People's News Blog

[Koran-Digital] WAWANCARA-Mas Achmad Santosa: Kami Sudah Memiliki Strategi Memerangi Mafia Hukum...

2012-02-16T20:08:00.000-08:00

WAWANCARA
Mas Achmad Santosa: Kami Sudah Memiliki Strategi Memerangi Mafia Hukum...
Jum'at, 17 Februari 2012 , 08:58:00 WIB

RMOL. Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto bersama tim sudah selesai
menggodok strategi memerangi mafia hukum.

"Kami sudah memiliki strategi memerangi mafia hukum. Tapi strategi ini
hanya untuk keperluan internal saja. Bukan untuk dipublikasikan ke
publik," kata Deputi VI Bidang Hukum UKP4, Mas Achmad Santosa, kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.

Adanya strategi ini setelah Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
(Satgas PMH) dilebur masuk UKP4, awal Januari lalu.

Mas Achmad Santosa ditugaskan ke sana. Tanggal 3 Februari 2012 keluar
Keppres pengangkatan dirinya menjadi Deputi VI Bidang Hukum UKP4.
Kemudian dilantik dan diambil sumpahnya, 13 Februari 2012 di kantor UKP4.

Berikut Kutipan Selengkapnya:

Tugas Anda di situ sama dengan Satgas PMH?

Ya. Tujuannya menjadikan Indonesia bersih dari praktek mafia hukum dan
bebas korupsi.

Saat adanya Satgas saja tidak bisa berbuat banyak, apalagi setelah
digabung dengan UKP4, apa yang bisa diperbuat?

Kami bekerja keras untuk itu. Pemberantasan mafia hukum dan korupsi itu
harus dilakukan secara bersama. Indonesia harus jadi lebih sejahtera.

Bagaimana dengan metode kerja di UKP4?

Tujuanya memang sama. Namun metode kerja di UKP4 dengan Satgas PMH
tentu berbeda.

Bedanya di mana?

Kalau di UKP4 kami bekerja secara tertutup. Kemudian lebih fokus
perbaikan sistem. Seperti fungsinya UKP4, yakni pengawasan dan
pengendalian program-program pembangunan. Tugasnya memastikan
program-program aksi pemberdayaan lembaga hukum dan pencegahan korupsi
yang tertuang dalam Pnpres Nomor 1, 2, 9, dan 17 tahun 2011 bisa
dilaksanakan dengan baik.

Apa tantangan terberatnya?

Tentu tantangan terberat adalah melaksanakan sejumlah Inpres tersebut.
Kemudian pelaksanaannya harus berbanding lurus dengan peningkatan
kepercayaan publik terhadap hukum.

Yakin bisa mencegah mafia hukum dengan bergabung di UKP4?

Tentu. Saya siap melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada saya.

Siap membantu Pak Kuntoro Mangkusubroto sebagai Kepala UKP4. Saya
menganggapnya sebagai kelanjutan dari pekerjaan sepanjang hidup saya.
Passion saya memang di bidang hukum.

Tentu saja saya melihat pengangkatan ini sebagai bentuk kepercayaan dan
amanah dari Presiden, Wakil Presiden, dan Kepala UKP4 yang harus saya
jalankan sebaik-baiknya dengan maksimal.

O ya, apakah semua tugas Satgas PMH diserahkan ke UKP4?

Sebagian tugas Satgas PMH ditangani UKP4. Sebagian lagi menjadi tugas
dan fungsi komisi-komisi eksternal.

Apa saja komisi eksternal itu?

Banyak. Di antaranya Komisi Kejaksaan (KK), Komisi Kepolisian Nasional
(Kompolnas), Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Tentunya UKP4 akan terus memperkuat serta memberdayakan KK dan
Kompolnas. Kemudian akan berkoordinasi intensif dengan KPK dan KY.

Saya juga merasa yakin UKP4 akan bersinergi dengan komisi-komisi
ekternal tersebut.

Tugas UKP4 berbeda dengan Satgas PMH, apa yang bisa dilakukan
memberantas mafia hukum?

Tentunya perang terhadap mafia hukum terus dilakukan dengan strategi
yang berbeda.

Sepertinya Anda cukup bangga dipercaya masuk UKP4?

Saya bangga dapat membantu Pak Kuntoro. Beliau tidak saja sebagai
pemikir yang brilian, pekerja keras, egaliter dengan semua pembantunya.
Tapi juga sebagai icon of integrity dalam pemerintahan saat ini. Itu
penting buat saya.

Sepanjang karier dan hidup saya sebagai orang dewasa sejak tahun 1980,
saya tidak bergeser sedikitpun dari pekerjaan di bidang hukum dan
keadilan.

Apa yang sudah Anda lakukan?

Saya bekerja di bidang hukum sudah puluhan tahun. 13 tahun saya di
Lembaga Bantuan Hukum memperjuangkan keadilan untuk rakyat miskin.
Tujuh tahun di Indonesian Center for Environmental Law yang
memerjuangkan keadilan lingkungan. Empat tahun di kemitraan untuk
pembaruan tata kelola pemerintahan yang bekerja mendorong upaya-upaya
pembenahan sektor hukum dan keadilan.

Selain itu, lima tahun di UNDP mendorong perluasan akses terhadap
keadilan. Kemudian 2,5 tahun membantu Jaksa Agung saat dijabat Abdul
Rahman Sales. Tugasnya di bagian koordinator tenaga ahli yang membangun
program-program pembaruan kejaksaan dan mendorong pelaksanaannya.

Saya juga pernah memimpin KPK selama dua bulan. Selanjutnya dua tahun
di Satgas PMH untuk memberantas mafia hukum. [Harian Rakyat Merdeka]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/17/55080/Mas-Achmad-Santosa:-Kami-Sudah-Memiliki-Strategi-Memerangi-Mafia-Hukum...-

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.

[Koran-Digital] 35 Orang BI Ramai-ramai Ikut Seleksi Dewan Komisaris OJK

2012-02-16T19:57:00.000-08:00

Jumat, 17/02/2012 10:05 WIB
35 Orang BI Ramai-ramai Ikut Seleksi Dewan Komisaris OJK
Herdaru Purnomo - detikFinance

Jakarta - Sebanyak 35 orang yang bekerja dibawah Bank Indonesia (BI)
telah mendaftarkan diri ke Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK). Salah satunya Deputi
Gubernur Bank Indonesia Muliaman Hadad.

"Sekitar 35 orang yang daftar di DK OJK. Salah satunya Deputi Gubernur
BI Muliaman Hadad," ungkap sumber detikFinance di Bank Indonesia, Jumat
(17/2/2012).

Dikatakan sumber tersebut, pendaftar sangat bervariasi dari yang muda
sampai senior.

"Yang muda seperti Muslimin Anwar Nasution, staf Deputi Gubernur BI.
Kemudian ada juga Sukarela Batunanggar peneliti utama perbankan yang
menangani pengembangan sistem pengawasan di Biro Penelitian dan
Pengaturan Perbankan juga berpengalaman luas di bidang stabilitas sistem
keuangan dan pengawas bank," tutur sumber tersebut.

Selain itu, sumber tersebut mengatakan ada juga Ariastiadi yang
merupakan pengawas bank yang sudah senior. "Termasuk Ibu Endang yang
merupakan Direktur Pengawasan Bank di BI," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan sebanyak 290
orang telah mendaftar ke Pansel OJK. Setelah semua pendaftar tercatat
oleh Panitia Seleksi (Pansel) OJK, lanjut Agus Marto, ada 4 tahap
seleksi yang harus diikuti para pendaftar. Pertama, seleksi
administratif, kapabilitas, kesehatan, dan kompetensi.

"Nanti didukung makalah pribadi, assesment profil individu, dan
interview," jelasnya.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/17/100532/1844811/5/35-orang-bi-ramai-ramai-ikut-seleksi-dewan-komisaris-ojk?f9911013

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Demokrat: Tak Ada Money Politics di Kongres, Hanya Ada Uang Transport

2012-02-16T19:55:00.000-08:00

Demokrat: Tak Ada Money Politics di Kongres, Hanya Ada Uang Transport
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jumat, 17/02/2012 10:49 WIB
Jakarta Ketua Divisi Tanggap Darurat PD Umar Arsal menjawab tudingan
money politics di Kongres PD. Umar menegaskan yang ada hanyalah uang
transport saja.

"Nggak ada poney politics, yang ada hanya uang transportasi saja," kata
Umar kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2012).

Umar memaparkan, para pendukung Anas memang diberi uang transport selama
suksesi Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum PD. Angkanya bervariasi
sesuai jumlah kontingen per DPC/DPD.

"Memang jadi problem. Semua Perwakilan Anak Cabang (PAC) bawa
penggembira. Paling sedikit 7-25 orang, inilah yang terjadi negosiasi
karena semula kita hanya siapkan dua kamar per perwakilan," kata Umar.

Umar memegang pembagian uang transport untuk wilayah Sulawesi. Angkanya
bervariasi antara Rp 3,5 juta sampai Rp 7,5 juta.

"Itu fasilitas untuk uang transport begitu datang diberi Rp 3,5 juta per
kontingen. Menjelang deklarasi Anas, kita ganti per DPR Rp 7,5 juta.
Begitu kongres di Bandung kita kasih Rp 5 juta per delegasi," ungkap Umar.

Umar membantah ada uang sukses Rp 100 juta per DPC. Umar menuding ketua
DPC yang melempar isu itu karena sakit hati setelah dicopot dari DPC PD.

"Yang seratus juta itu nggak benar. Diana ketua DPC Minahasa itu sakit
hati saja. Saya tahu persis karena saya yang bagi uang transport," kata
Umar.

Kini, menurut Umar, Diana akan diproses DK PD. "Saya nggak diperiksa, Bu
Diana yang diproses, kita serahkan ke DK PD," tandasnya.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/17/104940/1844871/10/demokrat-tak-ada-money-politics-di-kongres-hanya-ada-uang-transport?n991101605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Amich Alhumami: Hikayat Kaum Hipokrit

2012-02-16T19:21:00.001-08:00

Amich Alhumami Antropolog; menulis disertasi PhD Political Power, Corruption, and Witchcraft in Modern Indonesia di Department of Anthropology, University of Sussex, United Kingdom

POLITIK pada kenyataannya ialah panggung sandiwara, tempat politisi bermain peran yang bertolak belakang dengan watak asli mereka.

Namun, berbeda dengan pentas teater yang menampilkan para aktor--pemain watak dalam suatu drama berbasis cerita ﬁ ksi--panggung politik menampilkan politisi yang mencoba bermain watak dalam suatu cerita karangan untuk memanipulasi, mengelabui, dan menipu masyarakat. Mereka bermain watak untuk menutupi tingkah polah urakan, perbuatan yang jauh dari nilai-nilai etis dan kepatutan serta perilaku tercela yang sama sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip keadaban dalam berpolitik.

Berpolitik yang sejatinya sangat luhur dan merupakan jalan lurus bagi orang-orang yang berkomitmen memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat melalui proses kebijakan publik telah diselewengkan menjadi jalan sesat untuk orang-orang serakah dan miskin dedikasi, mereka hanya berorientasi untuk menumpuk harta dan mengakumulasi kekayaan dengan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan personal.

Tak pelak, politik pun berubah menjadi sangat nista di tangan orang-orang tunamoral dan tak beretika, yang pikiran dan hati mereka hanya berisi ambisi kekuasaan untuk memuaskan hasrat hedonis dan syahwat materi yang menjadi simbol kemewahan duniawi.

Maka, demi memenuhi syahwat politik yang berdimensi materi, politisi tak segan melakukan korupsi berskala gigantis. Atas nama kewenang an hak (alokasi)

anggaran, mereka menggangsir uang negara melalui aneka modus operandi: meminta uang komisi untuk memuluskan usulan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dengan APBN, memasang tarif untuk menyetujui suatu pasal dalam pembuatan undang-undang, mengutip uang pelicin sebagai imbalan persetujuan setiap pembuatan kebijakan publik, dan aneka modus lain yang serupa.

Korupsi politik yang melibatkan politisi pemangku jabatan publik lazim disebut political extortion in the process of public policy-making.

Jadi, politisi yang terlibat korupsi itu sesungguhnya kumpulan para pemalak/pemeras tingkat tinggi (baca: kriminal elite) karena jabatan politik yang mereka emban.

Praktik korupsi politik demikian sudah menjadi gejala umum di kalangan politisi dan melanda hampir semua parpol, baik partai berbasis agama maupun partai sekuler.

Sungguh menarik, politisi acap kali berlaku heroik dengan me ngumandangkan jargon-jargon antikorupsi untuk memikat publik dan demi pencitraan. Mereka tak henti menggaungkan retorika politik bahwa korupsi ialah tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan prinsipprinsip moralitas agama dan moralitas publik. Namun di balik retorika politik antikorupsi itu, politisi justru kerap kali terlibat skandal korupsi untuk kepentingan

pelanggengan kekuasaan. Politisi telah mempertontonkan hipokrisi politik yang sangat nyata. Hal itu tecermin pada kata dan perbuatan yang tidak sejalan. Tidak salah bila publik menilai politisi sesungguhnya ge rombolan kaum hipokrit, yang dalam bahasa agama disebut kaum munafik.

Saksikan, hipokrisi politik dan mental kaum hipokrit secara terang-benderang didemonstrasikan politisi Partai Demokrat. Harus ditegaskan bahwa kaum hipokrit memang bukan hanya monopoli politisi Demokrat.
Banyak pula kaum tersebut di kalangan politisi di semua parpol. Na mun dalam kasus Demokrat, hipokrisi politik itu menjadi sangat menarik.
Masih segar dalam ingatan publik, pada Pemilu 2004 Partai Demokrat dengan bangga mengusung tema kampanye anti korupsi melalui iklan: `ka takan tidak pada ko rupsi!' Iklan yang bertu juan menipu publik itu diperankan `bintang-bintang' ternama, yang salah satunya (Angelina Sondakh) kini jus tru berstatus `tersangka' dalam skan dal korupsi Wisma Atlet. Bahkan dalam waktu dekat, bintang bintang iklan yang lain sangat mungkin a k a n m e ny a n d a n g status tersangka pula.

Betapa ironis, iklan antikorupsi yang jelas me nipu publik itu ternyata p memberi pengaruh efek m tif pada perolehan suara s Demokrat dalam pemilu legis g latif, yang mengalami pening h katan spektakuler dari 7,6% b (2004) menjadi 21,8% (2009). te Demokrat bahkan secara d gemilang meraih keme t nangan dalam pemilu ta presidensial hanya satu A putaran, yang mengu s kuhkan Presiden Yudhoyono untuk memangku jabatan periode kedua. Namun, iklan antikorupsi itu seolah menjadi kutukan politik bagi Demokrat karena sejumlah elitenya terjerat kasus korupsi dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Hal yang menakjubkan dari politisi Demokrat ialah sikap mereka yang tetap berkukuh tidak bersalah dan terus berlindung di balik proses hukum formal. Mereka mengacu pada prinsip dasar dan asumsi hukum standar: praduga tak bersalah. Mereka sama sekali tidak menunjukkan sikap kesatria dengan mengakui bersalah dan mundur dari jabatan publik yang diemban, meski indikasi keterlibatan mereka dalam skandal korupsi sudah sangat terangbenderang.

Simaklah perang mulut antara Anas Urbaningrum dan M Nazaruddin, yang saling mencela dan menegaskan satu sama lain. Bahkan ketika Nazaruddin membeberkan keterlibatan Anas, Angelina, dan Mirwan Amir dalam korupsi kolektif di kalangan politisi Demokrat, Anas tetap menganggap koleganya itu sedang berhalusinasi dan segala tuduhannya hanya ‘ﬁ ksi hukum’ belaka. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, Anas tetap tampil di depan publik dan membuat pernyataan terkait dengan isu-isu mutakhir perpolitikan nasional.

Anas--meminjam istilah dia sendiri--sedang berhalusinasi

bahwa dia seolah masih punya kredibilitas untuk berbicara di depan publik tentang masalah-masalah kebangsaan di Tanah Air.

Anas berilusi bahwa segala ucapannya masih didengar dan dipercaya publik, serta mengabaikan ‘cacat moral’ akibat dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi. Siapa pun yang peduli kepada Anas seyogianya mengingatkan bahwa politikus belia yang berambisi menjadi presiden termuda ini sudah kehilangan kredibilitas karena publik meragukan integritas moralnya.

Seperti halnya Angelina, Anas adalah ‘bintang iklan’ antikorupsi. Sungguh ironis, Anas pun diduga sangat kuat ikut menerima aliran dana hasil korupsi seperti terungkap oleh kesaksian orang-orang dekatnya di pengadilan. Maka, sepenuhnya dapat dimaklumi bila Partai Demokrat dan ’bintang-bintang’ iklan antikorupsi kini menjadi sasaran olok-olok masyarakat sebagaimana dapat disaksikan di media elektronik, cetak, dan media sosial. Iklan antikorupsi yang semula menjadi instrumen efektif untuk meraih suara dalam pemilu kini berubah menjadi senjata makan tuan bagi Demokrat.

Mata dan kesadaran segenap masyarakat di seantero Nusantara kini makin terbuka bahwa Demokrat tak berbeda dengan parpol lain, yang ternyata partai politik yang dihuni kaum hipokrit. Sungguh, kaum hipokrit sepatutnya menjadi penghuni penjara dan bukan menempati gedung parlemen yang penuh dengan kemegahan dan kemewahan, apalagi berjuluk ‘yang terhormat’ pula!

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/17/ArticleHtmls/Hikayat-Kaum-Hipokrit-17022012026016.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] IRONI Kehidupan Buruh

2012-02-16T19:18:00.000-08:00

Kalau sudah akhir bulan, ya ngebon dulu buat makan, nanti gajian dibayar.

DI belakang Pasar Bulog, Ci lincing, Jakarta Utara, kehi dupan para buruh Jakarta tergambar. Di balik riuh nya kegiatan jual beli di pasar tradi sional itu, para buruh harus berta han menahan selera berbelanja.

Kondisi permukiman yang se bagian besar koskosan para pekerja saling impit. Sampah berserakan di manamana. Setiap harinya para pekerja harus melalui sebuah tempat pembuangan sampah dengan bau menyengat.

Rumah koskosan terbentang se perti asrama militer. Harga membe dakan besar kecilnya rumah kos. Tak sedikit pekerja yang memilih tinggal berdua atau bertiga sekamar demi mengirit biaya. Rentang harga yang ditawarkan berkisar Rp250 ribu Rp350 ribu per bulan.

Bangunan berimpitan menyebab kan udara pengap. Mereka hidup sederhana. Kamar hanya berisi karpet dan kasur tidur. Di dalam kamar itu pula pakaian dijemur.

Siti Nuraeni, 19, buruh PT Misung, telah menyiapkan ember untuk me nampung air hujan karena genteng kosnya bocor. Siti, yang tinggal berdua dengan Mina Aristiana, memilih ting gal bersama untuk mengirit biaya.

Buruh yang baru tiga bulan bekerja di pabrik pembuatan rambut palsu itu harus hidup dengan paspasan.
Siti hanya mendapatkan pendapatan Rp1 juta per bulan. Kadang Siti harus berutang untuk makan.

“Kalau sudah akhir bulan, ya ngebon (utang) dulu buat makan, nanti gajian dibayar,“ tuturnya, Selasa (14/2). Gaji yang terbatas itu sering pula dipakai buat beli air isi ulang ka rena air PAM di kontrakan Siti keruh dan berwarna cokelat.

Kondisi tak jauh beda dialami bu ruh PT Metal Diameta di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Setiap kamar kos berisi 23 orang pekerja. “Mereka sering mengutang uang kontrakan,“ cetus Darmanto, warga Warung Jengkol, Pulo Gadung, menggambarkan bagai mana prihatinnya kehidupan buruh pabrik baut tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI telah me netapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp1.497.838 pada 2012.
Namun, angka itu belum merata di terapkan di semua pabrik. Siti Nurae ni sendiri masih menerima Rp1 juta per bulan.

Dalam kaitan itulah sekitar 200 buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/2). Mereka resah karena mendengar kabar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Deded Sukandar menganulir kepu tusan Dewan Pengupahan DKI.

“Kabar yang kami terima, Pak Deded menganulir karena mengang gap bias. Kami menuntut supaya upah minimum sektoral provinsi (UMSP) le bih tinggi daripada daerah penyangga (Bodetabek),“ papar Ketua Sektor Ri tel/Commerce Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Encep Supriyadi. Sudah ideal Deded Sukandar menegaskan tidak ada masalah dengan UMP maupun UMSP. “Upah buruh Jakarta sudah ideal. UMP 2012 ditetapkan 102% dari standar survei kebutuhan hidup layak (KHL),“ ujarnya.

Penetapan UMP dilaksanakan se cara tripartit mengikutsertakan un sur pemerintah. Penghitungan UMP berdasarkan beberapa faktor mulai dari tingkat inflasi hingga tingkat pe nyerapan tenaga kerja. Tak hanya itu, penetapan UMP juga harus didasari pada 46 komponen KHL.

Menurut Deded, demo di depan Balai Kota DKI, Selasa (14/2), lebih disebabkan kekecewaan sebagian buruh karena sektor ritel tidak masuk UMSP.

Deded menjelaskan tim kecil yang mengkaji sektor ritel tidak mampu memberikan rekomendasi kepada De wan Pengupahan DKI untuk dijadikan sektor unggulan.

“Jadi karena solidaritas buruh, me reka ikutikutan meminta UMP dan UMSP naik. Soal ritel yang ti dak masuk UMSP, saya butuh waktu untuk mengkaji kembali. Kajian ini butuh tim akademisi dari Universitas Indonesia, Bank Indonesia, maupun lembagalembaga independen lain nya. Itu masalahnya, kami butuh dasar hukumnya,“ paparnya.

Berbeda dengan UMP, UMSP ditetap kan atas kesepakatan bipartit antara unsur pekerja dan pengusaha. Deded mencontohkan, pada sektor otomotif, rapat penentuan UMSP ditetapkan pengusaha yang memiliki bisnis oto motif dengan serikat pekerja di bawahnya.

Setelah mereka berunding dan sepakat, hasilnya diserahkan ke Disnakertrans DKI untuk dibawa ke Gubernur DKI. “Kalau ada ketidakse suaian, silakan berkirim surat ke gu bernur karena kami tidak ikut dalam pembahasan itu,“ jelasnya.

Terkait dengan tuntutan buruh agar UMSP lebih tinggi daripada daerah penyangga, menurut Deded, justru Bodetabek mengintip bagaimana cara Jakarta menetapkan UMSP.
Hingga kini UMSP DKI masih tetap tertinggi seIndonesia. “Bahkan ada sektor yang UMSPnya naik 30%,“ jelas Deded.

Soal hitunghitungan, memang selalu ada perbedaan antara peru sahaan dan buruh. Perusahaan ingin menekan upah karena harus meng hidupi ribuan buruh, sedangkan buruh ingin upah disesuaikan dengan kenaikan kebutuhan pokok yang terus melambung.

Begitulah ironi buruh, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang lain, sedangkan kebutuhan mereka sendiri belum terpenuhi.
(Ssr/*/J1)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/17/ArticleHtmls/IRONI-Kehidupan-Buruh-17022012024004.shtml?Mode=1

Bila Anak tidak Makan Apalah Arti Harga Diri

“SUDAH 25 tahun um urku, tapi sampai de tik ini belum pernah merasakan kebahagiaan.“ Erlia (bukan nama aslinya) berbicara serius. Sejak kecil hingga beru mah tangga, karyawati pabrik garmen di Cilodong, Kota Depok, itu mengaku tak pernah lekang dari kesengsaraan.

Sewaktu usianya lima tahun, ibu tiri dan seorang adik tiri yang masih bayi datang mengisi rumah mereka. Tugas utama Erlia menjaga adik tiri sepan jang hari. Makanan yang diberi ibu tiri jauh dari empat sehat lima sempurna. “Dikasih nasi dengan lauk telur sudah bagus.
Tapi itu jarang terjadi. Ayah saya percaya apa saja kata ibu tiri,“ urainya, Sabtu (11/2). Menjelang usia 17 tahun, warga Kota Depok tersebut memberanikan diri memburuh di sebuah pabrik. Setiap hari bekerja 12 jam dengan shift. Ia senang karena lepas dari tugas menjaga sang adik.

Betapa gembiranya Erlia ketika mendapat gaji pertama sebesar Rp200 ribu. Sesampai di rumah, setengah dari gaji bulanannya diminta ibu tiri.
Setiap gajian, ia wajib menye rahkan setengah dari penghasil annya.

Tidak tahan dengan tekanan dalam rumah tangga, ia memu tuskan kos pada usia 20 tahun.
Setahun hidup mandiri, hatinya terpaut pada seorang pria yang tinggal dekat rumah kos. Mulut manis pria itu memperdayai nya. Hanya dua tahun berta han, rumah tangga mereka bubar. Si pria pergi meninggal kan dua anak. Anak sulung masih umur satu tahun dan seorang anak perempuan dalam kandungan.
Kini kedua buah hatinya telah berusia tiga tahun dan satu ta hun tiga bulan.

Gaji sebesar Rp1,3 juta yang diterimanya per bulan terlalu sedikit buat menghidupi tiga mulut, belum uang kos Rp200 ribu per bulan, listrik, beli air isi ulang, susu, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Gaji segitu (Rp1,3 juta) mungkin bisa menghidupi satu orang. Tapi, kami bertiga. Saya mencari tambahan dengan menjadi SPG (sales promotion girl) produk herbal. Namun upahnya berdasarkan komisi barang yang terjual. Sering sekali enggak dapat komisi,“ ucapnya lirih.

Nurani keibuannya meronta tatkala anak menangis minta susu. Pertahanan Erlia luluh.
Air matanya jatuh. Ia meni tipkan kedua buah hatinya ke tetangga dan berdiri di pinggir jalan berharap ada pria yang tertarik padanya. Sudah satu tahun ia menjalani profesi pekerja pabrik sekaligus kupu kupu malam.

Ocha, 39, sedikit berbeda de ngan temannya, Erlia. Tempat kerjanya, pabrik garmen di Jalan Raya JakartaBogor, Kelu rahan Sukamaju Baru, Keca matan Cimanggis, Kota Depok, bangkrut. Usia membuatnya kesulitan mencari pekerjaan baru. Ia akhirnya terpaksa menjajakan diri.

“Saya tahu pekerjaan seperti ini tidak disukai pemerintah, dibenci masyarakat, tapi me reka tak memberi kami peker jaan agar tetap bisa makan.
Pernahkah orangorang yang membenci kami itu merasakan dapur tak berasap, anakanak menangis karena kelaparan?
Cobalah mengerti, dua anak saya sekolah SD dan satu SMP.
Suami entah di mana...“ kata Ocha ketika ditanya mengapa harus mencari uang dengan menjual kehormatan. (Kisar Rajagukguk/J1) Pernahkah orang-orang yang membenci kami itu merasakan dapur tak berasap, anakanak menangis karena kelaparan.“

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/17/ArticleHtmls/Bila-Anak-tidak-Makan-Apalah-Arti-Harga-Diri-17022012025010.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Ketulusan Meruwat Diri Berbuah Semerbak Mewangi

2012-02-16T19:13:00.000-08:00

RASA-RASANYA ham pir semua elite di ne geri ini berbau banger (tidak sedap) karena peri laku korup. Apalagi mereka yang berada di institusi negara.
Hasil studi berbagai lembaga survei selalu membuktikan tidak ada lembaga di negara ini yang bersih dari korupsi.

Pertanyaannya, bisakah atau bagaimanakah caranya mereka menjadi bersih dan mewangi?
Dalam kearifan lokal jagat wayang, ada contoh perjalanan hidup tokoh yang semula berbau amis kemudian menjadi harum lantaran tekun dan tulus berikhtiar. Bahkan karena itu pulalah, ia kelak di kemudian hari melahirkan raja-raja gung binathara.

Contoh itu ada pada sosok bernama Durgandini, putri Raja Wiratha Prabu Basuparisara dengan permaisurinya, Dewi Adrika. Durgandini memiliki saudara muda kandung bernama Durgandana yang kemudian menjadi Raja Wiratha bergelar Prabu Matswapati.

Kodratnya, sejak lahir Durgandini menderita sakit kulit dan mengeluarkan bau anyir.

Hal itu membuat kucem atau sedih dan malu raja dan seluruh keluarganya.

Dalam keprihatinan itu, Prabu Basuparisara mendapat wangsit bahwa putrinya akan sehat bilamana mampu tapa ngrame, berbuat mulia di tengah-tengah masyarakat.

Atas saran orang tuanya, Durgandini atau yang karena penyakitnya itu ia juga bernama Lara Amis menjalani tapa ngrame di Bengawan Yamuna. Ia menjadi tukang sampan yang menyeberangkan siapa saja yang ingin melewati sungai tersebut selama 24 jam tanpa pamrih.

Bertahun-tahun Lara Amis melakoni laku prihatin itu, hingga suatu ketika ia berjumpa pertapa muda bernama Parasara. Resi dari pertapaan Saptaarga itu meminta tolong untuk diseberangkan.

Seperti biasanya, dengan senang hati Durgandini menyeberangkan tamunya itu. Namun, ketika perahu baru mulai bergerak, Parasara mencium bau amis. Tanpa tedheng alingaling, Durgandini mengaku dirinya mengidap penyakit yang mengeluarkan bau tidak enak itu.

Karena merasa iba dengan penderitaan Lara Amis, Parasara menawarkan diri mengobatinya. Singkat cerita, Lara Amis sembuh dan berubah menjadi gadis cantik yang memancarkan semerbak harum.

Keduanya lalu saling jatuh cinta. Mereka kemudian menikah dan dianugerahi anak laki-laki yang mereka beri nama Abiyasa. Anak semata wayang itulah yang nantinya menjadi raja Astina dan menurunkan para Kurawa dan Pandawa.

Tulus berkorban Hikmah dan nilai yang bisa diambil dari cerita itu adalah ketulusan dan kejujuran mengabdikan diri untuk masyarakat. Durgandini rela berkorban untuk orang banyak tanpa membeda-bedakannya.
Semua ia bantu tanpa pamrih selain memohon anugerah Tuhan Yang Maha Esa akan kesembuhannya.

Ketotalannya menjalani tapa ngrame itu pulalah yang mengantarkannya bertemu dengan jodoh yang menurunkan benih raja. Citra dan pamor Durgandini pun moncer dan terdengar hingga ke berbagai penjuru dunia. Raja Astina Prabu Sentanu pun akhirnya jatuh cinta dan menikahinya setelah Durgandini berpisah dengan Parasara.

Itu juga buah dari kepasrahan dan kesabarannya menerima cobaan. Durgandiri menjunjung tinggi ajaran leluhur bahwa lelakon iku adile dilakoni--penderitaan itu adilnya memang harus dijalani.

Durgandini tidak pernah sedih dan menyalahkan siapasiapa atas apa yang terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, ia tidak pula lantas mengurung diri atau membatasi ruang geraknya. Durgandini melakukan wiradat dengan meruwat diri lewat cara berbuat kebaikan untuk masyarakat.

Dari perjalanan hidup Durgandini itu bisa kita jadikan reﬂ eksi budaya sekaligus untuk membangun peradaban serta kepribadian kita guna menghadapi dan mengurai berbagai persoalan hidup.

Dalam konteks bau banger elite di negeri ini, tentu saja mereka bisa berubah menjadi harum dan wangi jika mampu mengabdikan diri secara total untuk rakyat. Tentu, itu semua tergantung pada niat dan ketulusan. (Ono Sarwono/H-1)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/17/ArticleHtmls/Ketulusan-Meruwat-Diri-Berbuah-Semerbak-Mewangi-17022012023021.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Menguak Tabir Isi Perut Sadahurip

2012-02-16T19:11:00.001-08:00

Kontroversi seputar perlukah penelitian terhadap gunung yang diduga berisi piramida itu terus dilanjutkan. Jika hipotesis tersebut terbukti gagal, hasil penelitian itu tetap akan menambah khazanah ilmu GEOLOGI.

ARU-BARU ini masyarakat Indonesia dihebohkan temuan tim Katastropik Purba bentukan Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana yang menyatakan sebuah piramida tertanam di Gunung Sadahurip, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Disebutkan, piramida itu lebih tua daripada Piramida Giza di Mesir yang berumur 2.560 tahun.

Tim yang terdiri dari Danny Hilman, Andang Bachtiar, Didit Ontowirjo, Wahyu Triyoso, Irwan Moeliono, Hamzah Latief, Wianu Artika, dan Juniardi itu tentu tak asal bicara. Untuk memperkaya data anomali Gunung Sadahurip yang fenomenal itu, tim telah melakukan riset di beberapa tempat lain seperti Banda Aceh, Trowulan, Bukit Dago Pakar, dan situs Megalitikum Gunung Padang.

Tim juga sudah memaparkan hasil riset sementara di hadapan ratusan ilmuwan dari dalam dan luar negeri di Jakarta dan Bali, seperti dikatakan Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana sekaligus mewakili tim, Erick Ridzky. Tim mengklaim, setelah dilakukan uji teknologi geolistrik, ditemukan adanya kemiripan antara Gunung Padang di Cianjur dan Gunung Sadahurip. Ditambah lagi, setelah dilakukan pengeboran, tim memperoleh hasil yang mencengangkan. Di Gunung Padang, tim menemukan bangunan yang terpendam berupa man made structures. Hasil riset itulah yang mendorong tim Katastropik Purba berniat melakukan pengeboran yang sama guna menguak isi perut Sadahurip. Menurut rencana, pengeboran dilakukan pada Maret nanti. Tentu sa ja, bayangan akan bangunan besar dan megah peninggalan peradaban nenek moyang yang sangat maju dari ribuan tahun silam menumbuhkan rasa ingin tahu dan rasa bangga jika terbukti benar.

Namun, tidak demikian mudah hal itu. Temuan tersebut justru menjadi pergunjingan hebat di tengah masyarakat, terutama kalangan akademisi; para arkeolog dan geolog. Ada yang mendukung, ada pula yang meragukan temuan itu. Sungguhkah isi perut Sadahurip adalah piramida, sebagaimana dihembuskan tim Katastropik Purba? Perdebatan itu mengemuka dalam gelar diskusi bertajuk Peradaban dan Bencana Katastropik di Jakarta, beberapa waktu lalu. Hadir sebagai narasumber adalah ahli geolog dari

Geotrek Indonesia Awang Satyana, anggota tim Katastropik Danny Hilman Natawidjaja, peneliti bidang vulkanologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sutikno Broto, dan arkeolog Arief Sujatmiko. Anggota tim Katastropik, Danny, membeberkan hasil sementara penelitian karena pekerjaan mereka masih terus berlanjut. Kata dia, berdasarkan hasil penelitian geolistrik diketahui, di bawah Gunung Sadahurip ada satu tubuh dengan resistivitas sangat tinggi yang sangat mungkin adalah batuan intrusi. Uniknya, tubuh batuan itu, lanjut dia, terpancung di level sekitar 100-120 meter dari puncak bukit.

“Lebih uniknya lagi, tubuh batuan terpancung ini tengahnya cekung, seperti sebuah kolam atau cawan raksasa, mirip dengan yang ada di Gunung Padang. Struktur resistivitas di atas

bidang pancung ini garis besarnya adalah tubuh dengan resistivitas rendah di tengahnya. Kemudian di atasnya kembali ada bentukan dari tubuh dengan resistivitas tinggi (merah). Singkatnya, ada kesamaan pola struktur umum antara Sadahurip dan Gunung Padang, yaitu bagian atasnya ‘bertopi merah’, di bawahnya ‘si biru’ yang dialasi si cawan merah,” jelas Danny.

Meski demikian, kata Danny, detail struktur di atas cawan Sadahurip belum sejelas yang ada di Gunung Padang.

“Itulah mengapa eksplorasi lebih lanjut termasuk pengujian atau kalibrasi dengan sumur bor masih diperlukan untuk memastikan apa sebenarnya Bukit Sadahurip itu,” ujarnya.

Ia mengaku, kalaupun hipotesis Sadahurip sebagai piramida nantinya tidak terbukti, hasil penelitian itu tetap akan menambah khazanah ilmu geologi tentang bentukan tubuh produk gunung api tersebut.

Adapun arkeolog Arief langsung membantah. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan hasil penelitiannya di sekitar Gunung Sadahurip. Kalau tim Katastropik memakan waktu yang lama dan dengan teknologi tinggi, Arief mengklaim cuma melakukannya dalam tempo satu hari. Ia menyebutkan metode penelitiannya sebagai pengamatan singkapan.

“Saya bisa menyimpulkan, dari jenis batuan yang tersingkap dan morfologi bukit serta posisi geograﬁ snya, tanpa

ada keraguan sedikit pun bahwa Bukit Sadahurip adalah bentukan biasa di kompleks gunung api. Kemungkinan merupakan lava dome atau tubuh gunung api purba,“ tegasnya. Ia pun menambahkan, hal yang sia-sia memakai peralatan survei macam-macam karena dengan prinsip geologi dasar saja sudah cukup untuk mengetahui isi bukit yang disebut fenomena itu.

Tidak demikian halnya dengan ahli geologi dari Geotrek Indonesia Awang Satyana. Ia mengaku tidak mudah menentukan apa isi yang ada di dalam perut Sadahurip. “Kalau itu dibilang adalah gunung api purba, lalu mana kawahnya. Kalau itu adalah intrusi magma atau volcanic plug, mana plugnya. Lalu kok bentuknya aneh begitu,“ bantah Awang.

Yang aneh, kata dia dan barangkali harus menjadi perhatian, adalah Lembah Rahong yang berada di sebelah timur Sadahurip. Lembah rahong merupakan dataran di bawah tebing andesit berbentuk U menghadap ke timur (ke punggung bukit lain di lereng barat Gunung Talaga Bodas).

Meski demikian, kata dia, bentukan fisik Sadahurip memenuhi syarat sebagai piramida. Namun, Awang tidak memastikan apakah bentuk fisik serupa piramida itu ikut menentukan isi yang ada di dalam perut Sadahurip.
(*/H-1)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/17/ArticleHtmls/Menguak-Tabir-Isi-Perut-Sadahurip-17022012022019.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Sulitnya Menurunkan Bunga KPR

2012-02-16T19:06:00.000-08:00

Tenor KPR bisa 10 tahun lebih. Dana perbankan tidak sepanjang itu
sehingga berisiko terjadi mismatch likuiditas.
SAAT ini para debitur kredit pemilikan rumah (KPR) pasti sedang
harap-harap cemas menunggu kabar baik soal suku bunga KPR mereka.
Akankah itu segera turun mengikuti penurunan suku bunga acuan BI rate
dari 6% menjadi 5,75% pada pekan lalu, atau bakal anteng-anteng saja di
levelnya sekarang?
Harapan seperti itu tentu wajar dan masuk akal. Pasalnya, suku bunga KPR
lazimnya memakai perhitungan efektif (dihitung berdasarkan sisa pokok
pinjaman) yang memungkinkan tingkat bunga bisa berubah (floating) sesuai
dengan kondisi pasar. BI rate ialah salah satu indikator yang biasa
dipakai untuk mengukur kondisi pasar tersebut.

Jadi, ketika BI rate turun, apalagi kemudian diikuti penurunan bunga
suku bunga penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan menjadi 6%, sinyal
bakal turunnya bunga KPR pun mestinya mulai berkedip.

Persoalannya, seperti sering dikeluhkan para nasabah KPR, bank dinilai
selalu bereaksi lambat jika sinyal yang berkedip itu sinyal penurunan.
Sebaliknya, kalau ada sinyal naik, respons bank lebih cepat.

Benarkah seperti itu? Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo mengakui
floating rate KPR memang sulit turun. Namun, itu bukan karena bank tak
mau merespons pergerakan suku bunga acuan, melainkan perbankan harus
mengakomodasi risiko pembiayaan jangka panjang yang menjadi ciri KPR.

"KPR itu bisa 10 tahun lebih. Dana perbankan tidak sepanjang itu. Ada
risiko terjadi mismatch likuiditas," kata Gatot di Jakarta, Rabu (15/2).

Tetapi ia memastikan, seiring dengan pergerakan suku bunga acuan dan
suku bunga dasar kredit (SBDK) yang terus turun, ke depan floating rate
KPR pun bakal bergerak turun.

Hampir senada, Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan
menggerakkan bunga KPR tidak semudah menaikturunkan harga cabai di
pasar. Naik turun itu, kata dia, akan sangat bergantung pada sumber dana
pembiayaannya.

Ia mencontohkan, di BCA salah satu sumber dana pembiayaan KPR ialah
deposito yang bergerak sesuai dengan jatuh tempo. "Jadi harus tunggu
jatuh tempo dulu baru bisa turun (bunganya). Pengaruhnya enggak instan."

Dalih serupa juga dilontarkan Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi.
"Bank itu sumber dananya enggak sama. Kita juga memperhatikan tanggal
jatuh tempo. Apalagi ini masalah pembiayaan jangka panjang.
Mix-nya enggak bisa seketika bunga turun," ujarnya.
Harusnya turun Ketika dihubungi terpisah, juru bicara Bank Indonesia
Difi A Johansyah mengaku pihaknya sulit memantau suku bunga mengambang
(floating) KPR. Meski demikian, seperti kata Gatot, Difi melihat tren
suku bunga terus turun. "Jadi harusnya memang turun karena suku bunga
funding-nya turun."

Difi menambahkan kebijakan suku bunga merupakan pilihan bank. Oleh
karena itu, jika ingin melakukan penyesuaian suku bunga, ia menyarankan
nasabah membicarakan langsung dengan bank bersangkutan.

Saat ini, di tengah kegalauan konsumen menanti turun atau tidaknya suku
bunga KPR, beberapa bank melempar strategi menarik pasar dengan
menerapkan bunga murah dan tetap (fixed) untuk jangka waktu tertentu.

Misalnya BCA. Sejak pertengahan tahun lalu, bank itu memberikan tawaran
bunga KPR tetap 7,5% untuk dua tahun pertama. Setelah itu baru bunga
mengambang.

Namun strategi semacam itu tentu hanya efektif untuk nasabah KPR baru.
Sebagian besar nasabah lama tetap harus bersabar menunggu efek penurunan
suku bunga acuan ke suku bunga floating KPR. (S-2) Bank dinilai selalu
bereaksi lambat jika sinyal yang berkedip itu sinyal penurunan.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/17/ArticleHtmls/Sulitnya-Menurunkan-Bunga-KPR-17022012018006.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] APBD Dikorupsi hingga Tingkat Kelurahan

2012-02-16T18:41:00.000-08:00

Uang pajak yang diberikan warga dipakai lagi untuk menghilangkan tempat tinggal warga.

KORUPSI anggaran pen dapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta diperkirakan menyentuh hingga satuan kerja perangkat daerah terkecil yakni kelurahan. Banyak warga tak sadar berbagai kegiatan di tingkat kelurahan sebenarnya sudah bebas pungutan.

Dalam APBD 2012 ditetapkan dana pemberdayaan masyarakat dan desa (RW) mencapai angka Rp157 miliar. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman mengatakan pada laporan APBD yang diterima DPRD DKI tertera dana penguatan 44 kecamatan dan 267 kelurahan masingmasing Rp3 miliar.

Pada tingkat kelurahan, dana tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Adapun di tingkat kecamatan untuk mengatur delapan program penguatan, meliputi ketenteraman dan ketertiban, pekerjaan umum jalan dan air, pertamanan, kebersihan, perumahan, olahraga, serta kepemudaan.

Namun di tingkat kelurahan, masih ada yang menarik iuran wajib dari RW. Taufiqurrahman mencontohkan Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat, delapan RW di sana harus menyerahkan iuran sebesar Rp500 ribu setiap tiga bulan untuk kerja bakti. Padahal dalam APBD telah dianggarkan dana kerja bakti mencapai angka Rp106 juta.

“Ini fakta yang saya temukan.
Di Kelurahan Bungur, Jakarta Selatan, warga juga dimintai biaya kerja bakti. Lucunya kelurahan sudah menyediakan dana sebesar Rp99 juta untuk kerja bakti. Ini baru dua kelurahan,“ paparnya dalam diskusi Anggaran Jakarta Bersama Warga di Kantor LBH Jakarta, kemarin.

Salah seorang warga, Ardi, 20, mengungkapkan turut merasakan iuran aneh-aneh dari RW dan kelurahan. “Tapi kami tidak memiliki kekuatan memaksa kelurahan membuka transparansi anggaran. Bisa-bisa enggak bisa lagi perpanjang KTP,“ ucap warga Jakarta Selatan tersebut sambil tertawa.

Taufiqurrahman menilai korupsi tercipta karena forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tidak efektif. Banyak usulan warga tak sampai di jenjang lebih tinggi apalagi hingga tingkat provinsi.
Tingkat provinsi Pada kesempatan itu, Ketua LBH Jakarta Nurkholis melihat pengelolaan ABPD Jakarta timpang pada alokasi anggaran.

Pemprov DKI menganggarkan pembangunan hingga proses penghunian rumah susun sebesar Rp617 miliar dengan bantuan dana Rp6,5 miliar.

Sebaliknya nilai anggaran pemeliharaan gedung pemerintah daerah Rp144 miliar hampir mencapai seperempat anggaran pembangunan rumah susun.

“Ironisnya, Pemprov DKI justru menganggarkan dana lebih Rp1,5 triliun untuk penggusuran. Uang pajak yang diberikan warga dipakai lagi untuk menghilangkan tempat tinggal warga,” sindirnya.

Kabid Program Pembiayaan dan Pembangunan Bappeda DKI Yulianto membantah musrenbang tidak efektif. Dalam perencanaan pembangunan pihaknya memakai metode perencanaan bottom up-top down melalui jenjang pemerintahan. (J-1)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/17/ArticleHtmls/APBD-Dikorupsi-hingga-Tingkat-Kelurahan-17022012007018.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Jalan Berliku bagi Calon Independen

2012-02-16T18:37:00.000-08:00

Dukungan akan dicoret bila si pemberi dukungan ternyata menarik atau bahkan membantah telah memberi dukungan saat diverifikasi KPU DKI.

EMILIH jalan perseorangan atau independen untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Selain harus memperoleh dukungan minimal 407.340 penduduk Jakarta dalam bentuk fotokopi KTP dan tanda tangan, dukungan tersebut juga masih harus melalui proses veriﬁ kasi yang panjang.

Hal itu telah dialami oleh lima pasang calon gubernur dan wakil gu bernur DKI yang telah mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI pada saat KPU DKI membuka pendaftaran bagi calon independen. Ada lima calon yang datang (lihat graﬁ k). Dari yang datang ke KPU, akhirnya hanya tiga yang benar-benar mendaftarkan diri dengan membawa persyaratan yang diminta KPU DKI.

Namun, ternyata dari proses yang panjang dan melelahkan itu hanya dua calon yang tersisa untuk masuk tahapan verifikasi data dukungan.

Dua calon itu adalah Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Soepandji

Achmad Rizapatria. Bila lolos dalam proses verifikasi data, barulah mereka bisa melenggang ke pemilihan gubernur dan wakil gubernur 11 Juli mendatang.

Anggota KPU DKI Jamaludin F Hasyim menyayangkan sedikitnya calon yang akhirnya mendaftar dan bisa lolos dalam tahap veriﬁ kasi awal.

Padahal, pihak KPU DKI merasa telah cukup lama melakukan sosialisasi.

Selain itu, jangka waktu pembukaan pendaftaran juga cukup panjang.

“Bahkan kita toleransi sampai Senin

(13/2) bila calon yang sudah mendaftar hari sebelumnya ternyata masih mau menambah jumlah dukungan. Tapi itu pun ternyata tidak cukup menolong,” jelas Jamal, Rabu (15/2).

Pasangan Prayitno Ramelan-Teddy Suratmadji yang menjadi pasangan kedua mendaftar ke KPU setelah pasangan Faisal Basri-Biem Benyamin dengan berat hati digugurkan oleh KPU DKI karena jumlah suara yang dibawa tidak memenuhi persyaratan.

Pasangan ini hanya bisa menyerahkan 150 ribu bukti dukungan. Meski

diberi toleransi hingga Senin (13/2), pasangan ini tidak kunjung menambah surat dukungan.

Saat pihak KPU DKI Jakarta ingin memulangkan dukungan yang sudah masuk sebelumnya kepada tim pasangan itu pada Selasa (14/2), pasangan itu justru datang kembali membawa mobil boks berisi dukungan.

“Haduh sudah telat dua hari. Kontrak tempat pendaftaran sudah habis, pegawai volunter juga sudah dibubarkan. Bagaimana kita mau menerima?
Mau dihitung di mana dan siapa yang mau menghitungnya juga,“ ujar Jamal.

Di sisi lain, pasangan yang sudah melenggang ke tahap verifikasi dukungan pun tidak bisa `ongkangongkang' kaki. Sebab, KPU DKI meminta agar para calon menghadirkan pendukungnya di kecamatan saat dilakukan verifikasi faktual. Dukungan akan dicoret bila ternyata si pemberi dukungan ternyata menarik diri atau membantah telah memberikan dukungan.

“Yah, saya hanya berharap yang terbaik ya. Saya berharap tim verifikasi dari KPU DKI Jakarta mampu menjalani tugas dengan baik dan lurus tanpa ada kecurangan,“ ujar Hendardji.

Ia berjanji akan menerima apa pun putusan KPU DKI asal semuanya sudah melalui proses yang semestinya dengan jujur dan adil. (*/J-1)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/17/ArticleHtmls/Jalan-Berliku-bagi-Calon-Independen-17022012006026.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Calon Bingung Bedakan Kecurangan dan Pelanggaran

2012-02-16T18:18:00.000-08:00

GELAR kesarjanaan yang disandang seseorang tidak selalu simetris dengan
pengetahuan yang dimilikinya.

Setidaknya hal itu muncul dalam proses seleksi calon anggota Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang
berlangsung di Hotel Millenium, Jakarta, sejak Senin (13/2).

Dalam seleksi hari keempat, kemarin, tim seleksi (timsel) menanyakan apa
perbedaan antara pelanggaran dan kecurangan? Sepintas kedua kata
tersebut mempunyai kemiripan makna. Namun, bila dicermati, kedua
terminologi itu memiliki perbedaan, yaitu pelanggaran belum tentu
disengaja, sedangkan kecurangan merupakan kesengajaan.

Tentu tidak akan menjadi soal bila makna kedua kata itu tidak bisa
dibedakan oleh orang awam. Tetapi menjadi masalah besar jika perbedaan
itu tidak dipahami oleh calon anggota Bawaslu. Apalagi, calon tersebut
ialah lulusan S-3 (doktor).

Proses tes wawancara boleh dibilang 'kejam' bagi calon yang tidak kompeten.

Bahkan ada calon yang 'dibantai' anggota timsel Valina Singka, yaitu
anggota Panwaslu DIY Agus Triyatno.

Secara gamblang Valina menyoroti makalah Agus yang dinilai cacat struktur.

"Kalau strukturnya seperti ini, bagaimana Anda membuat peraturan tentang
pemilu?" tanya Valina.

Meski demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR dari F-PDIP Ganjar Pranowo
mengapresiasi tindakan yang dilakukan anggota timsel. Menurutnya,
keterbukaan proses seleksi sejalan dengan keinginan publik.

Lebih lanjut ia mengatakan keterbukaan itu bisa menghilangkan keraguan
publik atas proses seleksi sehingga pada akhirnya menghasilkan

calon anggota KPU-Bawaslu yang mumpuni.

Di samping penilaian oleh timsel saat wawancara, ternyata calon anggota
KPU-Bawaslu juga dinilai para psikolog yang mengawasi tingkah laku calon
selama mengikuti seleksi. Psikolog yang berasal dari PT Dunamis itu juga
mengatur role playing bagi para calon. "Mereka mengatur simulasi proses
pengambilan keputusan di KPU ataupun Bawaslu," kata Ketua Sekretariat
Timsel E Kusumajadi.

Menurutnya, selain melelahkan bagi para calon, proses seleksi juga
melelahkan timsel dan tenaga administrasi. Sebab, proses seleksi
berlangsung selama 4 bulan sejak Desember 2011 hingga April 2012.
"Bahkan, terpaksa harus menginap di hotel karena proses berjalan dari
pagi hingga malam." Kusumajadi menyebutkan anggaran yang disediakan
pemerintah untuk proses seleksi itu sebesar Rp5 miliar. Biaya tersebut
digunakan untuk akomodasi, konsumsi, dan honor anggota timsel. "Biaya
tersebut digunakan sejak Desember 2011 hingga pelantikan," ungkapnya.

Mengenai kekhawatiran akan adanya intervensi DPR dalam proses penentuan
calon, Ketua Komisi II DPR dari F-PG Agun Gunadjar Sudarsa menjamin hal
itu tidak bakal terjadi.

Pasalnya, selama ini DPR cuma menginginkan proses dilakukan terbuka.
"Kalau sudah terbuka seperti ini, bagaimana kita mau intervensi." (Che/P3)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/17/ArticleHtmls/Calon-Bingung-Bedakan-Kecurangan-dan-Pelanggaran-17022012005018.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Permainan Banggar Libatkan Banyak Pihak

2012-02-16T18:08:00.000-08:00

KPK enggan mengungkapkan secara resmi isi data hasil penggeledahan di ruang pimpinan banggar.

ERMAINAN uang di Badan Anggaran (Banggar) DPR diyakini tidak hanya melibatkan segelintir anggota banggar sehingga sudah saatnya memperbaiki sistem dan transparansi di banggar.

“Tidak mungkin keputusan di banggar hanya dilakukan beberapa orang. Enggak adil dong kalau hanya Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati, atau Nazaruddin yang dihukum berat.

Yang lain juga dong,” kata Didi Irawadi Syamsudin di Jakarta, kemarin.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati diduga menerima fee terkait pengalokasian anggaran proyek pembahasan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) senilai Rp40 miliar dari tiga wilayah kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka terhadap Wa Ode dalam dugaan suap PPID.

Pada Jumat (10/2), penyidik KPK menggeledah ruang kerja Wa Ode dan ruang empat pemimpin banggar. Dari penggeledahan itu, penyidik KPK antara lain menyita 6 kardus berisi dokumen, 1 unit komputer milik Wa Ode, 1 tas laptop, dan 2 telepon seluler.

Berdasarkan sumber Media Indonesia, data di laptop milik pimpinan Banggar DPR yang telah dipe-riksa oleh penyidik KPK, antara lain berisi aliran dana dari banggar ke seluruh parpol.

Penggeledahan itu berangkat dari kasus yang menjerat Wa Ode Nurhayati. KPK telah menetapkan status tersangka serta menahan Wa Ode.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh ialah salah satu nama yang disebut man

tan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin terkait aliran dana dari proyek pembangunan Wisma Atlet.

Menurut Didi, sejumlah kasus yang melibatkan anggota banggar bisa menjadi momentum bagi perbaikan sistem sehingga kerja DPR selaku wakil rakyat harus bisa diakses oleh publik.

“Intinya harus transparan dan perbaikan sistem,” kata Didi.

Anggota Komisi III DPR dari F-PG Nudirman Munir mengusulkan perbaikan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Itu harus diubah. Pembahasan harus secara terbuka.

Jadi banggar hanya bicara soal fiskal dan moneter dengan pemerintah, tapi komisi yang membahas sampai satuan tiga,” kata Nudirman.

Nudirman juga akan mengusulkan pada rapat paripurna, setiap pembangunan yang menggunakan APBN dan berkaitan dengan DPR harus dibahas sampai satuan tiga.

Juru bicara KPK Johan Budi memastikan dokumen dan properti yang didapatkan pada penggeledahan di ruang Wa Ode dan pimpinan banggar dapat digunakan untuk mengembangkan kasus itu. “Dalam penggeledahan, kami mendapatkan dokumen dan juga CPU. Yang bisa kami pastikan, yang didapat dari penggeledahan dapat untuk mengembangkan kasus.” Namun, Johan mengaku tidak mengetahui, apa yang ada di dokumen dan unit komputer tersebut. “Saya tidak diberi informasi mengenai isi di dalamnya,” papar Johan.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/17/ArticleHtmls/Permainan-Banggar-Libatkan-Banyak-Pihak-17022012004005.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Energi Presiden Lebih Banyak untuk Demokrat

2012-02-16T17:54:00.000-08:00

ENERGI Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak tercurah untuk
Partai Demokrat sehingga keberadaan partai yang didirikannya itu tampak
hanya menjadi beban.

Demikian kesimpulan lembaga riset monitoring media The Founding Fathers
House (FFH) setelah melakukan riset media pada periode 17 Maret31
Desember 2011.

Menurut Sekjen FFH Syahrial Nasution, berdasarkan hasil riset yang
dilakukan lembaganya, komentar-komentar Presiden yang dimuat di media
massa lebih banyak menyasar persoalan internal Partai Demokrat. Padahal,
elite Partai Demokrat seharusnya mampu menyelesaikan masalah tanpa harus
membebani Presiden.

"Sayangnya yang terjadi tidak bisa begitu. Kasus-kasus di Demokrat malah
membuat Presiden melupakan tugasnya," cetus Syahrial di Jakarta, Rabu
(15/2).

Analis riset FFH Dian Permata Putra mengatakan pernyataan Presiden
sepanjang 2011 lebih banyak mengarah kepada kasus yang me nyeret kader
Partai Demokrat.

"Ada dua kasus yang menyita perhatian Presiden, yakni Nazaruddin dan
Rakornas Demokrat," ungkap Dian.

Data riset bersumber dari 43.300 materi publikasi dari 11 surat kabar, 6
televisi, dan 7 media online. Riset menggunakan metodologi purposive
sampling. Lokus riset terhadap berita tematik dan berdasarkan kategori
politik, hukum, dan ekonomi. Surat kabar yang dipilih berskala nasional
di antaranya Bisnis Indonesia, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia,
Republika, Seputar Indonesia, dan The Jakarta Post.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha membantah energi presiden lebih
banyak untuk mengurusi Partai Demokrat.

"Tidak pernah ada hari khusus yang dialokasikan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono untuk Partai Demokrat," ujar Julian. (Yoi/HZ/Ant/P-4)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/17/ArticleHtmls/Energi-Presiden-Lebih-Banyak-untuk-Demokrat-17022012003020.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] EDITORIAL Antasari di Lorong Gelap

2012-02-16T17:51:00.000-08:00

Tradisi menghormati putusan pengadilan sama pentingnya dengan keadilan itu sendiri.''

KANDAS sudah perjuangan Antasari Azhar mencari keadilan. Mahkamah Agung pada Senin (13/2) menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Dengan demikian, Antasari tetap dinyatakan bersalah dan dihukum 18 tahun penjara karena terbukti terlibat pembunuhan berencana atas Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Sejauh ini Mahkamah Agung belum menyebutkan pertimbangan majelis hakim yang terdiri dari Hakim Agung Harifin A Tumpa, Joko Sarwoko, Komariah Sapardjaya, Imron Anwari, dan Hatta Ali. Yang sudah jelas putusan itu diambil dengan suara bulat, tanpa ada dissenting opinion. Majelis hakim tentu mempertim bangkan dengan cermat, sangat cermat, tiga bukti baru yang diajukan Antasari dan 48 kekhilafan hakim Pengadilan Ne geri Jakarta Selatan yang mengadili kasus itu.

Tiga bukti yang dijadikan no vum ialah 28 lembar foto Nasrudin sebelum dan sesudah autopsi oleh Abdul Mun'im Idris, foto mobil Nasrudin yang menunjukkan bekas tembakan pada kaca mobil, dan hasil penyadapan KPK terhadap nomor telepon seluler yang digunakan Nasrudin dan Antasari.

Lewat novum itu Antasari ingin menunjukkan tidak ada pesan singkat berupa ancaman yang ia kirim kepada Nasrudin. Selain itu, ternyata ada peluru lain yang ditembakkan ke tubuh Nasrudin, di luar dua peluru yang selama ini menjadi alat bukti. Singkat kata, novum tersebut justru menunjukkan ada rekayasa menjerat Antasari dalam kasus pembunuhan itu.

Tak ada gading yang tak retak. Sejarah peradilan pun diwarnai salah vonis seperti dalam kasus Sengkon dan Karta yang dituduh membunuh tetangga mereka. Pembunuh sebenarnya justru terungkap setelah dua orang itu menjalani separuh hidup di bui.

Jangan sampai Antasari menjalani peradilan sesat. Apalagi, Komisi Yudisial menemukan adanya pelanggaran kode etik oleh tiga hakim yang menangani kasus Antasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Komisi Yudisial menilai tiga hakim itu, yakni Heri Swantoro, Prasetyo Ibnu Asmara, dan Nugroho Setiaji, melanggar prinsip profesionalitas karena mengabaikan sejumlah barang bukti penting di pengadilan.

Itulah sebabnya Komisi Yudisial mengeluarkan rekomendasi agar Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada tiga hakim itu. Akan tetapi, lembaga tertinggi peradilan itu malah mempromosikan mereka. Lebih aneh lagi, Mahkamah Agung malah menghapus delapan poin kode etik yang dilanggar.

Semangat membela korps sangat kental terasa dalam keputusan peninjauan kembali sampai-sampai buruk rupa hakim, kode etik yang dibelah. Antasari kini berjalan tertatih-tatih di lorong gelap keadilan.

Sekalipun demikian, sekalipun hukum compang-camping, sekalipun peradilan itu sesat, orang harus menghormati putusan hakim. Tradisi menghormati putusan pengadilan sama pentingnya dengan keadilan itu sendiri.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/17/ArticleHtmls/EDITORIAL-Antasari-di-Lorong-Gelap-17022012001031.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Bank AS Tawarkan Kredit Tanpa Batas ke RI

2012-02-16T17:04:00.001-08:00

Bank AS Tawarkan Kredit Tanpa Batas ke RI
Lembaga keuangan ini sebelumnya memberikan pinjaman kepada Lion Air.
Kamis, 16 Februari 2012, 17:14 WIB
Syahid Latif, Nina Rahayu

VIVAnews - Export-Impor Bank of The United States (US Exim Bank) tengah
mengincar pembiayaan lain setelah sukses memberikan pinjaman kepada
maskapai penerbangan Lion Air hingga US$21 miliar. Sepanjang 2011, US
Exim Bank telah menyalurkan pinjaman ke Indonesia sebesar US$500 juta.

"Paling banyak dari pembiayaan itu adalah pinjaman ke Lion Air untuk
membeli pesawat Boeing," kata Direktur US Exim Bank, Patricia M Loui, di
Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis 16 Februari 2012.

Patricia mengatakan, sektor bisnis lain yang kini tengah dijajaki
perusahaan di antaranya kelistrikan, transportasi, dan penerbangan
sipil. Tak hanya itu, US Exim Bank juga tengah mengincar pembiayaan di
sektor jasa.

"Kami juga melihat kemungkinan berkembang ke sektor yang lain," jelasnya

Untuk Indonesia, Patricia menjelaskan, US Exim Bank akan memberikan
pendanaan tanpa batas, di sektor mana pun. "Kabar baiknya, kami berikan
berapa pun yang diminta, di negara mana pun, untuk sektor apa pun," kata
dia.

Saat ini, US Exim Bank mengaku telah mengantongi permintaan pinjaman
dari sektor pertanian. "Kami juga siap mendanai pembiayaan di bidang
itu," ujarnya.

Berdasarkan data Kedutaan Besar AS pada 2010, negara Paman Sam itu telah
mengimpor produk senilai US$1,97 triliun atau 30 persen dari total impor
barang di dunia. AS saat ini menjadi negara pengimpor barang terbesar
kedua dunia.

Dari Januari hingga November 2011, total nilai ekspor barang Indonesia
ke AS tercatat US$17,7 miliar. Dalam periode yang sama, jumlah total
barang yang diimpor dari AS ke Indonesia mencapai US$6,7 miliar,
sehingga Indonesia mendapatkan surplus perdagangan sebesar US$11 miliar.
(art)
• VIVAnews

http://us.bisnis.vivanews.com/news/read/288877-untuk-ri--bank-as-tawarkan-kredit-tanpa-batas

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] HASIBULLAH SATRAWI: Prahara ”Revolusi Angkot”

2012-02-16T17:01:00.000-08:00

Prahara "Revolusi Angkot" PDF Print
Friday, 17 February 2012
Awalnya revolusi Mesir menjadi kebanggaan tersendiri. Setidaknya
demikian klaim subjektif masyarakat Mesir atas keberhasilan gerakan
revolusi 25 Januari yang melengserkan kekuasaan Hosni Mubarak pada 11
Februari 2011 lalu.

Apalagi revolusi yang dimotori para pemuda itu tidak sampai menjadi
perang terbuka,tidak memakan ribuan korban, dan tidak membutuhkan waktu
perjuangan sedemikian panjang (seperti yang pernah terjadi di Libya dan
sekarang terjadi di Syria). Sungguh ironis, kebanggaan di atas perlahan
berubah menjadi "penyesalan".

Setidaknya demikian analisis kolumnis terkemuka Mesir,Abdul Mun'im
Said,yang membagi pandangan masyarakat Mesir terkait prahara revolusi ke
dalam tiga kelompok (Ash-Sharq Al-Awat, 1/2). Pertama, kelompok
penyelamat (sikkatu as-salamah) yang diwakili militer Mesir sebagai
lembaga negara satu-satunya yang mengambil alih tugas-tugas kenegaraan
pascarevolusi (terlepas dari semua kekurangan yang ada).

Kedua, kelompok yang menyesal (sikkatu an-nadamah) karena menganggap
kehidupan pascarevolusi lebih buruk dibanding era sebelumnya.Ketiga,
kelompok tak berdaya karena semanis apa pun kehidupan di masa lalu tak
akan bisa dikembalikan (allazi yazhab lam ya'ud). Kehidupan sosial
politik Mesir pascarevolusi yang sarat dengan aksi kekerasan cukup
menjadi alasan bagi pergeseran kebanggaan menjadi penyesalan sebagaimana
di atas.

Baik kekerasan yang bernuansa keagamaan, sosial-politik atau bahkan
pertandingan sepak bola seperti yang terjadi di Port Said yang berubah
menjadi ajang pembantaian tidak lama ini. Pelbagai macam aksi kekerasan
yang terjadi di Mesir pascarevolusi ditengarai oleh banyak pihak sebagai
konspirasi politik (tak terkecuali tragedi Port Said mutakhir yang
menewaskan 74 orang).

Setidaknya ada tiga pihak yang selama ini kerap dituding sebagai dalang
dari pelbagai macam konspirasi politik di Mesir mutakhir. Pertama,
militer dan loyalis Hosni Mubarak. Dalam persoalan aksi kekerasan di
Port Said, contohnya, hampir semua pihak di Mesir mengarahkan
"telunjuknya" kepada militer dan loyalis Hosni Mubarak sebagai pihak
yang berada di balik aksi kekerasan tersebut.

Suporter kesebelasan Al- Ahly (biasa dikenal dengan nama Ultras) yang
menjadi korban dalam tragedi itu berperan cukup besar dalam sejumlah
aksi demonstrasi yang berhasil menggulingkan Hosni Mubarak. Asumsinya,
para loyalis Mubarak tidak rela membiarkan Mesir pascarevolusi menjadi
tenteram dan aman.Apalagi kekuatan revolusi mendongkel kekuasaan Mubarak
dengan cara yang dianggap sangat menyakitkan.

Terlebih lagi kekuatan revolusi saat ini memaksa Mubarak menjadi
pesakitan di ruang pengadilan bersama semua perangkat medis dan ranjang
dorongnya. Persis seperti kata pepatah, sekali dayung dua dan tiga pulau
terlampaui.Dengan melakukan pelbagai macam aksi kekerasan, para loyalis
Mubarak hendak membalas sakit hati mereka atas semua penderitaan yang
saat ini dialami Mubarak, sekaligus menciptakan "ruang rindu terlarang"
seperti yang disampaikan Abdul Mun'im Said.

Hingga masyarakat Mesir menyesal atas semua situasi yang terjadi
mutakhir (walaupun mereka sadar tidak mungkin bisa kembali pada situasi
yang sudah berlalu). Militer Mesir kerap dianggap sebagai bagian dari
loyalis Mubarak yang paling terorganisasi. Tidak semata-mata karena
mereka bekas anak buah Mubarak. Lebih dari itu semua, pelbagai macam
kebijakan Dewan Agung Militer Mesir kerap tidak mendukung bagi segera
terbentuknya pemerintahan sipil Mesir yang demokratis.

Alih-alih, dengan pelbagai dalih, militer Mesir justru dianggap terus
mengulur waktu peralihan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. Dalam
konteks seperti ini, tragedi Port Said sangat memperlihatkan peran dan
kepentingan militer Mesir.Aksi kekerasan itu bisa dijadikan dalih
berikutnya oleh militer Mesir untuk memperpanjang masa kekuasaannya.

Apalagi proses demokrasi di Mesir telah berhasil membentuk komposisi
parlemen melalui pemilu yang diakui paling bersih di dunia Arab dan akan
segera "dihantamkan" melalui pemilu presiden yang menurut rencana akan
dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Semua ini berarti kekuasaan
militer Mesir akan segera berakhir (bila tidak diperpanjang karena
alasan tertentu). Kedua, kelompok islamis yang berhasil menguasai hampir
sepertiga dari kursi parlemen Mesir.

Baik kelompok islamis yang tergabung dalam koalisi Ikhwanul Muslimin
melalui Partai Kebebasan dan Keadilan (Hizbul Hurriyah wal-'Adalah)
maupun yang tergabung dalam koalisi Partai Nur Salafi (Hizbu an-Nur
as-Salafiy). Sebagai pemenang pemilu, kelompok islamis sangat
berkepentingan untuk mengawal perjalanan revolusi hingga berakhir dengan
penyerahan kekuasaan dari militer.

Merekalah yang akan menjalankan pemerintahan Mesir ke depan. Itu
sebabnya, kelompok islamis kerap menahan diri dan tidak terlibat dalam
sejumlah aksi demonstrasi belakangan yang dianggap hanya akan mengganggu
proses penyerahan kekuasaan. Termasuk aksi demonstrasi yang meminta
militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil secepat mungkin
(lebih cepat dari batas waktu yang telah diberikan militer sebagaimana
di atas).

Dalam konteks seperti ini, pelbagai macam aksi kekerasan di Mesir
mutakhir bisa dibaca dari perspektif kepentingan kelompok islamis di
atas. Asumsinya, pelbagai macam kekerasan yang terjadi akan semakin
membuat dewan militer terpojok. Apalagi mereka masih kerap dianggap
sebagai bagian dari loyalis Mubarak sebagaimana telah disebutkan. Karena
itu, militer Mesir tidak seharusnya bermain-main, apalagi mempermainkan
kelompok islamis sebagai pemenang pemilu.

Apa pun dalihnya. Pesan ini penting disampaikan oleh kelompok islamis
kepada pihak militer. Mengingat yang terakhir disebutkan di atas tampak
berupaya mencampuri kekuasaan pemerintah Mesir terpilih mendatang atas
nama menjaga konstitusi atau melindungi Mesir agar tidak menjadi negara
agama. Ketiga,kelompok nasionalisliberal. Dalam konteks revolusi Mesir,
kelompok nasionalisliberal bisa disebut sebagai pihak kedua yang tak
kalah sakit hati dari para loyalis Mubarak.

Dikatakan demikian karena merekalah yang sesungguhnya terlibat penuh
dalam sejumlah aksi demonstrasi yang berhasil melengserkan Hosni
Mubarak. Sedangkan kelompok islamis justru berada di baris belakang atau
mungkin bahkan tidak keluar dari "persembunyiannya". Persis sebagaimana
pernah dikatakan oleh salah satu tokoh gerakan salafi di Mesir, bila
mereka keluar melakukan demonstrasi,bukan tidak mungkin pesawat tempur
Mesir akan dikerahkan ke atas udara Alunalun Tahrir untuk menumpas para
demonstran dengan dalih mengejar para teroris.

Kelompok islamis baru merangsek masuk ke barisan terdepan gerakan
revolusi Mesir (termasuk Ikhwanul Muslimin) setelah Mubarak dinyatakan
memundurkan diri dari kekuasaannya. Hingga akhirnya kelompok islamis
tampil sebagai pemenang pemilu parlemen Mesir.Sedangkan kelompok
nasionalis- liberal (termasuk para pemuda yang menjadi motor utama
revolusi) justru mengalami kekalahan telak. Inilah yang sejak awal saya
sebut sebagai "revolusi angkot".

Pada masa-masa awal mereka tampak kompak bersama-sama di dalam "angkot
revolusi" dan tidak mempersoalkan perbedaan ideologi yang ada. Namun,
sesudah angkot sampai di tujuan, mereka justru saling serang untuk
mendapatkan tujuan masing-masing. Itu sebabnya, bagi kelompok
nasionalis-liberal, hasil pemilu Mesir mutakhir tak ubahnya buah
simalakama.Hampir mustahil mereka menerima pemerintahan yang membawa
agenda islamis.

Namun, tak mungkin juga mereka menolak hasil pemilu yang ada karena
dilahirkan melalui proses yang demokratis. Di sini bisa dipahami bila
pelbagai macam aksi demonstrasi mutakhir di Mesir tampak kehilangan
orientasi.Baik dari segi sasaran maupun dari segi isu yang
diperjuangkan.Pada suatu kesempatan,kelompok demonstran berhadapan
dengan kelompok militer.

Namun,pada kesempatan yang berbeda mereka tidak jarang justru berhadapan
dengan kelompok islamis yang dulu menjadi teman seperjuangan di dalam
"angkot revolusi". Hingga akhirnya revolusi Mesir kerapmenimbulkan
praharadan korban jiwa sampai sekarang.

HASIBULLAH SATRAWI
Alumni Al-Azhar, Kairo, Mesir,
Pengamat Politik Timur Tengah dan
Dunia Islam pada Moderate Muslim Society (MMS) Jakarta
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470226/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] ROMLI ATMASASMITA: Ambivalensi Sikap Penyelenggara Negara

2012-02-16T16:59:00.000-08:00

Ambivalensi Sikap Penyelenggara Negara PDF Print
Friday, 17 February 2012
Saat ini KPK masih belum optimal melaksanakan tugas dan wewenangnya
berdasarkan UU KPK karena masalah internal dan eksternal. Masalah
internal yaitu belum ada pemahaman yang sama antara pimpinan dan pegawai
penyidik dan penuntut mengenai visi dan misi KPK.

Ketidaksepahaman itu terfokus pada pandangan KPK sebagai lembaga negara
independen di samping kepolisian dan kejaksaan di satu sisi dan mengenai
fungsi dan peranan KPK sebagai mitra kerja DPR RI di sisi lain.
Sementara masalah eksternalnya, KPK telah menjadi pusat perhatian
masyarakat luas dan bahkan menjadi "kambing hitam" penyelenggara negara
dalam menuntaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Jargon "masih menunggu penetapan tersangka dari KPK" atau "penyelesaian
diserahkan sepenuhnya pada KPK untuk memulai menindak anggota partai
politik yang terlibat perkara korupsi" menempatkan KPK pada posisi
disudutkan. Dengan demikian, beban psikologis pimpinan KPK sangat
tinggi, seolah-olah ingin mengatakan bahwa nasib tersangka sepenuhnya di
tangan KPK.

Pola pikir tersebut sangat keliru karena tidak berangkat dari perbedaan
yang jelas dan tegas antara ranah hukum pidana dan hukum administrasi
negara (penyelenggara negara) di satu sisi dan perbedaan antara ranah
hukum dan ranah politik di sisi lain. Lebih jauh sikap ambigu di atas
menunjukkan masih rendahnya integritas penyelenggara negara dalam
mewujudkan komitmen pemberantasan korupsi.

Sekali lagi harus diingatkan kembali bahwa keberhasilan pemberantasan
korupsi tidak terletak pada pernyataan-pernyataan di muka publik, tapi
hanya dapat diwujudkan dengan langkah nyata (action). Bentuknya bisa
saja seperti pemberhentian sementara status hukum sebagai
PNS/penyelenggara negara terhadap para pelaku yang telah ditetapkan
sebagai tersangka oleh KPK ataupun oleh kejaksaan. Indonesia memang
serbaterbalik dalam masalah ini.

Jika kita contoh di negara maju,ketika seorang pejabat negara hanya
diduga atau diisukan melakukan tindak pidana termasuk suap, dengan
sendirinya yang bersangkutan menyatakan pengunduran dirinya di hadapan
publik.Langkah itu untuk membuktikan komitmen dan langkah nyata dalam
memelihara prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean
governance).

Tidak terdengar pernyataan bahwa harus dihargai asas praduga tak
bersalah atau menunggu putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum
tetap, sementara yang bersangkutan terus saja menduduki jabatan dan
menjalankan tugasnya, seolaholah tidak terjadi masalah. Jika
dibandingkan sikap penyelenggara negara di negara maju dalam kaitan
ini,dapat dikatakan bahwa sikap penyelenggara negara di Indonesia
sebatas omong kosong saja. Sikap itu telah melukai perasaan keadilan rakyat.

Sementara jika rakyat yang tidak mampu melakukan kejahatan,serta-merta
langkah penangkapan dan penahanan berjalan tanpa hambatan apa pun.
Persoalan serius ini bukan terletak pada bagaimana memerankan fungsi dan
peranan hukum progresif yang hanya dibebankan pada aparatur penegak
hukum.Hakikat dan tujuan hukum progresif itu seharusnya telah melekat
pada hati nurani para penyelenggara negara.

Apakah tidak memalukan jika sikap penyelenggara negara selalu
menggunakan jargon asas praduga tak bersalah dan putusan pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi rakyat miskin jargon
yang sama tidak diberlakukan? Atas dasar pertimbangan ini, kepada KPK
diberikan wewenang berdasarkan UU KPK untuk melakukan langkah-langkah
hukum yang luar biasa.

Termasuk di antaranya langkah penyadapan dan pemeriksaan penyelenggara
negara yang tidak dimiliki kepolisian dan kejaksaan. Putusan MK RI yang
telah mempreteli status hukum tersangka pimpinan KPK tidak boleh
diberhentikan sementara hanya atas alasan diskriminasi dan bertentangan
dengan UUD telah menempatkan status hukum pimpinan KPK yang bersangkutan
sama dengan PNS/ penyelenggara negara lain.

Mereka sangat rentan terhadap pelemahan sikap dan integritas pimpinan
KPK di masa yang akan datang. Contoh terbaru adalah rotasi anggota DPR
dari Partai Demokrat Angelina Sondakh ke Komisi III dalam posisi yang
bersangkutan sebagai tersangka oleh KPK. Sementara jika di satu sisi
terjadi banyak keanehan penggunaan asas praduga tak bersalah yang
menguntungkan individu yang bermasalah dengan korupsi, di sisi lain ada
langkah buruk lain dari pemerintah.

Langkah melakukan pengetatan remisi dan bebas bersyarat yang bersifat
diskriminatif terhadap beberapa anggota parpol lain bertentangan dengan
UUD dan UU Pemasyarakatan. Sangat mengejutkan sikap dan pernyataan wakil
pemerintah, Kementrian Hukum dan HAM di sidang Pengadilan TUN Jakarta
Timur yang menyatakan bahwa hak terpidana tidak sama dengan HAM.

Menjadi pertanyaan bagi saya, apakah mereka yang berada di dalam LP saat
ini hanya hewanhewan yang dikerangkeng? Sedangkan di antara mereka
terdapat mantan pejabat negara yang telah berjasa kepada negara ini.
Tidak ada satu pun ketentuan dalam Konvensi HAM Internasional dan UUD
1945 yang menegaskan bahwa HAM tidak berlaku untuk terpidana alias warga
binaan.

Baca dan teliti kalimat "every persons..." atau "setiap orang..." dalam
kedua rujukan hukum di atas. Saat ini kita merindukan dan sangat
mengharapkan pemimpin dan penyelenggara negara bukan hanya pintar,
melainkan juga amanah, jujur, berintegritas, dan satunya kata dengan
perbuatan.

ROMLI ATMASASMITA
Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran,
Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470225/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] SUARA MAHASISWA: Semoga Bukan Hanya karena Malaysia

2012-02-16T16:58:00.002-08:00

Semoga Bukan Hanya karena Malaysia PDF Print
Friday, 17 February 2012
Bermodalkan semangat untuk melampaui jumlah karya ilmiah Malaysia,Djoko
Santoso, selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Dikti, mengeluarkan surat
edaran pada 27 Januari 2012 perihal imbauan ke seluruh PTN/PTS di
Indonesia untuk memublikasikan karya ilmiah mahasiswa S- 1,S-2,dan S-3
sebagai syarat kelulusan.

Semangat untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah ini tidak
main-main,bahkan sebelumnya pada30Desember 2011, Djoko Santoso juga
pernah membuat surat edaran perihal kebijakan unggah karya ilmiah untuk
kenaikan pangkat dosen. Ada hal menarik dari surat edaran yang
dikeluarkan Dikti pada 27 Januari, yaitu alasan yang dikemukakan di
dalam surat tersebut.

Dalam surat tersebut dikatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai upaya
untuk menandingi jumlah karya ilmiah yang dimiliki Malaysia.Sepintas
alasan ini sarat akan hubungan emosional antara Indonesia- Malaysia yang
terjadi belakangan ini. Saat ini memang jumlah jurnal ilmiah di
perguruan tinggi Indonesia lebih rendah ketimbang beberapa negara ASEAN
lainnya.

Tetapi,Dirjen Dikti juga seharusnya mempertimbangkan lebih lanjut.
Dirjen Dikti seakan lupa untuk merujuk sistem pendidikan di negara
Indonesia saat ini. Dikti sebaiknya juga harus mau belajar dan
menyelidiki mengapa di negara lain, termasuk Malaysia, tingkat
produktivitasnya lebih tinggi.Apa mungkin karena fasilitas dan dana
penelitian di Malaysia yang sudah mengikuti negara maju?

Atau mungkin karena setiap peneliti dijanjikan sebuah insentif atas
karyanya? Seharusnya Dikti tidak "ujug-ujug" mengeluarkan suatu
kebijakan.Tak heran jika hal ini sontak memunculkan berbagai pandangan
terkait isu tersebut. Mulai dari opini yang bernada khawatir akan dampak
dari kebijakan tersebut bagi dunia pendidikan Indonesia, sampai
pandangan yang menolak dengan tegas atas kebijakan tersebut.

Namun, Djoko Santoso tetap bergeming. Dia tidak khawatir walaupun ada
banyak PTN/PTS yang tidak menanggapi dan cenderung apatis terhadap
kebijakan tersebut."Kalau perguruan tinggi tidak mau ikut, nanti
ketinggalan zaman dan dapat sanksi akademik sendiri,"kata Djoko. Semoga
kebijakan ini bukan hanya bermodalkan semangat untuk
"menang-menangan"dengan Malaysia semata,melainkan muncul dari semangat
tulus memajukan pendidikan Indonesia.

Jika memang niatnya tulus memperbaiki pendidikan Indonesia, tentu segala
permasalahan yang dihadapi akan berusaha diselesaikan sesegera mungkin.
Semoga kebijakan ini menjadi momentum bagi dunia pendidikan Indonesia
untuk dapat go international.Semoga bukan hanya karena Malaysia.

ABDUSHSHABUR RASYID RIDHA
Mahasiswa Ilmu Komunikasi/Prodi Jurnalistik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470223/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] TAJUK,Negeri Pungli

2012-02-16T16:58:00.001-08:00

TAJUK,Negeri Pungli PDF Print
Friday, 17 February 2012
Pungutan liar alias pungli dituding sebagai penyebab maraknya kecelakaan
transportasi umum belakangan ini. Tudingan disampaikan Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berdasar fakta yang mereka temukan,
sekitar 25% pendapatan pengusaha transportasi umum tergerus oleh pungli,
mulai dari pengurusan administrasi, uji kelaikan kendaraan, izin
trayek,keluar-masuk terminal,hingga pungutan sopir di tengah jalan.

Jika diakumulasi, rangkaian pungli mulai dari yang bernilai recehan
hingga puluhan juta mencapai Rp25 triliun per tahun! Semestinya dana
tersebut bisa bermanfaat untuk perawatan kendaraan dan pembelian suku
cadang orisinal, bukan abal-abal atau kanibal. Benarkah tudingan
tersebut? Bila memang benar,semua pihak harus prihatin karena persoalan
tersebut sungguh keterlaluan.

Sebab,ujung-ujungnya masyarakatlah yang menjadi korban.Alihalih bisa
menikmati kenyamanan,mereka justru bersabung nyawa karena tidak ada
jaminan keamanan transportasi umum yang mereka tumpangi. Tanpa harus
memverifikasi langsung ke lapangan,masyarakat sudah mafhum dengan
kondisi tersebut.

Munculnya tudingan Hipmi itu ibarat puncak gunung es yang meleleh karena
ada rangkaian kecelakaan bus belakangan, dengan kecelakaan menimpa bus
Karunia Bhakti di Cisarua,Puncak,yang menewaskan 14 orang.Padahal fakta
sebenarnya,korban-korban yang berjatuhan akibat pungli jauh lebih besar.
Pungli sejatinya tidak hanya di sektor transportasi umum. Hampir semua
sektor perekonomian tak pernah bisa bebas bergerak dari jeratan
pungli,mulai dari kaki lima hingga perusahaan besar.

Di dunia usaha misalnya. Perusahaan yang ingin membangun pabrik di suatu
daerah bukan hanya harus mengurus izin ke instansi terkait, melainkan
juga meminta izin dari 'penguasa' wilayah setempat. Begitu pun proses
pembangunan,setiap keluarmasuk material juga membutuhkan 'dana
kelancaran' yang tidak kecil jumlahnya.

Aneka ragam pungli seperti jasa keamanan ke oknum aparat
kepolisian,oknum pemda,dan organisasi masyarakat (ormas) pun berlanjut
hingga mereka sudah berlanjut hingga proses produksi. Akibatnya bisa
diduga, biaya produksi pun membengkak.Dalam penghitungan biaya produksi,
tidak ada namanya biaya untuk pungli. Jika ternyata pungli menggerus
biaya produksi, tentu harus ada yang ditekan atau bahkan dikorbankan.

Fakta selama ini menunjukkan bahwa buruh yang tidak berdaya selalu
menjadi korbannya. Ibarat tubuh manusia, sendi-sendi perekonomian bangsa
ini sudah digerogoti kanker ganas bernama pungli. Negeri ini bahkan
seolah sudah menjadi negeri pungli. Lihat saja, seperti di Jakarta,
sudut-sudut kota sudah dikapling-kapling oleh posko-posko berbendera
kelompok masyarakat yang menamakan dirinya sebagai ormas.

Mereka bukan sekadar sebagai kelompok budaya atau agama, melainkan juga
sudah bermetamorfosis sebagai pemilik wilayah,pemegang
kuasa,perizinan,hingga penegak keamanan. Celakanya,di sisi lain banyak
oknum aparat/petugas keamanan di level kelurahan,kecamatan,hingga kota
madya yang semestinya mewakili negara menegakkan aturan dan hukum,dengan
seragam dan kendaraan dinas mereka, malah memanfaatkan kondisi tersebut
untuk mencari keuntungan.

Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itulah gambaran masyarakat
kita.Kendati demikian, mereka selama ini diam saja.Entah kenapa? Karena
pasrah menerima kenyataan dan risikonya? Karena takut atau tak berdaya?
Karena tidak tahu kepada siapa akan mengadu? Atau karena sudah bosan dan
frustrasi karena keluhan mereka tidak pernah ada yang menanggapi? Kalau
demikian adanya, negeri apa ini sejatinya kalau bukan negeri pungli.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470224/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] KPK Jangan Terfokus pada Pendapat Pakar-Timwas Century Ajukan Ahli Pidana, Perdata, dan Perbankan

2012-02-16T16:56:00.002-08:00

KPK Jangan Terfokus pada Pendapat Pakar-Timwas Century Ajukan Ahli
Pidana, Perdata, dan Perbankan PDF Print
Friday, 17 February 2012
JAKARTA– DPR minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak
terfokus pada masukan ahli yang akan direkomendasikan Tim Pengawas
(Timwas) Century.

KPK bisa menaikkan kasus itu ke penyidikan kalau memang alat buktinya
sudah kuat. "Saya setuju tidak usah jalan tengah, penegakan hukum
dasarnya ya fakta hukum. Pakarpakar nanti saja jadi saksi ahli di
Pengadilan Tipikor," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Eva Kusuma Sundari di Gedung
DPR,Jakarta,kemarin.

Eva mengungkapkan, pendapat pimpinan KPK Zulkarnain yang menyatakan
kasus itu sudah layak dinaikkan ke penyidikan harusnya didukung oleh
lembaga antikorupsi itu.Apa lagi pendapat Zulkarnain itu muncul setelah
dua kali digelar ekspose oleh KPK periode kali ini. Ketua KPK Abraham
Samad bahkan sudah menyatakan sependapat dengan Zulkarnain meski ada
pimpinan KPK dan penyelidik yang masih membutuhkan kesempatan
penyelidikan lebih lanjut.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi III DPR yang juga anggota Timwas
Century dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Ahmad
Yani.Menurut dia,KPK cukup dengan dua alat bukti saja untuk bisa
menaikkan kasus itu ke penyidikan.Hal itu tidak susah karena berdasarkan
hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah sangat
jelas di mana pelanggarannya.

"Bahkan dalam kasus ini harusnya lebih mudah karena dari kebijakan FPJP
saja sudah direkayasa. Century kan awalnya hanya minta repo aset sebesar
Rp1 triliun,namun malah dikeluarkan FPJP sebesar Rp6,7 triliun.Jadi
sangat jelaslah kalau bicara alat bukti,"ucapnya. Yani
mengungkapkan,Timwas Century juga sempat berpikiran bahwa permintaan
kesempatan melakukan penyelidikan lebih lanjut hanya mengulur waktu.

Alasan hendak minta pendapat ahli itu terkesan kurang bisa diterima
karena penyidikan itu dasarnya bukan keterangan ahli atau pakar,
melainkan alat bukti. "Karena kita melihat bahwa pendapat ahli itu hanya
untuk mengulur waktu,makanya Timwas meminta agar ahli yang dimintai
pendapat oleh KPK kita (Timwas) yang menentukan agar benar-benar
independen,"ungkapnya.

Yani mengapresiasi kejelian Zulkarnain yang juga didukung Abraham Samad
yang menyatakan sudah menemukan konstruksi pasal-pasal yang bisa
digunakan untuk menyangga dan mendakwa. Karena itu, KPK seharusnya bisa
lebih solid untuk memperkuat konstruksi itu,tanpa harus menunggu masukan
dari pakar.

"Tidak terlalu penting sebenarnya masukan pakar.Kan di DPR sudah banyak
pakar yang dulu dihadirkan,"katanya. Sementara itu,Wakil Ketua DPR yang
juga pimpinan Timwas Century Taufik Kurniawan menyatakan, DPR secepatnya
mengirimkan para ahli dari perbankan, keuangan,hukum pidana, dan perdata
ke KPK guna mendalami kasus Bank Century. "Minggu depan ada namanamanya.

Masing-masing fraksi mengusulkan dan nanti akan dikomparasi dan
dikompilasi di tim kecil sehingga bisa memberikan nama yang benar-benar
independen,"kataTaufik. Sementara itu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati
Soekarnoputri berharap KPK secepatnya menyelesaikan kasus Bank Century.
DPR berdasar audit BPK sebelumnya menyatakan ada dugaan kerugian negara
yang terjadi dalam bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

"Masalah Century, berdasarkan keputusan DPR, harus
tuntaskan.Persoalannya sekarang, KPK harusnya sebagai institusi hukum
yang ada, menjalankan keputusan DPR, keputusan rakyat. Jadi,memang saya
sangat berharap,kasus ini diproses,"katanya. Menurut Mega, laporan BPK
sudah cukup gamblang sebagai petunjuk untuk mengungkap siapa saja yang
terlibat.

"KPK kami harap untuk itu melibatkan betul, merekamereka yang ada
diproses itu, siapa yang seharusnya dipanggil," katanya. Mega menegaskan
bahwa pihaknya sangat menghormati KPK sebagai lembaga hukum yang
independen.Kapasitasnya sebagai ketua umum partai hanya mengingatkan
bahwa KPK pernah melakukan audit yang mengungkap ada dugaan kerugian
negara dalam kasus ini.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470216/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Kades Se-Blitar Dukung Anas

2012-02-16T16:56:00.001-08:00

Kades Se-Blitar Dukung Anas PDF Print
Friday, 17 February 2012
BLITAR – Korban politik, relatif bersih, dan aset daerah potensial.
Ketiga alasan itu yang mendorong ratusan perangkat dan kepala desa
se-Kabupaten Blitar turun ke jalan.

Mereka menggelar unjuk rasa menyatakan dukungan moral kepada Ketua Umum
Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas telah dizalimi oleh kekuatan
politik besar. Sudah sepantasnya warga Blitar raya membela tokoh
nasional kelahiran Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar
itu. "Ini aset Blitar raya yang potensial. Kami lebih tahu curriculum
vitae-nya.

Kami percaya saudara kita Anas (Anas Urbaningrum) tidak melakukan semua
yang dituduhkan kepadanya," kata Kepala Desa Karanggayam, Kecamatan
Srengat, Nurkhamim dalam orasinya. Massa datang dengan berpakaian dinas.
Dengan berkendaraan puluhan sepeda motor dan satu truk sound
system,mereka langsung mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Blitar.

Nurkhamim mengistilahkan para tokoh yang sengaja membantai karier
politik mantan Ketua Umum PB HMI itu sebagai drakula penghisap darah.
Hantu yang berasal dari mitologi masyarakat Rumania itu, kata Nurkhamim,
berada di dalam dan di luar Partai Demokrat. Kepada kejaksaan, massa
yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) dan
mengatasnamakan Penduduk Blitar Bersatu (PBB) meminta mendesak Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penegakan hukum sesuai fakta.

Penegakan hukum yang tidak berdasar pada opini publik dan tekanan
politik. Massa ditemui Kepala Kejaksaan Negeri Blitar TR Silalahi. Tanpa
mengucapkan sepatah kata, Kajari menerima surat pernyataan yang
disampaikan pendemo. Dalam menyampaikan aspirasinya, para pendemo
ditemui Wakil Bupati Blitar Rijanto.

Menurut Ketua FKPD Fakihudin, sudah selayaknya Pemerintah Blitar turut
mendukung aset daerah (Anas Urbaningrum) yang saat ini dikuyo- kuyo di
kancah politik nasional. "Bila perlu kepala daerah menyurati Presiden
jika sepenuhnya Kabupaten Blitar mendukung Anas Urbaningrum," terangnya.

Fakihudin menegaskan,apa yang dilakukannya ini murni sebagai kepedulian
warga Blitar raya. Mereka bergerak bukan karena digerakkan Partai
Demokrat.Apa yang ada itu semata- mata karena Anas warