalam bidang olahraga dia pun lihai bermain bulutangkis. Di
luar kuliah, Supardi tergabung sebagai anggota Gerakan Pembela Ajaran
Soekarno (Gepas). Organisasi mahasiswa nasional Indonesia yang berada di
Uni Soviet itu menahbiskan diri sebagai pengikut ajaran Soekarno.

Pada 1 Oktober 1965, saat Supardi berada di pengujung masa studinya, dia
mendengar berita dari radio tentang gerakan Dewan Revolusi yang dipimpin
Letkol. Untung di Jakarta. Supardi mengambil sikap mengutuk gerakan itu
seraya tetap mendukung kepemimpinan Presiden Soekarno. Prinsip yang
dipegangnya adalah perjanjian sebagai Mahid sebelum berangkat: akan
tetap setia kepada Kepala Negara Republik Indonesia.

Keyakinan Supardi ternyata berpengaruh pada jalan hidupnya di kemudian
hari. Soekarno dilengserkan secara perlahan oleh Soeharto. Seketika pula
semua hal yang dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia
(PKI) dan Soekarno ditetapkan musuh utama Orde Baru. Tidak ada tempat
bagi pendukung Soekarno.

Soeharto yang perlahan tapi pasti menduduki kekuasaan mulai melakukan
konsolidasi. Kepada mereka yang berada di luar negeri, baik yang
menduduki kedutaan besar maupun mahasiswa diberikan dua pilihan:
mendukung Soeharto atau tidak. Bagi mereka yang mendukung selalu
tersedia "tiket" untuk kembali pulang dengan aman. Sedangkan yang tak
memberikan pilihannya pada kekuasaan Soeharto, tak ada pilihan lain
kecuali bertahan di negeri rantau.

Supardi, seperti yang ia yakini sejak awal, tetap mendukung Soekarno.
Bagi dia presiden Republik Indonesia yang resmi tetaplah Soekarno.
Konsekuensi logis yang harus diterimanya adalah hidup jauh dari tanah
air, tanpa mengetahui kapan bisa kembali menjejakkan kaki di tanah air.

Waktu terus bergulir. Harapan pulang dan kerinduan pada keluarga di
kampung halaman tetap ada dalam benak Supardi. Sekali pun belakangan,
disadarinya kalau itu ilusi belaka. Namun Supardi harus tetap bertahan
pada keadaan yang dihadapinya. Layar telah terkembang, pantang perahu
berlabuh pulang sebelum hasil boleh didulang. Pada 1967 Supardi berhasil
meraih gelar master ekonomi dari Universitas Lumumba dan melanjutkan
studinya ke jenjang doktoral di Universitas Negara Lomonosov. Pada masa
kuliah doktor, dia memutuskan menikahi gadis Rusia, Tatiana, 25 Maret 1971.

"Saya melanjutkan pendidikan doktoral saya dalam bidang sejarah di
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negara Lomonosov. Jadi saya ini
pemegang gelar Ph.D sejarah lho," ujarnya sembari menunjukkan ijazah
doktornya kepada saya saat bertandang ke rumahnya empat tahun lalu.

Pada 1975 Supardi berhasil jadi doktor. Bidangnya masih jarang ditemui
di Indonesia: sejarah ekonomi. Disertasinya pun "mengerikan" untuk
zamannya: "Persatuan Kaum Progresif Indonesia- Syarat Penting (untuk)
Pencapaian Demokrasi dan Kemerdekaan Penuh (1959-1965)". Berbekal doktor
dalam kajian sejarah, Supardi melamar pekerjaan di Institute Oriental
Studies, Moskow. Di sana dia bekerja sebagai pegawai bagian informasi
ilmiah sejak tahun 1976 sampai dengan 1990.

Pada akhir tahun 1970-an, Supardi datang ke Kedutaan Besar Republik
Indonesia di Moskow untuk mengajukan permintaan mendapatkan izin pulang
ke tanah air. Sesuai dengan prosedur yang ada di KBRI, Supardi mengisi
formulir pendaftaran. Izin tak berbalas. Sepuluh tahun masa penantian
sia-sia belaka. Supardi gagal pulang dan berhasil mendapatkan kembali
kewarganegaraan Indonesia.

Pada 1989 ribuan rakyat Jerman Timur dan Barat berbondong-bondong
menghancurkan tembok yang memisahkan mereka selama bertahun-tahun.
Hancurnya tembok Berlin lambang keruntuhan komunisme di dunia. Perubahan
yang diawali dari runtuhnya tembok Berlin menjalar ke Eropa Timur.
Lambat laun gelombang perubahan pun menerpa Uni Soviet.

Mikhail Gorbachev mengumumkan kebijakan Glasnost dan Prestroika, dentang
awal hadirnya kebebasan keterbukaan di seantero jagad Uni Soviet. Peluru
kendali berhulu ledak nuklir milik Uni Soviet tak lagi diarahkan ke
Amerika Serikat. Usai sudah perang dingin yang telah berlangsung selama
hampir 30 tahun. Sementara keadaan di Uni Soviet berubah dengan
cepatnya, pada Mei 1990 Supardi bersama keluarganya memutuskan
meninggalkan Uni Soviet menuju Belanda sebagai pencari suaka politik.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, pada 1991 pemerintah
Belanda menolak memberikan suaka politik kepadanya dengan alasan bukan
orang komunis yang dikejar-kejar pemerintah Orde Baru. Berkat kegigihan
dan bantuan "Stichting Vluchtelingen Werk" dan juga bantuan Rita
Jongelingen, seorang Indonesianis yang humanis, Supardi dan keluarganya
mendapat status A (kategori yang disandangkan kepada para pelarian
politik).

Akhir tahun 1993, Supardi dan keluarganya memperoleh izin tinggal dari
pemerintah Belanda. Untuk menopang hidup seorang istri dan empat
anaknya, pada 1994 hingga 1997 Supardi bekerja di Holland Parcel
Express, sebuah perusahan kurir di Amsterdam. Meski tak dapat uang
pensiun (mengingat masa kerja yang sangat singkat), Supardi tetap bisa
menikmati masa pensiunnya sebagai warganegara Belanda dengan jaminan
sosial dari pemerintah.

Untuk mengisi masa pensiun dan menyalurkan hobi menulisnya, Supardi
menjadi koresponden untuk situ berita Rakyat Merdeka Online di Jakarta.
Status sebagai wartawan membuatnya luwes bergerak dan menjangkau
berbagai tokoh. Seringkali flat Supardi yang sederhana itu menjadi
tempat persinggahan kolega Indonesianya yang datang dari berbagai latar
belakang profesi: mulai diplomat sampai dengan wartawan. Satu hal yang
terus diperjuangkan olehnya saat itu adalah mendapatkan kembali status
warganegara Indonesia. "Paling tidak untuk anak-anak saya," kata dia.

Supardi mencintai Indonesia sepenuh hati dan dia ingin keempat anaknya
memiliki kecintaan yang sama pada negeri asal ayah mereka. "Agustina
anak saya, itu pandai menari Bali lho," katanya sembari menunjukkan foto
anaknya. Untuk berkomunikasi dengan keempat anaknya Supardi menggunakan
tiga bahasa sekaligus: Rusia, Indonesia dan Belanda.

Pada 2007, sepulangnya dari Belanda, saya sempat menulis sebuah feature
panjang mengenai kehidupan warga Indonesia yang mendapat suaka politik
di Belanda. Salah satunya tentang Supardi. Lucunya, ternyata dia pun
menulis dua serial artikel mengenai diri saya yang dimuat di koran
Rakyat Merdeka. Mungkin begitulah kalau dua wartawan bertemu, saling
bicara, saling mendengar, saling mencatat dan hasilnya: sebuah kisah.
Berbulan kemudian Supardi mengabarkan kepada saya kalau salah seorang
anaknya telah memperoleh paspor Indonesia. Belakangan saya dapat kabar
kalau Supardi pun sudah kembali punya paspor berlambang garuda.

Pada Oktober 2010, saya masih sempat bertemu dengannya di Amsterdam.
Saat itu saya diundang untuk bicara pada sebuah diskusi mengenai sejarah
Indonesia di rumah Mintardjo di Oestgeest, Leiden. Sama seperti Supardi,
Mintardjo pun orang Indonesia yang jadi eksil. Waktu itu Supardi
menawarkan agar kami, yang mau pergi ke Leiden, tak perlu naik kereta.
"Naik mobil saya saja, saya ke Zaandam dulu. Ambil mobil. Kalian tunggu
di sini," kata dia sambil berlari gesit. Tak lama kemudian sebuah mobil
sedan tua datang. Kami bersama pergi ke Leiden. Supardi menyetir mobil.
Saya dan tiga kawan, menumpang. Tak dinyana itu pertemuan terakhir. Dia
wafat pada sebuah laga, menyerah pada takdir hidup untuk selama-lamanya.
Selamat jalan, Pak Pardi. Selamat jalan, sahabat!! [BONNIE TRIYANA]

http://www.majalah-historia.com/berita-584-in-memoriam-ahmad-supardi-adiwijaya.html

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Ini Daftar Kenaikan Gaji PNS, TNI/Polri yang Baru

2012-02-15T23:06:00.000-08:00

Ini Daftar Kenaikan Gaji PNS, TNI/Polri yang Baru
Kamis, 16 Februari 2012 11:20 WIB

Ini Daftar Kenaikan Gaji PNS, TNI/Polri yang Baru
perbesar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara
serentak pada tanggal 6 Februari lalu telah menandatangani Peraturan
Pemerintah Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan
anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dikutip dari laman Setkab, Kamis (16/2/2012), dengan keluarnya PP baru
itu, kini gaji pokok terendah PNS sebelum remunerasi adalah Rp 1.260.000
(untuk golongan 1a masa kerja 0 tahun), anggota TNI dan Polri adalah Rp
1.325.000 (untuk prajurit satu dan bhayangkara dua dengan masa kerja 0
tahun). Gaji tersebut di luar tunjangan keluarga yang besarnya untuk
istri/suami 10% dari gaji pokok dan anak 2% dari gaji pokok, tunjangan
pangan sebesar nilai beras per 10 kg/orang, tunjangan jabatan untuk
pejabat struktural maupun fungsional, tunjangan umum untuk yang tidak
memegang jabatan struktural maupun fungsional .

"Ketentuan mengenai gaji baru PNS berlaku mulai 1 Januari 2012," bunyi
Pasal 1 Ayat 2 PP No. 15/2012. Hal yang sama juga berlaku untuk gaji
baru anggota TNI dan Polri sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 2 PP No.
16/2012 dan Pasal 1 ayat 2 PP No. 17/2012.

Dalam diktum menimbang dari PP No. 15, 16 dan 17 itu disebutkan, bahwa
dasar perubahan gaji PNS, TNI dan Polri adalah untuk meningkatkan daya
guna dan hasil guna, serta kesejahteraan PNS, anggota TNI dan Polri.

Dalam lampiran PP No. 15/2012 disebutkan, gaji pokok terendah untuk PNS
Golongan III a dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp 2.046.100 (sebelumnya
Rp 1.902.300) dan tertinggi IIId dengan masa kerja 32 tahun adalah Rp
3.742.300 (sebelumnya Rp 3.332.000). Sedang untuk golongan IVa masa
kerja 0 tahun adalah Rp 2.436.100 (sebelumnya Rp 2.245.000), sedang
tertinggi untuk golongan IVe masa kerja 32 tahun adalah Rp 4.608.700
(sebelumnya Rp 4.100.000).

Untuk prajurit dua TNI atau bhayangkara Polri dengan masa kerja 0 tahun
sesuai PP No. 16/2012 dan PP No. 17/2012 gaji pokoknya) adalah Rp
1.325.000 (sebelumnya Rp 1.230.000), sedang prajurit TNI dengan pangkat
kopral kepala atau prajurit Polri dengan pangkat ajun brigadir polisi
dengan masa kerja 32 tahun menerima gaji pokok sebesar Rp 2.365.600
(sebelumnya Rp 2.134.600).

Adapun perwira pertama TNI dengan pangkat letnan dua atau inspektur
polisi dua masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp 2.198.400
(sebelumnya Rp 2.032.100), sementara perwira TNI dengan pangkat kapten
atau ajun komisaris polisi dengan masa kerja 32 tahun memperoleh gaji
pokok Rp 3.803.100 (sebelumnya Rp 3.385.000). Untuk perwira tinggi TNI
dengan pangkat Brigjen, Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama dan
Polri dengan pangkat Brigjen dengan masa kerja 0 tahun menerima gaji
pokok Rp 2.644.400, sementara perwira tinggi TNI dengan pangkat Laksama,
Jendral dan Marsekal atau dengan Polri dengan pangkat Jendral dengan
masa kerja 32 tahun memperoleh gaji pokok Rp 4.717.500 (sebelumnya Rp
4.072.000). (aco)

http://m.tribunnews.com/2012/02/16/ini-daftar-kenaikan-gaji-pns-tnipolri-yang-baru

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Parodi Saksi Angi: “Yes! Selesai Sudah Akting Gue, Bro…”

2012-02-15T19:06:00.000-08:00

Parodi Saksi Angi: "Yes! Selesai Sudah Akting Gue, Bro…"

Kamis, 16 Februari 2012 06:05 WIB

Ilustrasi karikatur persidangan saksi Angelina Sondakh. * ika

LICOMEDYa: Ketua Majelis Hakim di persidangan saksi heboh yang artis dan politisi seksi Anginlunas Sundekh alias Angin alias Angi, mengetukkan palu, mengakhiri sidang. Lima pengacara terdakwa kasus suap "Wisma Flamboyan" Nazeroddin, tertegun. Pengunjung di Pengadilan Tepekur, Stadium Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang (15/2/22) itu, spontan menggerutu.

Kelima pengacara Nazeroddin saling pandang. "Gila, selama gue jadi pengacara, sampai gue ngeraih doktor, baru kali ini dikerjain saksi. Gue bener-bener keki. Masa' dari awal sampai akhir sidang, BAP (Berita Acara Pemeriksaan, red) dari penyidik KFK setebal bantal, disangkal terus," gerutu pengacara Hotmen Peris pada temannya, Elze Syaref.

"Dari awal sidang, dengar omongannya shoft sok romantis, gue sudah sebel," timpal Elze, ketus sambil melirik sinis ke arah Anginlunas yang meninggalkan ruangan sidang. Lantas, Elze membatin, "Awas Lu, Ngi! Lu sudah ngelecehin gue. Apa dikira Lu aja yang seksi, cantik. Bulsit, mentang-mentang Lu janda. Yang ikut sidang mulai majelis hakim, jaksa, dan pengacara banyak yang laki, terus Lu pakai gaya ganjen. Ngomong dilembut-lembutin."

Hotmen melihat Elze melirik sinis ke arah Anginlunas, kontan menyela, "Waktu dia terus-terusan nyangkal pertanyaan gue, hampir aja gue emosi seperi Lu, Ze! Untungnya, gue bisa nahan, nggak sampai kebablasan emosi kaya' Lu." Lantas, Hotmen penasaran refleks memandang Angin yang dikawal banyak bodyguard meninggalkan pintu sidang. Hotmen lagi-lagi membatin, "Ach Ze, Lu khan nggak tahu, gue nyecar pertanyaan tajam itu sebenarnya gemes aja. Abis suara Anginlunas ganjen, sih. Uhuuy gitulah. Lu kan perempuan, nggak tahu gimana perasaan gue yang laki kalau ngadepin janda Uhuuy model Angin, hehe…."

Lain lagi, pemandangan di antara Jaksa Penuntut Umum (JPU). Paling mencolok adalah sikap salah satu JPU, yang saat mendapat giliran bertanya pada Angin, terkesan paling kritis dan tajam karena mengaitkan filsafat komunikasi "Salah itu susah, bohong itu bolong". Dia terlihat bak 'hero' di antara rekan-rekannya sesama JPU. "Siip… Pertanyaanku yang kritis dan substantif tadi pasti dilihat jutaan pemirsa teve. Tapi, kenapa ya, Angin kok kekeh membantah semua pertanyaan JPU, hakim, dan pengacara? Jangan-jangan ada orang kuat di belakang Angin? Duh gawat kalau bener, bisa-bisa nasib karierku di-"kotak" tahunan," gumam JPU "hero" ini dalam hati.

DITERIAKI KURUPTOR

Di halaman Gedung Pengadilan Tepekur, Angin yang dikawal banyak bodyguard nampak diteriaki ratusan pendemo. "Huu… cantik-cantik kuruptor.., seksi-seksi kuruptor.., kuruptor ganjen.., kuruptor uhuuy…!, begitu teriak para pendemo bersahut-sahutan.

Kali ini, Angin benar-benar nervous. "Ngatain gue koruptor-koruptor. Gue tahu siapa di belakang Lu, Bro!", gumam Angin dalam hati. Rupanya, Angin lebih bisa menghadapi ratusan hakim, ratusan jaksa atau ratusan pengacara ketimbang ratusan pendemo "beringas" seperti itu.

Lebih nervous lagi ketika Angin melihat para wartawan yang jumlahnya nyaris sama dengan pendemo, yang merangsek mengikuti langkahnya dan berupaya bisa mewawancarai. Angin pun mengunci mulut rapat-rapat, dan hanya bisa menjawab dengan memaksa untuk senyum "tipu-tipu".

Beruntung, bodyguard dan aparat keamanan berhasil melindunginya hingga lolos dari kerumunan wartawan, dan masuk ke dalam mobil. Braak…. pintu dan kaca riben mobil Harroe Hitam Nopol B 154 NI ditutupnya rapat-rapat. Angin langsung bersandar di jok bagian belakang.

Lantas, Angin pun menghela nafas panjang, dan sedikit lega. "Yes! Selesai sudah akting gue, Bro!", gumam Angin sambil mengepalkan tangan. "Cuma, gue sebel ama Nazer. Tega-teganya mojokin gue di depan umum. Bener-bener bulsit," tambah Angin nyengir, sembari pejam mata. Nah! * LI04

http://www.lensaindonesia.com/2012/02/16/saksi-angi-yes-selesai-sudah-akting-gue-bro.html

[Koran-Digital] Anggaran Perjamuan DPR Rp 12 Miliar

2012-02-15T18:39:00.000-08:00

Anggaran Perjamuan DPR Rp 12 Miliar
Imam Prihadiyoko | Marcus Suprihadi | Kamis, 16 Februari 2012 | 09:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Belum lepas dari ingatan soal pemborosan pembelian
kursi nan mewah di DPR, kali ini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)
DPR RI menyoroti anggaran perjamuan rapat di DPR.

Anggaran perjamuan yang berkisar Rp 12 miliar per tahun di Sekretariat
DPR, dinilainya sebagai pemborosan. Karena itu, FPKS mendesak Sekjen DPR
RI memangkas anggaran tersebut.

"Perjamuan yang dilakukan Sekjen selama ini terlalu mewah dan
berlebihan, sehingga memboroskan anggaran negara," ujar Sekretaris FPKS
DPR RI KH Abdul Hakim di Jakarta, Kamis (16/2/2012).

"Anggota DPR datang ke Senayan bukan untuk menikmati makanan dan
jajanan, tapi untuk memecahkan dan merumuskan solusi masalah kebangsaan
yang semakin hari tantangannya semakin besar. Jika ada perjamuan, masih
bisa dilakukan dengan menyajikan makanan yang sederhana dan tidak perlu
mewah seperti sekarang," kata Abdul Hakim, yang juga anggota Komisi VIII
DPR RI.

Untuk jamuan 10 fraksi di DPR, pada tahun 2012 dialokasikan anggaran
sekitar Rp 4 miliar. Pemberian alokasi perjamuan disesuaikan dengan
jumlah anggota dewan di masing-masing fraksi.

Semakin besar fraksi, semakin besar anggaran perjamuan yang diterima
fraksi tersebut. Selain fraksi, sekretariat alat kelengkapan DPR seperti
pimpinan DPR, Komisi, Banmus, Baleg, BURT juga menyediakan perjamuan
untuk peserta rapat.

Kalangan pers juga tidak luput dari perhatian Sekjen DPR RI. Untuk
perjamuan wartawan dalam konferensi pers, Sekjen mengalokasikan anggaran
sekitar Rp 400 juta/tahun untuk makan besar dan snack.

Jumlah makanan dan snack yang disajikan sekretariat, kata Hakim, juga
cenderung berlebih sehingga mubazir. Karena itu, anggaran perjamuan di
Sekjen harus dipangkas dan dialokasikan untuk program/kegiatan lain yang
lebih prioritas.

"Jika dibandingkan dengan parlemen negara-negara sahabat, perjamuan di
DPR RI terbilang mewah. Jamuan di sana tidak semeriah di sini yang penuh
dengan berbagai macam jenis penganan, snack dan buah. Belum lagi
jumlahnya yang berlebihan bahkan kerap tidak habis dan ujung-ujungnya
dibawa pulang oleh staf.

Lebih baik, anggaran perjamuan ini ditata ulang. Angka Rp 12
miliar/tahun itu terlalu besar," kata Hakim.

http://nasional.kompas.com/read/2012/02/16/09335525/Anggaran.Perjamuan.DPR.Rp.12.Miliar

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Kisah Armayeh, TKW Penuh Luka Sekujur Tubuh

2012-02-15T18:36:00.001-08:00

Kisah Armayeh, TKW Penuh Luka Sekujur Tubuh

"Saya minta dengan sangat supaya majikan yang menganiaya saya itu dihukum berat."

Kamis, 16 Februari 2012, 07:17 WIB

Elin Yunita Kristanti, Aceng Mukaram (Pontianak)

TKW terlantar di Jeddah, Arab Saudi (ANTARA/SAPTONO)

BERITA TERKAIT

VIVAnews -- Pergi ke Madinah, Arab Saudi dengan harapan selangit, justru siksaan yang didapat Armayeh binti Sayuri. Sekujur tubuh penuh bekas luka lepuhan, termasuk di wajahnya. Cuping telinganya kini bahkan tak lagi berbentuk, gara-gara disiram air panas majikannya, Hana Hasyim Ahmad.

Kabar kejadian tragis yang menimpa perempuan asal Kalimantan Barat itu sebelumnya datang dari Kementerian Luar Negeri, yang heran mengapa Armayeh tak menuntut hukuman qisas. Kasus akhirnya diproses perdata, pelaku hanya akan membayar biaya kompensasi.

Ditemui di rumahnya di Jalan Teluk Lerang, Dusun Karya Bersama Desa, Kabupaten Kubu Raya, Armayeh mengaku, secara hukum, ia terjebak.

"Waktu itu saya maafin majikan. Karena saya nggak tahu proses hukum di sana seperti apa," kata dia kepada VIVAnews.com.

Apalagi, dia menambahkan, saat itu belum ada yang membimbingnya. "Jadi saya nggak tahu mau berbuat apa. Sempat takut saja waktu itu nggak dipulangkan ke Indonesia. Karena saya sudah nggak tahan disiksa terus-terusan oleh majikan," kata dia.

Armayeh mengaku sempat menandatangani surat, semacam perjanjian. "Tapi sama orang KJRI Jeddah (kasus) dituntut kembali. Pernah menjalani sidang satu kali di Pengadilan Madinah pada tahun 2011," ungkap Armayeh dengan tatapan kosong, sambil sesekali
memegang bekas luka pukulan botol di kepalanya.

Saat itu, ia menceritakan, beberapa kali keluarga majikannya datang untuk meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan alias damai. Ia mengaku, awalnya, tidak serta merta menerima ajakan upaya damai itu. Sebab, tak ada yang bisa menggantikan derita tak terperi yang ia alami.

"Keluarga majikan datang mengajak balik ke rumah dia untuk bekerja lagi. Tapi saya nggak mau. Majikan bilang ke saya, kalau maafin majikan dan nggak nuntut secara hukum, mau dikasih gaji selama 2 tahun. Juga hadiah," urai perempuan 21 tahun itu.

Ada juga keluarga majikan membawa uang dan tiket untuk pulang ke Indonesia. Namun, janji itu semua palsu. Hingga saat ini ia tak pernah mendapatkan apa-apa dari sang keluarga majikan. “Sampai sekarang pun uang kompensasi yang katanya mau diberikan itu tidak ada sama sekali. Yang memulangkan saya pun orang KJRI Jeddah," kata dia.

Kini, Armayeh berharap keadilan. Agar penyiksaan yang ia alami sejak 2009 lalu diproses hukum. "Saya minta dengan sangat supaya majikan yang menganiaya saya itu dihukum seberat-beratnya," kata dia, geram.

Putus sekolah sebelum jadi TKW

Keterbatasan ekonomilah yang menjadi alasan kenapa Armayeh jadi TKW di Arab Saudi. Selain itu juga, ia mengaku ingin membantu kedua orang tua di kampung. Ia hanya mengenyam pedidikan Kelas dua SMA swasta di Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya kala itu.

Himpitan ekonomi yang terpaksa kedua orang tuanya tak mampu membayar biaya sekolah Armayeh. Ia mengakui, sejak SD pun ia terbiasa membayar biaya sekolahnya dengan hasil keringatnya. Dengan bekerja menoreh getah di kampungnya dari jam 03.00 subuh sampai jam 05.00 subuh.

Menginjak bangku SMA kelas dua, biaya sekolah pun semakin tinggi. Maka ia pun akhirnya keluar sekolah. "Saya berangkat jadi TKW di Arab Saudi karena orang tua saya sudah nggak mampu lagi biaya sekolah saya."

Bulan Februari 2009, ia ke Jakarta dan ketemu sebuah agen untuk memberangkatkan ke Arab Saudi. Tiga bulan pertama, ia bekerja dengan tenang. Menurut Armayeh, siksaan ia dapatkan saat saat bekerja di rumah putri majikannya. Hana Hasyim Ahmad, nama putri majikan, kerap memukulnya, menginjak, bahkan tanpa ampun, menyiramnya dengan air panas.

• VIVAnews

http://us.nasional.vivanews.com/news/read/288658-disiksa--tkw-menyesal-pernah-maafkan-majikan

[Koran-Digital] Presiden Bank Dunia Mundur Juni Mendatang

2012-02-15T18:35:00.000-08:00

Presiden Bank Dunia Mundur Juni Mendatang
"Ini murni keputusan saya. Tak ada tekanan dari pemerintah Obama,"
Kamis, 16 Februari 2012, 08:58 WIB
Syahid Latif

VIVAnews - Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick, memutuskan mundur dari
jabatannya pada 30 Juni 2012. Keputusan itu diumumkan Zoellick pada Rabu
kemarin, 15 Februari 2012. Jika pengunduran diri itu jadi, maka dia
menduduki jabatan itu selama lima tahun.

Setelah pengumuman pengunduran diri itu, Dewan Bank Dunia langsung
bergerak merekrut pemimpin yang baru. Proses rekrutmen itu akan
berpedoman pada aturan yang disahkan tahun 2011. Di sana disebutkan
bahwa rekrutmen akan berlangsung secara terbuka. Kompetisi akan terbuka
bagi siapa pun.

Jika ketentuan itu yang dipakai,maka sangat terbuka peluang bagi orang
luar Amerika Serikat memimpin lembaga itu. Semenjak 68 tahun lampau,
memang ada kesempatan informal yang berlaku bahwa pemimpin bank itu
haruslah orang Amerika Serikat.

Pemerintah Amerika juga berjanji akan mengajukan calon yang kuat.
"Sangat penting untuk memiliki pemimpin yang kuat dan efektif di lembaga
besar ini. Dalam beberapa pekan mendatang, kami akan mengajukan kandidat
yang memiliki pengalaman dan memenuhi kualifikasi untuk membuat lembaga
ini melangkah maju," kata Menteri Keuangan AS, Timothy Geithner dalam
sebuah pernyataan seperti dikutip laman reuters.com, Kamis, 16 Februari
2012.

Zoellick memimpin Bank Dunia sejak tahun 2007 setelah presiden
sebelumnya, Paul Wolowitz didepak. Zoellick langsung beraksi dengan
agenda pertamanya dengan menambah fokus Bank Dunia dengan turut serta
memerangi masalah kemiskinan.

Pada pemilihan periode yang lalu, sejumlah negara berkembang menekan
Bank Dunia agar memberikan porsi yang lebih besar untuk bisa memimpin
lembaga keuangan dunia ini. Kelompok negara ini juga mendesak agar
dilakukan proses seleksi yang kompetitif kendati AS tak bergeming dan
tetap berpegang kesepakatan informal itu.

Zoellick mengatakan keputusannya untuk mundur pada Juni mendatang
merupakan pilihannya sendiri. Dia menegaskan tak ada tekanan dari
pemerintah Barrack Obama.

Mantan kepala Juru Runding Perdagangan AS dan Wakil Menteri ini
membantah spekulasi yang berkembang bahwa dia mundur karena ingin fokus
dalam kampanye calon presiden dari kubu Republik.

"Ini benar-benar keputusan saya pribadi," kata Zoellick. "Saya berpikir
inilah waktunya untuk mundur dan ketika berpikir demikian, tak ada jalan
lain untuk tetap bertahan."
• VIVAnews

http://us.bisnis.vivanews.com/news/read/288673-presiden-bank-dunia-mundur-juni-mendatang

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Naik 17%, Kredit Macet Bank RI Capai Rp 33 Triliun di 2011

2012-02-15T18:33:00.001-08:00

Kamis, 16/02/2012 08:33 WIB
Naik 17%, Kredit Macet Bank RI Capai Rp 33 Triliun di 2011
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat hingga akhir 2011 jumlah kredit
macet perbankan mencapai Rp 33,401 triliun. Jumlah ini naik 17,64%
dibandingkan akhir 2010 yang sebesar Rp 28,396 triliun.

Demikian terungkap dari data statistik perbankan yang dikutip
detikFinance dari Bank Indonesia (BI), Kamis (16/2/2012).

Meskipun begitu, khusus untuk bulan Desember 2011 saja, nilai kredit
macet perbankan di Desember 2011 turun Rp 3,603 triliun dibandingkan
November 2011 yang nilainya Rp 37,004 triliun.

Berdasarkan data BI tersebut, total jumlah kredit bermasalah (NPL/Non
Performing Loan) dari perbankan per akhir 2011 mencapai Rp 52,527
triliun, naik tipis dari posisi di akhir 2010 yang sebesar Rp 52,794
triliun. Rasio NPL perbankan di akhir 2011 mencapai 1,53%.

Sampai akhir 2011 jumlah kredit yang dikucurkan perbankan Indonesia
mencapai Rp 2.200,094 triliun. Kredit ini naik dibandingkan di 2010 yang
nilainya Rp 1.765,845 triliun.

Dari total kredit tersebut, sebanyak Rp 2.067,704 triliun masuk kategori
lancar. Sementara Rp 7,407 triliun masuk kategori kurang lancar, lalu Rp
6,887 triliun masuk kategori diragukan, dan Rp 33,401 triliun masuk
kategori macet.

Bank yang menguasai kredit terbesar hingga November adalah Bank Umum
Swasta Nasional Devisa senilai Rp 922,541 triliun, bank BUMN Rp 776,833
triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp 175,702 triliun, bank asing Rp
136,486 triliun, bank campuran Rp 120,389 triliun, dan Bank Umum Swasta
Non Devisa Rp 68,143 triliun.

Berikut posisi jumlah kredit macet perbankan:

* Bank BUMN Rp 15,4 triliun
* Bank Umum Swasta Nasional Devisa Rp 11,275 triliun
* Bank Pembangunan Daerah Rp 2,494 triliun
* Bank Asing Rp 2,296 triliun
* Bank Campuran Rp 1,196 triliun
* Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Rp 741 miliar.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/16/083329/1843714/5/naik-17-kredit-macet-bank-ri-capai-rp-33-triliun-di-2011?f9911033

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Semua Penduduk Indonesia Bisa Punya Rumah di 2045, Asal...

2012-02-15T18:31:00.000-08:00

Kamis, 16/02/2012 08:40 WIB
Semua Penduduk Indonesia Bisa Punya Rumah di 2045, Asal...
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Jika Indonesia menerapkan kewajiban tabungan perumahan bagi
warganya, maka setiap tahunnya bisa terhimpun dana murah mencapai Rp
23,5 triliun. Diperkirakan sebelum tahun 2045 dana tabungan wajib
perumahan bisa mencapai angka Rp 752 triliun.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Realestat
Indonesia (REI) F. Teguh Satria mengatakan dana tersebut hanya boleh
digunakan untuk kepentingan atau kegiatan yang berkaitan dengan
penyediaan perumahan bagi rakyat.

"Jika berhasil dihimpun dana yang sangat besar, murah dan berjangka
panjang melalui TWP ini, maka sangat mungkin suku bunga KPR bisa ditekan
menjadi 2% - 3% per tahun," katanya dalam keterangan tertulisnya yang
diterima detikFinance, Kamis (16/2/2012).

Ia menjelaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mampu
memiliki rumah disediakan skema KPR dengan bunga yang rendah dan jangka
waktu yang panjang. Bagi MBR yang tidak mampu memiliki rumah disediakan
rumah-rumah sewa yang dibangun dari hasil pemupukan dana tabungan wajib
perumahan tersebut.

"Bagi MBR yang tidak mampu memiliki rumah bahkan sewapun juga tidak
mampu, maka pemerintah dapat menyediakan rumah-rumah sosial yang
dibangun dari hasil pemupukan dana tabungan wajib perumahan tersebut,"
katanya.

Menurut Teguh, apalagi jika semua peraturan seperti perbankan,
pertanahan, asuransi bisa berjalan dalam jangka waktu KPR diperpanjang
misalnya sampai dengan 40 tahun, maka jumlah MBR dan MBM yang dapat
mengakses KPR dapat jauh lebih banyak. Ia mencontohkan jika pokok kredit
KPR Rp 79 juta dengan suku bunga 2% maka MBR hanya mencicil kurang dari
Rp 240.000/bulan.

"Sekali lagi jika skema tersebut dijalankan, saya yakin, optimis dan
sekaligus menjamin, sebelum peringatan 100 tahun Indonesia merdeka, 17
Agustus 2045, seluruh rakyat Indonesia sudah tinggal dan menempati rumah
yang layak huni. Tidak ada lagi kawasan kumuh diperkotaan," katanya.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/16/084008/1843716/1016/semua-penduduk-indonesia-bisa-punya-rumah-di-2045-asal?f9911033

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Pemerintah RI 'Belanja' 9 Pesawat Militer Airbus C-295 Rp 3 Triliun

2012-02-15T18:30:00.001-08:00

Rabu, 15/02/2012 14:33 WIB
Pemerintah RI 'Belanja' 9 Pesawat Militer Airbus C-295 Rp 3 Triliun
Nurul Qomariyah - detikFinance

Foto: AFP
Singapura - Pemerintah Indonesia membeli 9 pesawat militer Airbus jenis
C-295 senilai US$ 325 juta atau sekitar Rp 3 triliun. Pesawat pertama
akan dikirimkan di 2012, dan sisanya dikirimkan pada 2014.

Pesawat militer Airbus jenis C-295 itu biasanya digunakan untuk
pertahanan, logistik, dan kemanusiaan. Menurut Menteri Pertahanan RI
Purnomo Yusgiantoro, jenis tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan
militer dan transportasi kemanusiaan.

"Ini adalah momen yang membanggakan bagi negara kami dan juga industri
penerbangan Indonesia," jelas Purnomo dalam penandatanganan kesepakatan
di sela-sela 'Singapore Airshow', seperti dikutip dari AFP, Rabu
(15/2/2012).

"Jenis C-295 memberikan kapasitas ideal untuk merespons kebutuhan
militer Indonesia saat ini dan di masa depan, serta transportasi
kemanusiaan," tambahnya.

Tipe C-295 merupakan pesawat transportasi berukuran menengah yang dapat
digunakan untuk berbagai operasional seperti pengawasan, perang dan
operasional pencarian dan penyelamatan.

"Pesawat itu akan digunakan untuk berbagai tujuan termasuk militer,
logistik, kemausiasan dan misi evakuasi medis," demikian pernyataan
tentang C-295.

Purnomo tidak menegaskan apakah nantinya akan menambah armada C-295, ia
hanya mengatakan pasukan lain tertarik dengan jenis tersebut.

"Kepolisian misalnya, juga tertarik dengan ini. Dan Anda tahu, versi 295
yang kami pesan sekarang adalah untuk Angkatan Udara dan kemungkinan
tentara nasional juga tertarik," tambahnya lagi.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/15/143316/1843171/4/pemerintah-ri-belanja-9-pesawat-militer-airbus-c-295-rp-3-triliun?f990101mainnews

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Dahlan: Pertama dalam Sejarah Garuda Beli Pesawat Nggak Ngerepotin Negara

2012-02-15T18:29:00.000-08:00

Rabu, 15/02/2012 15:08 WIB
Dahlan: Pertama dalam Sejarah Garuda Beli Pesawat Nggak Ngerepotin Negara
Herdaru Purnomo - detikFinance

Singapura - Menteri BUMN Dahlan Iskan menghadiri penandatanganan
pembelian 18 pesawat jet Bombardier oleh PT Garuda Indonesia Tbk di
Singapura. Dahlan senang dengan aksi Garuda tersebut.

"Pertama kali dalam sejarah ini. Dimana Garuda itu sebagai perusahaan
penerbangan nasional beli pesawat tapi nggak ngerepotin negara," tutur
Dahlan usai penandatanganan yang dilakukan di acara Singapore Airshow,
Singapura, Rabu (15/2/2012).

Dijelaskan Dahlan, maksudnya tidak merepotkan negara adalah karena
pembelian pesawat yang dilakukan oleh Garuda tidak menggunakan dana APBN
dan tidak memerlukan penjaminan dari pemerintah.

"Jadi tidak ada sesuatu yang merepotkan pemerintah. Sepenuhnya B to B
(business to business)," ujar Dahlan.

Seperti diketahui, Garuda resmi membeli 18 pesawat jet berkapastias 100
tempat duduk keluaran Bombardier asal Kanada. Dana yang dikeluarkan
mencapai US$ 2 miliar atau sekitar 18 triliun.

Dari 18 pesawat tersebut, 5 pesawat datang tahun ini langsung dan
sisanya akan bertahap hingga 2015. "Jadi 6 pesawat membeli langsung dan
12 melalui lessor," kata Emir.

Dari perjanjian 18 pesawat, ke depan bisa menambah lagi hingga 18
pesawat. Atau mencapai 36 pesawat jika Garuda berniat.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/15/150501/1843214/4/dahlan-pertama-dalam-sejarah-garuda-beli-pesawat-nggak-ngerepotin-negara?f990101mainnews

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Mendagri: FPI Sudah Ditegur, Jika Tetap Anarki akan Dibubarkan

2012-02-15T18:28:00.001-08:00

Mendagri: FPI Sudah Ditegur, Jika Tetap Anarki akan Dibubarkan
Rachmadin Ismail - detikNews
Rabu, 15/02/2012 14:37 WIB
Jakarta - Penolakan atas Front Pembela Islam (FPI) sudah terjadi di
beberapa daerah. Setelah penolakan di Kalimantan Tengah, penolakan FPI
juga muncul di Jakarta dan Kediri, Jawa Timur. Atas tindakan anarkinya,
FPI sudah ditegur. Jika membandel maka organisasi ini akan dibubarkan.

"Kita sudah mengirim surat teguran kedua ke FPI. Kejadian pertama kan di
Monas, kedua kan di Kemendagri. Kalau masih terjadi, menurut UU Nomor 8
Tahun 1985 tentang Ormas, maka dilakuan pembekuan, kalau masih anarki
juga maka pembubaran," kata Mendagri Gamawan Fauzi.

Berikut ini wawancara wartawan dengan Mendagri Gamawan Fauzi usai acara
pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan perwakilan dubes
asing di Kantor Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2012):

Bagaimana update evaluasi FPI?

Kita sudah mengirim surat teguran kedua ke FPI. Kejadian pertama kan di
Monas, kedua kan di Kemendagri. Kalau masih terjadi, menurut UU Nomor 8
Tahun 1985 tentang Ormas, maka dilakuan pembekuan, kalau masih anarki
juga maka pembubaran.

Kalau masih melakukan lagi, kita ambil tindakan, itu menurut UU dan kita
sudah dalam tahap teguran kedua. Kalau ada tindakan anarki kita akan
pembubaran.

Jadi, masih bisa anarki 2 kali lagi?

Mudah-mudahan tidak sampai anarki lagi.

Mereka bilang, kalau dibubarkan akan bikin organisasi baru?

Ini kelemahan UU kita ya, karena itu sedang ada pembahasan di DPR untuk
mengganti UU No 8/1985, karena UU No 8/1985 itu menurut saya terlalu
lemah, untuk mengakomodir dinamika yang berkembang.

Sekarang jumlah organisasi kemasyarakatan dari pusat ke daerah, itu
65.577. Bayangkan, itu yang terdaftar. Belum yang tidak terdaftar, jadi
euforia untuk berormas itu luar biasa sejak reformasi. Karena terlalu
mudah, karena tidak ada sanksi juga kalau tidak mendaftar.

Apa yang dikeluhkan masyarakat dari ormas-ormas itu?

Ada organisasi yang berpartisipasi untuk pembangunan, tapi ada juga
organisasi yang mem-pressure kegiatannya di bawah yang kadang-kadang
hanya bersifat lokal dan kabupaten. Dua orang saja berorganisasi bisa,
kaya martabak telor saja bikinnya.

Indikasi kekerasan atau pemerasan, berapa persen dari ormas itu?

Kalau ada penemuan di tingkat lokal maka bupati bisa melakukan tindakan.
Kalau nasional kemarin, kita bisa melakukan penindakan.

Apa yang diusulkan dalam revisi UU No 8/1985?

Banyak hal, ada 50 persen. Termasuk bantuan di luar negeri. Saya dengar
ada ormas yang memberi bantuan ke luar negeri, bisa saja nanti pencucian
uang, dan macam-macam soal itu.

Ada usulan soal revisi soal ormas anarkis?

Harus diperpendek (masa sampai pembubarannya), pas ada teguran keras,
langsung bubarkan. Lalu, kalau pimpinan sudah cacat tidak boleh
berorganisasi lagi, kalau bisa kan dia tinggal ganti nama a, b, c. Itu
saya bilang seperti bikin martabak telor.

Soal kasus di Kemendagri kemarin, kasusnya bagaimana?

Pidana jalan terus. Sudah ada tersangka, saya dengar dari Kapolri ada
enam, sedang dalam proses hukum. Saya kira kepolisian sudah melakukan
langkah

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/143755/1843186/158/mendagri-fpi-sudah-ditegur-jika-tetap-anarki-akan-dibubarkan

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Bambang Soesatyo: Survei JK Lebih Populer dari Ical Bentuk Adu Domba

2012-02-15T18:27:00.001-08:00

Bambang Soesatyo: Survei JK Lebih Populer dari Ical Bentuk Adu Domba
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Kamis, 16/02/2012 09:08 WIB
foto: detikcom
Jakarta - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo merespons
keras hasil survei yang menempatkan elektabilitas Jusuf Kalla (JK) di
atas Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie (Ical). Survei ini dipandang
sebagai bentuk adu domba politik.

"Saya mengendus ada motif busuk dari survei CSIS. Saya pastikan Golkar
tidak akan terpengaruh adanya upaya-upaya adu domba yang memakai kedok
atau modus survei," protes Bambang. Hal ini disampaikan Bambang kepada
detikcom, Kamis (16/2/2012).

Golkar, menurut Bambang, tak akan mempercayai hasil survei dari Centre
for Strategic and International Studies (CSIS) yang terakhir. Karena
survei sebelumnya saja dipandang tidak tepat.

"Dari hasil survei CSIS kemarin yang menempatkan Partai Demokrat nomor
satu saja itu sudah janggal. Tidak percaya? Silakan kita lakukan survei
kecil-kecilan saja. Tanya orang-orang yang anda temui di mal, di jalan,
di desa atau perkantoran, apakah masih akan memilih Partai Demokrat?"
ujar Bambang.

Sementara itu, lanjut Bambang, capres Golkar baru akan dimunculkan awal
tahun 2013. "Ada semacam fatsun di Golkar. Kita semua satu komando.
Yaitu ketua umum Ical, Akbar dan JK adalah satu," tandasnya.

Survei CSIS menunjukkan hasil mengejutkan. Salah satunya, Aburizal
Bakrie yang selama ini digadang-gadang Golkar maju di pemilu 2014 justru
'dikalahkan' mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla (JK).

Ical, demikian sapaan akrab Aburizal Bakrie, kalah dalam hal dukungan
dan popularitas terhadap JK berdasarkan survei CSIS pada 2.117 responden
selama 16-24 Januari 2012. Menggunakan metode kuesioner dengan 288
variabel pertanyaan, didapatkan dari 2.117 responden, yang mendukung JK
5,6 persen, sementara yang mendukung Ical 'hanya' 5,2 persen.

Selain itu dalam hal popularitas, responden ternyata lebih mengenal JK
dibanding Ical. Perbedaan cukup signifikan terlihat dari hasil survei.
84,6 Persen responden mengenal JK. Sedangkan 61,4 persen mengenal
Aburizal Bakrie.

Survei ini dilakukan 16-24 Januari 2012 dengan 2.117 responden di 23
provinsi di Indonesia. Ada 10 yang tidak diikutsertakan karena alasan
populasinya yang kecil, pertimbangan medan, serta biaya. 10 Provinsi itu
yaitu Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Maluku,
Maluku Utara, Gorontalo, Bangka-Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/16/090858/1843734/10/bambang-soesatyo-survei-jk-lebih-populer-dari-ical-bentuk-adu-domba?n991102605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Mendengar Angie Masuk Komisi III DPR, SBY Marah Besar

2012-02-15T18:26:00.000-08:00

Mendengar Angie Masuk Komisi III DPR, SBY Marah Besar
Luhur Hertanto - detikNews
Kamis, 16/02/2012 08:31 WIB
foto: detikcom
Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY), marah besar saat mendengar kabar masuknya Angelina Sondakh ke
Komisi III DPR. Bagi SBY, memindahkan Angie ke Komisi III sangat tidak
cerdas.

"Ketika Pak SBY mendapat informasi tentang pergeseran anggota-anggota
DPR dari FPD di beberapa Komisi, dan salah satunya adalah memindahkan
Angelina Sondakh ke Komisi III yang membidangi masalah hukum, beliau
marah besar," kata Sekretaris Dewan Pembina PD, Andi Mallarangeng,
kepada detikcom, Kamis (16/2/2012).

SBY pun sudah meminta FPD DPR segera merombak posisi Angie di DPR. SBY
tak ingin ada kesan PD mengintervensi kasus hukum Angie.

"Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina segera memerintahkan Ketua Umum dan
Ketua Fraksi PD untuk membatalkannya. Komentar beliau, itu sama sekali
tidak cerdas," kata Andi.

FPD DPR sendiri sudah memastikan akan merotasi Angie per hari ini.
Posisinya kemungkinan besar di Komisi VIII DPR.

"Supaya dingin barang tuh," kata Wakil Ketua FPD DPR, Sutan Bhatoegana,
sebelumnya.

Masuknya Angelina Sondakh ke Komisi III DPR memang menuai kecaman banyak
pihak. Mengingat Angie saat ini sudah menjadi tersangka kasus suap wisma
atlet.

Sikap keras ditunjukkan Ketua KPK Abraham Samad soal kepindahan Angelina
Sondakh dari Komisi X ke Komisi III DPR.
"Yang jelas kalau ada RDP ada dia (Angie) saya pribadi, saya Ketua KPK
tidak akan datang," ujar Abraham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu
(16/2/2012).

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Jamil juga mengaku malu ketika Angelina
Sondakh dipindahkan ke komisinya. Sebab, kepindahan Angie seolah
menegaskan Komisi III menjadi tempat pembuangan anggota Dewan yang
bermasalah.

"Secara pribadi saya malu juga karena seolah-olah Komisi III itu adalah
komisi tempat pembuangan anggota yang bermasalah dengan hukum," ujar
Nasir, sebelumnya.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/16/083110/1843715/10/mendengar-angie-masuk-komisi-iii-dpr-sby-marah-besar?n991102605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Pertamina Tanggung Rugi Rp 3,14 T

2012-02-15T18:24:00.000-08:00

Pertamina Tanggung Rugi Rp 3,14 T
Proyek Kilang Indramayu Terganjal Harga Tanah
Kamis, 16 Februari 2012 , 08:00:00 WIB

RMOL.PT Pertamina (Persero) memproyeksikan total kerugian pada 2012
sebesar Rp 3,14 triliun dari hasil penjualan LPG (gas alam cair) non
subsidi, termasuk dari penjualan LPG tabung 12 kilogram (kg) dan 50 kg.

Berdasarkan data Pertamina, perseroan memproyeksikan pendapatan
dari penjualan LPG non subsidi selama 2012 sebesar Rp 7,71 triliun.
Namun biaya pengadaan dan operasionalnya mencapai Rp 10,85 triliun,
sehingga diperoleh rugi Rp 3,14 triliun.

Sementara penjualan BBM subsidi tahun ini diproyeksikan meraih laba.
Dalam RKAP (rencana kerja anggaran perusahaan) 2012, pendapatan
diperkirakan mencapai Rp 233,46 triliun, sedangkan biaya pengadaan dan
operasionalnya sebesar Rp 232,97 triliun. Artinya, masih diperoleh laba
sebesar Rp 490 miliar.

Untuk bisnis hilir selanjutnya, yakni penjualan LPG subsidi tabung 3 kg
juga diproyeksi meraih laba. Dalam RKAP 2012, pendapatan diperkirakan Rp
33,84 triliun. Sementara biaya pengadaan dan operasionalnya sebesar Rp
31,69 triliun. Artinya, diperoleh laba Rp 2,15 triliun.

Direktur Keuangan Pertamina Andri T. Hidayat mengatakan, dalam RKAP
2012, pihaknya menargetkan total pendapatan usaha Rp 527,13 triliun dan
beban usaha Rp 483,79 triliun, sehingga diperoleh laba usaha sebesar
Rp 43,34 triliun.

"Setelah dikurangi beban lain-lain Rp 1,92 triliun dan pajak Rp 17,93
triliun, laba bersih 2012 diperkirakan Rp 23,5 triliun," ujar Andri
dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa malam (14/2).

Menurut Andri, selama 2011, Pertamina mengalami kerugian total Rp 4,27
triliun, terdiri dari rugi akibat penjualan BBM subsidi Rp 460 miliar
dan akibat penjualan LPG non subsidi Rp 3,81 triliun. Adapun pendapatan
dari penjualan BBM subsidi selama 2011 Rp 288,45 triliun. Namun, biaya
pengadaan dan operasionalnya mencapai Rp 288,91 triliun sehingga
perseroan mengalami rugi Rp 460 miliar. Realisasi rugi ini jauh dari
RKAP 2011 yang ditargetkan memperoleh laba sebesar Rp 760 miliar.

Terganjal Tanah

Menyangkut rencana pembangunan kilang BBM, Vice President Corporate
Communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan, investor yang
ingin menanamkan modal merasa iklim di Indramayu kurang kondusif
karena harga tanah yang sangat mahal.

"Semula harga tanahnya sekitar Rp 50 ribu per meter, pas mau kita beli
harganya menjadi Rp 3,5 juta per meternya. Ini kan nggak masuk akal,"
keluhnya.

Harun menyayangkan sikap penduduk Indramayu yang mematok harga terlalu
tinggi. Dia menilai, jika hal ini terus berlanjut, justru daerah
tersebut yang rugi. [Harian Rakyat Merdeka]

http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/16/54969/Pertamina-Tanggung-Rugi-Rp-3,14-T-

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Lebih 1,8 Juta Orang Mati Terdaftar Jadi Pemilih AS

2012-02-15T18:17:00.000-08:00

Lebih 1,8 Juta Orang Mati Terdaftar Jadi Pemilih AS
Kamis, 16 Februari 2012 , 08:50:00 WIB

RMOL. Ternyata, negara semaju Amerika Serikat (AS) juga tak lepas dari
kesalahan administrasi. Lebih dari 1,8 juta orang AS yang meninggal
tetap terdaftar sebagai pemilih aktif. Sedangkan tak kurang dari 51 juta
orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih tak terdaftar ikut pemilu.

Hasil studi itu disiarkan Selasa (14/2), merupakan hasil penelitian
organisasi non-partisan Pew Center on the States. Isinya antara lain
mengungkapkan satu dari setiap delapan catatan pemilih tidak tepat.
"Masalah ini merusak kepercayaan pemilih dan menyulut pertikaian
keberpihakan mengenai integritas pemilu kita," kata lembaga itu.

Sebanyak 2,75 juta orang terdaftar di lebih dari satu negara bagian.
Sebanyak 12 juta catatan berisi alamat yang tidak benar, yang berarti
para pemilih tersebut sudah pindah.

Sebagian kesalahan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan fakta, satu
dari delapan orang Amerika pindah selama tahun pemilu 2008 dan 2010,
terutama generasi muda dan anggota militer AS.

Pew Center menyatakan, mereka bekerja sama dengan para pejabat pemilu
dalam penelitian ini. [Harian Rakyat Merdeka]

http://internasional.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/16/54982/Lebih-1,8-Juta-Orang-Mati-Terdaftar-Jadi-Pemilih-AS-

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Amir Syamsuddin: AS Tidak Pernah Acak-acak Lembaga Pemasyarakatan

2012-02-15T18:15:00.001-08:00

WAWANCARA
Amir Syamsuddin: AS Tidak Pernah Acak-acak Lembaga Pemasyarakatan
Kamis, 16 Februari 2012 , 09:05:00 WIB

RMOL. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak pernah menerima
kucuran dana satu sen pun dari Amerika Serikat sebagai konsesi memeriksa
narapidana di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan.

"Kami tidak pernah menyediakan ruang khusus bagi pemerintah Amerika
Serikat (AS) untuk membentuk Biro Interogasi di dalam Lapas,'' tegas
Menkumham Amir Syamsuddin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S
Pane mengecam Kemenkumham yang melakukan pembiaran terhadap
pembangunan kantor Biro Interogasi AS di sejumlah Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas).

Menurut Neta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
mendapatkan bantuan Rp 1 triliun per tahun atas aksi pembiaran tersebut.
Pemerintah AS dan FBI mendapatkan konsensi bebas memeriksa para
narapidana Indonesia di sejumlah Lapas, terutama narapidana kasus
terorisme.

Neta mengatakan, kantor Kepala Biro Interogasi AS tersebut berukuran 4
meter x 7 meter. Di dalamnya terdapat fasilitas dan peralatan lengkap
untuk melakukan interogasi.

Amir Syamsuddin selanjutnya mengatakan, pihaknya melalui Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) memang melakukan kerja sama
internasional dengan beberapa negara. "Tapi negara-negara itu, termasuk
AS, tidak mendirikan kantor Biro Interogasi di Lapas,'' ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Ditjen Pas kerja sama dengan siapa saja?

Salah satunya rencana menjalin kerja sama dengan International
Criminal Investigative Training Assintance (ICITAP), yaitu lembaga di
bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang bergerak dalam
bidang pengembangan kapasitas managemen penanganan narapidana risiko
tinggi.

Di bidang apa saja kerja sama itu?

Kerja sama yang akan dilakukan mencakup penyusunan pedoman penanganan
narapidana resiko tinggi, penyusunan modul pelatihan bagi petugas
tentang penanganan resiko tinggi, training of trainer penanganan
narapidana risiko tinggi, dan pelatihan petugas dalam penanganan
narapidana risiko tinggi.

Ditjen Pas pernah berkunjung ke penjara di Amerika?

Ya. Tepatnya 28 Oktober sampai 10 November 2011. Saat itu pihak ICITAP
mengundang 11 pejabat Ditjen Pas ke beberapa penjara di negara
bagian California, AS, dalam rangka studi tentang manajemen
penanganan narapidana.

Apakah berkunjung ke penjara Guantanamo?

Saya tegaskan, dalam pelaksanaan studi tersebut tidak pernah
merencanakan dan tidak pernah pula melakukan kunjungan ke penjara
Guantanamo.

Apa Amerika Serikat dan FBI melakukan interogasi di Lapas untuk
narapidana terorisme?

Tuduhan adanya kucuran dana Rp 1 triliun dari Pemerintah Amerika
Serikat, perlu kami sampaikan bahwa Ditjen Pas tidak pernah menerima
kucuran dana sedikitpun dari Pemerintah Amerika Serikat sebagai
konsesi bagi Pemerintah Amerika Serikat serta FBI untuk memeriksa para
narapidana di sejumlah Lapas.

Saya juga perlu meluruskan bahwa Kemenkumham tidak pernah menyediakan
ruang khusus bagi Pemerintah AS untuk membentuk biro interogasi di
dalam Lapas. Saya tegaskan sekali lagi, itu tidak benar.

Tapi pernah dilakukan assessment?

Jika pun telah dilakukan assessment bagi narapidana di sejumlah
Lapas, maka sebenarnya assessment tersebut dilakukan sendiri oleh
petugas Lapas. Tidak melibatkan pihak lain dengan menggunakan
instrument, yang disebut need and risk assessment dan Violent Extrimist
Risk Assesment (VERA).

Pengembangan instrumen-instrumen tersebut merupakan hasil kerja sama
antara Ditjen Pas dengan Corrective Service New South Wales (NSW)
Australia.

Instrumen tersebut yang digunakan petugas pemasyarakatan untuk
melakukan wawancara atau konseling terhadap narapidana secara umum.

Hasil wawancara itulah yang akan dijadikan dasar bagi petugas
pemasyarakatan untuk menyusun program pembinaan yang tepat bagi narapidana.

Apa benar Lapas diacak-acak AS?

Kami tegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan Neta S Pane, tidak
benar. Apalagi mengatakan Amerika Serikat maupun FBI telah
mengacak-acak Lapas di Indonesia. AS tidak pernah acak-acak Lapas.

O ya, peredaran narkoba di Lapas dan Rutan masih saja terjadi, apa
sudah ada terobosan pencegahan?

Untuk pemberantasan peredaran narkoba, Kemenkumham dan BNN telah
menandatangani peraturan bersama tentang pedoman pelaksanaan
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika (P4GN) di dalam Lapas dan Rutan.

Bagaimana tindak lanjut soal usulan penyediaan kamar khusus bagi napi
untuk kebutuhan biologis?

Sedang dilakukan penelitian karena selama ini kita sering dengar ada
cerita bahwa masalah kebutuhan biologis ini kemudian dimanfaatkan
di beberapa kejadian.

Kajian ini kami melibatkan sejumlah tokoh agama untuk memberi masukan
terkait hak biologis bagi narapidana. Kalaupun nanti disetujui,
dilakukan dengan pasangan yang sah. [Harian Rakyat Merdeka]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/16/54983/Amir-Syamsuddin:-AS-Tidak-Pernah-Acak-acak-Lembaga-Pemasyarakatan-

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Wah, Amerika Diskriminatif Terhadap Perempuan Hamil

2012-02-15T18:13:00.000-08:00

Wah, Amerika Diskriminatif Terhadap Perempuan Hamil
Kamis, 16 Pebruari 2012 08:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Lebih dari tiga dasawarsa lalu Kongres AS
mensahkan peraturan yang berusaha meningkatkan perlindungan bagi
perempuan hamil bekerja, tapi kini diskriminasi masih tersebar luas dan
perlu diperangi secara terbuka dan panduan yang lebih jelas.

Dalam kesaksian di pengadilan federal Rabu (15/20, penasehat hukum dari
Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) Peggy Mastroianni
mengatakan lembaga itu menyelesaikan 52.000 kasus perempuan hamil sejak
2001. Sebanyak 150,5 juta dolar AS telah dikeluarkan dalam bentuk ganti
rugi.

Diskriminasi terhadap perempuan hamil meliputi pemecatan, cuti paksa
tanpa bayaran, tak disediakan tempat untuk menyedot air susu ibu dan
dilarang melakukan pekerjaan tertentu, kata beberapa saksi kepada panel
lima anggota EEOC.

Beberapa dasawarsa setelah pengesahan Pregnancy Discrimination Act 1978,
diskriminasi masih membentang mulai dari lantai toko sampai ruang
eksekutif, dan masalah seksual menjadi faktor utama. Itu ditemukan di
setiap negara bagian, tapi lebih mungkin menerpa perempuan yang
melakukan pekerjaan dengan upah rendah, kata mereka.

"Selama bertahun-tahun ini, setelah Pregnancy Discrimination Act, masih
ada majikan yang tak memahami landasan tersebut. Apakah kata-katanya tak
menyentuh masalah dasar ?" kata Komisaris Constance Barker sebagaimana
dilaporkan Reuters Kamis pagi.

Masalah diskriminasi di tempat kerja menjadi sorotan dua pekan
sebelumnya, ketika seorang hakim federal di Texas membuat putusan yang
menolak klaim seorang ibu dari Houston yang mengatakan ia dipecat
setelah meminta tempat untuk menyedot air susunya.

EEOC membantu mengajukan kasus tersebut ke pengadilan. Penasehat Umum
David Lopez mengatakan lembaga itu mempertimbangkan apakah akan
mengajukan banding atas putusan tersebut.

http://www.republika.co.id//berita/internasional/global/12/02/16/lzgqus-wah-amerika-diskriminatif-terhadap-perempuan-hamil

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Pemerintah Mulai Pesimistis

2012-02-15T18:10:00.001-08:00

Langkah memotong target pertumbuhan mengindikasikan tidak adanya perencanaan anggaran yang baik oleh pemerintah.

PERLAMBATAN perekonomian global membuat pemerintah mulai ragu target pertumbuhan ekonomi 2012 sebesar 6,7% bakal tercapai.

Rencana pemangkasan target pun dijalankan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyatakan besarnya koreksi target pertumbuhan ekonomi sedang dihitung dan dikaji. “Yang pasti, kita akan lakukan koreksi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya seusai rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Pemangkasan target itu, menurut Agus, setelah melihat pertumbuhan di triwulan III dan triwulan IV tahun lalu yang hanya berkisar 6,5%.

Padahal, penyerapan belanja pemerintah terbesar terjadi pada saat itu.

Adapun pada periode yang sama tahun 2009 dan 2010, pertumbuhan ekonomi nasional naik tajam. “Ini menandakan perekonomian kita juga kena dampak dari krisis global.
Jepang, China, dan India telah mengalami perlambatan. Surplus pendapatan mereka menurun tajam. Kita perhatikan kita juga kena,“ ujar Menkeu.

Agus menambahkan, dua lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF juga telah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi. Bank Dunia dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini di kisaran 6,1% dan 6,2%, lebih rendah ketimbang realisasi pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 6,5%.

Meski demikian, Agus menyatakan pemangkasan target pertumbuhan tidak akan besar. Pasalnya, ada proyek percepatan pembangunan infrastruktur.

Usulan target pertumbuhan akan dibahas bersama DPR saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012.

Anggota Komisi XI DPR Arief Budimanta mengkritik langkah koreksi target pertumbuhan ekonomi 2012. Pasalnya, target pertumbuhan tahun ini terhitung konservatif dan sudah mempertimbangkan dampak krisis.

Apalagi, lanjutnya, Indonesia mendapatkan penaikan peringkat investasi dari dua lembaga pemeringkat dunia yakni Fitch Rating dan Moody’s. Itu seharusnya bisa menjadi momentum pendorong investasi.

“Langkah yang agak aneh jika pemerintah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih rendah, di saat Indonesia mendapatkan status investment grade (peringkat layak investasi),” ujarnya.

Hal senada juga dilontarkan pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut dia, langkah memotong target pertumbuhan mengindikasikan tidak adanya perencanaan anggaran yang baik oleh pemerintah.

Pemerintah terlalu dini mengubah target pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, tidak ada data baru yang mengindikasikan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Target pertumbuhan ekonomi 6,7% bisa tercapai jika belanja anggaran tepat waktu.

Ini amat bisa tercapai,” tandas Purbaya.

Berbeda dengan Menkeu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai pencapaian pertumbuhan ekonomi 6,7% masih terbuka. Meski diakuinya pemerintah cukup mengkhawatirkan dampak perlambatan ekonomi global. “Kita cermati itu tapi kita tentu tidak terlalu buru-buru,” ujarnya.

Hatta menyatakan yang pasti diubah adalah asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) yang saat ini sudah mendekati US$120 per barel. Harga tersebut jauh melebihi asumsi APBN 2012 yang sebesar US$90 per barel.

Untuk itulah, pemerintah akan lebih awal membahas APBN-P. “Patokan ICP sedang dihitung-hitung. Lebih cepat lebih bagus,” ujar Hatta. (E-1)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/16/ArticleHtmls/Pemerintah-Mulai-Pesimistis-16022012017019.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Mukhaer Pakkanna : Tanah dan Buruh, Faktor Produksi?

2012-02-15T18:04:00.000-08:00

Tanah dan Buruh, Faktor Produksi?
Mukhaer Pakkanna Rektor STIE Ahmad Dahlan Jakarta

MERUYAKNYA sengketa tanah di pelbagai wilayah di Tanah Air (Mesuji,
Sape-Bima, Sidomulyo Lampung, Sei Sodong Sumatra Selatan, dan
seterusnya), serta meletusnya demonstrasi masif buruh di Bekasi dan
Tangerang menuntut peningkatan upah dan kesejahteraan, kian menegaskan
persoalan bahwa tanah dan buruh memiliki nilai-nilai spesifik (specific
values). Mereka tidak semata sebagai faktor produksi-galibnya dalam
neo-classical theorem. Tanah dan buruh sejatinya memiliki nilai-nilai
intrinsik, berupa nilai kemanusiaan, kultural, dan sosial.
Lantas, mengapa kita selalu dirundung konflik tanah dan demonstrasi
buruh, yang nyaris tidak berkesudahan?
Tanah memiliki makna historis dan kultural. Historis karena merupakan
warisan leluhur yang sifatnya turuntemurun. Ia ada, tidak sertamerta,
tapi bersifat kontinu.
Tanah merupakan hasil jerih payah, pada eksistensinya terekam makna
suka-duka sehingga ia berfungsi secara kultural. Tanah bahkan memiliki
makna sakramental sehingga jika terjadi perampasan hak ulayat tanah oleh
pemilik modal kakap dan penguasa, darah atau kematian jawabannya.

Demikian juga soal buruh.
Mereka tidak sekadar manusia tanpa hati, akal, dan nurani.
Buruh adalah manusia biasa yang memiliki makna rekam emosi,
spiritualitas, kognitif, dan material. Karena itu, tatkala kewajiban
sudah ditunaikan, sangat pantas jika mereka menuntut hak masing-masing.
Kewajiban mereka telah memberi kontribusi maksimal bagi kemajuan pemodal
kakap.

Tidak mengherankan jika `prestasi' peningkatan kekayaan pemodal kakap
itu telah menempatkan Indonesia di posisi ketiga di Asia dan posisi
ke-14 di dunia sebagai negara kontributor tertinggi bagi pertumbuhan
kekayaan dunia.
Dengan mengonfirmasi data Credit Suisse Research Institute (2011), dalam
kurun 1,5 tahun kenaikan kekayaan orang Indonesia ditaksir mencapai
US$420 miliar atau sekitar Rp3.738 triliun. Buruh jelas memberi andil
luar biasa terhadap pertumbuhan kekayaan pemilik modal tersebut.
Faktor produksi Berdasarkan teorema dasar ilmu ekonomi neoklasik, tanah
dan buruh ditempatkan sebagai faktor produksi. Me reka ditempatkan
sebanding dengan modal uang, teknologi, i informasi, dan kewirausahaan.
D Dalam proses produksi, teorema tersebut kerap menempatkan pemodal
kakap sebagai pemilik dan penguasa faktor produksi. Pemodal memiliki
fungsi determinan. Pemaksimalan keuntungan menjadi tujuan utama. Apa pun
yang terjadi, ongkos produksi harus ditekan untuk memperoleh keuntungan
maksimal.

Tanah dianggap given oleh David Ricardo (1772-1823). Demikian pula oleh
JH von Thunen (1780-1850), perbedaan tinggi rendahnya sewa tanah akibat
perbedaan letak terhadap pasar. Kian dekat letak tanah dengan pasar
produk yang dihasilkan akan menekan atau mengurangi biaya angkut ke
pasar. Akibatnya, sewa tanah tersebut relatif lebih tinggi daripada
tanah yang letaknya lebih jauh dari pasar. bih jauh dari pas Demikian
juga soal buruh, e ko n o m i neoklasik menempatkan patka upah yang dite
rima buruh sebesar nilai marjinal dari faktor produksi dalam rangka
memaksimalkan keuntungan.

Artinya, tanah dan buruh benar-benar diposisikan dalam konteks tanpa makna.

Tidak meng herankan jika paradigma neoklasik yang menjadi `arus utama'
pemikiran dan kebijakan ekonomi global serta nasional mengeksploitasi
tanah dan buruh tanpa melirik aspek historis, kultural, dan sakramental
yang inheren. Kebijakan ekonomi pun menempatkan pemilik modal kakap
sebagai pemilik dan penguasa proses produksi pada posisi terhormat. In
vestor besar dibujuk rayu, diberi privi lese, dan digelar `karpet merah'
da lam rangka men dongkrak peneri maan asli daerah (PAD) tanpa me
nimbang efek lingkungan, sosial, dan budaya. Per selingkuhan pen guasa
dan pengu saha kerap men jadi cerita klasik.

Itu justru menjadi biang pemicu yang melatari pelbagai kericuhan serta
konflik tanah dan buruh hingga detik ini.

Negara kerap tidak netral dalam memfasilitasi domain proses produksi
antara pemilik dan faktor produksi (buruh dan tanah). Negara kerap
berasumsi domain itu bersifat internal (mikroekonomi). Akhirnya, negara
abai melakukan tindakan preventif. Tatkala kasus tanah atau konflik
agraria meletus, negara baru tersentak dan `sadar'. Demikian juga
tatkala buruh demonstrasi secara masif, negara baru terlibat untuk
memediasi. Kebijakan negara tampaknya tidak permanen, sekadar `tambal
sulam'.
Negara bandit Sebagai bagian dari masalah, negara melalui aparat
birokrasinya mandul menciptakan negara yang sejahtera. Secara
terang-benderang terlihat, negara sendiri telah menginterupsi bahkan
menyubversi cita-cita negara yang tertuang dalam amanat konstitusi ekonomi.
Negara tidak pernah `siuman' melihat eksploitasi yang dilakukan pemodal
raksasa terhadap rakyat.

Lahan dan keringat buruh dijarah demi proses produksi kapitalis. Kita
akhirnya terjerembab di `negara bandit'.
Kata Lowrie dalam Swasono (2010), Indonesia dirampok para herrenvolker,
bangsabangsa adidaya ekonomi yang menggandeng liberalisasi dan komprador
domestiknya dan dengan gampang menjarah kekayaan dan buruh kita.

Negara telah meninggalkan amanat konstitusi ekonomi yang sejatinya
dibangun dalam kebersamaan. Konstitusi ekonomi kita menjamin kemakmuran
bersama, kepen tingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan
orangseorang, hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk
menjamin kesejahteraan bersama seluruh rakyat.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara
untuk menjamin keselamatan bangsa dan negara dan untuk memperkukuh
ketahanan nasional. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya (sebagai pokok-pokok kehidupan dan kemakmuran rakyat) harus
dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesarbesar kemakmuran bersama.

Sayang, doktrin itu lenyap di bangku-bangku perkuliahan.
Itu hanya formalitas dan eklektik karena doktrin liberalisme neoklasik
`lebih seksi'. Karena itu, perlu kita luruskan kembali pemahaman para
akademisi dan pengambil kebijakan, apa makna sesungguhnya dari
konstitusi ekonomi itu?
Di tingkat teknis, perlu segera dilakukan dialog keseteraan antara
rakyat, pemerintah, dan pemodal kakap. Diperlukan dialog yang `tiada
dusta di antara kita' dalam menyelesaikan kekisruhan sengketa lahan dan
upah buruh yang lebih permanen. Dalam konteks lahan, program sertifikasi
tanah yang menjadi janji `muluk-muluk' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
harus segera direalisasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA). Hal itu sejurus dengan ungkapan Hernando de Soto (1989),
rakyat miskin akan bisa diberdayakan jika program redistribusi dan
sertifikasi lahan terus digalakkan.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/16/ArticleHtmls/Tanah-dan-Buruh-Faktor-Produksi-16022012012003.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Survei Sebut Jakarta Ingin Dipimpin Militer

2012-02-15T17:55:00.001-08:00

Ada komentar Bung Faisal?

Selamat berjuang...

Sutiyoso mengatakan kepemimpinan militer diperlukan untuk menghadapi kompleksitas masalah Jakarta. Hasil survei juga menunjukkan bakal calon gubernur dari unsur militer memiliki tingkat elektabilitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan calon dari sipil."
HASIL survei Pusat Kajian Pemba ngunan Sosial dan Politik Indonesia (Pusbangpospol) menunjukkan 32,5% warga DKI Jakarta menginginkan kombinasi militer-sipil untuk memimpin Ibu Kota. Bahkan bila dibalik, yakni sipil-militer, jumlah yang memilih militer tetap lebih tinggi.

“Dari 1.000 warga yang dijadikan responden, 325 warga mengharapkan militer-sipil yang menjadi gubernur dan wakil gubernur. Hanya 18,5% yang tetap memilih sipil-militer,“ papar Direktur Riset Pusbangpospol Heriansyah di Gedung Joeang `45, Menteng, Jakarta, kemarin.

Adapun kombinasi sipil-sipil dikehendaki 11,3%, sedangkan kombinasi militer-militer hanya 3,6%. Sisanya sebanyak 34,1% tidak menjawab.

Survei menggunakan metode cluster. Setiap kota madya di DKI Jakarta dianggap satu cluster. Survei dilakukan pada 1-7 Februari 2012 dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil survei juga menunjukkan bakal calon gubernur dari unsur militer memiliki tingkat elektabilitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan calon dari sipil.

“Yang mengejutkan, tingkat elektabilitas tertinggi diraih mantan marinir bintang tiga Nono Sampono dengan poin 16,4%. Dilanjutkan dengan Nachrowi Ramli 13,5% dan Prijanto 9,7% yang lagi-lagi dari militer,“ ucapnya.

Hasil survei juga menunjukkan bakal calon gubernur dari kalangan militer memiliki tingkat akseptabilitas yang cukup tinggi. Prijanto, misalnya, menempati poin tertinggi akseptabilitas sebesar 19,5%.
Nono Sampono mengikutinya dengan poin 17,9%. Adapun Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo hanya menempati urutan ketiga dengan 12,3%. “Untuk Prijanto, memang ada poin merasa dizalimi yang membuat masyarakat jauh lebih menerima Prijanto ketimbang Foke,“ jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Sutiyoso mengatakan kepemimpinan militer diperlukan untuk menghadapi kompleksitas masalah Jakarta. Gubernur mendatang, imbuhnya, harus dapat mengatur kota yang hanya seluas 650 km2 yang ditinggali 10 juta penduduk multietnik, agama, serta status sosial. “Artinya, Jakarta rawan konflik. Belum lagi Kota Jakarta yang multifungsi dari pemerintahan, ekonomi, pelajar, sampai wisata,“ ujar Sutiyoso. Kurang dikenal Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Tjipta Lesmana, mengatakan banyak bakal calon gubernur DKI yang berlatar belakang militer masih belum dikenal masyarakat. “Coba tanya warga Jakarta, siapa yang kenal dengan Nono Sampono atau Hendardji Supandji?
Prijanto populer karena kasus penzaliman, kalau Nachrowi ketua DPP partai terbesar di Jakarta,“ ujarnya.

Di sisi lain, pakar politik Universitas Indonesia Iberamsjah mengatakan popularitas tidak berdampak langsung pada elektabilitas. Iberamsjah mencontohkan Amien Rais yang populer, tapi faktanya elektabilitasnya hanya 13% saat pemilu presiden.

“Yang jelas, calon gubernur unsur militer ini harus punya kendaraan politik, partai pendukung. Apalagi angka pemilih mengambang di Jakarta masih tinggi yakni 36,4%,“ tandasnya.
(J-3)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/16/ArticleHtmls/Survei-Sebut-Jakarta-Ingin-Dipimpin-Militer-16022012006003.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Nazaruddin Mengaku Disuruh Anas

2012-02-15T17:41:00.000-08:00

Permai Group menggelontorkan ratusan miliar rupiah dari commitment fee proyek pemerintah untuk membeli saham. Kalau intelektualnya rendah, mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Orang yang tidak punya skill akan menjadikan parpol sebagai mata pencaharian.'' Bima Arya Ketua DPP PAN

TERDAKWA dugaan suap pembangunan Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai inisiator pembelian saham PT Garuda Indonesia.

Ia mengaku disuruh Anas untuk membeli saham itu menggunakan uang commitment fee dari proyek Wisma Atlet.

“Anas itu bos Permai Group.

Waktu itu saya disuruh Anas untuk menghubungi Munadi Herlambang (Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga Partai Demokrat) dan Harry Supoyo (Direktur Utama Mandiri Sekuritas).

Saya langsung menghubungi mereka untuk membicarakan pembelian saham itu,” tutur Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Dalam kasus itu, Nazaruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pencucian uang. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu diduga telah menggunakan uang hasil korupsi dalam proyek Wisma Atlet untuk membeli saham PT Garuda Indonesia.

“Saya itu cuma anak buah.

Anas itu pemilik Permai Group,” tegas Nazaruddin.

Ia menambahkan, setelah disuruh Anas, dirinya langsung menemui Munadi. Di pertemuan itu Munadi menceritakan adanya rencana Mandiri Sekuritas meminjam uang dari Permai Group untuk membeli saham PT Garuda Indonesia.

“Keterangan Munadi itu langsung saya konﬁ rmasi ke Anas dan dia membenarkan.

Mandiri Sekuritas memang mau pinjam uang,” ujar Nazaruddin.

Berdasarkan pengakuan Wakil Direktur Keuangan Permai Group di persidangan tipikor sebelumnya, perusahaan itu menggelontorkan dana hingga Rp300,8 miliar untuk membeli 4,448 juta lembar saham perdana PT Garuda Indonesia. Pembelian saham tersebut menggunakan keuntungan yang diperoleh Permai Group dari

pengerjaan proyek-proyek milik pemerintah.

“Apa kelanjutan kasus itu, silakan Anda tanya ke KPK,“ pungkas Nazaruddin.
Intelektual rendah Di kesempatan terpisah, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya mengatakan kalangan politisi sangat rentan dan berpotensi terlibat dalam kasus korupsi.
Potensi korupsi akan semakin tinggi saat seorang politikus memiliki intelektual rendah.

“Sebagian besar terjadi transaksi di dalam partai politik. Kalau intelektualnya rendah, mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Orang yang tidak punya skill akan menjadikan kerja parpol sebagai mata pencaharian, bukan pengabdian,“ ungkapnya dalam diskusi Gerakan Mahasiswa dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, di Jakarta, kemarin. Karena itu, sambungnya, kader yang dibutuhkan parpol saat ini ialah orang-orang yang punya intelektual tinggi.
Dengan modal sumber daya manusia yang intelektual, itu akan memodernisasi parpol yang hingga saat ini masih dinilai negatif oleh masyarakat.

“ K a r e n a i t u s ay a m e nyayangkan sikap LSM dan media massa yang kerap menakut-nakuti orang untuk masuk parpol. Akibatnya tak ada mahasiswa dan orangorang yang punya kompetensi berminat masuk partai,“ kata Bima. (Ant/*/P-2)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/16/ArticleHtmls/Nazaruddin-Mengaku-Disuruh-Anas-16022012003004.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] EDITORIAL Setelah KPK Membongkar Banggar

2012-02-15T17:35:00.000-08:00

Publik berhak tahu, apakah hanya Wa Ode yang disangkakan memainkan anggaran atau ada petinggi lain di banggar yang lebih kejam menggasak uang rakyat.''

SUDAH sepekan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja anggota dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Namun, hingga kini, hasil penggeledahan itu belum secuil pun muncul ke publik.

Langkah penyidik KPK mencari dokumen dengan mengobok-obok ruang kerja anggota dan pimpinan banggar pada Jumat (10/2) jelas bukan kerja main-main. Itulah bagian penting untuk mengungkap dugaan korupsi di lembaga terhormat tersebut. Dugaan itu selama ini ibarat angin, bisa dirasakan, tetapi sulit di buktikan.

Langkah KPK pun tak sia-sia.

Selama 7 jam menyisir ruang kerja banggar, para penyidik KPK mengangkut bertumpuk dokumen baik hard copy mau pun soft copy. Tentu, teramat banyak petunjuk yang diraup untuk membuktikan adanya penggarongan uang negara di sana.

Kita patut mengapresiasi kerja keras KPK. Namun, se mua itu masih jauh dari cu kup. Tidak ada artinya jika do kumen yang sudah disita disimpan begitu saja. Tak ada artinya pula kalau hasil penye lidikan terhadap seabrek data g dalam. cuma untuk kalangan orang dalam.

Adanya dugaan praktik korupsi di Banggar DPR bukanlah tanpa alasan. Anggota banggar, Wa Ode Nurhayati, blak-blakan mengakui bahwa mafia anggaran memang gentayangan di badan tersebut. Itu pengakuan yang berani, meski akhirnya ia harus menjadi pesakitan dengan status tersangka kasus dugaan suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah 2011.

Posisi Banggar DPR sungguh vital di negeri ini. Ia ibarat jantung yang menentukan detak dan gerak pembangunan lantaran berwenang menentukan besaran anggaran proyek.

Permufakatan jahat di banggar tidak hanya bisa mengakali alokasi anggaran sehingga terjadi dislokasi anggaran, tetapi juga bisa menggiring anggaran masuk ke kantong sendiri, kelompok, bahkan partai.

Karena itulah kita mendesak KPK benar-benar total menangani kasus tersebut. Segera umumkan hasil penyelidikan dokumen yang didapat dari ruang kerja anggota dan pimpinan banggar itu. Jangan terlalu lama menyimpan karena bisa raib, hilang, dan lenyap kemudian tidak bisa menjadi fakta hukum.

Publik berhak tahu, apakah hanya Wa Ode yang disangkakan memainkan anggaran atau ada petinggi lain di banggar yang lebih kejam menggasak uang rakyat? Publik juga bertanya, apakah penyelewengan anggaran hanya mengalir ke kantong perorangan anggota dewan atau juga mengalir ke partai politik untuk menggendutkan pundi-pundi partai?
KPK gesit menetapkan Wa Ode, yang mengungkap kebusukan para koleganya, menjadi tersangka. Mestinya, KPK juga lebih sigap menindak para mafia yang masih leluasa berkeliaran.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/16/ArticleHtmls/EDITORIAL-Setelah-KPK-Membongkar-Banggar-16022012001033.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] JANEDJRI M GAFFAR: Perubahan Konstitusi

2012-02-15T17:30:00.000-08:00

Perubahan Konstitusi PDF Print
Thursday, 16 February 2012
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia telah
mengalami perubahan signifikan dan mendasar pada awal
reformasi.Perubahan UUD 1945 pada era reformasi memang belum cukup lama
dilakukan,namun sudah ada pendapat yang memandang perubahan perlu
dilakukan kembali.

Pendapat tersebut merupakan hal yang wajar karena sebagai hasil karya
manusia tentu tidak lepas dari kelemahan atau kekurangan baik yang
terjadi karena ketidaksempurnaan manusia itu sendiri maupun sebagai
konsekuensi dari sistem yang dipilih. Selain itu, perubahan konstitusi
juga menjadi kewajaran karena masyarakat memang senantiasa berkembang.

Ketika teks konstitusi dan konteksnya tidak lagi mampu mewadahi
perkembangan masyarakat, perubahan pun diperlukan. Dari sisi politik,
konstitusi merupakan resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi,
dan sosial yang terjadi pada saat pembentukan nya. Pada saat berbagai
kekuatan itu mengalami perubahan besar, tentu dapat mendorong adanya
perubahan konstitusi yang mengatur tatanan dasar kehidupan berbangsa dan
bernegara. Perubahan ini dapat terjadi, baik secara formal maupun
melalui putusan hakim dan kebiasaan ketatanegaraan. Perubahan formal
adalah perubahan terhadap teks konstitusi dengan prosedur yang diatur di
dalam konstitusi itu sendiri.

Konstitusi Rigid

Konstitusi sebagai hukum tertinggi (supreme law of the land) tentu
diharapkan berlaku dalam jangka waktu panjang dan tidak mudah usang
dihadapkan dengan perkembangan masyarakat. Karena itu, mayoritas
konstitusi negara di dunia bersifat kaku atau rigid, yaitu tidak mudah
diubah. Konstitusi mengatur cara perubahan konstitusi melalui berbagai
mekanisme khusus yang berbeda dengan perubahan undang-undang biasa.

Ketentuan cara perubahan yang lebih sulit dari pembentukan hukum biasa
dimaksudkan agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang
benar-benar matang, bukan pertimbangan sederhana apalagi hanya karena
keinginan atau kepentingan kelompok tertentu. Mekanisme khusus juga
dimaksudkan agar dalam proses perubahan konstitusi memberikan ruang dan
waktu yang memadai bagi rakyat untuk menyampaikan pandangan dan terlibat
dalam diskursus publik.

Dengan demikian, konstitusi akan benar-benar terwujud sebagai
kesepakatan bersama seluruh rakyat, bukan produk elite politik semata.
Karena itu, usulan perubahan konstitusi harus dilandasi oleh pemikiran
mendasar dan penting. Pemikiran mendasar dimaksudkan bahwa perubahan
tersebut dilandasi oleh perubahan mendasar yang terjadi di masyarakat
atau perubahan tersebut benar-benar dibutuhkan untuk memperbaharui
tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.Perubahan juga harus bersifat
penting, artinya tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan selain
melalui perubahan secara formal.

Mekanisme Perubahan

Salah satu ketentuan yang diubah dalam Perubahan UUD 1945 pada 1999–2002
adalah ketentuan tentang perubahan yang diatur dalam Pasal 37. Perubahan
Pasal 37 UUD 1945 membawa konsekuensi sifat rigid UUD 1945 semakin kuat
karena syarat persetujuan yang lebih berat serta ada pembatasan terhadap
materi perubahan. Ketentuan Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan hanya
mengatur tentang jumlah kuorum dan suara yang dibutuhkan untuk mengubah
Undang-Undang Dasar.

Ditentukan bahwa untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR
harus hadir dan putusan harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota yang hadir.Ketentuan tersebut cukup mudah karena tidak
mengatur tentang mekanisme dan pembatasan perubahan, serta pada akhirnya
cukup disetujui oleh 2/3 dari 2/3 anggota MPR yang berarti kurang dari
setengah anggota MPR.

Perubahan Pasal 37 menentukan mekanisme yang lebih rinci, persyaratan
yang lebih ketat, serta pembatasan materi perubahan.Mekanisme perubahan
diatur tidak hanya melalui sidang MPR untuk mengambil putusan, tapi juga
persyaratan pengajuan usul perubahan. Pasal 37 ayat (1) menyatakan usul
perubahan pasal-pasal UUD 1945 hanya dapat diagendakan dalam sidang MPR
jika diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Pengajuan usul itu harus dilakukan secara tertulis dan jelas bagian yang
diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Jika dibandingkan dengan
ketentuan sebelum perubahan, ketentuan Pasal 37 UUD 1945 pascaperubahan
juga mengatur mekanisme pengambilan putusan yang lebih ketat. MPR hanya
dapat bersidang untuk membahas dan mengambil putusan terkait perubahan
UUD 1945 jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

Jika sebelum perubahan ditentukan bahwa putusan mengubah UUD 1945
dilakukan dengan persetujuan 2/3 dari anggota yang hadir,Pasal 37 UUD
1945 setelah perubahan mensyaratkan lebih berat yaitu harus disetujui
oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh
anggota MPR.

Batasan Perubahan

Selain mekanisme dan persyaratan yang lebih ketat,UUD 1945
pascaperubahan juga menentukan batasan terhadap perubahan yang dapat
dilakukan. Pasal 37 ayat (5) secara tegas bahwa mengenai bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.Ketentuan
ini mengandung arti bahwa dua prinsip dasar negara tidak dapat diubah
yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.

Batasan lain dituangkan dalam kata "pasal-pasal"yang selalu mengikuti
kata "perubahan" yang diatur dalam Pasal 37. Kata "pasal-pasal" tersebut
lahir berdasarkan kesepakatan bersama para perumus perubahan UUD 1945
yang meyakini bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan dokumen pernyataan
kemerdekaan yang melandasi berdirinya negara Indonesia. Karena itu,
Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena mengubahnya berarti
membubarkan negara Indonesia.

Pemahaman kedudukan dan sifat Pembukaan UUD 1945 dituangkan dalam pasal
perubahan dengan menegaskan bahwa usul perubahan dan putusan yang
dilakukan sebatas pada "pasal-pasal" dan tidak mencakup Pembukaan.Dengan
sendirinya prinsip-prinsip dasar yang terkait tujuan nasional dan dasar
negara Pancasila juga tidak dapat diubah.

JANEDJRI M GAFFAR
Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469925/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] TAJUK,Pansel DK OJK Jangan Kecolongan

2012-02-15T17:28:00.000-08:00

TAJUK,Pansel DK OJK Jangan Kecolongan PDF Print
Thursday, 16 February 2012
Di luar dugaan,peminat untuk menjabat Dewan Komisioner (DK) Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) ternyata membeludak. Berdasarkan data dari Panitia
Seleksi (Pansel) DK OJK, tercatat 290 orang yang memasukkan berkas
hingga penutupan pendaftaran kemarin.

Hal ini berarti pansel yang diketuai Menteri Keuangan Agus Martowardojo
itu sangat berpeluang menyeleksi calon DK OJK terbaik dari yang terbaik.
Padahal sepekan sebelum penutupan pendaftaran, pansel baru menerima lima
pendaftar sehingga sempat menimbulkan kekhawatiran terpenuhinya kuota DK
yang berjumlah sembilan orang. Dari 290 pendaftar tersebut muncul
beragama profesi mulai dari bankir, pelaku industri asuransi, pejabat di
bidang ekonomi, hingga pengamat ekonomi.

Namun,di antara beragam profesi itu, pendaftar calon DK OJK didominasi
oleh bankir.Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) mengakui
telah merekomendasikan beberapa nama untuk menakhodai OJK di antaranya
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Riswinandi, Mantan Direktur Utama
Peter B Stok, dan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Umar Djuoro.

Sementara itu,kader terbaik dari pelaku industri asuransi tidak tinggal
diam. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) merekomendasi lima orang.
Beberapa nama yang selama ini tak asing lagi di telinga publik juga
turut bertarung memperebutkan kursi DK lembaga yang kelahirannya
diwarnai pro-kontra yang tajam antara Kementerian Keuangan dan Bank
Indonesia.

Pada hari terakhir pendaftaran muncul nama Mantan Ketua Pusat Pelaporan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dan pengamat pasar
modal Yanuar Rizki. Yanuar, kelahiran tahun 1973 itu, mengklaim sebagai
wakil generasi muda. Pria yang terkenal vokal mengkritisi berbagai
kebijakan ekonomi terutama yang berkaitan dengan pasar modal ini mengaku
bisa menjaga integritas dan independensi adalah modal utama untuk
melayarkan OJK.

Pengamat ekonomi dari INDEF Imam Sugema juga tidak melepaskan kesempatan
untuk menjadi calon pejabat OJK yang mengantongi nomor urut pendaftaran
161. Selama ini Imam dikenal sebagai pengamat ekonomi yang tidak hanya
mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah,tetapi juga mengajukan solusi.
Bagi calon, perjalanan untuk menduduki kursi DK masih panjang. Pertama,
harus lolos seleksi administrasi yang akan diumumkan pada 20 Februari
mendatang.

Kedua, calon yang lolos seleksi administrasi akan memasuki seleksi
kapabilitas yang dijadwalkan pada akhir Februari.Ketiga,seleksi
berikutnya adalah tes kesehatan pada awal Maret.Keempat, seleksi
kompetensi pada pertengahan Maret.Pada akhir Maret,pansel sudah
mendapatkan 21 nama yang akan diajukan kepada Presiden. Kita berharap
proses seleksi calon pimpinan OJK berlangsung transparan.

Rekam jejak setiap calon harus diteliti dengan sangat serius jangan
sampai pansel kecolongan. Persoalan integritas, independensi, dan
profesionalitas setiap calon jangan sampai terabaikan. Karena itu,
pansel harus merespons tawaran dari PPATK untuk menelusuri transaksi
keuangan setiap calon DK OJK.Transaksi keuangan setiap calon yang
mencurigakan adalah sebuah pintu utama untuk menelusuri sejauh mana
rekam jejak sang calon.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK yang
disahkan DPR pada akhir Oktober tahun lalu,di sebuah lembaga independen
dengan sembilan DK yang bersifat kolektif kolegial ada dua anggota
sebagai perwakilan ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank
Indonesia. Maka itu,DK selayaknya terpilih bebas dari unsur partai
politik meski hal itu bukan persoalan yang gampang untuk memisahkan

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469923/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] SUARA MAHASISWA: Cara Instan ala Dikti

2012-02-15T17:27:00.001-08:00

Cara Instan ala Dikti PDF Print
Thursday, 16 February 2012
Surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti)
bertanggal 27 Januari 2012 tentang publikasi karya ilmiah untuk
mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 sebagai syarat kelulusan akhir-akhir ini
menjadi perbincangan hangat di kalangan mahasiswa dan akademisi, ada
yang mendukung ada pula yang menolaknya.

Argumen yang mendukung kebijakan tersebut mengatakan bahwa cara tersebut
akan sangat efektif untuk meningkatkan kualitas lulusan universitas dan
mendongkrak jumlah karya tulis ilmiah kita yang saat ini tertinggal jauh
dari negaranegara tetangga, khususnya di kawasan ASEAN. Lalu ada pula
argumen tandingan yang mengatakan bahwa kebijakan Dirjen Dikti ini tidak
realistis dan terburu-buru karena mengabaikan realitas kondisi
pendidikan tinggi di Indonesia.

Terlepas dari pro dan kontra yang saat ini tengah berkembang luas,saya
berpandangan bahwa cara ini bukan mengatasi persoalan, sebaliknya
menambah persoalan baru.Saya mengkhawatirkan jika kebijakan ini
benar-benar diterapkan, akan ada semacam gelombang praktik plagiarisme
besar-besaran yang dilakukan para calon lulusan universitas hanya untuk
lulus atau mungkin para calon lulusan ini nanti hanya mengerjakan karya
tulis ilmiahnya ala kadarnya alias asal-asalan yang penting bisa lulus.

Jika Dikti memang ingin meningkatkan produktivitas karya tulis ilmiah,
haruslah dengan cara-cara yang lebih bijak dan berproses, bukan dengan
cara yang instan. Kita bisa belajar bagaimana negara tetangga kita,
Malaysia dan Singapura, yang sangat menghargai para penelitinya lewat
insentif yang diberikan, atau kita juga bisa melihat bagaimana dana-dana
penelitian yang besar dan banyak tersedia menarik para peneliti kita
untuk melakukan penelitian di sana.

Selain itu, dengan ratusan lembaga penelitian yang ada di
universitas-universitas, Dikti seharusnya bisa melakukan supervisi agar
lembaga-lembaga penelitian tersebut saling bersinergi dan berkoordinasi
dengan tujuan agar hasil dari penelitian yang dihasilkan bisa langsung
berdampak kepada masyarakat luas,karena apalah artinya hasil penelitian
jika tidak memiliki manfaat.

Dikti juga bisa mendorong universitas untuk menciptakan kondisi
perkuliahan yang mampu mengakomodasi lahirnya para peneliti masa depan
bangsa Indonesia. Akhirnya kualitas dan kuantitas karya tulis ilmiah
dari para peneliti Indonesia bisa meningkat serta yang terpenting adalah
berdampak positif bagi kehidupan rakyat Indonesia sehingga tujuan dari
pendidikan itu sendiri bisa tercapai.

ABDULLAH KHOLIFAH
Mahasiswa Jurusan Manajemen
FEB Universitas Padjadjaran

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469921/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Koreksi Tidak Terhindarkan

2012-02-15T17:23:00.000-08:00

Koreksi Tidak Terhindarkan PDF Print
Thursday, 16 February 2012
JAKARTA – Pemerintah mengakui, koreksi pertumbuhan ekonomi tidak bisa
dihindarkan. Meskipun demikian, pemerintah terus melakukan berbagai
upaya untuk menjaga stabilitas kondisi ekonomi dalam negeri.

Pemerintah realistis dengan kondisi ekonomi dunia yang berimplikasi pada
perekonomian domestik.Tingginya ketidakpastian ekonomi dunia yang
berpotensi mengarah pada krisis ekonomi global sudah terasa dampaknya
pada perekonomian nasional sejak kuartal akhir tahun 2011. Indikatornya,
pada kuartal IV/2011 ekonomi hanya tumbuh 6,5% atau sama dengan pada
kuartal III/2011.

Padahal,pada kuartal IV pemerintah gencar melakukan penyerapan anggaran
belanja yang sangat besar dan meningkat tajam. "Itu
menunjukkan,sebetulnya kondisi kita ada dampak krisis global," ungkap
Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta kemarin. Dia melihat,
perlambatan ekonomi di negara maju dan berkembang merupakan hal yang
wajar. Hal itu sudah terjadi di negara seperti Jepang, India, dan China
yang sudah menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonominya.

Dampak perlambatan ekonomi dunia terhadap ekonomi regional dan domestik
tidak terhindarkan. Prediksi tersebut sudah disampaikan sejak awal oleh
berbagai lembaga internasional mulai dari Dana Moneter Internasional
(International Monetary Fund/IMF), yang memprediksi ekonomi Indonesia
tahun ini hanya mampu tumbuh 6,3%,Bank Dunia yang memproyeksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 6,3% dengan skenario terburuk hanya
4%, dan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB) yang
memperkirakan ekonomi Indonesia hanya 6,1–6,2% atau diturunkan dari
prediksi awal 6,6%.

Menkeu mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi
kajian untuk revisi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Namun, pemerintah
optimistis laju pertumbuhan ekonomi tidak terkoreksi terlalu dalam. Dia
mengklaim, upaya yang dilakukan pemerintah diyakini mampu menjaga
ekonomi tetap tumbuh tinggi. "Kita akan melakukan koreksi.

Tapi, tentu akan dibahas dalam satu pertemuan di sidang kabinet. Ada
koreksi tapi tidak terlalu besar karena kita merasa ada program
perbaikan infrastruktur secara fokus,government spendingdan konsumsi
adalah kunci bisa pertahankan pertumbuhan ekonomi kita,"paparnya.
Pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya A Prasetyantoko mengatakan,dampak
perlambatan ekonomi dunia dan koreksi atas pertumbuhan ekonomi nasional
tidak bisa dihindarkan.

Pemerintah pun dinilai perlu realistis melihat kondisi ini. "Apa pun
alasannya, dampak negatif perlambatan ekonomi tidak bisa dihindari,
koreksi pasti terjadi," ujar Prasetyantoko. Meski terjadi koreksi
terhadap laju pertumbuhan,dampaknya pada ekonomi nasional tidak akan
terlalu signifikan terutama jika dibandingkan dengan negara
lain."Rangemoderat sekitar 6,3-6,4%,"tandasnya.

Dia melihat, koreksi pertumbuhan terjadi merata di semua mesin pendorong
pertumbuhan ekonomi mulai dari ekspor, investasi, konsumsi rumah
tangga.Dengan perlambatan ini, peran belanja pemerintah harus lebih
maksimal mendorong akselerasi ekonomi. "Government spending harus jadi
counter cycle,"ucapnya.

Selain itu, kebijakan otoritas moneter menurunkan suku bunga acuan, bisa
dipandang sebagai salah satu counter cycle yang dilakukan Bank
Indonesia. Untuk mengantisipasi perlambatan yang terlalu dalam, peran
pembangunan infrastruktur secara besar-besaran diyakini bisa menjadi
penopang stabilitas ekonomi.Selain itu, pembenahan fiskal juga perlu
dilakukan agar lebih sehat. Terutama, pola penyerapan anggaran yang
harus lebih baik.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469882/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] RHENALD KASALI: BJB

2012-02-15T17:22:00.001-08:00

BJB PDF Print
Thursday, 16 February 2012
Tiga tokoh perubahan pekan lalu bertemu di pendopo kami di Rumah
Perubahan. Ketiganya adalah CEO yang sama-sama dipercaya publik berhasil
membawa perubahan. Yang pertama,CEO yang kini Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Kedua CEO Garuda Indonesia Emirsyah Satar, dan yang ketiga pemimpin baru
Bank BJB Bien Subiantoro. Bien Subiantoro, mantan Direksi Bank BNI yang
kini memimpin BJB,membawa sekitar 100 orang staf dan jajaran pemimpin
Bank BJB untuk menghadapi perubahan demi perubahan yang dia pimpin.
Mereka belajar dari para tokoh perubahan bagaimana menghadapi perubahan.
Menurut Macquarie Equities Research pada laporan yang diterbitkan 2
Februari 2012, Bank BJB pantas mendapat perhatian. Bank ini,menurut
Macquarie, telah memasuki tahapan baru: starting new chapter.

Bank Nasional

Seperti kebanyakan bank milik pemerintah daerah lain, Bank BJB juga
mengalami pergulatan internal yang hebat. Namun beruntung BJB berhasil
keluar dari dilema-dilema kedaerahan dalam sebuah pertarungan yang
panjang. Terkurung dalam niche-nya yang sempit,bank-bank daerah seperti
tak punya pilihan. Pemiliknya tak hanya gubernur, melainkan juga para
bupati.

Selama bertahun-tahun bank daerah telah menikmati pasar yang captive,
yaitu pemerintahan- pemerintahan daerah. Bank daerah adalah ibarat kasir
bagi pemerintah provinsi dan kotamadya/kabupaten. Pegawai-pegawai pemda
otomatis menerima gaji dan sekaligus menjadi nasabah bank daerah di
wilayahnya. Bank Indonesia menginginkan bank-bank daerah menjadi local
champion di wilayahnya masing-masing. Namun, sejalan dengan waktu,
danadana milik pemerintah daerah ternyata juga diminati bankbank
nasional dan bank-bank asing.

Nasabahnya juga demikian, menjadi sasaran empuk bank-bank swasta dan
bankbank nasional. Di lainpihakiklimdemokrasi dan pasar bebas telah
membuat bank-bank daerah kesulitan mempertahankan teritorinya. Ada
banyak kasus yang menunjukkan para bupati dan wali kotatidak100%
setiapadabank miliknya. Bila Pak Wali Kota atau Pak Bupati tersinggung,
kas daerah bisa dipindahkan seketika ke bank lain.

Namun bila masalah-masalah seperti itu tak ada, bank daerah menjadi
terlalu nyaman. Anda bisa bayangkan masih banyak bank daerah yang warna
kedaerahannya sangat kental. Maaf, bukan kental corak budayanya,
melainkan kepentingan orang per orangnya. Artinya, mereka enggan
mematuhi perintah hierarki. Rotasi karyawan menjadi sangat sulit karena
masingmasing mempunyai hubungan dengan penguasa setempat.

Bukan hal yang luar biasa bila CEO bank daerah ditelepon bupati hanya
karena soal pindahmemindahkan karyawan. Inilah suasana yang saya sebut
sebagai "budaya kucing" dalam buku Cracking Zone. Dana mudah pindah
tangan, karyawan sulit ditangani, dan produknya tidak jelas. Mungkin di
daerah Anda, manajemen bank-bank daerah tidak seekstrem itu.Tetapi
secara umum demikianlah pergulatan sekitar 12 orang CEO bank daerah yang
"diimpor" para gubernur dan bupati dari bank-bank nasional untuk
memajukan bank-bank daerah.

Sudahbegitu,paraCEOpunmasih harus berhadapan dengan persoalan governance
yang meletihkan. Jadimereformasibank-bank daerah, menjadikannya regional
champion, apalagi menjadikannya national champion bukanlah persoalan
sederhana. Ke atas mentok,ke kiri tembok, ke kanan kawat berduri.Namun
bukan CEO namanya kalau mereka mendiamkannya.

Mungkin BJB dapat menjadi sumber pembelajaran yang baik bagaimana bank
asal daerah milik pemerintahan daerah berhasil keluar dari kusutnya
semangat kedaerahan yang sempit,menjadi bank nasional yang
kompetitifdansehat. Bilapadaakhir 2009 asetnya baru Rp32,41 triliun,
kini sudah di atas Rp53 triliun.

Good Governance

Tentu saja semua kemajuan berasal dari adanya good governance.Menjadi
kas daerah bukan berarti penguasapenguasa daerah bebas memasukkan
tangannya kepada operasional perbankan. Demikian pula bukan berarti
eksekutif bebas semaunya memimpin. Namanya bank, tentu saja harus
ditangani secara prudent. Maka sudah pasti bank daerah perlu bekerja
keras mendapatkan CEO—dan tentu saja jajaran direksi yang solid dan bersih.

Dulu pemimpin-pemimpin daerah bebas memilih orang, sekarang pemerintah
daerah "beruntung" karena mereka harus mendapat persetujuan bank sentral
untuk mengangkat direksi. Direksi yang sudah diputuskan RUPS bisa saja
tidak jadi terus bila Bank Indonesia menemukan catatan-catatan khusus
tentang kandidat tersebut. Setelah itu CEO harus berani memutuskan ke
mana banknya diarahkan.

Sudah pasti ia hanya punya dua pilihan: Mendiamkan hidup di masa lalu
yang nyaman dengan "budaya kucing" atau keluar dari belenggu masa lalu
dan menjadi "cheetah"yang siap berlaga di medan tempur. Yang pertama
berarti tidak memerlukan perubahan. Strateginya cukup survival.Untuk
yang kedua Anda butuh seorang cracker yangtidakmendiamkannya.

Strateginya: menjadi champion,pemenang! KalauAnda menjadi cracker sudah
pasti akan berhadapan dengan dua atau tiga pihak. Pertama Anda akan
berhadapan dengan para "kucing" yang ingin mempertahankan comfort
zone.Kedua,Anda akan berhadapan dengan dewan komisaris yang juga ingin
mempertahankan ketenangan. Ketiga, Anda akan dikutuk pemain- pemain
nasional yang siap menerkam pasar Anda.

Nah,bagaimana BJB keluar dari belenggu-belenggu itu? Ceritanya begitu
panjang. Dimulai dari CEO terdahulu, Agus Ruswendi,yang meletakkan
dasar-dasar agar BJB beralih menjadi bank nasional yang mandiri. Melalui
pergulatan yang panjang ia berhasil menjadikan BJB perusahaan terbuka
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sejak itu perubahan terus
digulirkan. Change management office dibentuk untuk mempercepat
transformasi. Seluruh jajaran pemimpin dibekali teknik change management.

Di era Bien Subiantoro, gerak BJB menjadi lebih solid lagi. Ia
memperbarui jaringan dan teknologi informasi bank ini, memperbaiki
business process, dan pelayanan.Seperti pada beberapa perusahaan lain
yang saya ikuti, BJB memulainya dari "people". Kompetensi budaya kerja
diperbarui. Kemarin saya mengatakan pada para pemimpin BJB bahwa kini
suasana baru telah terbentuk.

Bila dua tahun lalu "loading"orang-orangnya agak lambat, kini jauh lebih
cepat. Mereka pun tengah terlibat dalam breakthrough project yang
strategis. Kita dapat menyaksikan sebuah babak baru telah hadir dari
Bandung. Kini BJB telah menjadi aset nasional yang penting dan bank-bank
daerah bisa belajar bagaimana transformasi dapat dijalankan dengan penuh
semangat. Kalau BJB bisa,apa iya yang lain tidak bisa? ●

RHENALD KASALI
Ketua Program MM
Universitas Indonesia

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469972/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Bhatoegana: Angie Dipindah ke Komisi Agama Agar Dapat Siraman Rohani

2012-02-15T00:30:00.001-08:00

Bhatoegana: Angie Dipindah ke Komisi Agama Agar Dapat Siraman Rohani
Mega Putra Ratya - detikNews
Rabu, 15/02/2012 13:35 WIB
Jakarta - Fraksi Partai Demokrat (FPD) naga-naganya akan memindahkan
Angelina Sondakh dari Komisi III DPR ke Komisi VIII yang membidangi
agama. Komisi VIII dipilih agar Angie bisa lebih tenang menghadapi
masalah dan PD pun jauh dari prasangka intervensi hukum.

"Komisi VIIi kan komisi agama sejuk, biar dapat siraman rohani dia
disitu," kata Sekretaris FPD Sutan Bhatoegana di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Angie sebelumnya aktif di Komisi X DPR yang membidangi olahraga. Setelah
ramai-ramai kasus Wisma Atlet dan juga Angie ditetapkan menjadi
tersangka, janda almarhum Adjie Massaid ini digeser ke Komisi III, tukar
posisi dengan kakak Nazaruddin, M Nasir.

"Supaya kita tidak jadi bulan-bulanan juga," terang Bhatoegana memberi
alasan pergeseran Angie dari Komisi III ke Komisi VIII.

Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengaku tidak mau menghadiri rapat
kerja dengan Komisi III bila ada Angelina Sondakh. Komisi III memang
merupakan mitra dari KPK.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/133507/1843062/10/bhatoegana-angie-dipindah-ke-komisi-agama-agar-dapat-siraman-rohani?nd992203605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Firdaus Cahyadi : Mempersoalkan Konglomerasi New Media

2012-02-15T00:16:00.000-08:00

Firdaus Cahyadi, KNOWLEDGE MANAGER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ONEWORLD-INDONESIA Singkat kata, pertarungan wacana antara publik dan konglomerasi new media adalah sebuah pertarungan yang jauh dari seimbang.

Kebijakan telematika yang dikeluarkan pemerintah pun justru memperlemah poten- si perlawanan publik yang sejak awal sudah lemah.

Hari masih pagi. Namun gerbong kereta rel listrik Commuter Line rute Bogor-Jakarta sudah mulai penuh. Ada beragam cara para penumpang KRL Commuter Line melepas kejenuhan menunggu keberangkatan KRL. Beberapa penumpang tampak sedang asyik mendengarkan musik, bermain game, dan merambah Internet melalui telepon seluler, iPad, dan laptopnya.

Apa yang terjadi di gerbong KRL Commuter Line tersebut menunjukkan betapa perkembangan information and communication technology begitu pesat akhir-akhir ini di Indonesia. Jumlah pengguna Internet pun melonjak dari tahun ke tahun. Tren baru itu juga membawa perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap media di negeri ini. Hasil survei Media Index yang dilakukan oleh Nielsen Media Survey pada 2009 menunjukkan jumlah pembaca koran konvensional menurun, sedangkan pengguna Internet mengalami kenaikan.

Data itu juga dikuatkan oleh riset yahoo.com dan TNS mengenai tren pengguna Internet di Indonesia pada 2010.

Riset itu menyebutkan bahwa telah terjadi lonjakan yang signifikan dalam pengaksesan berita online, 28 persen pada 2009 dan 37 persen pada 2010. Di sisi lain, jumlah pembaca media cetak terus menurun.

Perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap media itu segera ditangkap oleh pemilik modal di sektor media massa. Mereka tentu tidak ingin struktur konglomerasi media yang telah ada digilas oleh perkembangan tren teknologi baru ini. Dan kini dapat kita lihat bersama, hampir semua konglomerasi media memiliki portal berita online.

Lengkap sudah kepemilikan media oleh para konglomerat itu. Dari cetak, radio, televisi, hingga online telah mereka miliki. Bahkan tak jarang pula berita dari media cetak, radio, dan televisi bisa dinikmati sekaligus di portal berita milik konglomerasi media tersebut.

Penggabungan ini sering disebut sebagai media baru atau new media.

Struktur konglomerasi media konvensional telah bertransformasi menjadi konglomerasi new media. Beberapa pihak menilai ini sebuah keniscayaan.

Efisiensi proses produksi berita menjadi argumentasinya. Di era new media ini, seorang wartawan bisa meliput suatu peristiwa yang hasilnya bisa ditampilkan secara bersamaan di media dengan platform yang berbeda. Hasil liputan wartawan bisa ditayangkan di televisi, disiarkan di radio, dan diunggah atau upload di Internet. Biaya produksi dapat dipangkas, dan itu berarti efisiensi ekonomi bagi pemilik modal di industri new media.

Namun persoalan konglomerasi new media ini bukanlah sekadar persoalan efisiensi ekonomi. Konglomerasi new media ini juga merupakan persoalan dominasi wacana di ranah publik. Dominasi wacana ini tentu sangat berba

haya, terlebih bila pemilik modal industri konglomerasi new media itu juga berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Pemilik modal dari konglomerasi new media dengan dominasi wacana di publik bisa dengan mudah mengarahkan sebuah kebijakan publik sesuai dengan kepentingannya.

Di era digital ini sebenarnya dominasi wacana publik dari konglomerasi new media bisa dilawan oleh publik.

Publik secara individual atau bersamasama dapat menuliskan perlawanannya itu melalui blog dan website pribadi atau organisasinya. Publik juga dapat melawan melalui video yang di-upload di situs jejaring sosial di Internet.

Namun potensi perlawanan publik terhadap dominasi wacana oleh konglomerasi new media di Indonesia masih lemah. Riset yang dilakukan oleh MarkPlus Insight tentang aspirasi dan perilaku anak muda di enam kota besar di Indonesia pada awal 2010 menunjukkan pengguna Internet yang aktif hanya 4,4 persen. Pengertian pengguna Internet yang aktif dalam riset itu adalah mereka yang memiliki dan menulis artikelnya di blog pribadi mereka dan juga di forum-forum online.

Celakanya, dari sedikit pengguna Internet yang aktif itu, sebagian tulisan mereka masih berkisar pada isu-isu yang didorong oleh industri konglomerasi new media. Penelitian Merlyna

Liem, seorang peneliti new media dari Arizona State University, mengungkapkan bahwa topik yang ramai dibicarakan pengguna Twitter di Indonesia adalah persoalan gaya hidup dan isu yang sebelumnya telah diberitakan oleh media arus utama (mainstream).

Di sisi lain, masih menurut Merlyna Liem, isu-isu yang terkait dengan persoalan masyarakat pinggiran, seperti isu tentang kasus Lapindo dan Ahmadiyah, juga tidak banyak muncul di blog-blog milik para blogger Indonesia.

Sebagian besar blogger Indonesia lebih suka menulis soal isu yang menyangkut persoalan artis atau selebritas, seperti kasus munculnya video mesum mirip artis Ariel dan Luna Maya.

Celakanya, lemahnya perlawanan publik pengguna Internet di Indonesia terhadap dominasi wacana dari konglomerasi new media itu semakin diperlemah oleh berbagai kebijakan telematika yang ada atau yang sedang dirancang pemerintah. Setidaknya ada dua kebijakan dan rancangan kebijakan yang berpotensi semakin memperlemah potensi perlawanan publik terhadap dominasi wacana di ranah Internet.

Pertama, masih dipertahankannya pasal karet pencemaran nama baik dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penggunaan pasal karet itu berpotensi membungkam publik pengguna Internet yang kritis. Setiap saat pengguna Internet yang kritis terancam terkena hukuman 6 tahun penjara dari UU ITE.

Kedua, Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika. Dalam RUU Konvergensi Telematika disebutkan bahwa setiap penyelenggara layanan aplikasi penyebaran konten dan informasi wajib mendapatkan izin dari menteri dan membayar biaya hak penyelenggaraan.

Ketentuan izin dari menteri tentu tidak jadi masalah bagi pemilik modal di industri konglomerasi new media. Namun, bagi website yang dikelola oleh organisasi yang selama ini kritis terhadap pemerintah, ketentuan itu akan berpotensi mempersulit mereka. Begitu pula kewajiban membayar biaya hak penyelenggaraan. Bagi pemilik modal di industri konglomerasi new media, hal itu tidak menjadi persoalan. Namun, bagi organisasi kecil yang mengelola website, hal itu akan menjadi sebuah persoalan besar.

Singkat kata, pertarungan wacana antara publik dan konglomerasi new media adalah sebuah pertarungan yang jauh dari seimbang. Kebijakan telematika yang dikeluarkan pemerintah pun justru memperlemah potensi perlawanan publik yang sejak awal sudah lemah.

Jika sudah demikian, hal yang bisa dilakukan publik adalah mendesak pemerintah melakukan perubahan terhadap serangkaian kebijakan telematika, dan tentu saja membuat kebijakan baru yang membatasi gurita industri konglomerasi new media di Indonesia

http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/02/15/ArticleHtmls/Mempersoalkan-Konglomerasi-New-Media-15022012012013.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Indonesia Tanpa FPI, Awas Tirani Itikad Baik

2012-02-14T23:46:00.001-08:00

Indonesia Tanpa FPI, Awas Tirani Itikad Baik

Oleh: R Ferdian Andi R
Nasional - Rabu, 15 Februari 2012 | 07:30 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Aksi demonstrasi 'Indonesia Tanpa FPI' yang
berlangsung Selasa (14/2/2012) di Jakarta berlangsung ricuh. Gerakan
yang terinsipirasi dari gerakan penolakan masyarakat Palangkaraya
terhadap FPI ini, jangan sampai terjebak pada tirani itikad baik.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar
mengingatkan agar aksi 'Indonesia Tanpa FPI' juga tidak melakukan
pelanggaran. Dia mengingatkan dalam konstitusi hak berpedapat, berkumpul
dan berserikat dijamin oleh UUD 1945. "Gerakan itu justru
diskriminatif," katanya di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan,
Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Kendati demikian, Hasrul mengingatkan agar Front Pembela Islam (FPI)
lebih bisa menata diri serta melakukan pembinaan di internal organisasi
agar citra sebagai garis keras dapat hilang. "Kita juga meminta FPI bisa
lebih menata diri dengan cara pembinaan di intenal organisasi," cetus
Hasrul.

Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain mengatakan gerakan 'Indonesia
Tanpa FPI' sebenarnya juga tidak dibenarkan dalam konstitusi. Ia
mengingatkan, anarkisme FPI tidak dibenarkan juga dengan melakukan
anarkisme yang lainnya. "Saya yakin kasus hari ini dan Kalteng salah
satu bentuk reaksi kepada FPI. Meski secara konstitusi, itu tidak bisa
dibenarkan. Tidak perlu anarkisme dilawan dengan anarkisme," tegas Malik.

Ketua Pansus RUU Ormas DPR RI ini menyebutkan persoalan yang mengemuka
saat ini karena tidak ada pengelolaan masalah dengan baik oleh
pemerintah. Oleh karenanya, sambung politikus PKB ini, dalam RUU Ormas
yang saat tengah dibahas ada mekanisme pengadilan dalam merespons ormas
yang dianggap melanggar hukum.

"Mekanismenya masyarakat mengadukan ormas tersebut ke pemerintah yang
kemudian diajukan ke pengadilan. Sanksinya bisa pembekuan dan pembubaran
ormas," terang Malik. Ia melanjutkan, pembekuan ormas tersebut didahului
dengan surat peringatan hingga dua kali. Setelah sebuah ormas dibekukan,
sambung Malik, pemerintah memantau apakah ada perbaikan atau tidak.
"Jika ada perbaikan, pembekuan akan dicabut," tambah bekas Ketua Umum PB
PMII ini.

Terkait keberadaan FPI yang dianggap meresahkan masyarakat, Malik
mengatakan agar pemerintah melakukan tindakan administratif terhadap
ormas tersebut. Melalui Kementerian Dalam Negeri, kata Malik, pemerintah
bisa tidak memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh FPI. "Seperti
pemerintah menyetop aktivitas FPI," kata Malik.

Dihubungi terpisah gurubesar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia
(UI) Jimly Ashiddiqie mengatakan persoalan yang muncul saat ini
disebabkan tidak ditegakkannya hukum dalam merespons setiap kejadian di
masyarakat. "Padahal penegakan hukum merupakan proses yang sifatnya
mendidik. Ini yang kurang. Semestinya jika ada masalah harus ditindak,
biar ada efek jera," katanya.

Karena tidak ada tindakan terhadap aksi kekerasan FPI, sambung Jimly,
ormas tersebut merasa tindakannya selama ini dianggap benar. Dia
berpendapat selain tindakan hukum, langkah bimbingan oleh pemerintah
juga harus dilakukan. Selain langkah tersebut, Jimly menyebutkan
perbaikan kebijakan melalui pembuatan UU juga mutlak dilakukan.

Respons sebagian kalangan masyarakat dengan melakukan aksi gerakan
'Indonesia Tanpa FPI' bisa dimaklumi sebagai respons atas aksi FPI
selama ini yang mengedepankan kekerasan. Hanya saja, bukan berarti aksi
tersebut dibenarkan. Karena anarkisme dilawan dengan anarkisme bukanlah
solusi. Muara persoalan ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum dalam
merespons berbagai pelanggaran hukum dan moral oleh siapapun. [mdr]

http://nasional.inilah.com/read/detail/1830242/indonesia-tanpa-fpi-awas-tirani-itikad-baik

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Timwas dan KPK Sepakati Kasus Century Selesai Tahun Ini

2012-02-14T23:39:00.001-08:00

Timwas dan KPK Sepakati Kasus Century Selesai Tahun Ini
Polhukam / Rabu, 15 Februari 2012 14:33 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Rapat antara Tim Pengawas Bank Century DPR
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan di DPR,
Senayan, Jakarta, Rabu (15/2), menyepakati lima hal penting. Salah
satunya kasus Century harus selesai tahun ini.

Poin lima tersebut dimasukan menjadi salah satu kesimpulan setelah ada
permintaan dari Ketua KPK Abraham Samad. "Untuk menghindari politisasi
yang terjadi, kasus Bank Century harus selesai tahun ini juga sesuai
koridor hukum," pinta Abraham Samad. Permintaan itu disetujui pimpinan
lain KPK dan Tim Pengawas Bank Century DPR.

Kasus Bank Century memang kental nuansa politik. Kasus ini terjadi saat
Wakil Presiden Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri
Keuangan dijabat Sri Mulyani Indrawati. Saat itu memang terjadi krisis
keuangan global. Namun, dampaknya ke Indonesia tidak terlalu signifikan.
Oleh otoritas saat itu, Century diselamatkan dengan talangan sebesar
Rp6,7 triliun. (Wtr2)

http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/02/15/81978/Timwas-dan-KPK-Sepakati-Kasus-Century-Selesai-Tahun-Ini/1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] SBY Jelaskan Persoalan GKI Yasmin & Ahmadiyah Pada Dubes Asing

2012-02-14T21:55:00.000-08:00

SBY Jelaskan Persoalan GKI Yasmin & Ahmadiyah Pada Dubes Asing
Rachmadin Ismail - detikNews
Rabu, 15/02/2012 12:40 WIB
Jakarta - Selain isu korupsi dan ekonomi, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) juga memaparkan isu sosial keagamaan pada perwakilan
negara asing yang hadir di Kementerian Luar Negeri. Kasus yang paling
mencolok adalah soal keberadaan Ahmadiyah dan GKI Yasmin.

"Soal Ahmadiyah dan GKI Yasmin, saya perlu jelaskan, negara tidak
melarang siapa pun yang memiliki keyakinan," kata SBY saat bertemu
dengan 128 perwakilan negara asing di Gedung Pancasila Kementerian Luar
Negeri, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2012).

Untuk kasus GKI Yasmin, SBY memaparkan bahwa itu terjadi sejak tahun
2002. Ada masalah perizinan lokasi ibadah sehinga perlu penanganan
khusus lewat jalur hukum dan non-hukum.

"Pemerintah terus melakukan mediasi terkait hal ini. Saya ingin jemaat
GKI Yasmin menjalankan ibadahnya dengan tenang di Bogor," urainya.

Selain itu, SBY juga mengklarifikasi soal isu maraknya konflik di Tanah
Air. Menurut kepala negara, kondisi sekarang jauh berbeda dengan konflik
terdahulu. Terutama yang menyangkut konflik di Papua dan Aceh.

"Kerukunan secara nasional masih terjaga dan masih baik," tegasnya.

Meski begitu, SBY juga mengakui masih ada berbagai masalah dalam
penanganan konflik. Ada kejadian yang lambat diproses, bahkan ada juga
sebagian aparat yang bertindak tidak profesional.

"Kadang juga penjelasan dari pemerintah daerah kurang terwakili. Tetapi
trust me, bahkan yang terjadi bukan pembiaran," kata SBY dalam bahasa
Indonesia.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/124022/1842986/10/sby-jelaskan-persoalan-gki-yasmin-ahmadiyah-pada-dubes-asing?9922022

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Mantan Pejabat Bank Mandiri Jadi Bos J.P. Morgan

2012-02-14T21:53:00.000-08:00

Rabu, 15/02/2012 12:35 WIB
Mantan Pejabat Bank Mandiri Jadi Bos J.P. Morgan
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Perusahaan keuangan internasional J.P. Morgan menunjuk mantan
pejabat Bank Mandiri yaitu Haryanto T. Budiman untuk menjadi pemimpin
bisnis J.P. Morgan di Indonesia.

Chief Executive Officer J.P. Morgan Gaby Abdelnour mengatakan, Haryanto
telah ditunjuk menjadi Managing Director dan Senior Country Officer
(SCO) untuk Indonesia. Haryanto juga memimpin bisnis Global Corporate
Banking (GCB) di Indonesia.

"Penunjukan Haryanto menggarisbawahi pentingnya pasar Indonesia bagi
bank kami. Indonesia adalah negara yang saat ini terus menerus berhasil
menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya. Di samping itu,
perusahaan-perusahaan Indonesia saat ini semakin membutuhkan solusi
keuangan yang lebih canggih serta terintegrasi," tutur Gaby dalam siaran
pers, Rabu (15/2/2012).

Pertimbangan dipilihnya Haryanto adalah karena Haryanto memiliki
pengalaman profesional selama 15 taun di bidang perbankan dan konsultasi
manajemen global.

Sebelum bergabung dengan J.P. Morgan, Haryanto menjabat sebagai Senior
Executive Vice President (SEVP) dan anggota Board of Management Bank
Mandiri.

Di samping itu, Haryanto juga menjabat sebagai anggota aktif dari Komite
Kredit dengan kewenangan tertinggi. Sebelumnya, Haryanto bekerja di
perusahaan konsultasi manajemen global McKinsey & Company dan memiliki
pengalaman internasional yang luas melalui penempatan dan penugasan di
Asia Utara, Asia Tenggara, Australia-Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

Haryanto adalah lulusan berbagai perguruan tinggi terkemuka di Amerika
Serikat dan meraih gelar Ph.D dari Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Haryanto akan berdomisili di Jakarta dan bertanggung jawab
langsung kepada Gaby Abdelnour.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/15/123509/1842973/6/mantan-pejabat-bank-mandiri-jadi-bos-jp-morgan?f9911023

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Orang Kaya RI Pilih Parkir Pesawat Pribadi di Singapura

2012-02-14T21:44:00.000-08:00

Rabu, 15/02/2012 12:36 WIB
Laporan dari Singapura
Orang Kaya RI Pilih Parkir Pesawat Pribadi di Singapura
Herdaru Purnomo - detikFinance

ilustrasi
Singapura - Banyak pengusaha kaya di Indonesia ternyata memarkirkan
pesawat pribadinya di Singapura dengan alasan lebih murah ketimbang di
Indonesia. Bahkan Mandala Airlines, yang kini berhenti beroperasi
sementara, juga menaruh pesawatnya di Singapura.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II (AP II) Tri Sunoko selaku pengelola
beberapa bandara termasuk Bandara Seokarno-Hatta ikut angkat bicara.
Menurut Tri tidak benar jika biaya parkir pesawat komersial maupun
pribadi di Indonesia mahal.

"Ngga mahal kok, di Halim maupun di Soekarno Hatta," ungkap Tri ketika
ditemui di sela Singapore Airshow 2012, Singapura, Rabu (15/2/2012).

Dikatakan Tri, memang ada pesawat pribadi milik pengusaha yang masih
belum memiliki registrasi Indonesia. Sehingga menurut Tri, mereka belum
bisa memarkirkannya di Indonesia.

"Tapi sudah banyak kok yang mempunyai pesawat sudah diregistrasikan
Indonesia. Ada yang memarkirkannya di Halim," tutur Tri.

Dijelaskan Tri, kontribusi pendapatan Angkasa Pura II sendiri dari
parkir pesawat tidak besar. "Tidak signifikan itu pendapatan dari parkir
pesawat," jelas Dia.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/15/123646/1842987/4/orang-kaya-ri-pilih-parkir-pesawat-pribadi-di-singapura?f9911013

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Nazaruddin Tunjukkan Foto Angie Miliki BlackBerry Sejak 2009

2012-02-14T21:42:00.001-08:00

Nazaruddin Tunjukkan Foto Angie Miliki BlackBerry Sejak 2009

Moksa Hutasoit - detikNews

Rabu, 15/02/2012 12:42 WIB

Jakarta - Nazaruddin 'menguliti' Angelina Sondakh. Pengakuan Angie soal kepemilikan BlackBerry salah satu yang dihadirkan sebagai bukti. Di awal sidang, Angie mengaku baru memiliki BlackBerry pada akhir 2010. Namun dari sebuah foto pada 2009, Angie sudah membawa BlackBerry.

"Kan Anda bilang baru punya BB akhir 2010, tapi saya punya bukti Anda punya bukti 2009, ini saya punya buktinya," jelas Nazaruddin di persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Nazaruddin menunjukkan bukti dari berita detikcom yang berjudul 'Dipotret 2009, Angie Sudah Bawa BlackBerry'. Dalam file detikcom itu, terpapar foto Angie pada 2009 dengan dua buah telepon seluler, dan salah satunya diduga BlackBerry.

Nazaruddin saat itu sedang mengajukan banyak pertanyaan kepada Angelina. Seorang pengacara menyorongkan sebuah telepon seluler kepada Nazaruddin. Tidak lama kemudian, dengan bukti foto itu, pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, jaksa, dan Nazaruddin sendiri maju ke depan hakim.

Ketua Majelis Hakim Darmawati pun lantas melihat foto pada 2009 itu. Angie saat itu tengah hamil. Tidak lama, majelis hakim memanggil Angie. Sempat ada pembicaraan di depan persidangan.

"Ini benar Anda?" tanya hakim.

"Ya yang mulia," jawab Angie.

Namun tidak jelas percakapan selanjutnya, apakah Angie mengakui kalau telepon seluler itu BlackBerry. Tidak terdengar jelas percakapan yang terjadi.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/124217/1842985/10/nazaruddin-tunjukkan-foto-angie-miliki-blackberry-sejak-2009?9911012

[Koran-Digital] Proses KIR Bermasalah, Kemenhub: Petugas yang Main Akan Disangsi

2012-02-14T21:38:00.002-08:00

Proses KIR Bermasalah, Kemenhub: Petugas yang Main Akan Disangsi
M Arif - detikNews
Rabu, 15/02/2012 11:32 WIB
Jakarta - Proses perizinan KIR atau uji kelayakan kendaraan selalu
menjadi sorotan. Diduga banyak praktek pungli dalam pelaksanaannya.
Tidak heran kerap terjadi kecelakaan karena rem blong. Menyikapi ini
pihak Kemenhub mengaku akan bersih-bersih.

"Petugas yang bermain mata untuk uji KIR akan dicabut kualifikasi
penguji kendaraannya," jelas Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
Sudirman Lambali di sela-sela rapat kerja dengan Komisi V DPR di
Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Namun Sudirman tidak risau soal kendaraan yang sudah 'diloloskan' karena
uji KIR. Ke depannya akan ada perbaikan dan dia memastikan uji KIR untuk
setiap kendaraan akan dilakukan rutin.

"Kalau sudah lulus uji kualifikasi, berarti dia harus uji lagi setiap 6
bulan sekali," jelasnya.

Sebelumnya Sudirman memastikan bahwa kecelakaan bus yang terjadi
baru-baru ini, yakni Bus Karunia Bakti dan juga Bus Sumber Kencono
karena human error yakni rem blong. Padahal bus itu sudah lolos uji KIR.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/113220/1842895/10/proses-kir-bermasalah-kemenhub-petugas-yang-main-akan-disangsi?n991103605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Ical: Menang Pemilu Tapi Kalah di DKI, Ibarat Makan Sayur Tanpa Garam

2012-02-14T21:38:00.001-08:00

Ical: Menang Pemilu Tapi Kalah di DKI, Ibarat Makan Sayur Tanpa Garam
M Rizki Maulana - detikNews
Rabu, 15/02/2012 12:07 WIB

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menilai betapa
penting bagi partainya untuk memenangkan pemilu di daerah pemilihan DKI
Jakarta. Menurutnya, DKI Jakarta adalah wilayah pertaruhan reputasi,
gengsi dan kinerja semua parpol.

"Tidak berlebihan apabila dikatakan meskipun menang secara nasional tapi
tidak menang di DKI Jakarta, kemenangannya ibarat makan sayur tanpa
garam. Rasanya hambar," katanya.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Ical ini dalam pidato
pengarahan Rakornis Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Jawa
I, di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta
Barat, Rabu (15/2/2012).

Ical menambahkan, selain wilayah DKI Jakarta, wilayah lain yang harus
dimenangkan oleh partainya di Pemilu 2014 adalah wilayah Jawa Barat dan
Banten. Jawa Barat dan Banten dianggap sebagai wilayah penting yang
menjadi barometer nasional.

"Jumlah penduduk wilayah Jabar khususnya mencapai 22% dari penduduk
Indonesia. Ini potensi yang sangat besar, dan wilayah ini pernah menjadi
lumbung suara Golkar," tuturnya.

Untuk itu Ical berharap, Partai Golkar dapat menentukan langkah-langkah
strategis dalam rangka pemenang pemilu 2014.

"Saat ini Golkar sudah ada di jalan yang benar. Tingal melakukan
penguatan langkah-langkah strategis dan program yang lebih konkrit untuk
pemenangan Pilkada dan Pemilu 2014," tutup ical dalam pidatonya.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/120711/1842946/10/ical-menang-pemilu-tapi-kalah-di-dki-ibarat-makan-sayur-tanpa-garam?n991102605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Ada Angie, Samad 'Ogah' Rapat Dengan Komisi Hukum DPR

2012-02-14T21:28:00.000-08:00

Ada Angie, Samad 'Ogah' Rapat Dengan Komisi Hukum DPR
Rabu, 15 Februari 2012 10:21 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dipindahkannya Politisi Partai Demokrat yang
juga tersangka kasus korupsi wisma atlet Angelina Sondakh ke Komisi III
DPR terus menjadi buah bibir. Gara-gara itu Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi(KPK), Abraham Samad mengaku ogah datang ke rapat Komisi III
apabila hadir disitu Angelina Sondakh.

"Yang jelas kalau ada RDP dan ada Angelina, saya enggak akan datang saya
enggak tahu kalau pimpinan lain,"ujar Abraham di gedung DPR, Jakarta,
Rabu(15/2/2012).

Abraham sendiri mengaku tidak tahu mengapa fraksi Partai Demokrat
memindahkan Angie ke Komisi Hukum DPR dimana mereka juga rekan kerja KPK.

"Wallahualam saya enggak tahu (Demokrat kenapa mindahkan) saya enggak
tahu isi hati orang, saya selaku ketua KPK ada Angelina,"pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat melakukan rotasi
para kader-kadernya yang duduk di Komisi-Komisi DPR. Rotasi tersebut
adalah hal yang biasa dilakukan dan tidak terkait apapun termasuk
gonjang-ganjing di partai berlambang mercy tersebut beberapa waktu
belakangan ini.

"Dari dulu rotasi itu tuntutan organisasi dan penyegaran fraksi-fraksi
lain sudah sepuluh kali putaran dan Demokrat baru sekali-sekali. Kan
anggota DPR tidak dipilih berdasarkan jurusannya, Oh ya kan sudah ada
keputusan SK nya,"ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat. Jafar Hafsah saat
jumpa pers di gedung DPR, Jakarta, Selasa(14/2/2012).

Sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat yang dirotasi adalah sebagai
berikut Darizal Bazir dari Komisi XI ke Komisi II DPR, Boki Ratu Nita
Budi dari Komisi XI ke Komisi II DPR.

Angelina Sondakh dari Komisi X ke Komisi III , Nur Cahyo Anggoro Jati
dari Komisi VIII ke Komisi II. Lalu, Ahmad Syafii dari Komisi VII ke
Komisi V, Sutarip Tulus Widodo dari Komisi V ke Komisi VII DPR, Asad
Syam dari Komisi IX ke Komisi VIII, Yunus Roihan dari Komisi X ke Komisi
VIII, Gray Kusmurtia dari Komisi II ke Komisi IX, Jufri dari komisi II
ke Komisi X, M.Nasir dari Komisi III ke Komisi XI, Sucipto (almarhum)
dari Komisi II ke Komisi XI.

Untuk posisi Badan Anggaran DPR masuk nama Sofatillah Mozaib, Dasrul
Djabar, dan Rinto Subekti. Mereka menggantikan Angelina Sondakh, M.Nasir
dan Khotibul Umam.

Sedangkan di BURT, masuk Timo Pangeran menggantikan Rinto Subekti. Dan
di Baleg nama Ignatius Mulyono tetap dipertahankan.

Dari nama-nama yang dirotasi tersebut ada beberapa anggota Fraksi Partai
Demokrat yang meninggal dunia seperti Sucipto. Tidak hanya itu
diantaranya As'ad Syam yang juga terkena kasus korupsi tetap dirotasi.

Jafar beralasan nama-nama tersebut masih dilakukan perotasian karena
belum ada Pergantian Antar Waktu (PAW).

"PAWnya juga belum ada jadi mau diganti siapa," kata Jafar.

http://m.tribunnews.com/2012/02/15/ada-angie-samad-ogah-rapat-dengan-komisi-hukum-dpr

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Andriadi Achmad : Menebak Nasib Anas Urbaningrum

2012-02-14T20:38:00.000-08:00

Menebak Nasib Anas Urbaningrum
Andriadi Achmad

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI

Anas Urbaningrum sebagai ketua umum Partai De mokrat (PD) se dang dalam
po sisi tidak aman.
Kasus Wisma Atlet yang menimpa mantan bendahara umum Partai Demokrat
Muhammad Nazaruddin pada akhirnya menyerempet nama Anas. Tak bisa
terhindarkan posisi Anas Urbaningrum sedang dalam penantian terburuk.

Kecemerlangan karier politik Anas Urbaningrum mengagumkan banyak
kalangan. Dalam usia yang masih relatif muda, ia terpilih sebagai ketua
umum partai terbesar dan pemenang pemilu tahun 2009. Dengan demikian,
banyak isu berkembang dan prediksi Anas Urbaningrum pada Pemilihan
Presiden 2014 akan digadang sebagai calon presiden atau wakil presiden
dari Partai Demokrat.

Melihat sosok dan pembawaannya yang baik saat berkomunikasi maupun dari
sisi intelektualnya, Anas Urbaningrum tidak diragukan lagi. Sejak
menduduki bangku kuliah, dari segi karier dia pernah menjadi ketua umum
PB HMI, Tim Sembilan verifikasi parpol, anggota KPU, dan ketua umum PD
pada usia relatif muda (40 tahun). Sedangkan dari sisi intelektual, Anas
Urbaningrum tergolong intelektual profertik yang telah menghasilkan
beberapa karya ilmiah, baik berupa buku maupun tulisan, di berbagai
media massa nasional.

Pada awalnya, Anas Urbaningrum diprediksi merupakan sosok pemimpin masa
depan Indonesia pascareformasi sebagaimana kita tahu bahwa tokoh-tokoh
nonmiliter mulai bermunculan dalam gelanggang politik Indonesia sebagai
calon pemimpin bangsa ke depan. Tidak hanya itu, isu pe mimpin muda
menggelinding secara perlahan dan memberikan isyarat secara tidak
langsung bahwa sosok Anas Urbaningrum adalah salah satu tokoh muda
bangsa Indonesia yang berpeluang menjadi pemimpin bangsa.

Namun, bayangan tak seindah realitas di mana keterkejutan berbagai
kalangan ketika Anas Urbaningrum disebut-sebut terlibat dalam berbagai
proyek Wisma Atlet. Dengan demikian, beberapa waktu belakangan, terwarta
dalam pelbagai headline media massa cetak maupun audiovisual perihal
keterlibatan Anas dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Dalam hal ini, Anas
Urbaningrum masih terselamatkan sebab KPK belum menyatakan ia sebagai
tersangka.
Masa depan PD PD merupakan partai reformasi yang kemunculannya pada
Pemilu 2004, dengan mengusung ikon Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mampu
melesat ke posisi enam besar serta menghantarkan SBY menuju titik
tertinggi pemerintahan pada 2004. Fenomena ini menjadikan posisi PD
sebagai partai pemerintah yang selama ini hanya distempelkan pada Partai
Golkar.

Begitu juga pada Pemilu 2009, PD mampu merebut posisi pemenang pemilu
dengan perolehan suara yang meroket tajam serta kembali mengangkat SBY
sebagai presiden pada periode kedua.
Kepercayaan diri dan kebesaran PD tidak begitu saja bisa terhindarkan
dari konflik internal.

Keretakan di tubuh PD mulai muncul yaitu sejak regenerasi ketua umum PD
pada 2005. Kegagalan Ventje Rumekeng menjadi ketua umum PD dan
terpilihnya Hadi Utomo (adik ipar SBY), ditunjukkan dengan pengunduran
Ventje dari PD yang kemudian mendirikan Partai Barisan Nasional
(Barnas). Begitu juga, saat pemilihan ketua umum PD pada 2010. Kekalahan
Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie dalam pemilihan ketua umum, sebenar
nya menjadi catatan tersendiri dan melahirkan perselisihan antarkubu di PD.

Kemudian, beberapa waktu terakhir, PD diguncang gempa korupsi dengan
tersangka mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin. Tak hanya itu,
isu keterlibatan beberapa petinggi PD dan tim sukses SBY dalam Pilpres
2009 dilaporkan oleh LSM Bendera penerima aliran dana bailout Bank
Century dengan kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun.

Keterlibatan kader-kader PD dalam korupsi menimbulkan sebuah pertanyaan
menarik bagaimana nasib PD ke depan? Hasil survei LSI terakhir
menunjukkan PD terjungkal dari posisi 20 persen menjadi 14 persen.
Apakah ini suatu sinyal dini bahwa pada Pemilu 2014 PD tidak lagi
menjadi primadona? Adalah suatu keniscayaan kerja keras PD untuk
mempertahankan posisi yang telah diraih sejak Pemilu 2004.

Belum lagi pesona SBY pada 2014 tidak lagi merona sebab SBY tidak bisa
dicalonkan kembali.
Dengan demikian, PD harus memunculkan tokoh karismatik yang bisa
diunggulkan untuk menarik massa pada Pemilu 2014. Sebenarnya, sosok Anas
Urbaningrum bisa dijadikan tokoh untuk menggantikan SBY dilihat dari
penampilan dan gaya bicaranya yang sangat menyerupai kepiawaian SBY.
Isu pencopotan Pertemuan anggota Dewan Pembina PD pada 23 Januari 2012
di kediaman SBY diisukan membahas perihal penggantian ketua umum PD.
Beberapa nama menggelinding sebagai calon pengganti Anas Urbaningrum,
yaitu Soekarwo, Andi Mallarangeng, Joko Suyanto, dan Marzuki Alie.
Dilihat dari peluang yang bisa meredam keretakan internal PD, posisi
Soekarwo dan Djoko Suyanto sebagai calon terkuat. Andi Mallarangeng dan
Marzuki Alie adalah rival Anas Urbaningrum saat perebutan ketua umum PD.

Terlepas dari isu pencopotan, Anas Urbaningrum mengumpulkan anggota DPP
PD untuk konsolidasi internal sehingga isu pencopotan dirinya sudah
mulai hilang dari peredaran. Sebenarnya, bola panas yang dilontarkan
Dewan Pembina perihal pencopotan Anas bisa saja menjadi redam jika SBY
menghendakinya karena keputusan PD berada di tangan SBY.

Ada dua alternatif besar pilihan SBY dalam memberikan keputusan mengenai
posisi Anas Urbaningrum. Pertama, SBY menyelamatkan Anas. Posisi Anas
Urbaningrum dalam kasus aliran dana Wisma Atlet bisa saja tidak terbukti
jika SBY dan tim silumannya merekayasa bahwa Anas tidak terlibat dalam
kasus tersebut.
Tetapi, kelemahannya di sini, SBY semakin disudutkan dan dianggap
presiden yang tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Kedua, SBY merestui pencopotan Anas Urbaningrum dari ketua umum PD.
Ketidakberpihakan SBY dan merestui pencopotan Anas Urbaningrum adalah
langkah berani SBY untuk membersihkan dan mencitrakan dirinya tidak
pandang bulu dalam memberantas korupsi.

Tetapi kelihatannya, SBY masih menunggu sikap KPK. Dengan demikian,
dengan penetapan KPK tersebut, SBY seolah tidak terlihat berinisiatif
mencopot Anas. Karena aturan partai mengharuskan pengurusnya
mengundurkan diri jika terlibat kasus pidana.

Jika Anas Urbaningrum dicopot dari ketua umum PD dan menjadi tersangka,
besar kemungkinan dia akan membuka semua kedok di dalam tubuh PD. Hal
itu bisa saja berbalik dan membahayakan posisi SBY. Dalam hal ini, SBY
cenderung hati-hati dalam memutuskan untuk menyelamatkan atau merestui
pencopotan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum PD.

http://republika.pressmart.com/PUBLICATIONS/RP/RP/2012/02/15/ArticleHtmls/Menebak-Nasib-Anas-Urbaningrum-15022012004013.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Mohammad Afifuddin : Feminisasi Korupsi

2012-02-14T20:36:00.000-08:00

Feminisasi Korupsi
Mohammad Afifuddin

Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada

Jika dicermati dengan teliti kasus demi kasus korupsi yang sedang
diusut KPK belakang an ini, kita akan mene mukan satu benang merah yang
menghubungkannya, yakni keterlibatan perempuan sebagai aktor penting
dalam jejaring mafia perampok uang rakyat. Dari yang telah ditetapkan
sebagai tersangka/terdakwa/tervonis, ada nama seperti Imas Diansari,
hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung yang tertangkap
basah menerima suap Rp 200 juta.

Selain itu, dua anggota DPR Ni Luh Mariani Tirtasari dan Engelina
Pattiasina yang tersangkut kasus cek pelawat, Nunun Nurbaetie dan
Miranda S Goeltom (kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI), serta Wa
Ode Nurhayati (mafia banggar DPR). Sosok lainnya adalah Mindo Rosalina
Manulang, Neneng Sri Wahyuni, hingga yang terbaru Angelina Sondakh dalam
kasus suap Wisma Atlet.

Sedangkan dalam kasus suap Kemenakertrans, Dhanarwati malah sudah
divonis dua tahun enam bulan. Bahkan, kalau mundur cukup jauh ke
belakang, jangan kita lupakan `ratu sel mewah' Artalyta Suryani (Ayin)
yang juga resmi divonis sebagai koruptor. Sementara itu, perempuan yang
sempat dikaitkan dengan berbagai skandal suap/mark up korupsi adalah
Nining Indra Saleh (Setjen DPR), Athiyah Laila (istri Anas Urbaningrum
dalam kasus suap Wisma Atlet), atau bahkan Sri Mulyani dalam kasus Century.

Sedangkan, di luar komplotan mafia anggaran dan penyuap aparat negara
tersebut, ada nama Malinda Dee yang sempat beken karena kiprahnya
membobol uang nasabah Citibank. Masih ada beberapa nama lagi yang lain
yang akan sangat memakan ruang jika harus dituliskan semuanya.

Apakah ini kebetulan semata? Asumsinya, uang tidak punya jenis kelamin.
Siapa pun mempunyai `bakat' korupsi asalkan menemukan momentum (niat dan
kesempatan) yang tepat. Bisa jadi fenomena ini 100 persen sebuah
kebetulan yang cantik. Namun, melihat rentetan kejadian kasus per kasus
di mana keterlibatan perempuan menjadi variabel vital dalam skenario
perampokan anggaran rakyat tersebut, tampaknya asumsi kebetulan sulit
untuk dinalar.

Untuk perdebatan ini, penulis sepakat dengan tesis penulis buku Korupsi
Kepresidenan (2005), George Junus Aditjondro. Dalam sebuah seminar di
UGM awal tahun ini, Aditjondro mengutarakan, fenomena perempuan banyak
tersangkut korupsi merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia.
Tekanannya bukan pada persoalan kebetulan atau by design, melainkan
lebih pada bagaimana kita memaknai perubahan sosiologis dalam konteks
gender dan feminisme yang bersangkut paut dengan skandal-skandal
keuangan tersebut.
Euforia antidomestifikasi Keran kebebasan sosial-politik yang terbuka
pascareformasi rupanya berdampak positif pada kian menguatnya akselerasi
perempuan di sektor publik. Setelah sekian lama terdomestifikasi oleh
wacana dan kebijakan yang bias gender, pelan tapi pasti perempuan di
Indonesia mulai menemukan `jati diri'. Maraknya gerakan dari kaum
feminis yang menuntut adanya kesamaan hak dan kesempatan (equality of
opportunity) untuk mengakses sumber daya sosialekonomi-politik seperti
halnya laki-laki, mulai banyak diafirmasi para pemangku jabatan dan
pengambil keputusan di negeri ini.

Data menunjukkan, meskipun model afirmative action yang mensyaratkan
keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam parlemen gagal
diterapkan, tren jumlah politisi perempuan yang duduk di DPR selalu naik
dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.
Dikutip dari situs resmi Centre of Electoral Reform (Cetro), jika hasil
Pemilu 2004 jumlah perempuan yang duduk di parlemen 11,8 persen dari
total anggota DPR, Pemilu 2009 menghasilkan jumlah anggota DPR perempuan
sebesar 18 persen dari keseluruhan anggota dewan.

Sementara untuk DPD, jumlah anggota perempuan naik dari 22,5 persen pada
periode 2004-2009 menjadi 26,5 persen pada periode 2009-2014.
Diperkirakan, tren kenaikan seperti ini bakal terus terjadi dalam pemilu
mendatang.

Untuk komposisi kepegawaian di berbagai instansi, jumlah perempuan juga
mengalami lonjakan signifikan. Jika pada akhir 2005 persentase perempuan
yang menjabat sebagai eselon I dan II hanya 13,3 persen dari total
jumlah PNS di Indonesia, belakangan ini rasionya sudah meningkat menjadi
21,5 persen dari keseluruhan pegawai negeri (Latfiyah, 2011).

Jika pada lembaga-lembaga `pelat merah' kiprah perempuan kian menonjol,
bagaimana dengan kehadiran perempuan pada instansi-instansi swasta?
Meski tidak ada data yang bisa mencerminkannya secara tepat, penulis
berasumsi trennya juga meningkat.
Indikasinya bisa dilihat dari kian banyaknya perempuan yang menduduki
jabatan strategis di berbagai perusahaan/lembaga swasta.

Gambaran tersebut bermakna bahwa perempuan sudah bisa mengatasi problem
pemenuhan kebutuhan berpendidikan seperti yang pernah diperjuangkan RA
Kartini dulu. Meski belum tuntas dan merata persebaran akses pendidikan
bagi kaum hawa, paling tidak sebagian besar perempuan sudah menikmati
keleluasaan berpendidikan sehingga mereka bisa sejajar dengan laki-laki
untuk berkiprah di sektor publik.
Fenomena terbalik Tren yang positif itu juga didukung justifikasi dari
hasil riset Bank Dunia tahun 1999 perihal peran perempuan dalam korupsi.
Melalui riset yang dilakukan Development Research Group/Poverty
Reduction and Economic Management Network itu ditemukan kenyataan
menurunnya tingkat korupsi bersamaan dengan kian meningkatnya jumlah
perempuan di tingkat parlemen nasional. Riset tersebut menjadi dasar
bagi Bank Dunia untuk merekomendasikan agar semua negara memberikan
peluang yang lebih besar bagi perempuan menduduki jabatan di
pemerintahan dan parlemen karena keberadaan mereka berpotensi untuk
menurukan tingkat korupsi (Neta S Pane, 2011).

Namun, apa yang terjadi di Indonesia seakan mematahkan hasil penelitian
Bank Dunia tersebut.
Peran perempuan yang menduduki sejumlah jabatan penting di negeri ini
tumbang satu per satu karena terlibat korupsi. Data ICW menyebutkan,
pada 2008 dari 22 koruptor yang ditangkap, dua di antaranya perempuan.
Kemudian, pada 2011 jumlahnya meningkat lebih dari tiga kali lipat.
Fakta ini sekaligus membantah pernyataan mantan komisioner KPK M Jasin
bahwa perempuan selama ini lebih berperan sebagai pendorong korupsi yang
dilakukan lakilaki.

Artinya, ketika akses ruang publik yang selama ini didominasi kaum
laki-laki dibuka juga untuk perempuan, mereka ternyata sama rentannya
dengan laki-laki. Pertanyaannya, mengapa kerentanan itu terjadi? Karena
para `perempuan korup' itu sedang terjangkit sindrom yang oleh bapak
Psikoanalisis Sigmund Freud disebut sebagai histeria (euforia).

Efek fatal dari histeria itu adalah melemahnya fungsi superego sebagai
pagar penjaga moralitas yang berkembang di kehidupan sosial seseorang
oleh menguatnya ego secara berlebihan dan berciri destruktif.
Manifestasi dari histeria ego adalah egoisme diri untuk kaya secara
instan tanpa memedulikan nasib jutaan orang lainnya.

Akhirnya, jika sejarah mencatat pelaku korupsi banyak didominasi kaum
laki-laki karena luasnya akses mereka ke simpul-simpul kekuasaan
ekonomi-politik, konklusi itu tampaknya tidak relevan lagi. Sebab,
fenomena mutakhir justru menggambarkan menguatnya feminisasi korupsi.

http://republika.pressmart.com/PUBLICATIONS/RP/RP/2012/02/15/ArticleHtmls/Feminisasi-Korupsi-15022012004005.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Awas! Pindah ke Komisi Hukum Angie Intervensi KPK

2012-02-14T19:15:00.001-08:00

Awas! Pindah ke Komisi Hukum Angie Intervensi KPK
Didi Syafirdi - detikNews
Rabu, 15/02/2012 08:22 WIB
Jakarta - Kepindahan Angelina Sondakh yang berstatus tersangka dalam
kasus suap Wisma Atlet ke Komisi Hukum DPR dinilai tidak fair. Muncul
kekhawatiran Angie akan mengintervensi KPK yang menangani kasusnya.

"Angie bisa mengintervensi kasus hukum yang menjeratnya, ini harus
dicegah dari awal" ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA)
Ray Rangkuti saat dihubungi detikcom, Rabu (15/2/2012).

Menurut Ray, terbuka kesempatan bagi janda Adji Massaid itu untuk
mengawasi kinerja KPK secara politik. Sebagai mitra kerja tentu KPK akan
melaporkan hasil kerjanya ke Komisi Hukum DPR.

"Logikanya, sama saja KPK memberi laporan hasil kerjanya kepada Angie,
karena Angie ada di Komisi III," kata Ray.

Untuk menghindari adanya konflik kepentingan menurut Ray, Partai
Demokrat harus segera menarik Angie dari Komisi Hukum. Jika tetap
bertahan harus diberlakukan kode etik yang melarang Angie mengikuti
rapat koordinasi dengan KPK. Terakhir KPK harus segera menahan Angie.

"Paling kompromistis Angie tidak ikut rapat dengan KPK, wilayahnya hanya
kepolisian dan kejaksaan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan FPD menggeser Nasir dari Komisi III ke Komisi XI
DPR. Angelina Sondakh dipindah menggantikan Nasir ke Komisi III DPR.
Namun keduanya tak lagi menjadi anggota Banggar DPR.

Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah mengatakan pergeseran hanya rotasi biasa
saja. Jafar membantah rotasi menyangkut kasusnya agar Angie lebih dekat
dengan KPK

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/082239/1842673/10/awas-pindah-ke-komisi-hukum-angie-intervensi-kpk?n991103605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Istana: Diskusi dengan Presiden Bukan Obrolan Warung Kopi

2012-02-14T19:11:00.001-08:00

Istana: Diskusi dengan Presiden Bukan Obrolan Warung Kopi
Rachmadin Ismail - detikNews
Selasa, 14/02/2012 15:25 WIB
Jakarta - Juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyayangkan
pandangan sinis dari komentator di televisi terkait acara silaturahmi
wartawan dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Selasa (13/2)
malam. Acara itu dipastikan tanpa settingan.

"Terus terang saya kecewa dengan apa yang ditampilkan dari sejumlah
komentator di tv karena menyebut acara semalam disetting," kata Julian
di kantor presiden, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Julian menegaskan, 'settingan' yang dibuat pihak istana bukan dari segi
konten pertanyaan. Namun, ada pengaturan urutan penanya untuk kelancaran
dan ketertiban acara.

"Benar saya memang meminta kepada rekan-rekan agar kita menjadi lebih
tertib, mengingat waktu yang terbatas dan banyaknya pertanyaan atau isu
yang ingin disampaikan tentu kita membutuhkan manajemen waktu yang lebih
baik," jelasnya.

"Tapi kalau yang disebut menyangkut substansi atau isi dari pertanyaan
itu seolah-ola disetting, dititipkan atau dimintakan itu tidak benar,"
tegasnya.

Lebih lanjut Julian juga memastikan, acara itu dibuat sebagai momen agar
para wartawan dapat berinteraksi langsung dengan presiden. Isu-isu yang
menjadi perhatian publik dapat langsung ditanyakan tanpa sensor.

"Kita kan bukan mengadakan dialog di warung kopi atau sejenis atau
seperti itu. Ini kan ditanyakan kepada Presiden RI tentu perlu etika dan
ketertiban serta keteraturan, saya kira demikian," tegasnya.

Sekadar diketahui, dalam acara selama 1,5 jam tersebut ada sekitar 16
wartawan yang diberi kesempatan bertanya. Pertanyaan pun bervariasi,
mulai dari kasus Nazaruddin, dugaan keterlibatan kerabat Ibu Ani
Yudhoyono dalam kasus bank Century, hingga masalah Front Pembela Islam
(FPI). Pertanyaan memang dikumpulkan beberapa hari sebelum acara, namun
itu dilakukan untuk pengelompokkan tema.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/14/152552/1842138/10/istana-diskusi-dengan-presiden-bukan-obrolan-warung-kopi?nd992203605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Dengan Tenang, Angie Sangkal Istilah 'Apel Malang' dan 'Ketua Besar'

2012-02-14T19:03:00.000-08:00

Dengan Tenang, Angie Sangkal Istilah 'Apel Malang' dan 'Ketua Besar'
Moksa Hutasoit - detikNews
Rabu, 15/02/2012 09:54 WIB
Jakarta - Istilah 'Apel Malang', 'Apel Washington', 'Ketua Besar', dan
'Bos Besar' sangat tenar dalam kasus Nazaruddin. Kata-kata itu diketahui
muncul dalam percakapan antara Mindo Rosalina Manulang dan Angelina Sondakh.

Percakapan itu terekam dalam BlackBerry Messenger (BBM) kedua perempuan
itu pada Oktober 2010 lalu. Tapi dengan tenang dan datar Angie
menyangkal pernah berbicara dengan Rosa soal istilah itu.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta, Rabu (15/2/2012), saat dicecar Ketua Majelis Hakim Dharmawati
soal apel dan bos besar tersebut, Angie menyatakan penyangkalannya.

"Tidak pernah yang mulia," jawab Angie.

Hakim Dharmawati pun lantas menegaskan kepada Angie, mengenai percakapan
di BBM itu. "Jadi Anda tidak mengakui percakapan ini?" tanya Dharmawati.

"Tidak yang mulia," jawab Angie yang mengenakan pakaian putih-putih dan
kacamata ini.

Percakapan Angie dan Rosa ini masuk dalam berita acara pemeriksaan
(BAP). Istilah Apel Malang berarti uang rupiah, sedangkan Apel
Washington berarti dollar AS, sedang ketua besar dan bos besar hingga
ini belum terjawab, walau disebut-sebut tidak jauh dari nama politikus PD.

(ndr/gah)
Baca Juga

* Wah! Pada 2010 Angie Mengaku Belum Gunakan BlackBerry

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/095421/1842748/10/dengan-tenang-angie-sangkal-istilah-apel-malang-dan-ketua-besar

Angie Bantah Pernah BBM-an dengan Rosa
Moksa Hutasoit - detikNews
Rabu, 15/02/2012 09:47 WIB
Jakarta - Mantan anggota Banggar yang juga anggota Fraksi Partai
Demokrat (FPD) Angelina Sondakh tampil sangat tenang di Pengadilan
Tipikor. Saat majelis hakim menanyakan sejumlah hal, Angie- demikian
sapaan Angelina- menjawab dengan tenang. Bahkan, dia juga membantah
pernah komunikasi via blackberry messenger (BBM) ke Rosa. Dia membantah
hal itu dengan tenang, tanpa meledak-ledak.

Angie didatangkan sebagai saksi dalam persidangan kasus suap Wisma Atlet
dengan terdakwa koleganya di Partai Demokrat, M Nazaruddin di Pengadilan
Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu ( 15/2/2012). Angie hadir
mengenakan baju warna putih dan berkacamata, tampil cantik dengan rambut
digelung.

"Apakah Anda pernah berkomunikasi BBM dengan Rosa?" tanya ketua majelis
hakim, Darmawati Ningsih. Rosa yang dimaksud adalah Mindo Rosalina
Manulang, mantan anak buah Nazaruddin di Permai Group yang menjadi
terpidana kasus ini.

"Tidak pernah yang mulia," kata Angie dengan tenang.

Saat majelis hakim mencecar dengan berbagai isi percakapan BBM antara
Rosa dengan dirinya, lagi-lagi Angie membantah melakukan komunikasi itu.
"Itu bukan komunikasi saya, saya tidak mengoperasikan BB (BlackBerry)
itu," bantah Angie.

Angie juga membantah mengundang Rosa ke acara keluarga, baik acara sidak
siti anaknya atau acara ultah anaknya pada tahun 2010, melalui BBM.
"Saya mengundang semua teman saya yang ada di contact list handphone
saya," ujar Angie yang mengaku pada Mei dan Oktober 2010 dirinya belum
menggunakan BB, tapi hanya menggunakan HP Nokia.

Karena bantahan-bantahan Angie itu, majelis hakim kembali mencecarnya.
"Mengapa Anda menyampaikan keterangan yang berbeda dengan BAP? Ini ada
paraf saudara dan di BAP ini Anda mengaku pernah BBM dengan Rosa," tanya
majelis hakim.

"Saya minta maaf yang Mulia, kalau ada salah pengertian di BAP. Seingat
saya, saya menyampaikan bahwa saya tidak mengenali percakapan itu," ujar
Angie. Dalam kesaksiannya, Angie juga membantah pernah bertemu Rosa.

Sebelumnya di BAP dibeberkan mengenai bukti percakapan BBM antara Angie
dan Rosa. Dalam percakapan itu, seperti pengakuan Rosa, Angie meminta
bagian miliaran rupiah. Di percakapan itu, Angie juga menggunakan kata
sandi Apel Malang, Apel Washington, dan Semangka, yang semuanya berarti
'uang."

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/094753/1842744/10/angie-bantah-pernah-bbm-an-dengan-rosa?n991102605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Pelopor Gerakan Anti Sri Mulyani Siap Head to Head dengan Boediono

2012-02-14T18:35:00.000-08:00

Pelopor Gerakan Anti Sri Mulyani Siap Head to Head dengan Boediono
Rabu, 15 Februari 2012 , 06:27:00 WIB
Laporan: Teguh Santosa

RMOL. Pernyataan Presiden SBY bahwa bailout untuk Bank Century yang
membengkak menjadi Rp 6,7 triliun tidak merugikan keuangan negara
sungguh sebuah keteledoran maha dahsyat. Bagaimana mungkin seorang
kepala pemerintahan dapat mengatakan hal itu sementara lembaga
legislatif (DPR RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dua lembaga
tinggi lain yang melakukan penyelidikan khusus untuk megaskandal ini,
mengatakan menemukan indikasi pelanggaran hukum dan peraturan.

"Pernyataan SBY itu payah. Dia tidak peka dan kok merasa kena jeratan
Centurygate?" ujar Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI)
Sasmito Hadinagoro dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online
Selasa malam (14/2).

"Jawaban normatif yang disampaikan dalam tanya jawab dengan wartawan
yang disiarkan langsung itu (Senin, 13/2) sungguh memprihatinkan.
Memperlihatkan gejala amnesia," sambung pelopor Gerakan Hindari Memilih
Sri Mulyani (HMS) ini.

Dua tahun terakhir ini Sasmito termasuk pihak yang gencar mempersoalkan
sejumlah kasus kejahatan kerah putih yang bernuansa criminal policy.
Megaskanda dana talangan untuk Bank Century, menurutnya, hanya merupakan
satu dari sekian kasus kejahatan keuangan yang melibatkan figur-figur
sentral otoritas keuangan dan perbankan. Sasmito baru-baru ini
mengembangkan kampanyenya ke dunia internasional dengan menjadi editor
khusus versi bahasa Inggris sebuah majalah yang menguliti megaskandal
tersebut.

"Ini benar-benara mengelabui rakyat. Apa dikira rakyat buta huruf semua?
Silakan undang saya untuk head to head dengan Boediono dan Sri Mulyani
yang jadi aktor utama di balik megakasus ini," ujarnya lagi.

"Kalau hasil penyelidikan BPK dan DPR tidak dijadikan acuan dalam
prodses hukum, mendingan kedua lembaga itu dibubarkan dan uang yang
dipakai untuk membayar gaji mereka dibelikan sembako saja," demikian
Sasmito miris. [guh]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/15/54854/Pelopor-Gerakan-Anti-Sri-Mulyani-Siap-Head-to-Head-dengan-Boediono-

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] BUMN & PNS Resmi Dilarang Beli Bensin

2012-02-14T18:33:00.000-08:00

BUMN & PNS Resmi Dilarang Beli Bensin
Pengusaha Muda Lebih Sreg Harga BBM Dinaikkan
Rabu, 15 Februari 2012 , 08:09:00 WIB

RMOL.Pemerintah akhirnya resmi melarang pegawai BUMN dan pegawai negeri
sipil (PNS) untuk membeli BBM subsidi. Waktu pelaksanaannya segera
dibahas dalam sidang kabinet.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam menjelaskan, Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2012 ini mengatur Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis
Bahan Bakar Minyak Tertentu. Perpres ini merupakan pengganti dari
Perpres No. 55 tahun 2005 yang sudah diubah dengan Perpres No. 9 Tahun
2006. Dilihat dalam situs Setkab.go.id, harga eceran bahan bakar
minyak masih sama. Yaitu minyak tanah (kerosine) sebesar Rp 2.500,
bensin oktan 88 (premium) sebesar Rp 4.500 dan minyak solar sebesar
Rp 4.500.

Berarti, dari harga tersebut, minyak tanah dan solar mengalami
kenaikan. Sebelumnya dalam Pasal 2 Perpres Nomor 9 Tahun 2006
disebutkan harga ecer minyak tanah ditetapkan Rp 2.000, minyak solar Rp
4.300.

Tetapi di dalam Perpres ini juga diatur pembatasan secara bertahap
penggunaan jenis BBM tertentu. Pasal 5 Ayat 2 Perpres ini menyebutkan,
tahapan pembatasan akan diatur oleh Menteri ESDM berdasarkan hasil
Rakor yang dipimpin Menko Perekonomian. "Jadi tanya langsung ke Pak
Hatta (Menko Perekonomian Hatta Rajasa)," kata Dipo di Istana Negara,
Senin malam (13/2).

Ditemui di kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Hatta Rajasa
menyatakan, inti Perpres baru ini adalah pembatasan penggunaan BBM
tertentu oleh pengguna, diatur dalam pasal 4. Tetapi, Ketua Umum PAN
ini melanjutkan, saat ini belum dibuat penjadwalan (timetable).
Teknisnya lebih lanjut akan diatur Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM).

"Presiden tidak mengatur segala macamnya, diserahkan kepada Menteri
ESDM. Sekarang sedang mengatur pembatasan, opsi-opsi dengan Komisi VII
DPR," ujar Hatta. Sedang mengenai opsi kenaikan harga, kata Hatta,
masih dalam pengajian. "Tidak boleh ditutup," imbuhnya.

Sedangkan Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan, penandatanganan Perpres
tidak berarti opsi-opsi lain, termasuk kenaikan harga, tidak bisa
dilanjutkan. "Seperti Pak Presiden bilang, kalau harga minya naik,
berarti ada kontigensi," kata Wacik.

Ditanya soal larangan mengkonsumsi bensin, Dirut PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) 14 Amrullah siap mendukung kebijakan pemerintah yang
melarang pejabat BUMN menggunakan BBM subsidi per 1 April 2012. "Kami
dukung kebijakan tersebut, apalagi selama ini saya juga menggunakan
BBM non subsidi," ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Namun, ia mengakui, keberadaan SPBU yang jual pertamax di daerah masih
terbatas sehingga agak sulit untuk memperoleh BBM non subsidi itu.

Menanggapi sikap pemerintah ini, kalangan DPR menilai, opsi penyesuaian
harga BBM berupa kenaikan atau penurunan harga dalam Perpres No.15 Tahun
2012 tidak memiliki dasar. Pasalnya, tidak ada Undang-Undang (UU) yang
melandasi aturan tersebut.

"Kalau Perpres tidak boleh melanggar UU APBN. Dalam UU APBN 2012, tidak
akan ada kenaikan harga dalam pengaturan subsidi. Kalau mengatur
kenaikan, itu mengacu ke Undang-Undang apa? Masak Perpres lebih tinggi
dari Undang-Undang," kritik Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar
Satya W Yudha,.

Sebelumnya, Presiden SBY memastikan Perpres pembatasan BBM subsidi
sudah dia teken. "Sudah saya tanda tangani untuk pembatasan volume dan
transisi," cetus SBY.

Sedangkan Ketua IV Bidang Energi Pertambangan dan Kehutanan
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) M. Reza Rajasa mengaku
lebih mendukung opsi kenaikan harga dibandingkan pembatasan BBM.

"Kenaikan harga BBM-lah pilihan yang masuk akal. Memang subsidi BBM
kita sangat besar, yakni mencapai Rp 123 triliun lebih, tapi kondisinya
saat ini lebih masuk akal dibandingkan pembatasan BBM. Kenaikan harga
juga mengurangi disparitas harga," ujar Reza, kemarin.

Terkait opsi kenaikan harga BBM, SBY menyatakan akan melakukan
pertimbangan matang. "Saya katakan memang terjadi kenaikan harga
minyak dan akan saya pikirkan sematang-matangnya sehingga apa pun
keputusannya menjadi tepat," tukas Presiden. [Harian Rakyat Merdeka]

http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/15/54866/BUMN-&-PNS-Resmi-Dilarang-Beli-Bensin-

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Nasionalisme dalam Riset Virus

2012-02-14T18:23:00.000-08:00

AHLI biologi molekuler Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr drh CA
Nidom MS, selaku ketua riset vaksin flu burung Avian Influenzazoonosis
Research Center (AIRC) mengingatkan persoalan virus bukan hanya soal
medis, melainkan juga nasionalisme.

"Karena itu, jika PT Biofarma dibiarkan berjuang sendiri dalam kegiatan
riset dan produksi virus, suatu saat nanti bangsa Indo nesia tidak punya
kebanggaan lagi sebagai bangsa mandiri,'' jelasnya.

Vaksin flu burung buatan AIRC Unair, menurut Nidom, telah mengikuti
kaidah-kaidah atau rekomendasi WHO dengan model split vaccine dan
teknologi reverse genetic.

Berdasarkan pengujian di tingkat hewan, vaksin tersebut bisa digu nakan
untuk anak-anak. Tahun ini Biofarma berencana melakukan uji klinik
sebelum memproduksi vaksin secara massal.

`'Kami tidak merasa mendapat tekanan dari siapa pun. Mungkin karena saya
mendapat kolaborator yang baik, yaitu Profesor Yoshihiro Kawaoka dari
University of Tokyo, yang sangat membantu dalam transfer pengetahuan dan
teknologi kepada para staf peneliti kami yang masih muda. Termasuk juga
dalam hal pengembangan gagasan.'' Nidom mengakui virus flu burung yang
menjadi bahan penelitiannya memang sering mengecoh. Untuk itu, dalam
penggarapan vaksin, pengkajian terhadap virus tersebut terus dilakukan
di lapangan, termasuk simulasi.

Menurut pengamatan Nidom bersama timnya, masalah keganasan virus saat
ini jelas lebih rumit. `'Rumitnya karena ketidaksinkronan program yang
dikembangkan instansi terkait,'' kata Nidom.

Dia memberi contoh, penggunaan vaksin pada unggas seharusnya tidak
dilakukan selama pemerintah belum bisa membenahi tata ruang hubungan
antara komunitas manusia dan hewan.

Namun, sekarang ini vaksin pada unggas tetap diberikan, sedangkan
hubungan manusia dengan unggas tetap saja tanpa ada batas.

Selain vaksin flu burung, AIRC-Unair juga mengembangkan riset untuk
mempelajari transmisi manusia-binatang, termasuk simulasi pola-pola
infeksi virus influenza dan flu burung.

`'Yang akhirnya berkolaborasi dan mengakibatkan pandemik. Selain itu
harus ada tim yang mempelajari aspek-aspek bioterorisme untuk pencegahan
secara dini,'' tukas Nidom.
(Nda/M-2)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/15/ArticleHtmls/Nasionalisme-dalam-Riset-Virus-15022012021003.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Rosa Sebut Anas Terkait Proyek UNJ

2012-02-14T18:16:00.000-08:00

Di Permai Group, Rosa bekerja atas perintah dan selalu dilaporkan kepada atasannya. AU termasuk yang bisa mengendalikan Permai Group. Yang di (pemeriksaan oleh Kejagung) UNJ kemarin, salah satu pertanyaannya itu.'' Ahmad Rifai Pengacara Rosa

TERPIDANA Mindo Rosalina Manulang mengungkapkan Anas Urbaningrum (AU) adalah salah satu atasannya di Permai Group yang kerap memberikan perintah dalam proyek komputer di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Proyek yang diduga dikorupsi itu kini sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Hal itu disampaikan pengacara Ro sa, Ahmad Rifai, di Kantor KPK, Jakarta, kemarin.
“AU termasuk yang bisa mengen dalikan Permai Group.
Yang di (pemeriksa an oleh Kejagung) UNJ kemarin, salah satu pertanyaannya itu,“ paparnya. Rifai menuturkan dalam pemeriksaan Kejagung di Kantor KPK pada Senin (13/2), penyidik menanyakan kepada Rosa tentang siapa saja yang bisa memberikan perintah pengerjaan suatu proyek. Rosa menjawab, selain Nazaruddin, Anas yang saat ini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat.

Ia menambahkan dalam proyek di UNJ senilai Rp17 miliar itu, Rosa bekerja berdasarkan perintah dan hasilnya selalu dilaporkan kepada kedua atasannya itu.

Dalam kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan dua ter sangka, yakni Pembantu Rektor III UNJ Fakhrudin dan dosen Fakultas Teknik UNJ Tri Mulyono.

Keduanya diduga menggelembungkan harga proyek pengadaan komputer. Pemenang tendernya PT Marell Mandiri, sedangkan pengerjaannya oleh PT Anugerah Nusantara, salah satu perusahaan milik Nazaruddin.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, terdakwa kasus suap Wisma Atlet Nazaruddin menyebut Anas adalah salah satu pemilik Permai Group.
Namun, Anas juga berulang kali menjelaskan bahwa dirinya sudah lama keluar dari perusahaan tersebut.

Terkait dengan tempat pemeriksaan Rosa oleh Kejagung di Kantor KPK, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan hal itu telah dikoordinasikan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurutnya, hal itu karena terpidana 2,5 tahun penjara kasus suap Wisma Atlet itu tengah dalam perlindungan.

Pada bagian lain, Rosa menyatakan masih banyak lagi ka sus yang terkait dengan Nazaruddin yang hingga kini belum terungkap.

Beberapa proyek yang sempat ditangani perusahaan Nazaruddin di antaranya Pelindo, Angkasa Pura, peng adaan pesawat latih di Kemenhub, dan balai latihan kerja industri (BLKI) di Kemenakertrans.
Batal Sementara itu, rapat pleno DPP Partai Demokrat untuk menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kehormatan yang rencananya digelar kemarin akhirnya batal.

Salah satu agenda rapat ialah memutuskan pemecatan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh, tersangka dugaan kasus suap Wisma Atlet.

“Rapat siang ini (kemarin) dibatalkan karena ada acara lain yang lebih penting yang harus dihadiri Pak Ketum (Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum),“ kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua.

Max berharap rapat segera digelar karena tenggat pelaksanaan rekomendasi hanya satu minggu sejak 9 Februari.

Seiring dengan batalnya rapat pleno itu, Partai Demokrat merotasi anggotanya di DPR.
Salah satunya Angelina, yang sebelumnya di Komisi X, dipindah ke Komisi III yang membidangi hukum. Ia menggantikan Muhammad Nasir yang digeser ke Komisi XI.

“Ide rotasi ini datang dari pimpinan Fraksi Demokrat di DPR. Ini tuntutan dari organisasi dan murni penyegaran,“ ujar Ketua Fraksi Partai De mokrat Djafar Hafsah di ruang fraksi, Gedung DPR, Jakarta. (*/X-5)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/15/ArticleHtmls/Rosa-Sebut-Anas-Terkait-Proyek-UNJ-15022012015012.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Misranto: Konfusius dan Raja Jalanan

2012-02-14T18:12:00.000-08:00

Konfusius dan Raja Jalanan
Misranto Guru Besar dan Rektor Universitas Merdeka Pasuruan

SETELAH tragedi jalan an yang disebabkan Afriyanti, ternyata `kegilaan'
di jalanan masih bersemai marak di mana-mana. `Kegilaan' raja jalanan
(pengemudi) sepertinya sulit dihentikan. Mereka terus membuat cerita
tentang dehumanisasi di jalan raya.
Itu barangkali sejalan dengan pernyataan Canaries Birds bahwa
`menghitung orangorang gila di suatu negeri lebih sulit daripada
menghitung orang-orang yang berakal'.

S e b a g a i c o n t o h , s e c a ra umum, data pada 2010 yang
diperkirakan pihak kepolisian menyebutkan jumlah korban meninggal dunia
di jalan sekitar 32 ribu jiwa. Perkiraan ahli dari luar negeri bahkan di
atas 40 ribu jiwa untuk Indonesia.
WHO memperkirakan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di
seluruh dunia telah mencapai 2,4 juta/tahun.
Pada kelompok usia 30-44 tahun, jumlah tersebut menempati urutan ketiga
di bawah angka kematian akibat infeksi HIV/AIDS dan Tuberkulosis (Tb).

Dari kasus tersebut terlontar banyak pihak yang mencoba mendekonstruksi
akar kausalitasnya, di antaranya kecelakaan lalu lintas tidak sebatas
pada problem mental aparat, tapi juga anggota masyarakat dan sakitnya
mental pengemudi. Kalau pengemudi tidak sedang terhegemoni zat-zat
adiktif dan mengidap distabilisasi psikologisnya, misalnya,
`pembantaian' atau gaya barbarisme di jalanan tidak akan sampai terjadi.

Itu dapat terbaca dalam pikiran Marwiyah (2011) yang menyatakan
`teroris' jalanan harus dihentikan sehingga oknum Polri dan masyarakat
yang terseret oleh sikap mengamininya berkewajiban dini untuk secepatnya
mereformasi mentalitas mereka.
Tanpa reformasi mentalitas itu, jangan berharap `teroris' jalanan bisa
berhenti. Keberanian mereka menjadi pencabut nyawa di jalanan merupakan
koreksi menyeluruh terhadap sikap kita, khususnya aparat yang gampang
menoleransi pelanggaran hukum atau kriminalisasi lalu lintas di jalan raya.

Mentalitas aparat selama ini memang masih mentalitas berparadigma verbal
atau lebih dominan manis dalam olah `bahasa' hukum, bukan manis dalam
pengaplikasian norma. Aparat sangat fasih melafal kan pasal d e m i p a
s a l y a n g terumus p a d a peraturan perundang-u undang-undangan,
seperti dalam menyebut kan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggar UU
Nomor 2 22/2009 tentang Lalu Lintas d dan Angkutan Jalan, tetapi
kefasihannya itu belum berhasil ditransformasikan masyarakat atau
pengguna jalan sebagai roh bersikap dan berperilaku di jalan raya.

Pengguna jalan belum melihat produk yuridis di sektor LLAJ (lalu lintas
dan angkutan jalan) sebagai sumber menjatuhkan opsi dan membangun
ketaatan yuridis atau memperlakukan produk yuridis sebagai fondasi
berperilaku. Semua itu sebatas instrumen negara.
Artinya, kehadiran produk hukum masih dianggap rakyat atau pengguna
jalan sebagai produk formalitas yang eksistensinya sekadar memenuhi
kepentingan formalitas negara di bi dang transportasi darat.

`Bahasa hukum' akhirnya dijadikan sebagai instrumen untuk memperlancar
dan menguatkan apa yang diperbuatnya, meski yang diperbuat itu sejatinya
berlawanan dengan norma yuridis. Aparat tergiring pada pola pragmatisme
dan kapitalisme profesi, yang mengakibatkan masyarakat tergiring secara
masif untuk mengikutinya. Pola demikian mampu membuat masyarakat
mengamininya atau tidak mau bersusah payah menempuh jalan berseberangan
dengan apa yang dipilih aparat penegak hukum.

Ke t i k a Ko n f u s i u s d i t a nya apakah yang pertamatama akan di
lakukan jika ia harus mengelola suatu negara, ia menjawab, "Tentulah
meluruskan bahasa." Orang yang bertanya heran, "Mengapa?" Jawab
Konfusius, "Jika bahasa tidak lurus, apa yang dikatakan bukanlah apa
yang dimaksudkan; jika apa yang dikatakan bukan apa yang dimaksudkan,
apa yang seharusnya diperbuat tetaplah tidak diperbuat; jika tetap tidak
diperbuat, moral dan seni merosot; jika moral dan seni merosot, keadilan
pun tidak akan jelas ke mana arahnya; jika keadilan tidak jelas arahnya,
rakyat hanya akan dapat berdiri dalam kebingungan yang tidak tertolong.
Maka dari itu, tidaklah boleh ada kesewenang-wenang an dengan apa y a n
g d i k a takan.

Inilah yang paling penting di atas segala-gala nya."

Dengan berpi jak pada paradigma Konfusius itu, hukum di negeri ini dapat
terbaca sebagai produk dan jagat istimewa yang le bih sering dan kental
untuk dikatakan (diba hasakan), dikampa nyekan, dan disosialisasikan,
bukannya dijadikan sumber keteladanan. Faktanya, tidak sedikit komunitas
aparat penegak hukum di negeri ini yang tidak gigih atau bersifat
sekadarnya untuk mengajak masyarakat menegakkan hukum. Mereka masih
dalam wilayah mengajak mengenal dan paham hukum, bukan membumikan dan
menyejarahkan hukum. Para pencari SIM dan pengguna jalan, misalnya,
tidak dididik bagaimana memahami dan mengaplikasikan norma yuridis,
tetapi bagaimana mereka sebatas memenuhi legalitas identitas yang bisa
digunakan untuk mengemudikan kendaraan.

Ketika ada di antara para pengguna jalan yang melanggar norma yuridis
berlalu lintas, pertanggungjawaban mereka bukannya dituntut dengan
sistem peradilan yang mendidiknya menjadi subjek hukum yang berkewajiban
mematuhi dan membudayakan hukum, melainkan sekadar diperkenalkan macam
sanksinya, dan bukan urgensinya sarana penal ( p e n g h u k u m a n )
bagi konstruksi kehidupan ke masyarakatan secara makro.

Dalam ranah tersebut, hukum akhirnya tidak lebih hanya diperkenalkan
kepada masyarakat sebagai kumpulan pasal, kodifikasi ide-ide, atau
kompilasi norma-norma yang bersifat mengikat, menjerat, dan
mempertanggungjawabkan siapa saja yang melanggar, dan bukan diperlakukan
sebagai ayat suci yang mendidik masyarakat (publik) untuk menjadi subjek
yang taat hukum.

Dalam suatu riset yang dilakukan Lembaga Eksaminasi Kepatuhan Publik
(LEKP, 2010), yang mengambil sampel di Malang dan Surabaya, disebutkan
bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada hukum sangat rendah. Rendahnya
kredibilitas publik itu ternyata tidak berhubungan dengan kualitas
produk yuridisnya, tetapi akibat kegagalan aparat dalam `membahasakan'
hukum dalam realitas sikap dan perbuatannya.

Salah satu `objek' yang ikut membuat rendahnya kredibilitas publik ialah
wilayah lalu lintas. Dalam wilayah tersebut, hukum yang diproduksi
negara dinilai masyarakat bukan sebagai representasi wahyu negara yang
berorientasi pada perlindungan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi
menjadi instrumen yang menegaskan peran dan otoritas aparat dalam
mengemas dirinya secara eksklusif.

Aparat penegak hukum semestinya bisa berusaha maksimal menjadikan produk
legislasi sebagai substansi yang mewarnai peran pedagogisnya guna
melaksanakan transformasi nilai, dari masyarakat pragmatis dan permisif
menuju masyarakat yang giat dan gencar membumikan atmosfer madani
(keadaban), rajin membangun toleransi, dan saling tolong memanusiakan
antara yang satu dan lainnya.

Reformasi mental berlalu lintas memang bukan pekerjaan gampang, tetapi
jika aparat penegak hukum terus berusaha menempatkan dirinya sebagai
pedagogi di tengah rimba sosial yang tidak memercayainya, lambat laun
niscaya akan terjadi transformasi yang mengagumkan.
Jalan raya Indonesia ialah jagat makro menyeramkan, yang reformasinya
bukan ditentukan banyaknya regulasi, tetapi lebih ditentukan paradigma
pedagogis yang ditransformasikan tanpa kenal lelah oleh aparat penegak
hukum.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/15/ArticleHtmls/Konfusius-dan-Raja-Jalanan-15022012012024.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Lima Anggota DPR Kecipratan Dana Wisma Atlet

2012-02-14T17:56:00.001-08:00

Mungkinkah Angie mau mengungkap istilah `Apel Washington, Apel Malang, Pelumas, Bos Besar, dan Ketua Besar'? Kalau lihat BAP, Angie pasti membantah semuanya.
Bahkan dirinya pun mungkin dia bantah juga.
Ia akan bantah untuk selamatkan bos.'' Elza Syarief Kuasa Hukum Nazaruddin

KUASA hukum ter dakwa dugaan suap pembangunan Wis ma Atlet Muhammad Nazaruddin, Hotman Paris Hutapea, mengatakan kliennya akan mengungkapkan lima politikus Senayan yang telah menerima commitment fee dari Angelina Sondakh (Angie) dalam persidangan yang digelar hari ini.

“Kita harapkan dalam sidang besok (hari ini), Angie mengaku sudah bagikan uang kepada lima politikus Senayan.
Itu yang kita tunggu,“ ujar Hotman kepada wartawan seusai mengunjungi Nazaruddin di Rutan Cipinang Jakarta Timur, kemarin.

Berdasarkan penjelasan kliennya, Angie sudah mengaku di hadapan tim pencari fakta (TPF) bentukan Fraksi Partai Demokrat yang diketuai Benny K Harman. Dalam pemeriksaan oleh TPF, Angie mengaku telah menerima uang commitment fee Rp9 miliar dan membagikan Rp8 miliar di antaranya kepada lima politikus Senayan itu.

“Nazaruddin ikut hadir di pemeriksaan TPF pada 10 Mei 2011. Di situ Angie mengakui ada lima oknum yang mendapat duit. Nanti akan kami tanyakan itu di persidangan,“ ujarnya.

Ia menambahkan, dirinya tidak akan menyebutkan nama politisi yang dimaksud itu sampai Angie sendiri yang mengungkapkannya di persidangan.
Jika tidak, Nazaruddin yang akan mengumumkannya ke publik. Di tempat yang sama, kuasa hukum Nazaruddin lainnya, Elza Syarief memperkirakan persidangan yang digelar hari ini bakal berjalan alot. Pengungkapan istilah `Apel Washington, Apel Malang, Pelumas, Bos Besar, dan Ketua Besar' bakal sulit digali dari Angie.

“Kalau lihat BAP, Angie pasti membantah semuanya. Bahkan dirinya pun mungkin dia bantah juga. Ia akan bantah untuk selamatkan bos,“ ujar Elza.

Ia menambahkan, tim kuasa hukum telah menyiapkan strategi agar Angie tidak bisa berkelit. Angie akan dipaksa untuk jujur dan terus terang, memberitahukan kepada siapa saja uang Wisma Atlet mengalir. “Katanya ke politisi lain di Senayan,“ tegasnya.
Kerabat Anas Di tempat yang sama, Hotman juga mengatakan kliennya menolak bila dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pembelian saham PT Garuda Indonesia.

Menurut Nazaruddin, pembelian saham yang menurut KPK diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi dalam proyek Wisma Atlet itu dilakukan oleh kerabat Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yaitu mantan Komisaris Bank Mandiri Mukayat.

“Menurut Nazaruddin, orang-orang yang tahu banyak tentang saham Garuda dan harus diperiksa adalah Pak Mukayat (mantan Komisaris Bank Mandiri). Dia itu teman Anas. Satu lagi anaknya Pak Mundadi (Direktur Mandiri Sekuritas) karena saham ini dibeli dari Mandiri Sekuritas.
Nazaruddin meminta untuk ditanyakan dulu ke Mukayat dan Mundadi bagaimana keterlibatan Anas dan juga yang tahu Hary Supoyo (pihak dari Mandiri Sekuritas),“ ujar Hotman kepada wartawan seusai menjenguk Nazaruddin di Rutan Cipinang, Jakarta, kemarin.

Menurut Nazaruddin, sambungnya, orang yang memerintahkan pembelian sahamsaham Garuda itu adalah mantan Direktur Keuangan Permai Group Yulianis. Karena itu, seharusnya yang dijadikan tersangka adalah Anas sebab dia pemilik Permai Group.
Pembelian saham tersebut dari kas PT Permai Group dan sepengetahuan pemilik perusahaan tersebut, Anas Urbaningrum.

“Kalau memang uang Permai Group yang dipakai, apa kaitannya dengan Nazaruddin, karena dia itu bukan pemilik.
Pemiliknya Anas,“ ujar Hotman. (*/P-2)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/15/ArticleHtmls/Lima-Anggota-DPR-Kecipratan-Dana-Wisma-Atlet-15022012003003.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] DPR Ribut Urusan SNACK

2012-02-14T17:52:00.000-08:00

a DPR mengurusi masalah sepele seperti Memalukan, anggota makanan kotak. Mereka layaknya orang-orang kelaparan.

DPR sering kontrover sial. Mereka lebih dikenal bukan ka rena ngotot melaksa nakan tiga fungsi pokok, yakni legislasi, budgeting, dan pengawasan, melainkan sibuk oleh hal-hal remeh-temeh.

Setelah menuai kontroversi soal renovasi ruang rapat badan anggaran (banggar) yang menelan biaya hingga Rp20 miliar, kini DPR ribut soal snack (makanan kecil).

Soal urusan perut itu dirisaukan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Refrizal (F-PKS). Wakil rakyat terhormat itu mengeluhkan menu makanan ringan yang disediakan dalam setiap sidang DPR. Dia menilai kenaikan harga snack dengan jenis hidangan tidak sesuai.

“Nilainya tidak pantas. Makanan ringan yang harganya mencapai Rp20 ribu per kotak, isinya cuma tiga sampai empat potong makanan ringan,“ keluh Refrizal, kemarin, di Jakarta.

Biaya makanan kecil itu naik dari tahun ke tahun. Dulu satu kotak dianggarkan Rp7.500.
Tahun lalu naik menjadi Rp15 ribu. Tahun ini naik lagi menjadi Rp20 ribu. `'Tetapi jajanannya ya itu-itu saja, tidak ada perubahan,'' tambahnya.

Anggaran snack untuk DPR diperkirakan mencapai sekitar Rp3,3 miliar per tahun.

Saat menanggapi soal kudapan itu, Wakil Ketua DPR Pra mono Anung (F-PDIP) malah risau. Pramono heran karena di saat masih sangat banyak persoalan yang ada di Republik ini, DPR justru meributkan soal makanan kecil. “Saya jadi heran, kok DPR mengeluhkan soal makanan.
Itu kan masalah printil-printil (kecil). Masih banyak yang harus diurus,“ ujarnya di Gedung DPR, kemarin.

Dia mengaku jarang mengonsumsi kudapan itu. Alasannya, makanan itu tidak sehat dan bisa membuat perut gendut.
Memalukan Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan DPR memalukan mengurusi masalah sepele seperti makanan kotak.

“Tidak urgen anggota dewan mengeluhkan makanan. Mere ka layaknya orang-orang kelaparan saja,“ kata Uchok sinis.

Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengingatkan bahwa pengadaan makanan kecil untuk DPR merupakan ladang bisnis yang besar. Karena itu, soal tersebut harus transparan.

`'Bisnis snack itu harus diawasi karena rawan korupsi,'' kata Salang.

Di tempat terpisah, Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Moeloek mengatakan tingkah anggota DPR membicarakan soal kudapan itu menunjukkan perilaku yang tidak terpuji.

“Tugas anggota dewan ialah mengurus kepentingan rakyat.
Snack itu urusan kecil yang ti dak harus didiskusikan di ruang publik. Itu tidak pantas diurus anggota dewan,“ ujarnya, kemarin.

Membicarakan enak atau tidaknya snack juga mencerminkan kualitas DPR yang anjlok. Seharusnya, lanjut Hamdi, DPR membahas persoalan publik yang melilit kehidupan rakyat seperti soal kemiskinan.
(*/X-4)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/15/ArticleHtmls/DPR-Ribut-Urusan-SNACK-15022012001018.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] EDITORIAL Perbuatan bukan Pernyataan

2012-02-14T17:51:00.001-08:00

Jika tahu dan mampu tetapi tidak juga bertindak, sama saja dengan tidak tahu dan tidak mampu."

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono berdialog dengan wartawan di Istana Merdeka, Senin (13/2). Presiden menjawab lebih dari 10 pertanyaan, di antaranya tentang korupsi dan kasus GKI Yasmin Bogor.

Tentang pemberantasan korupsi, Presiden mengakuinya sebagai pekerjaan sulit. Padahal, kata Presiden, pemberantasan korupsi dalam tujuh tahun terakhir terbilang agresif.

Benarkah agresif? Fakta menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak signifikan alias minimalis. Data Transparency International (TI) tentang indeks persepsi korupsi 2011 menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia hanya meningkat 0,2, yaitu dari 2,8 menjadi 3,0.

Pemberantasan korupsi di negeri ini sulit dan jauh dari signifikan berawal dari absennya keteladanan. Dalam iklan politiknya, Partai Demokrat, par tai tempat SBY menjadi ketua dewan pembina, menya takan perang melawan korupsi. Presiden juga mengata kan akan menghunus pedang keadilan dan memimpin langsung pemberantasan korupsi.

Kenyataannya korupsi justru terjadi di tubuh partai berkuasa itu. Kini sejumlah elite Demokrat tersandung oleh hukum. Mestinya SBY memerintahkan pengusutan nama-nama kader Dem Demokrat yang disebut-sebut dalam sidang kasus Wisma Atle Atlet. Ia bahkan seharusnya mendesak mereka melakukan pempembuktian terbalik sehingga jelas asal usul kekayaan mereka. Dengan begitu, SBY memberi teladan penuntasan pemberantasan korupsi di partainya sendiri.

Pemberantasan korupsi terasa sulit dan tidak signifikan juga lantaran lebih banyak diucapkan daripada direalisasikan. Indonesia Corruption Watch mencatat, sepanjang Oktober 2009 hingga Oktober 2010, Presiden melontarkan 34 pernyataan soal pemberantasan korupsi. Namun, menurut ICW pula, yang terealisasi cuma 24%. Selebihnya hanyalah pepesan kosong.

Dalam perkara GKI Yasmin, celakanya Presiden cenderung menyerahkan penyelesaian kepada kepala daerah lewat jalur nonhukum. Persoalan itu berlarut-larut karena pemerintah mengabaikan rekomendasi Ombudsman dan putusan Mahkamah Agung yang bersifat inkracht van gewijsde alias berkekuatan hukum tetap. Ombudsman dan MA menyatakan pencabutan izin mendirikan bangunan GKI Yasmin merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus GKI Yasmin pun publik mendambakan tindakan konkret, bukan pidato. Publik berharap Presiden turun tangan menyelesaikan kasus itu secara hukum dengan mengacu kepada putusan MA dan rekomendasi Ombudsman.

Dengan menuntaskan masalah GKI Yasmin, Presiden membereskan persoalan di rumah sendiri. Kediaman Presiden di Cikeas dan GKI Yasmin berada dalam wilayah yang sama, yakni wilayah Bogor.

Menyelesaikan persoalan di negeri ini membutuhkan tindakan, bukan sekadar retorika. Presiden semestinya tahu dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Namun, jika tahu dan mampu tetapi tidak juga bertindak, sama saja dengan tidak tahu dan tidak mampu.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/15/ArticleHtmls/EDITORIAL-Perbuatan-bukan-Pernyataan-15022012001010.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Wa Ode Bongkar Permainan Golkar

2012-02-14T17:46:00.000-08:00

Wa Ode Bongkar Permainan Golkar PDF Print
Tuesday, 14 February 2012
JAKARTA– Wa Ode Nurhayati kembali menyebut keterlibatan pimpinan Badan
Anggaran (Banggar) dalam memutuskan alokasi anggaran percepatan
pembangunan infrastruktur daerah (PPID) tahun 2011.

Secara tegas dia menyebut ada permainan dari lingkaran Partai Golkar
yang diwakili Ketua Banggar DPR Melchias Mekeng dan anggota DPR Nudirman
Munir dalam kasus proyek Banggar yang menjadikan dirinya tersangka.
Selain Mekeng dan Nudirman, orang-orang Golkar yang dituding Wa Ode
terlibat adalah dua kader Golkar yang diketahui bernama Haris Surahman
dan Fahd Arafiq.

Dua orang itulah yang diduga terlibat dalam pemberian uang senilai Rp6
miliar ke rekening Wa Ode. Fahd Arafiq sudah ditetapkan sebagai
tersangka, sedangkan Haris sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK."Tentu
saja,semua orang sudah tahu siapa itu Haris dan Fahd. Dua orang ini
siapa dan kader partai apa. Mereka itu dari tempat yang sama dengan
Mekeng dan Nudirman,"kata Wa Ode seusai menjalani pemeriksaan penyidik
di Kantor KPK Jakarta kemarin.

Wa Ode juga mengaku bahwajika dirinya merasa dikorbankan dalam kasus
pembahasan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur di daerah
Aceh.Dia pun meminta agar kasus yang menjerat dirinya diproses secara
objektif. "Masuk akalkah Wa Ode yang kecil dan tidak punya apa-apa
mengalokasikan dan meletakkan angka-angka, coba berpikir logis,"katanya.

Wa Ode menambahkan, kasus yang menjeratnya kini memunculkan anggapan
bahwa dirinya sengaja memperjuangkan pencairan dana PPID untuk Aceh di
Banggar DPR.Bahkan lebih tegas lagi ada yang menyatakan bahwa dia
sebagai calo anggaran. "Artinya buat saya, kalau saya calo berarti ada
bosnya calo. Pasti ada mbahnya calo. Saya tidak mungkin melakukan
kegiatan itu sendirian kalau itu benar.

Kemudian logika memperjuangkan itu,Wa Ode nenteng proposal Aceh bawa ke
sekretariat, saya bawa ke pimpinan Banggar lalu ke pemerintah," ucapnya.
Kepada KPK,Wa Ode meminta mereka memunculkan semua fakta yang
ada.Pemunculan fakta itu, lanjut Wa Ode, diperlukan agar lebih jelas
siapa sebenarnya yang terlibat dalam kasus yang menjeratnya
itu."Sekarang saya minta munculkan fakta-fakta itu.

Jadi kan tidak mungkin misalkan Aceh dapat uang tanpa proses ke pimpinan
Banggar. Itu bukan kewenangan saya, saya terlalu kecil untuk melakukan
itu. Kita ini mau semua objektif," katanya. Wa Ode sendiri kemarin
diperiksa KPK atas kapasitasnya sebagai tersangka.Pemeriksaan ini
setelah KPK melakukan penggeledahan di ruang Banggar belum lama ini."WON
hari ini (kemarin) dipanggil sebagai tersangka," kata Kabag Pemberitaan
KPK Priharsa Nugraha.

Mantan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR dari Golkar Nudirman Munir
menegaskan bahwa Haris yang disebut Wa Ode mencoba menyuapnya bukan staf
Partai Golkar. Nudirman juga membantah tuduhan Wa Ode terhadap dirinya
dan partainya. "Saya dituduh macam- macam, disebut meminta uang dan
sebagainya.Buktikan dong jangan asal tuduh," katanya. Wa Ode yang saat
ini masih menjadi anggota Banggar juga mengaku sudah melaporkan beberapa
berkas atas dugaan keterlibatan pimpinan Bangar ke penyidik KPK.

"Biarkan publik yang menilai sendiri.Yang pasti saya sudah serahkan ke
penyidik KPK (soal) pimpinan Banggar (yang diduga terlibat) untuk
ditindaklanjuti. Silakan cek sendiri, pimpinan Banggar yang dimaksud
dari tahun 2010 sampai sekarang," kata Wa Ode. Wa Ode sebelumnya resmi
ditahan KPK untuk 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2A Pondok Bambu
Jakarta Timur.

Wa Ode diduga menerima pemberian Rp6 miliar agar Banggar DPR meloloskan
anggaran proyek PPID sebesar Rp40 miliar untuk tiga kabupaten di NAD,
yakni Aceh Besar, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Kuasa hukum Wa Ode,
Zaenab, menambahkan, dari beberapa dokumen yang diserahkan kepada
penyidik KPK di antaranya terkait mekanisme alokasi anggaran PPID tahun
anggaran 2011. Menurut dia ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan
pimpinan Banggar dalam mengalokasikan anggaran PPID.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469529/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Direktur Bank Jabar Gugat Gubernur BI

2012-02-14T17:45:00.000-08:00

Direktur Bank Jabar Gugat Gubernur BI PDF Print
Wednesday, 15 February 2012
JAKARTA – Direktur Operasi Bank Jabar Banten (BJB) Bambang Mulyo Atmodjo
menggugat Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution karena tidak
meloloskannya sebagai direktur operasi BJB melalui fit and proper test
atau uji kepatutan dan kelayakan calon direksi.

Padahal, RUPS BJB mengangkat Bambang sebagai direktur operasi pada 27
Juli 2011. Berkas gugatan tersebut telah terdaftar semenjak awal Januari
2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Masuk Tahun 2012
dengan nomor perkara 02/G/2012/PTUNJKT.

"Betul, saya tidak lolos di fit and proper test direksi BJB, makanya
melakukan gugatan yang ditujukan kepada Gubernur BI," tutur Bambang saat
dihubungi di Jakarta kemarin. Menurut Bambang, gugatan itu ditujukan
kepada Gubernur BI karena Darminlah yang mengeluarkan surat keputusan
fit and proper test yang tidak meloloskan dirinya setelah menilai
kinerjanya selama ini. (sabir)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469518/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] HAJRIYANTO Y THOHARI: Dari Deideologisasi ke Politik Transaksional

2012-02-14T17:42:00.002-08:00

Dari Deideologisasi ke Politik Transaksional PDF Print
Wednesday, 15 February 2012
Politik bukanlah matematika atau ilmu eksakta yang serbapasti dan
rasional. Tetapi, dengan mengatakan demikian, bukan berarti politik itu
barang gaib (supranatural) yang irasional (atau transrasional) dan sama
sekali tidak bisa dipantau.

Politik, kata sebuah adagium, memang lebih sebagai sebuah seni (art),
yakni seni memainkan kemungkinan (the art of the possible) dari pada
ilmu.Tetapi, dengan adagium ini juga, bukan lantas berarti bahwa dalam
politik hal-hal yang tidak mungkin (dalam ilmu Kalam disebut "hal-hal
yang mustahil" atau impossible) dapat menjadi mungkin (possible) dengan
begitu saja.Pemahaman demikian agaknya terlalu arbitrer alias
sewenang-wenang.

Meski adagium "politik sebagai the art of the possible"bisa juga
dipahami bahwa dalam dunia politik tidak ada yang tidak mungkin,
janganlah bermain di atas ketidakmungkinan. Kalau partai yang kita
dukung tidak mendapatkan sejumlah kursi dengan jumlah yang signifikan
dalam parlemen misalnya, janganlah ngotot berusaha dengan segala cara
untuk berkuasa. Berpolitik memang memerlukan seni, yakni seni berpolitik
untuk mencapai tujuan itu sendiri. Inilah seninya politik.

Politik yang kita tanggapi sebagai seni akan jauh dari obsesi. Jauh dari
obsesi berarti jauh dari frustrasi dan stroke. Obsesi terhadap suatu
posisi politik seperti menjadi anggota parlemen, presiden, atau menteri
akan menjadikan seseorang berusaha dengan menghalalkan segala cara (the
end justifies the mean) dan karena itu akan menimbulkan kekecewaan dan
frustrasi yang luar biasa manakala obsesinya itu gagal tercapai.
Sebaliknya, berpolitik sebagai seni niscaya akan penuh keasyikan
ter-sendiri karena kita berpolitik dengan gembira serta tidak keburu nafsu.

Politik Transaksional

Tetapi, akhir-akhir ini di negeri kita ini, politik sebagai seni kurang
berkembang.Ada kecenderungan politik dipandang sebagai political
gameatau bahkan power game semata. Tentu,yang namanya politik itu mau
didefinisikan dengan cara yang bagaimanapun ujungujungnya adalah soal
kekuasaan: who gets what,when, where, and how.Tetapi,bagi orang yang
menghayati politik sebagai panggilan hidup mesti ditambah satu Wlagi,
yaitu why: mengapa mesti berkuasa?

Di sinilah relevansinya ungkapan nobles oblige(kedudukan yang terhormat
itu mengandung kewajiban dan tanggung jawab) dalampolitikitu.Karena itu,
cara dan usaha untuk mencapai kekuasaan itu mestinya dilakukan dengan
suatu kerja politik yang sabar dan tekun mirip dengan sebuah
"permainan"( game)yang cantik dan penuh keindahan.Dengan seni: yakni
seni mencapai tujuan.

Agaknya kini ada banyak politisi instan yang kurang memandang politik
sebagai seni untuk mencapai tujuan. Atau malah jangan-jangan lebih buruk
lagi dari pada itu: tidak memiliki tujuan untuk apa berpolitik kecuali
sekadar meraih kekuasaan itu sendiri. Berpolitik bukan karena panggilan
hidup yang sarat dengan perjuangan untuk mencapai citacita
bernegara—yang benar atau salah—biasanya dikandung dalam sebuah
ideologi. Ideologi menjadi sangat penting, sentral, dan signifikan dalam
setiap partai politik.

Sekarang ini alih-alih berpolitik untuk memperjuangkan sebuah cita-cita
sebagaimana yang didoktrinkan olehideologi politiknya malah
sebaliknya,memperlakukan politik seperti komoditi: sarat dengan
transaksi. Inilah yang akhir-akhir ini disebut dengan politik
transaksional. Dulu kita menjauhi politik ideologi untuk menghindari
konflik-konflik ideologis yang tidak produktif.

Maka itu, pemerintahan Orde Baru melakukan kebijakan deideologisasi
politik terutama dalam bentuk kebijakan asas tunggal.Partaipartai
politik seiring dengan ideologi pembangunanisme yang digalakkan waktu
itu harus lebih tampil dengan program (program oriented) dengan
pendekatan pemecahan masalah (problem solving). Begitu memasuki era
reformasi yang penuh kebebasan tampillah kembali partai-partai politik
yang mencoba membangunkan kembali ideologi.

Tetapi, eksperimen ini tidak berhasil: partai-partai ideologis itu tidak
laku dan justru terlempar dari pentaspolitik reformasi. Partai-partai
yang bertahan adalah partai-partai yang mengklaim dirinya sebagai partai
terbuka, lintas ideologi, lintas agama, lintas etnis, dan lintas
budaya.Singkatnya, partai-partai tidak lagi membawa ideologi yang
berbeda secara signifikan. Programnya pun nyaris tidak berbeda satu sama
lain.

Pergeseran Paradigma

Pergeseran dari politik ideologi ke politik nonideologis yang katanya
berorientasi pemecahan masalah dan programatis yang semula benar dalam
konteks menghindari konflik ideologis tersebut di atas dalam
perkembangannya ternyata menjadi eksesif: berkembangnya pragmatisme
politik. Tidak ada lagi perjuangan ideologi dalam politik, tapi
perjuangan kepentingan.

Pengertian dari apa yang disebut "kepentingan" itu pun sudah mengalami
reduksi dan distorsi sedemikian rupa sehingga menjadi sekadar
kepentingan materi atau bahkan uang. Inilah pangkal dari politik
transaksional yang kini menyelimuti dunia perpolitikan nasional kita
baik di tingkat pusat maupun di daerah Politik transaksional terjadi
baik secara internal maupun eksternal.Maka keunggulan politik seseorang
tokoh tidak terlihat fenomenal karena pada sejatinya adalah keunggulan
dalam bertransaksi belaka.

Keunggulan tersebut bukan sebuah raihan politik (political achievement)
karena keunggulan visi, gagasan, dan ide-ide politis-ideologis yang
memesona rakyat, juga bukan karena integritas dan kredibilitas sang
tokoh yang memberikan motivasi serta inspirasi, melainkan hanya karena
kecanggihan transaksional. Maka itu, kemampuan artikulasi dengan
retorika sebagai seni berpidato yang bagus tidak lagi terlalu relevan,
bahkan akan dicemooh sebagai omdo atau omong doang.

Pada perpolitikan era sekarang ini hampir-hampir tidak diperlukan lagi
tampilnya politisi ideolog dengan kemampuan artikulasi yang memberikan
inspirasi (inspiring) dan harapan, bahkan tidak untuk seorang demagog
sekalipun! Di sini politik menjadi tidak
indah,tidakcantik,dantidakmenarik untuk dinikmati.

Bagaimana menarik wong cuma transaksional belaka.Kalau tohkelihatannya
terjadi sebuah dinamika dan dialektika politik yang seru atau bahkan
sengketa politik yang keras, sebenarnya itu cuma menyangkut
inkonsistensi dalam implementasi transaksi. Apa indahnya politik jika
isinya sebagianbesarcumasoaljualbeli alias "dol-tinuku" –kata orang
Jawa—atau "entejual,anebeli" seperti kata ungkapan Betawi? 

HAJRIYANTO Y THOHARI
Wakil Ketua MPR RI
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469517/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] ARIS ANANTA: Kesiapan Hadapi Bencana Alam

2012-02-14T17:42:00.001-08:00

Kesiapan Hadapi Bencana Alam PDF Print
Wednesday, 15 February 2012
Akhir-akhir ini puting beliung dan angin kencang telah melanda banyak
daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Hujan lebat dan banjir pun makin sering terjadi.

Pohon tumbang menyebabkan orang meninggal atau terluka.Rumah roboh
menyebabkan kehilangan harta dan luka, bahkan dapat menyebabkan
kehilangan jiwa. Listrik bahkan padam dan telah mengganggu berbagai
kegiatan produktif masyarakat. Lalu lintas juga makin parah. Kalau
diukur dengan pendapatan nasional,dampak ekonomi puting beliung,angin
kencang, dan hujan serta banjir yang kini makin sering terjadi memang
tidak sebesar tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta.

Kali ini daerah yang terkena tidak luas, kegiatan ekonomi yang terkena
bukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan banyak uang. Kalau dihitung
secara "ekonomi", dampak berbagai bencana ini masih terhitung "kecil".
Namun, kerugian ekonomi tak dapat semata diukur dari sumbangan yang
hilang pada pendapatan nasional, tetapi harus dilihat dari kehilangan
yang diderita oleh tiap korban, kehilangan sebagai persentase pendapatan
atau kekayaan tiap korban.

Rumah yang roboh amat mungkin rumah penduduk yang kurang mampu karena
bangunannya tidak kuat. Sebab itu, bencana ini amat mungkin telah
membuat kelompok pendapatan rendah makin menderita. Jumlah kematian dan
jumlah yang terluka memang tidak banyak dibandingkan dengan jumlah
penduduk Indonesia secara keseluruhan. Tetapi, kematian dan luka bukan
hanya soal jumlah.

Kehilangan jiwa dan menderita luka merupakan tragedi berapa pun
jumlahnya. Lebih lanjut,bagaimana kalau hal ini terus menerus terjadi
dan makin dahsyat dan meluas? Yang mengerikan adalah bencana alam ini
mungkin sekali baru permulaan dari gejala perubahan iklim yang terjadi
di seluruh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperkirakan
bahwa iklim dunia,dan Indonesia,akan terus memanas.

Bersamaan dengan memanasnya iklim, Indonesia (dan dunia) akan mengalami
hujan yang makin deras dan makin sering, perubahan suhu udara yang
cepat, terjadi angin kencang, bahkan topan dan puting beliung yang makin
dahsyatdanmakinsering.Banjir dan tanah longsor akan makin sering
terjadi. Air laut akan meninggi,yang mengakibatkan banjir di tempat yang
tak jauh dari pantai. Semua ini akan meluas di mana-mana,termasuk di
seluruh Indonesia.

Kalau sebagian besar daerah terkena bencana, bagaimana pemerintah dan
masyarakat melakukan bantuan? Sudah siapkah anggaran untuk membantu
korban, yang terjadi di banyak tempat dan jumlah yang makin besar? Sudah
siapkah dunia dan Indonesia untuk menghadapi hal ini? Tampaknya kita
perlu menyebarluaskan cara-cara bersikap saat terjadi puting beliung,
angin kencang, bahkan topan.

Kita perlu secara teratur dan lebih sering memberikan ramalan kapan
puting beliung, angin kencang, atau topan akan terjadi. Masyarakat pun
perlu membiasakan diri mengikuti ramalan cuaca agar dapat berjaga-jaga
menghadapi puting beliung, angin kencang, bahkan topan.

Kian Serius

Bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini akan amat
serius.Yang terjadi belakangan ini sangat mungkin hanya suatu permulaan.
Lebih parah lagi, pola pembangunan kita sering tidak memperhitungkan
dampak negatif pada lingkungan. Jakarta dapat digunakan sebagai contoh.
Sebelum perubahan iklim terjadi, Jakarta telah sering mengalami banjir,
yang diakibatkan kesalahan dalam pola pembangunan kota Jakarta.

Dengan perubahan iklim,kota seperti Jakarta akan makin menderita. Kita
dapat melakukan usaha yang makin serius untuk mencegah atau mengurangi
terjadi bencana. Pola pembangunan harus makin memperhatikan lingkungan.
Kita mungkin kurang mampu untuk mengubah iklim.Namun, kita dapat
mengurangi dampaknya dengan memperbaiki pola pembangunan kita.

Sudah bukan saatnya kita terus-menerus memicu pertumbuhan ekonomi,
dengan mengabaikan kondisi lingkungan. Sekaranglah saatnya, kebijakan
ekonomi diarahkan pada perbaikan lingkungan hidup.Keterlambatan dalam
perubahkan orientasi kebijakan ekonomi akan memperparah dampak perubahan
iklim. Ketika terjadi tsunami di Aceh dan gempa bumi di
Yogyakarta,masyarakat dunia juga membantu kita.

Namun, dengan ekonomi global yang makin memburuh,masyarakat
internasional pun akan makin sibuk mengurus diri mereka masing-masing.
Selain itu, bencana alam akibat perubahan iklim pun amat mungkin melanda
mereka.Dengan kata lain, bantuan internasional tidak dapat kita harapkan
seperti yang terjadi dengan tsunami di Aceh atau gempa bumi diYogyakarta.

Tanpa usaha serius dan segera untuk melakukan perubahan kebijakan
ekonomi, semua kelompok masyarakat akan terkena dan menderita. Para
pembuat kebijakan pun akan terkena. Sekarang mereka dapat mengalihkan
arah banjir, tetapi mereka belum bisa mengalihkan arah puting beliung
dan angin kencang dan topan. Maka itu, kelompok elite nasional pun tak
akan dapat menghindar dari puting beliung, angin kencang, dan topan.
Sewaktu waktu mereka pun dapat terkena.

Semoga para elite nasional segera menyadari hal ini dan segera bertindak
untuk mengurangi dampak perubahan iklim, khususnya puting beliung, angin
kencang,dan topan. Tindakan yang dimulai hari ini akan banyak mengurangi
penderitaan akibat puting beliung, angin kencang, bahkan topan, yang
dapat pula terjadi bersamaan dengan banjir dan tanah longsor. Semua
bagian masyarakat, termasuk pembuat kebijakan, akan merasakan keuntungan
dari tindakan yang cepat dalam menghadapi puting beliung,angin kencang,
dan topan.

ARIS ANANTA
Peneliti Senior di
Institute of Southeast Asian Studies,
Singapura

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469514/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] TAJUK,Akibat Sanksi yang Tak Tegas

2012-02-14T17:40:00.000-08:00

TAJUK,Akibat Sanksi yang Tak Tegas PDF Print
Wednesday, 15 February 2012
Beberapa peristiwa kecelakaan yang melibatkan bus antarkota hingga
menimbulkan korban jiwa membuat masyarakat geram.Tidak ada sanksi tegas
dari pemerintah terhadap pihak-pihak yang bersalah membuat kecelakaan
demi kecelakaan hingga menelan korban jiwa terus berjatuhan.

Ketidaktegasan pemerintah sebagai pemegang dan pengawas aturan ini
berimbas kepada korban dari masyarakat sebagai pengguna regulasi. Wajar
jika masyarakat geram dengan kondisi ini. Hingga kemarin tercatat sudah
delapan kali terjadi kecelakaan hingga menelan korban jiwa.Padahal
sebelumnya yaitu pada 2011 telah terjadi serangkaian kecelakaan bus
hingga menelan korban jiwa.

Penyebab kecelakaan maut tersebut di antaranya kondisi bus yang tak
layak jalan,sopir yang mengantuk, ugal-ugalan, ataupun dipengaruhi oleh
narkoba ataupun minuman keras. Bus tidak layak jalan karena rem yang
sudah aus, ban sudah tipis, ataupun kelayakan jalan lainnya.Terulangnya
peristiwa tragis ini akibat lemahnya sanksi dari pemerintah terhadap
pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab.

Selama ini sanksi yang diberikan hanya kepada sopir atau pengendara
bus.Padahal, jika ditengok dari tingkat kesalahan, sanksi bisa diberikan
kepada pengawas bus, pemilik bus, perusahaan bus, ataupun pemberi izin
kelayakan bus. Pada kecelakaan yang diakibatkan oleh tidak layaknya bus
untuk berjalan,pemerintah seharusnya berani memberikan sanksi tegas
hingga kepada pengawas, pemilik, dan perusahaan bus. Dalam kelayakan
sebuah bus,bukan hanya sopir yang memiliki tanggung jawab.

Namun,apa yang kita saksikan selama ini,hanya sopir yang ditetapkan
tersangka hingga harus divonis di pengadilan. Dalam kecelakaan Bus
Karunia Bakti di Cisarua,Kabupaten Bogor,Jawa Barat pada Jumat (10/2)
yang diduga akibat rem tidak berfungsi seharusnya pemerintah atau aparat
berwenang bisa bertindak lebih tegas.Aparat hanya menetapkan sopir
menjadi tersangka tanpa ada langkah-langkah lain.

Semestinya pihak berwenang tegas,memeriksa pemilik bus dan pengawas bus
di perusahaan Karunia Bakti untuk diminta
pertanggungjawabannya.Selanjutnya pihak yang berwenang meminta semua Bus
Karunia Bakti dikandangkan dan dilakukan pengecekan terhadap kelayakan
jalan. Jika ditemukan kesalahan yang sangat fatal, aparat bisa mencabut
secara permanen izin perusahaan bus atau membekukan sementara
operasional perusahaan.

Jika ada pembiaran tentang perawatan bus, pemilik dan pengawas juga bisa
diberikan sanksi. Inilah sanksi yang tegas secara menyeluruh tidak hanya
setengah. Jika yang terjadi adalah kesalahan sopir karena mengantuk,
ugalugalan, atau terpengaruh narkoba/minuman keras,sanksi tegas bisa
saja kepada sopir dan tidak hanya menahan,tapi pencabutan secara
permanen surat izin mengemudi yang bersangkutan.

Teguran juga diberikan kepada pemilik dan perusahaan bus. Jika kasus
yang sama terjadi hingga beberapa kali, izin perusahaan bahkan bisa
dibekukan baik permanen ataupun sementara. Namun,yang terjadi tidaklah
di atas.Pemerintah hanya berani memberikan sanksi kepada para sopir.
Untuk mencabut izin perusahaan bus yang sudah jelas berulangkali
melakukan pelanggaran, pemerintah tidak mempunyai nyali.

Padahal aturan tegas tentang berlalu lintas yaitu UU No 22 Tahun 2009
sudah sangat gamblang mengatur hal ini. Ketidaktegasan ini semakin
menunjukkan bahwa pemerintah hanya mampu membuat aturan tanpa bisa
melakukan pengawasan. Menjalankan aturan tanpa pengawasan sama saja
meletakkan anjing penjaga dalam keadaan terbius.

Semakin parah jika yang membius anjing penjaga itu adalah pemilik
anjing.Aturan bisa menjadi bisu karena ada pungutan liar.Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bahkan menduga ada pungutan liar
sebesar Rp25 triliun per tahun.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469511/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] FEBRI DIANSYAH: Lembar Baru Kasus Nazar

2012-02-14T17:31:00.002-08:00

Lembar Baru Kasus Nazar PDF Print
Wednesday, 15 February 2012
Belum usai persidangan Nazaruddin dengan dakwaan menerima suap di
Pengadilan Tipikor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali
menetapkan mantan bendahara umum Partai Demokrat ini sebagai tersangka
dengan menggunakan UU Pencucian Uang (13/2).

Fakta persidangan, kesaksian Yulianis yang mengatakan bahwa dana Permai
Group senilai Rp300 miliar digunakan untuk pembelian saham Garuda
Indonesia, tampaknya menjadi salah satu dasar penyidikan tersebut.
Seberapa signifikan pengaruhnya untuk pemberantasan korupsi? Jika sudut
pandangnya hanyalah untuk menjerat orang perorangan seperti Nazaruddin,
dengan mudah kita bisa mengatakan, penetapan tersangka ini sia-sia.

Akan tetapi, tujuan pemberantasan korupsi tentu saja tidak semata
menangkap orang dengan strategi follow the suspect, tapi juga asset
recovery melalui strategi follow the money. Apalagi, ini kasus pertama
KPK yang menggunakan kewenangannya sebagai penyidik tindak pidana asal
(predicate crime) menurut UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang.
Kendati terhitung lama sejak UU TPPU ini disahkan pada 5 Oktober
2010,langkah KPK ini patut diapresiasi.

Serangan Ganda

Betapa tidak, terobosan KPK ternyata bukan hanya penggunaan pidana
pencucian uang dengan predicate crime korupsi, melainkan sekaligus
menerapkan ketentuan tentang pidana korporasi. Sesuatu yang juga belum
pernah dilakukan KPK sejak lembaga ini berdiri, bahkan belum pernah
diterapkan oleh penegak hukum lainnya dalam kasus korupsi.

KPK menyatakan menggunakan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 UU Pencucian
Uang untuk menjerat Nazar terkait pembelian saham PT Garuda Indonesia
Airways Indonesia. Jika diurai, kita bisa memahami bahwa KPK sudah masuk
pada dua tahapan pencucian uang yaitu placement dan layering. Artinya,
pembelian saham Garuda dari kas Permai Group tersebut dianggap sebagai
penempatan hasil kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan (Pasal 3),
dan upaya menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut
(Pasal 4).

Berdasarkan fakta persidangan, mantan bawahan Nazaruddin atau wakil
direktur keuangan Group Permai mengungkapkan pernah disuruh Nazaruddin
pada Januari 2011. Saat itu dana Rp300 miliar dialokasikan untuk membeli
saham dengan menggunakan nama lima perusahaan lain. Bagaimana konstruksi
pencucian uangnya? Tentu tidak bisa dipisahkan dari asal-usul dana yang
digunakan untuk membeli saham tersebut.

Dalam kesaksian di bawah sumpah, Yulianis juga mengatakan, selama 2009
dan 2010 Permai Group mencatatkan keuntungan Rp400 miliar dari komitmen
fee proyek dan Rp1,2 triliun (masing-masing Rp600 miliar) dari
pengerjaan proyek. Sedangkan kelaziman penerimaan fee dari proyek yang
"dibantu" Nazaruddin berkisar 13–20%.

Untuk proyek Wisma Atlet saja, yang sekarang sedang berjalan,komitmen
fee-nya sebesar 13% dan sisanya dibagi pada sejumlah aktor di Kemenpora
dan daerah. Di sinilah salah satu urgensi penggunaan UU Pencucian Uang.
Jika KPK hanya menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi, tentu sangatlah
sulit menjerat perbuatan menempatkan dana hasil kejahatan untuk
pembelian saham atau objek lainnya.

Pidana Korporasi

Selain memperluas wilayah kerja KPK,penggunaan Pasal 6 UU Tipikor juga
merupakan catatan pertama sejak pemberantasan korupsi pernah dilakukan,
yaitu penerapan pidana korporasi. Di sana dikatakan dalam hal dilakukan
oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/ atau personel
pengendali korporasi.

Meski demikian, tentu saja tidak mudah membangun konstruksi hukum
tersebut hingga membuktikannya di persidangan kelak. Karena itu, menjadi
penting bagi kita, akademisi hukum pidana, PPATK, dan masyarakat yang
berkomitmen dengan pemberantasan korupsi, untuk mengawal dan membantu
KPK menangani skandal besar ini. Bisa diperkirakan, potensi serangan
balik terhadap lembaga antikorupsi ini akan menjadi kian besar.

Tidur Nyenyak?

Apakah pengertian korporasi? Mengacu pada Pasal 1 angka 10 UU No 8 Tahun
2010 tentang Pencucian Uang dan Pasal 1 angka 1 UU 31/1999 jo UU No
20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi, pengertian korporasi adalah
kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi,baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang
dapat disebut korporasi? Permai Group? Garuda Indonesia? Bagaimana
dengan partai politik? Poin terakhir itulah yang menurut saya akan
membuat para politisi dan pembesar partai tidak bisa tidur nyenyak.

Jika terbukti ada aliran dana pada partai, konsekuensinya tidak
sederhana. Hal ini memang sudah dibantah oleh Partai Demokrat dengan
mengatakan, kalaupun ada aliran dana, itu tanggung jawab personal dari
pengurus partai. Kita mencatat pernyataan berulang tersebut dengan baik,
yang sekaligus mengingatkan kita pada keterangan sejumlah saksi tentang
aliran dana ke kongres partai sebesar Rp30 miliar dan USD5 juta yang
dikatakan Nazaruddin sebagai dana pemenangan ketua umum Demokrat.

Dari sudut pandang penggunaan pencucian uang, aliran dana tersebut kita
bisa mencocokkannya dengan Pasal 5 UU TPPU, yaitu perbuatan menerima,
menguasai pemberian, sumbangan,hibah,atau menggunakan harta kekayaan
yang diduga berasal dari kejahatan. Masih banyak kelebihan yang bisa
dimanfaatkan oleh KPK ketika menggabung kan penggunaan UU Tindak Pidana
Korupsi dan Pencucian Uang seperti pembalikan beban pembuktian dan
proses yang cepat untuk pemblokiran dan penyitaan. Karena itulah, saya
melihat jalan yang jauh lebih panjang ke depan dari satu langkah KPK
yang mulai "berani" membuka lembaran baru menggunakan UU Pencucian Uang
di kasus Nazaruddin.

FEBRI DIANSYAH
Koordinator Divisi Hukum dan
Monitoring Peradilan ICW
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469509/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] SUARA MAHASISWA: Syarat Jurnal Ilmiah Tidak Realistis

2012-02-14T17:31:00.001-08:00

Syarat Jurnal Ilmiah Tidak Realistis PDF Print
Wednesday, 15 February 2012
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Pendidikan Tinggi
membuat suatu gebrakan dalam dunia pendidikan Indonesia.

Pada 27 Januari 2012 Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) mengeluarkan Surat
Edaran Nomor 152/E/T/2012 yang ditujukan pada PTN dan PTS seluruh
Indonesia perihal publikasi karya ilmiah yakni makalah yang siap terbit
pada jurnal ilmiah sebagai syarat kelulusan mahasiswa S-1/S-2/S-3 mulai
Agustus 2012. Hal ini sontak mendapat berbagai tanggapan dari sivitas
akademika.

Prof Edy Suandi Hamid selaku ketua umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta
Indonesia (APTISI) menyatakan bahwa aturan Dikti itu patut mendapat
apresiasi,namun tidak realistis jika diterapkan (Antara, 4/2). APTISI
sebagaimana dilansir Pikiran Rakyat bahkan secara resmi menolak
ketentuan publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan yang terdapat dalam
surat edaran tersebut.

Dirjen Dikti sebaiknya juga perlu mengkaji ulang kesiapan infrastruktur
terkait jurnal ilmiah. Toh, selama ini sosialisasi penulisan jurnal
ilmiah juga masih minim, padahal jika melihat anggaran pendidikan dalam
APBN 2012 jumlahnya cukup besar mencapai Rp289,96 triliun. Dengan
anggaran sebesar itu, perbaikan pendidikan harus menitikberatkan perihal
substansi, bukan semata prosedural.

Misalnya percepatan dan pemerataan infrastruktur bangunan gedung,
perbaikan kurikulum pendidikan, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan perguruan tinggi, biaya pendidikan yang tidak
memberatkan mahasiswa,dan penanggulangan tindakan anarkistis. Hal lain
yang perlu mendapat kejelasan yakni menyangkut landasan hukum surat
edaran tersebut.

Sesuai kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan tentu suatu aturan
kebijakan publik yang harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi di
atasnya. Lantas mengacu ke jenis peraturan apa surat edaran ini,
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan
menteri,atau apa? Landasan hukum ini penting karena akan berimplikasi
terhadap anggaran pembiayaan.

Bisa dikatakan jika suatu aturan kebijakan publik tidak memiliki payung
hukum yang jelas, tetapi menggunakan anggaran negara, itu berindikasi
korupsi. Berikut beberapa langkah yang harus segera dilakukan Dikti.
Pertama, menjelaskan kepada sivitas akademika dan publik umumnya terkait
kebijakan ini.Kedua, mengadakan pertemuan dengan PTN dan PTS (bisa
melalui Kopertis) untuk mengomunikasikan, membahas, menggali masukan,
guna menghasilkan win-win solution.Ketiga, perbaikan tata kelola jurnal
ilmiah dan sosialisasi penulisan karya, namun bukan sebagai syarat
kelulusan.

RINGGA ARIF WIDI HARTO
Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469507/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] SUARA MAHASISWA,Menimbang Ulang Publikasi Jurnal Ilmiah

2012-02-14T17:29:00.000-08:00

SUARA MAHASISWA,Menimbang Ulang Publikasi Jurnal Ilmiah PDF Print
Wednesday, 15 February 2012
Belum lama ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui surat edaran
nomor 152/E/T/2012 mengharuskan publikasi karya ilmiah sebagai syarat
kelulusan bagi mahasiswa program S-1,S-2,dan S-3.

Aturan itu dibuat untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam membuat
karya ilmiah. Berdasarkan data Kemdikbud, jumlah karya ilmiah yang
dihasilkan perguruan tinggi Indonesia saat ini masih rendah, hanya
sepertujuh jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia. Data
survei SCImago juga menyebut publikasi hasil penelitian di Indonesia
selama 13 tahun (1996–2008) hanya sekitar 9.194 tulisan.

Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura,Thailand,dan
Malaysia,karya sarjana kita masih tertinggal jauh. Harapan pemerintah
terkait peningkatan kualitas dan kuantitas tulisan mahasiswa kita patut
mendapat apresiasi. Hanya, kebijakan itu perlu rentang waktu agar bisa
efektif diberlakukan.Rentang waktu ini menjadi penting guna kegiatan
sosialisasi dan berbagai pelatihan keterampilan menulis semua pihak,
baik bagi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan maupun mahasiswanya.

Jika kebijakan itu akan tetap diberlakukan mulai kelulusan setelah
Agustus 2012, jelas tidak efektif,bahkan belum tentu dilaksanakan.
Selain tidak efektif, kebijakan yang terkesan dipaksakan itu tidak urung
memicu problem yang lebih pelik lagi. Seperti maraknya plagiarisme,
munculnya banyak ghostwriters, menjamurnya jurnal ilmiah yang "tidak
ilmiah",dan sebagainya. Upaya sistematis mengenai aturan proses
penerbitan jurnal ilmiah menjadi penting agar tidak menjamur jurnal
"abal-abal" itu.

Dalam hal ini Dikti harus berperan aktif dalam proses akreditasi jurnal
di beberapa kampus agar menghasilkan karya ilmiah berkualitas baik. Jika
tidak,akan menjamur jurnal "abalabal" seperti menjamurnya sertifikat
palsu dalam proses sertifikasi guru. Bagi para mahasiswa, sosialisasi
dan jeda waktu bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk melatih dan
memupuk keterampilan menulis.

Entah melalui berbagai pelatihan kepenulisan, bergabung dengan komunitas
menulis, dan banyak membaca. Perguruan tinggi juga bisa berbenah
menciptakan regulasi yang baik demi publikasi karya ilmiah berkualitas.
Kebijakan publikasi karya ilmiah,sepanjang demi peningkatan kualitas
para sarjana, magister, dan doktor, patut didukung.

Sudah saatnya para sivitas akademika memiliki komitmen untuk tidak
sekadar sarjana pohon pisang—meminjam istilah sejarawan Sartono
Kartodirdjo. Sarjana pohon pisang itu, kata Sartono, hanya berbuah
sekali lantas mati; sekali berkarya yakni ketika menyusun
skripsi,tesis,dan disertasi,setelah itu tutup buku.

FAHMI MUNTHAHA
Mahasiswa FKIP Universitas
Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469505/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Presiden Bantah Adik Iparnya Terima Dana Bailout

2012-02-14T17:28:00.001-08:00

KPK Ekspos Kasus Century-Presiden Bantah Adik Iparnya Terima Dana
Bailout PDF Print
Wednesday, 15 February 2012
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengumumkan hasil
gelar perkara (ekspos) kasus bailout Bank Century dalam waktu dekat.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pertemuan dengan Timwas Century
itu merupakan tindak lanjut dari ekspos yang dilakukan KPK terkait kasus
Century, Senin (13/2) belum lama ini.Saat gelar perkara tersebut KPK
menggunakan data-data dari hasil audit BPK. "KPK akan sampaikan hasil
ekspos besok (hari ini) saat pertemuan dengan Timwas Century di DPR.Itu
merupakan tindak lanjut dari ekspos yang digelar Senin lalu,"kata Johan
di Kantor KPK Jakarta kemarin.

Johan menambahkan,KPK sepaham dengan kesimpulan hasil audit forensik BPK
mengenai Century yang menyatakan ada pelanggaran dan kerugian
negara.Menurut dia, temuan BPK itu perlu ditelusuri lebih jauh."KPK
sepaham dengan audit BPK yang menyatakan ada pelanggaran dan kerugian
negara.

Namun,temuan itu perlu diverifikasi lebih jauh. Sejauh mana kewenangan
KPK dalam kaitan dengan pengusutan tindak pidana korupsi,"katanya. Johan
menegaskan, jika KPK sudah menemukan minimal dua alat bukti yang cukup,
akan menaikkan status Century ke tingkat penyidikan. Saat ini KPK sedang
memverifikasi temuan BPK dan Timwas Century." Kita sedang proses
memperdalam kasus ini jika ada langsung naik ke penyidikan.

Namun, untuk menaikkan suatu kasus dibutuhkan dua alat bukti cukup
secara legal formal bukan asumsi bukan persepsi.KPK sedang verifikasi
uji data-data yang di KPK.Juga data yang disampaikan audit
forensik,"ungkapnya. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
meminta KPK segera menyelesaikan kasus Bank Century. Presiden
menegaskan, saat ini bola penyelesaian kasus Century ada di tangan
penegak hukum.

"Saya yakinKPKbisamenyelesaikan masalah ini.Terhadap apa yang berkaitan
dengan Bank Century,saya mendukung penuh penegak hukum," ujar Presiden
saat bersilaturahmi dengan wartawan di Istana Negara,Senin (13/2) malam.
Presiden mengatakan, siapa pun yang bersalah dalam kasus tersebut harus
ditindak karena negara ini adalah negara hukum. Kasus Bank Century
memiliki dua proses yaitu proses hukum dan proses politik.

Untuk proses politik,lanjut Presiden, semua telah di-rampungkan oleh DPR
beberapa waktu lalu dengan sejumlah rekomendasi. Saat ini proses Bank
Century beralih kepada proses hukum. "Artinya, apakah ada penyimpangan
atau pelanggaran itu atau kejahatan dari apa yang diputuskan atau
kebijakan yang diambil dari otoritas yang berwenang waktu itu untuk
melakukan penyertaan modal sementara (PMS) Bank Century, "ungkapnya.

Sebagai kepala negara, lanjut Presiden, posisi pemerintah sangat jelas
yaitu mendukung sepenuhnya proses hukum." Lebih baik kalau ada masalah
hukum ya dibawa ke ranah hukum, tidak dibawa ke arena
politik,"tandasnya. Terkait adik iparnya, Hartanto Edhie Wibowo, yang
disebut- sebut dalam kasus itu, Presiden mengakui bahwa adik istrinya
tersebut merupakan nasabah Bank Century.Sejak 2007 Hartanto menjadi
nasabah bank yang telah dilikuidasi itu atau dua tahun sebelum ada PMS
akibat krisis 2008.

"Ada transaksi yang saya ketahui dari saudara Anto (Hartanto) pada
Januari 2007 hampir dua tahun sebelum terjadi bailout Bank Century. Jadi
disconnected, tidak ada kaitannya dengan Rp6,7 triliun yang sedang
diaudit forensik untuk mengetahui apakah ada penyimpangan- penyimpangan
terhadap itu,"ucapnya. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari menteri
terkait, tidak ditemukan dana PMS sejumlah Rp6,7 triliun yang
dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena dana itu tidak sesuai
peruntukannya."

Kepada saya juga dilaporkan, BPK pun sebetulnya belum mengatakan ada
kerugian negara,"tambahnya. Anggota Timwas Century dari FPDIP Hendrawan
Supratikno mengatakan, ada fakta yang menarik dari kasus Bank Century
yang terbaru. Bukan hanya terkait adik ipar SBY,tapi juga Budi Sampoerna
dan Sunaryo Sampoerna. Keduanya diduga ada kaitan dengan kekuasaan saat
ini. "Karena melalui PT LSP,lalu membagi uang untuk suksesnya Demokrat
dan SBY.SS k.antimses,"katanya. nurul huda/rarasati syarief/rahmat sahid
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469550/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] DODY AGOENG: FLPP untuk Siapa?

2012-02-14T17:26:00.001-08:00

FLPP untuk Siapa? PDF Print
Wednesday, 15 February 2012
Undang-Undang telah mengamanatkan kepada negara untuk melindungi
rakyatnya. Kebutuhan pokok rakyat dalam sebuah negara itu menjadi
tanggung jawab Pemerintah.

Oleh karena itu,undang-undang mengatur seluruh kekayaan yang menyangkut
hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Tiga pekan ke
belakang, kita dihadapkan pada sebuah masalah yang menyangkut hajat
hidup orang banyak. Satu harapan masyarakat untuk mempunyai rumah layak
tibatiba harus sirna hanya karena sebuah perbedaan pendapat mengenai
suku bunga FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan).

Sangat disayangkan jika hanya karena perbedaan itu akhirnya masyarakat
yang menjadi korban. Sudah saatnya semua pihak kembali memikirkan
kepentingan orang banyak harus didulukan mengalahkan kepentingan yang
lebih kecil. FLPP adalah sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia yang
masuk pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk
memiliki rumah layak.

Melalui program ini ada jaminan pemerintah bahwa masyarakat akan
mendapatkan subsidi bunga murah secara fixed sampai dengan masa angsuran
kredit. Belum pernah terjadi di Indonesia sebuah sistem yang
mengakomodir kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.Artinya FLPP
adalah sebuah jawaban keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.

Sayangnya, sejak program FLPP itu berjalan Oktober 2010, masyarakat yang
belum berkesempatan menikmatinya harus menerima keputusan yang diambil
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk menghentikannya sejak
Januari 2012 lalu.Alasan penghentian FLPP ini karena belum ada
kesepakatan antara Menpera dengan perbankan dalam menetapkan suku bunga
pada program FLPP.Menpera menghendaki perbankan menurunkan suku bunga
kredit dalam program FLPP ini menjadi sekitar 5%.

Keputusan pemerintah atas penghentian FLPP ini tentu saja mengundang
reaksi banyak pihak. Baik asosiasi pengembangyangtergabungdalamReal
Estate Indonesia (REI),Apersi, perbankan,bahkan masyarakat calon
pengguna skim FLPP sangat menyayangkan kebijakan tersebut. Wajarlah jika
pada akhirnya mereka mulai bereaksi keras atas kebijakan yang dianggap
tidak populer itu.

Penghentian yang tiba-tiba secara bisnis tidak menguntungkan bagi para
pengembang. Bisa jadi, perbankan yang sudah menjalankan program tersebut
juga berekses negatif. Penghentian ini juga bakal menambah
panjangjumlahantreanmasyarakat yang belum memiliki rumah. Sebagai
catatan bahwa kesenjangan antara kemampuan pemerintah menyediakan rumah
untuk rakyat dengan kebutuhan rakyat akan rumah dalam setahun tercatat
sekitar 800.000 unit rumah.

Artinya, dalam satu tahun Pemerintah harus menyiapkan sekitar jumlah itu
untuk rakyatnya.Kebutuhan itu baru terjawab hanya sekitar 120.000 setiap
tahunnya. Artinya dalam setiap tahun masih terus terjadi kekurangan akan
kebutuhan rumah yang harusdipenuhiolehpemerintah untuk rakyatnya.
Ilustrasi tersebut mestinya disadari betul oleh pemerintah dan semua
pihak terkait dengan masalah perumahan.

Jika pemenuhan kebutuhan rumah untuk rakyat itu menjadi tanggung jawab
negara, mestinya keputusan menyangkut masalah perumahan tidak dapat
dilakukan dengan sembrono. Sudah selayaknya keputusan menyangkut itu
banyak mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang bakal terjadi. Namun
sangat disayangkan pemerintah tidak cukup bijak dalam menangani masalah
perumahan ini.

Terbukti dengan menghentikan kebijakan program FLPP dengan alasan yang
remeh hanya karena masalah suku bunga. Ironis lagi wakil rakyat di DPR
ikut memolitisasi kebijakan tentang FLPP ini. Kita mengerti keberpihakan
kepada rakyat sudah pasti bernuansa politis dan itu mulai masuk dalam
kewenangan DPR.Tetapi sangat disayangkan jika pada akhirnya masalah ini
bermuatan politik.

Apalagi pernyataan yang mengatasnamakan rakyat, yang pada akhirnya harus
mengorbankan semangat membangun rumah rakyat oleh para pengembang.
Sangat disayangkan juga kalau pada akhirnya harus merusak sistem
perbankan Indonesia. Pemerintah tak harus dengan gampangnya menyetop
program FLPP ini. Sudah seharusnya pemerintah dapat mempertimbangkan
dampak yang muncul akibat kebijakan itu jika dilakukan.

Sebetulnya cukup mudah untuk memenuhi harapan Menpera tentang suku bunga
FLPP yang diharapkan dapat disesuaikan oleh perbankan. Menpera tinggal
memanggil perbankan untuk membicarakan masalah suku bunga FLPP tanpa
harus menghentikannya selama proses itu berlangsung. Dalam pertemuan itu
bisa saja dibuat beberapa perhitungan yang memungkinkan diperolehnya
suku bunga FLPP yang relatif lebih murah dibandingkan dengan suku bunga
yang sedang berjalan selama ini.

Pemerintah tak harus memaksa perbankan untuk dapat memenuhi
keinginannya. Perbankan sudah pasti akan menghitung sesuai dengan
kemampuannya untuk dapat memberikan tingkat suku bunga maksimum yang
dapat diberikan. Sudah pasti dalam FLPP ini perbankan harus berhitung
dengan seksama karena perlakuan suku bunga yang harus berlaku fixed rate
selama masa angsuran.

Bank harus menghitung cost of fund dalam pemberian kredit dengan skim
FLPP ini termasuk risk premium yang wajib dipenuhinya. Artinya aturan
yang mengikat bank dalam pemberian kredit yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia (BI) harus pula diikuti oleh perbankan. Pekerjaan tidak mudah
perbankan harus menyiapkan dana pendamping yang relatif murah dan tidak
bergerak sepanjang masa angsuran FLPP ini. Semangat Menpera untuk
menurunkan suku bungan FLPP layak diberikan dukungan oleh semua pihak
karena akan membawa dampak positif bagi masyarakat.

Turunnya suku bunga FLPP akan berdampak pada berkurangnya beban untuk
membayar angsuran setiap bulannya yang akan menjadi murah.Dampak positif
lainnya anggaran yang tersedia akan dapat dimanfaatkan menjadi lebih
banyak terpenuhinya jumlah unit rumah skala nasional. Muaranya memang
pada kebaikan untuk sebuah tujuan yang besar.Dan itu layak diberikan
dukungan. Sikap perbankan juga perlu diberikan tempat dalam memberikan
perhitungan yang tidak merugikannya.

Akan menjadi tidak terhormat jika keputusan yang diambil itu akhirnya
merugikan sistem perbankan karena merugi menjalankan program FLPP. Oleh
karena sudah selayaknya pemerintah dan wakil rakyat perlu mendengarkan
suara hati perbankan. Jika memang benar keinginan pemerintah agar suku
bunga kredit program FLPP itu murah sesuai harapannya,maka satu-satunya
pilihan adalah memberikan porsi paling besar dalam penyediaan dana FLPP ini.

Tidak lagi 50: 0 untuk porsi masing-masing pemerintah dan bank, tetapi
bisa saja 80 atau bahkan 100 adalah porsi seluruhnya dari pemerintah.
Cukup aneh jika pada akhirnya Pemerintah bersikeras mempertahankan
porsinya diturunkan dalam program FLPP ini. Bukankah porsi itu sudah
dianggarkan dalam APBN yang dapat masuk dalam budget insentif fiskal ?
Jadi tak, perlu tawar-menawar lagi tentang suku bunga FLPP
itu.Masyarakat kecil sudah menunggu untuk punya rumah melalui program FLPP.

DODY AGOENG S
Praktisi Perbankan
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469421/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] SBY: FPI Harus Bertanya Kenapa Bisa Ditolak di Kalteng?

2012-02-13T23:49:00.000-08:00

SBY: FPI Harus Bertanya Kenapa Bisa Ditolak di Kalteng?
Rachmadin Ismail - detikNews
Senin, 13/02/2012 21:43 WIB
Jakarta - Presiden SBY memantau kasus penolakan kehadiran Front Pembela
Islam (FPI) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Semua organisasi memiliki
hak untuk mendirikan cabang di setiap daerah di Indonesia. Namun
organisasi itu pun harus berkaca mengapa ditolak di suatu daerah.

"Sejumlah organisasi massa pasti mengerti, membuat tidak nyaman bagi
sebagian kalangan. Tentu harus bertanya kenapa? Yang lain boleh tapi
saudara-saudara kita yang ada di FPI tidak boleh," jelas SBY dalam
dialog dengan wartawan di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara,
Jakarta, Senin (13/2/2012).

SBY sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kalteng Terang Narang,
Menkopolhukam Djoko Suyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo
terkait insiden di Kalteng pada Sabtu (12/2) di mana warga Kalteng
menolak pendirian cabang FPI.

"Saya sudah berbincang dengan Mendagri mengenai UU Ormas yang ada sejak
1985. Hingga era reformasi, kebebasan di mana-mana, NGO bisa berbuat apa
saja, ada freeodm of speech, freedom of pers, tetapi tidak ada freedom
of action," terang SBY mengomentari FPI.

Sebenarnya semua organisasi massa bisa melakukan kegiatan dan mendirikan
cabang di mana-mana, sepanjang itu tidak bertentangn dengan UU.

"Menyikapi kejadian di Kalimantan, jajaran di Kalimantan jangan lengah.
Bisa saja ada yang mengagitasi, karena itu ambil langkah bijak yang
tepat. Jangan terjadi lagi aksi kekerasan atas nama agama, etnis, dan
atas nama apapun, negara kita menjunjung atas nama ketertiban," tuturnya.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/13/214343/1841475/10/sby-fpi-harus-bertanya-kenapa-bisa-ditolak-di-kalteng?nd992203605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] DPR Inginkan Jajanan Rapat yang Bergizi dan Enak

2012-02-13T23:47:00.000-08:00

Catat! DPR Inginkan Jajanan Rapat yang Bergizi dan Enak
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Selasa, 14/02/2012 13:39 WIB
Jakarta - Anggota DPR tak ingin rapat mereka jadi hambar tanpa snack
nikmat. Mereka berharap Sekjen DPR menyediakan jajanan rapat yang lebih
lezat dan berkualitas.

"Snack dan makanan harus bergizi dan enak, lezat, supaya tidak mubazir,"
ungkap Wakil Ketua BURT DPR, Refrizal, kepada wartawan di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Anggaran pembelian jajanan rapat sebesar Rp 20 ribu juga diharapkan
dipakai semestinya. Tidak ada pengurangan agar bisa menghadirkan jajanan
yang sehat dan higienis di ruang rapat DPR.

"Berkualitas sesuai dengan anggarannya yang tersedia apakah untuk snack
atau untuk makanan. Sehat, higienis dan harganya sesuai dengan
anggarannya. Jangan lupa harga Rp 20 ribu dipotong PPN," harapnya.

Anggota DPR mengeluhkan jajanan rapat yang itu-itu saja. Saat anggaran
untuk jajaran rapat sudah dinaikkan pun, makanan yang dihidangkan pihak
Setjen DPR dinilai tak ada perubahan.

"Yah memang banyak yang nilainya tidak pantas. Seperti harga konsumsi
ringan untuk anggota DPR yang mencapai Rp 20 ribu rupiah, yang berisi
3-4 potong makanan ringan, menurut saya tidak pantas. Dulu harganya itu
Rp 7.500, tahun lalu Rp 15.000 dan tahun ini kita naikkan sampai Rp
20.000, tapi makanannya selalu sama tidak ada yang berubah atau
ditingkatkan," kata Wakil Ketua BURT DPR dari PKS, Refrizal, sebelumnya.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/14/133915/1841891/10/catat-dpr-inginkan-jajanan-rapat-yang-bergizi-dan-enak?n990102mainnews

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Syarat Publikasi Ilmiah S1 Berlaku Tahun Ini

2012-02-13T23:38:00.000-08:00

Syarat Publikasi Ilmiah S1 Berlaku Tahun Ini
"Masak nulis saja tidak bisa? Ini kan sarjana, bukan SMA," kata
Mendikbud M Nuh.
Selasa, 14 Februari 2012, 13:17 WIB
Anggi Kusumadewi, Suryanta Bakti Susila

VIVAnews – Menteri Pendidikan Muhammad Nuh menyatakan kewajiban
publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan S1, S2, dan S3 efektif berlaku
per Agustus 2012. Menurut Nuh, pihaknya kini tengah menyosialisasikan
kebijakan baru tersebut melalui Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi.

Meski kebijakan itu menuai kritik bertubi, Nuh bersikukuh hal itu tetap
harus dijalankan. Oleh karena itu pula Kemendikbud tengah gencar
mengampanyekan maksud baik dari kebijakan tersebut.

"Maksud kebijakan itu untuk menumbuhkan budaya akademik. S1 itu kuliah
empat tahun loh. Masak nulis saja tidak bisa?" kata Nuh di Kantor Wakil
Presiden, Jakarta, Selasa 14 Februari 2012.

Nuh menekankan, kewajiban publikasi ilmiah bagi S1 itu perlu untuk
memicu peningkatan kualitas akademis. "Coba bayangkan, kalau dia menulis
tapi tidak berkualitas. Itu kan sarjana, bukan lulusan SMA," ujar Nuh.

Ia menjelaskan, perguruan tinggi yang merasa tidak mampu merealisasikan
kebijakan itu bisa mengajukan permintaan bantuan kepada Kementerian
Pendidikan. Nuh mengatakan, kementerian pasti bersedia membantu. "Tapi
kalau tidak mau, lain lagi," ucapnya. (umi)
• VIVAnews

http://us.nasional.vivanews.com/news/read/288103-syarat-publikasi-ilmiah-s1-berlaku-tahun-ini

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Muncul Rumor, Wapres Boediono Mengundurkan Diri

2012-02-13T22:58:00.000-08:00

Kisruh Kasus Century
Muncul Rumor, Wapres Boediono Mengundurkan Diri

indosiar.com, Jakarta - Isu mundurnya Boediono dari jabatannya sebagai
wakil presiden, memang tidak jelas sumbernya. Namun, beberapa saat
setelah kisruhnya sidang paripurna DPR, Selasa (2/3/2010) siang, Wapres
Boediono terlihat menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, secara
mendadak di Istana Negara, dan akhirnya memunculkan spekulasi itu.

Ketika rumor itu dikonfirmasi, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Pasha,
Selasa malam, membantah dengan tegas.

Menurut Julian, kedatangan wakil presiden ke Istana Negara, karena ingin
melaporkan kondisi terakhir penanganan bencana termasuk bencana longsor
di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat.(Ery Sofyan Hakim dan Sri Indro/Ijs)

http://www.indosiar.com/fokus/muncul-rumor-wapres-boediono-mengundurkan-diri_84819.html

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

Re:[Koran-Digital] Boediono dikabarkan minta mundur, JK jadi serep

2012-02-13T22:53:00.000-08:00

On 2/14/2012 1:25 PM, bambangsoesatyo@yahoo.com wrote:

Ada wartawan GressNews namanya Zul kemarin sore bertanya. Apakah Mas Bambang mendengar rumor Boediono akan mundur? Saya jawab, ya saya juga mendengar rumor itu. Kenapa? Dia jawab, ngga pa2 hanya tanya saja. Lalu dia kejar lagi, apa benar penggantinya pak JK? Saya jawab, wah sy tdk tahu. Hrs dicek dulu kebenarannya ke pak JK. Rumornya memang santer. Jawab saya. Itulah kronologisnya. Terima ksh. (Bambang Soesatyo)

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

[Koran-Digital] Dahlan Iskan Tak Mau Lagi Ada BUMN Dijual ke Asing

2012-02-13T21:43:00.001-08:00

Senin, 13/02/2012 16:20 WIB
Dahlan Iskan Tak Mau Lagi Ada BUMN Dijual ke Asing
Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan
menyatakan tidak akan ada lagi BUMN yang dijual ke asing. Pengembangan
usaha hanya akan dilakukan melalui pasar modal dan penggabungan di induk
usaha (holding company).

"Yang jelas tidak akan ada lagi penjualan BUMN ke perusahaan asing. Era
itu sudah selesai," kata Dahlan di kantornya, Jalan Medan Merdeka
Selatan, Senin (13/2/2012).

Menurutnya, pilihan untuk pengembangan BUMN saat ini adalah melalui
pasar modal dan pembentukan holding company. Sehingga, aset negara tidak
ada lagi yang dikuasai oleh piha asing.

"Kalau IPO (initial public offering/penawaran umum saham perdana) kan
lewat pasar modal, tapi kalau dijual langsung ke asing tidak ada lagi,"
jelas mantan Direktur Utama PLN tersebut.

Bahkan, Dahlan menargetkan, dalam dua tahun ke depan, seharusnya sudah
ada perusahaan plat merah yang bisa membeli perusahaan luar negeri.

"Dulu, beberapa BUMN dijual kemudian hasilnya masuk APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara), itu kan negara enggak punya uang," imbuhnya.

Saat itu, kata Dahlan, negara tidak punya uang dan APBN saja masih
banyak bolongnya. Untuk menggaji pegawai negeri saja uangnya tidak cukup
makanya ada BUMN yang sebagian sahamnya dilego ke asing.

"Pokoknya sekarang tidak ada lagi BUMN dijual ke asing, yang seperti itu
sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Salah satu BUMN saham mayoritasnya dijual ke asing adalah PT Indosat Tbk
(ISAT). Singapore Telecom Ltd (SingTel) menjadi pihak pembeli pada jaman
Indonesia dipimpin presiden Megawati.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/13/161654/1841228/4/dahlan-iskan-tak-mau-lagi-ada-bumn-dijual-ke-asing

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Pungli Capai Rp 25 Triliun Picu Maraknya Kecelakaan Transportasi

2012-02-13T21:41:00.000-08:00

Selasa, 14/02/2012 11:16 WIB
Pungli Capai Rp 25 Triliun Picu Maraknya Kecelakaan Transportasi
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Himpunan Pengusaha Indonesia (Hipmi) Research Center mencatat
nilai pungutan liar (pungli) transportasi darat setiap tahunnya lebih
dari Rp 25 triliun.

Bahkan praktik pungli ini secara tak langsung mempengaruhi beban
pengusaha transportasi seperti bus sehingga mengurangi biaya perawatan
armada mereka yang ujung-ujungnya ikut andil dalam maraknya kecelakaan
angkutan darat.

Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Harry Warganegara Harun mengatakan pungli
itu mulai dari pungli administrasi kendaraan sampai pungli yang
dikenakan kepada sopir di tengah jalan. Hal ini yang memberatkan
pengusaha angkutan dan sopir. Akibatnya lebih dari 25% pendapatan
perusahaan angkutan hanya digelontorkan buat pelaku pungli.

"Yang luput dari pengamatan adalah pungli yang sudah kronis kepada
pengusaha transportasi utamanya usaha angkutan darat. Pungli ini mulai
dilakukan oleh aparat, preman, hingga ormas," kata Harry dalam
keterangan tertulisnya, Selasa (14/2/2012)

Ia mengatakan Hipmi sangat prihatin dengan maraknya kecelakaan
transportasi darat utamanya bus akhir-akhir ini. Apalagi masalah pungli
yang melilit pengusaha transportasi diduga ikut andil.

Harry memaparkan, anggotanya kerap mengeluhkan soal pungli ini.
Pasalnya, pihak yang paling merasakan dampaknya adalah sopir dan
keselamatan penumpang. "Hal inilah yang ikut berkontribusi pada banyak
kecelakaan dimana-mana. Sebab faktor pemeliharaan kendaraan dan
kesejahteraan sopir menjadi taruhanya," tegas Harry.

Selain pungli, maraknya restribusi di daerah juga menguras pendapatan
perusahaan angkutan. Bahkan, pengusaha mengeluhkan tumpang-tindihnya
peraturan daerah terkait retribusi di berbagai daerah."Contohnya, ada
bus yang lewat Bekasi kena pungutan. Lewat Cirebon kena juga. Bayangkan
kalau bus itu lewati 10 daerah," papar Harry.

Untuk itu, Hipmi berharap agar pemerintah pusat serius memberantas
pungli ini."Jangan panas-panas tahi ayam. Pas ada kecelakaan ada
komitmen. Begitu tenang, hilang komitmennya," katanya.
(hen/dnl)

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/14/111347/1841717/4/pungli-capai-rp-25-triliun-picu-maraknya-kecelakaan-transportasi?f9911023

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Boediono dikabarkan minta mundur, JK jadi serep

2012-02-13T20:25:00.001-08:00

Hah... Boediono dikabarkan minta mundur, JK jadi serep

Senin, 13 Februari 2012 | 20:01:00

Jakarta - Wakil Presiden Boediono dikabarkan telah mengajukan
pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.

"Rumor yang saya dengar seperti itu. Pak Boediono sudah mengajukan
resign," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang
Soesatyo, di Jakarta, Senin (13/2).

Bambang menyebutkan, dari rumor yang ia dengar, pengajuan pengunduran
diri itu terkait kasus Bank Century. Ditambahkan dia, saat ini Presiden
sedang mencari pengganti Boediono.

"Pak Jusuf Kalla diminta SBY untuk menempati posisi Boediono. Bahkan,
Pak JK dalam sebulan ini dua kali dipanggil oleh SBY," ungkap anggota
Komisi III DPR RI itu.

http://www.gresnews.com/berita/politik/1946132-hah-boediono-dikabarkan-mengajukan-pengunduran-diri

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] SBY tantang audit pengadaan pesawat kepresidenan

2012-02-13T20:24:00.001-08:00

SBY tantang audit pengadaan pesawat kepresidenan

Selasa, 14 Februari 2012 | 08:10:56

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka peluang diaudit
terkait kebijakan pengadaan pesawat khusus kepresidenan.

"Silakan diaudit semuanya. Sekali lagi, tidak ada kepentingan pribadi.
Kalau jadi tahun 2013, saya hanya setahun menggunakannya," ucap SBY,
dalam silaturahmi dan tanya jawab dengan wartawan di Istana Negara,
Senin (13/2) malam.

Menurut Presiden, proses pembelian pesawat kepresidenan ini sudah sesuai
prosedur dan sistem pengadaannya juga cukup transparan. "Proses
dibicarakan dan sudah disetujui DPR. Selain itu juga melibatkan
ahli-ahli pesawat terbang untuk membicarakan kesesuaian spesifikasi dan
lain-lain, saya bukan ahlinya. Kementerian Sekretaris Negara juga
mengundang lembaga pengadaan barang dan jasa untuk menunjukkan jangan
sampai ada yang tidak benar," kata SBY.

Menurut SBY, pengadaan pesawat kepresidenan merupakan langkah efisiensi
jangka menengah dan panjang. Pasalnya, selama ini pemerintah menyewa
pesawat milik Garuda Indonesia, yang jika dihitung biayanya akan lebih
mahal.

"Untuk kepentingan efisiensi jangka menengah dan panjang, maka dilakukan
pengadaan pesawat kepresidenan. Pesawat itu nantinya dapat digunakan
setiap saat, tanpa mengganggu jadwal penerbangan Garuda," kata SBY.

Presiden menjelaskan, banyak kepala negara di dunia menggunakan pesawat
kepresidenan jenis Boeing 747 ketika menghadiri event internasional.
Meskipun mungkin, untuk kegiatan lokal, para kepala negara tersebut
menggunakan jenis pesawat yang lebih kecil.

Di lain pihak, SBY juga tidak membenarkan bahwa proses pengadaan pesawat
ini baru selesai tahun 2013. Tapi, dengan adanya pesawat ini, maka
presiden Indonesia nantinya dapat melakukan tugasnya, baik di dalam atau
luar negeri, tanpa harus mengganggu jadwal penerbangan Garuda seperti
yang terjadi saat ini. SBY menegaskan tidak ada unsur kepentingan
pribadi dan mempersilakan BPK untuk mengaudit semuanya.

"Yang akan menggunakan adalah presiden-presiden setelah saya. Dengan
menggunakan pesawat Garuda, maka akan seperti tadi itu, hal-hal yang
tidak menguntungkan," ujar Kepala Negara, dikutip laman presidensby.info.

Pekan lalu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Lambock V Nathans
menjelaskan, pesawat kepresidenan tersebut berjenis Boeing dari kelas
737-800. Diperkirakan pesawat tersebut baru bisa dipakai sekitar Agustus
2013, sementara masa kepresidenan SBY adalah sampai 2014.

http://www.gresnews.com/berita/politik/810142-sby-tantang-audit-pengadaan-pesawat-kepresidenan

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] SBY tepis tudingan keluarga Ibu Negara terlibat kasus Century

2012-02-13T20:22:00.000-08:00

SBY tepis tudingan keluarga Ibu Negara terlibat kasus Century

Selasa, 14 Februari 2012 | 10:59:14

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyanggah tudingan
keterlibatan keluarga atau kerabatnya dalam kasus kucuran dana talangan
Bank Century. Kendati demikian, diakuinya bahwa ada keluarganya yang
menjadi nasabah di Bank Century.

"Disebut ada keluarga Bu Ani (Ibu Negara), saya ikuti proses itu.
Jawabannya memang yang bersangkutan jadi nasabah Bank Century. Tapi itu
jauh sebelum ada krisis 2008, jauh sebelum ada penyertaan modal.
Sementara ada transaksi yang saya ketahui dari saudara Anto pada Januari
2007 hampir dua tahun sebelum Bank Century. Jadi tidak ada hubungan
terhadap ini," tegas Presiden SBY, di Jakarta, Senin (13/2) malam.

Presiden mengakui menerima laporan dari menteri terkait bahwa tidak ada
penyimpangan dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan tidak ada kerugian
negara didalamnya. "Yang saya ketahui Kepolisian bekerja dan BPK juga
bekerja. Meski saya tidak boleh mencampuri hukum tapi saya mengikuti,
saya terima dari menteri, ditemukan tidak ada penyimpangan dari dana LPS
sebesar Rp6,7 triliun, karena dana itu tidak ada peruntukannya dan tidak
ada kerugian negara," tukas SBY, dikutip laman setkab.go.id.

Seperti diketahui, dalam laporan hasil audit forensiknya, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut adanya setoran tunai Bank Century
cabang Pondok Indah ke rekening seseorang berinisial HEW. Nasabah ini
ditengarai adalah Hartanto Edhie Wibowo, seorang anggota DPR RI dari
Fraksi Partai Demokrat yang juga adik kandung Ani Yudhoyono.

HEW melakukan transaksi pada 25 Januari 2007 di cabang Times Square di
Cibubur. Saat itu, Bank Century menyetorkan dana ke HEW senilai Rp453
juta. Transaksi pun berlanjut pada 30 Juli 2007. Kala itu, duit yang
mengalir sebesar Rp368 juta. Selain itu, terdapat pula transaksi di BII
cabang Mangga Dua pada 22 November 2007 sebesar Rp469 juta.

Berdasar aplikasi penyetoran ke BCA dan BII yang ditandatangani DW,
customer service Bank Century cabang Pondok Indah, dana yang disetorkan
berasal dari penukaran valas ke dalam rupiah. Penyetoran dilakukan AFR,
staf marketing Bank Century cabang Pondok Indah masing-masing sebesar
US$45.000, US$35.000 dan US$45.000.

BPK menyebut dalam buku catatan mengenai kas valas di BC cabang Pondok
Indah tidak ditemukan adanya transaksi penukaran kas valas sejumlah
tersebut. Namun, BPK belum bisa menyimpulkan hubungan transaksi dengan
kasus Bank Century. Pasalnya, BPK belum menemukan sumber dana valas yang
ditukarkan.

http://www.gresnews.com/berita/korporat/1059142-sby-tepis-tudingan-keluarga-ibu-negara-terlibat-kasus-century

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Minyak tanah naik Rp2.500, solar Rp4.500 dan premium tetap

2012-02-13T20:21:00.000-08:00

Minyak tanah naik Rp2.500, solar Rp4.500 dan premium tetap
Selasa, 14 Februari 2012 | 01:15:00

Jakarta - Pemerintah menaikkan harga minyak tanah dari Rp2.000 menjadi
Rp2.500 per liter dan solar menjadi Rp4.500 yang sebelumnya Rp4.300,
sedangkan harga bensin atau premium tetap Rp4.500 per liter.

Ketentuan harga baru BBM ini ditetapkan Selasa pekan lalu (7/2)
berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 15/2001 tentang Harga Jual
Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Pernyataan tertulis Sekretariat Kabinet (Sekkab) menyebutkan Perpres ini
merupakan pengganti dari Perpres No. 55 tahun 2005, yang sudah diubah
dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2006.

Dalam Perpres No. 15 Tahun 2012 ini, pemerintah menetapkan harga jual
eceran Jenis BBM tertentu di titik serah untuk setiap liter adalah:
Minyak Tanah (kerosine) sebesar Rp2.500, bensin (gasoline) RON 88
sebesar Rp4.500 dan minyak solar (gas oil) sebesar Rp4.500.

Harga-harga tersebut sudah termasuk PPN, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Harga baru itu berarti ada penyesuaian, karena dalam Perpres No. 6 Tahun
2006 harga per liter minyak tanah ditetapkan Rp 2.000, bensin Rp 4.500,
dan solar Rp 4.300.

Penetapan harga baru ini dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan
perkembangan kebutuhan nasional atas jenis bahan bakar minyak tertentu,
dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada
konsumen pengguna tertentu, serta guna meningkatkan efisiensi pengunaan
APBN.

http://www.gresnews.com/berita/korporat/115142-naik-minyak-tanah-rp2-500-solar-rp4-500-dan-premium-tetap

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Suyanto: Lambannya Penyaluran BOS 2011 dan Suksesnya BOS 2012

2012-02-13T18:45:00.000-08:00

Lambannya Penyaluran BOS 2011 dan Suksesnya BOS 2012
Suyanto Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta; Plt Ditjen Pendidikan
Dasar, Kemendikbud

BANTUAN operasional sekolah (BOS) sudah berusia tujuh tahun enam bulan
sejak diluncurkan pertama kali sebagai kompensasi penaikan bahan bakar
minyak di semester dua, Juli 2005. Kebijakan BOS sebagai bantuan
pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun sangat tepat karena
yang disubsidi program BOS adalah orang (siswa), bukan komoditas. Kalau
yang disubsidi komoditas, bisa saja program subsidi itu ada yang tidak
tepat sasaran (inclusion error).

Sejak awal diluncurkan, secara berturut turut jumlah total rupiah di
APBN untuk BOS selalu meningkat. Pada 2005 total BOS Rp5,13 triliun,
kemudian naik secara signifikan berturut-turut menjadi Rp10,28 triliun
(2006), Rp9,80 triliun (2007), Rp10,01 triliun (2008), Rp16,04 triliun
(2009), Rp16,55 triliun (2010), Rp16,81 triliun (2011), dan Rp23,59
triliun (2012). Pada 2007 angka nominalnya turun jika dibandingkan
dengan alokasi pada 2006 karena mulai tahun itu pengelolaan BOS untuk
madrasah dipindahkan dari Depdiknas ke Depag. Di samping itu, BOS sejak
2005 sampai saat ini telah

mengalami kenaikan unit cost per siswa per tahun sebesar kurang lebih 300%.

Mengapa B0S 2012 ini naik secara signifikan? Jawabnya ialah agar
kebutuhan sekolah akan biaya operasional tercukupi secara penuh. BOS
2011 hanya bisa menutupi kebutuhan biaya operasional sebesar 70% untuk
SD dan 80% untuk SMP. Oleh karena itu, pemerintah dengan persetujuan
Komisi X DPR telah menaikkan BOS sebesar 40% pada 2012 dengan maksud
supaya tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apa pun di SD dan SMP,
kecuali bagi rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).

Tahun ini, semua pemerintah kabupaten/kota harus memiliki ketegasan di
daerah masingmasing untuk menegakkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 yang pada hakikatnya mengamanatkan semua
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, kecuali RSBI, dilarang
melakukan pungutan uang terhadap siswa dalam bentuk apa pun.

BOS 2011 Penyaluran BOS 2011 bisa dikatakan lamban. Itu ongkos yang
sangat mahal dalam sejarah yang diderita sektor pendidikan di era
otonomi daerah.

Banyak daerah otonom di tingkat kabupaten dan kota yang ternyata tidak
siap melaksanakan kewajiban dalam memberikan layanan yang baik untuk
sektor pendidikan. Meskipun uangnya ada, dan sudah ditransfer ke kas
umum kabupaten dan kota, kenyataannya mereka sebagian besar lamban dan
tidak bisa menyalurkan uang BOS ke sekolah tepat waktu. Untuk BOS
triwulan ketiga saja, yang seharusnya selesai disalurkan tuntas paling
lambat pertengahan Juli 2011, sampai 3 Februari 2012, pukul 15.00 masih
ada empat kabupaten yang belum mampu mencairkan BOS 2011 itu ke
sekolah-sekolah yang seharusnya menerimanya.

Jadi mereka terlambat lima bulan. Begitu juga untuk triwulan keempat,
lebih parah lagi, sampai 3 Februari 2012, pukul 15.00 masih ada 32
pemerintah kabupaten/kota yang masih menahan dana BOS di kantor kas umum
daerah masing-masing. Jadi mereka, 32 pemkab/pemkot itu, terlambat empat
bulan dalam menyalurkan BOS 2011 untuk triwulan keempat.

Sungguh aneh bin ajaib hal itu terjadi karena kemacetan pencairan dana
BOS 2011 di

kabupaten/kota akhirnya telah disusul cairnya BOS 2012 triwulan pertama
sejak 4-19 Januari lalu, yang skenarionya disalurkan melalui pemerin t a
h daerah provinsi. Kegagalan penyaluran BOS 2011 sebenarnya terletak
pada lemahnya komitmen pemda terhadap dunia pendidikan.

Di samping itu, lambannya pemda menyalurkan tepat waktu itu pada umumnya
disebabkan mereka tidak mau belajar dari pengalaman triwulan sebelumnya
dan juga tidak mau belajar kepada pemda yang telah sukses menyalurkan
tepat waktu. Jadi birokrasi di pemda tidak bisa menjadikan dirinya
sebagai learning organization. Di era BOS 2011, ada pemda yang sangat
tepat menyalurkan BOS, yaitu Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Kesuksesan BOS 2012 Ada tiga sistem penyaluran BOS: (1) sistem
2005-2010, (2) sistem 2011, dan sistem penyaluran 2012. Pada sistem
penyaluran pertama (2005-2010), BOS disalurkan dengan skema
dekonsentrasi sehingga BOS masih merupakan dana APBN yang melekat pada
anggaran Dep diknas. Sistem peny aluran itu tidak per nah terlambat
meski pun tidak secepat sistem penyaluran 2012. Jadi di era itu, tidak
ada kepala sekolah yang harus mengutang uang kepada koperasi atau siapa
pun untuk membiayai sekolah seperti pada 2011 sebagai akibat dari
keterlambatan pencairan dana BOS.

World Bank pun tertarik dan terkesan pada program BOS dan ketepatan
penyalurannya sehingga mereka mau membantu dana BOS pada 2009 dan 2010
dalam jumlah kurang lebih AS$600 juta dan AS$500 juta pada tahun itu
secara berturut turut. Begitu juga dengan hasil audit BPKP yang
menyatakan BOS memiliki kinerja yang baik: tepat jumlah, tepat waktu,
dan tepat sasaran.

Sistem penyaluran BOS era 2005-2010 dipandang telah tidak sesuai dengan
semangat otonomi daerah. Maka pada 2011 itulah sistem penyaluran model
kedua mulai dilaksanakan. Untuk menegakkan asas desentralisasi, ada
kesepakatan antara Panitia Anggaran DPR dan pemerintah agar dana BOS
tidak lagi dijadikan sebagai dana APBN. Alasannya karena sektor
pendidikan sudah didaerahkan.

Prinsip penganggaran mengatakan, pada urusan-urusan pemerintahan yang
telah didaerahkan, anggarannya juga harus didaerahkan dan masuk APBD.
Setelah dilaksanakan, itu ternyata gagal. Ketika itu gagal, tak satu
sekolah pun yang kritis dan protes. Hal itu terjadi karena sekolah
merupakan bagian dari pemda sehingga kepala sekolah lebih baik mengutang
untuk menutup kebutuhan operasional sekolah daripada protes ke
bupati/wali kota yang notabene juga atasannya. Jadi skema transfer dana
BOS ke pemkab/ pemkot memang tidak cocok dilihat dari struktur
organisasi pemda itu sendiri, dalam kaitannya dengan entitas or ganisasi
pendidikan di daerah.
Karena penyaluran dana BOS 2011 terbukti lamban, pemerintah akhirnya
mencari cara lain dan lahirlah cara penyaluran ketiga, yang merupakan
bentuk hybrid dari cara pertama dan kedua. Semangat transfer ke daerah
masih ada, tetapi transfernya ke tingkat provinsi.

Provinsi sudah berpengalaman menyalurkan dana dengan model dekonsentrasi
pada sistem penyaluran pertama (2005-2010) sehingga pada awal
ditetapkan, ada harapan BOS 2012 akan tepat waktu. Di samping itu, untuk
mengendalikan 33 provinsi jauh lebih mudah bagi Kemendikbud jika
dibandingkan dengan mengendalikan dan memonitor 497 kabupaten/kota
ketika BOS disalurkan lewat kabupaten/kota. Di samping itu, secara
hierarkis organisatoris, entitas sekolah bukanlah merupakan bawahan
pemda provinsi sehingga provinsi akan bekerja lebih cermat dan lebih
cepat, sebab kalau tidak akan diprotes sekolah atau pemda kabupaten/kota.

Benarlah BOS 2012 cair amat sangat cepat? Pada 19 Januari seluruh
sekolah di Republik ini telah menerima dana BOS triwulan pertama, dengan
jumlah total kurang lebih Rp5,6 triliun.
Bahkan ada dua provinsi yang lebih awal dari target waktu yang
ditentukan, 916 Januari 2012, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dan Jambi.
Jadi pencairan BOS 2012 untuk triwulan pertama lebih cepat dua setengah
bulan jika dibandingkan dengan kesuksesan BOS 20052010. Saya yakin
untuk triwulan kedua pada April nanti, pencairan tersebut akan mengulang
kesuksesan yang sama. Semoga begitu.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/14/ArticleHtmls/Lambannya-Penyaluran-BOS-2011-dan-Suksesnya-BOS-2012-14022012020024.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] SBY Sebut Anas Atur Pertemuan

2012-02-13T18:20:00.001-08:00

Nazaruddin bertengkar dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan langsung kabur
ke luar negeri sesudahnya.
KETUA Dewan Pemb i n a d a n D e w a n Kehormatan Partai Demokrat Susilo
Bambang Yudhoyono untuk pertama kalinya mengaku sempat menerima mantan
Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sehari sebelum mantan
anggota Komisi III DPR itu kabur ke luar negeri pada 23 Mei 2011.

Saat jumpa pers di Istana Negara Jakarta, kemarin, Presiden mengaku
menerima Nazaruddin di kediaman pribadinya di Cikeas, Jawa Barat, atas
saran Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Kronologi pertemuan itu, sambung Presiden, dimulai dari keputusan Dewan
Kehormatan Partai Demokrat untuk meminta Nazaruddin mundur dari
jabatannya setelah kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet ramai di
publik.

"Intinya sudah kita kaji dan pelajari, ada dugaan kuat terlibat. Kita
persilakan mengundurkan diri dari posisinya sebagai pengurus Partai
Demokrat, tetapi sepertinya belum bersedia mundur dengan berbagai
alasan," papar Presiden.

Karena tidak bersedia mundur, lanjut Presiden, saat itu Dewan Kehormatan
sudah menyiapkan surat keputusan partai yang berisi pemecatan
Nazaruddin. Belum sempat surat itu diteken, Anas mendatangi Presiden dan
meminta agar Dewan Kehormatan tidak memecat Nazaruddin dengan alasan
mantan anggota Komisi III DPR itu sudah bersedia mundur.

"Ketua Umum menyatakan barangkali tidak perlu. Katanya yang bersangkutan
bersedia mundur," kata Presiden.

Atas keinginan Anas itu, akhirnya Presiden bersedia menemui Nazaruddin.
Rencana pertemuan pun disiapkan. Pertemuan digelar pada 23 Mei 2011
dalam bentuk sidang Dewan Kehormatan yang dihadiri oleh seluruh anggota.

Namun, sambung Presiden, begitu tiba di Cikeas, Nazaruddin bukannya
mengungkapkan pengunduran dirinya malah menolak mundur dengan beragam
alasan. Akibatnya, me
ledak amarah Presiden.

"Yang bersangkutan berbicara kurang jelas ke kiri dan ke kanan. Saya
marah karena tidak sesuai dengan yang dilaporkan Anas. Saya putuskan
memberhentikan yang bersangkutan," ujarnya.

Pertemuan antara Nazaruddin dan Yudhoyono itu pertama kali terungkap di
persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, 30 November 2011.

Dalam sidang itu, ia mengaku kabur ke luar negeri beberapa jam setelah
pertemuan itu karena bertengkar dengan Yudhoyono.

"Saya pergi ke luar negeri bukan karena Wisma Atlet.
Tidak ada hubungannya dengan Wisma Atlet. Saya ke luar negeri karena
ribut dengan Cikeas," kata Nazaruddin.

Seusai pertemuan yang berujung pada pertengkaran itu, sambungnya, Anas
langsung memerintahkan Nazaruddin untuk pergi ke luar negeri.

Nazaruddin pun menjalankan perintah itu dan langsung terbang ke
Singapura pada malam harinya.

Pada jumpa pers itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membantah
tudingan yang beredar selama ini, yang menyebut adik Ibu Negara Ani
Yudhoyono, Hartanto Edhie Wibowo, terlibat dalam
kasus pemberian dana talangan Bank Century. Dijelaskannya, iparnya itu
sudah sejak lama menjadi nasabah Bank Century dan tidak pernah melakukan
transaksi mencurigakan menjelang dana talangan itu diberikan.

"Ada transaksi yang saya ketahui dari Saudara Antok (Hartanto Edhie
Wibowo) itu pada Januari 2007, hampir 2 tahun sebelum terjadi bailout
Bank Century. Jadi disconnect, tidak ada kaitannya dengan Rp6,7
triliun," kata Presiden.
(Mad/*/P-2)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/14/ArticleHtmls/SBY-Sebut-Anas-Atur-Pertemuan-14022012006001.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus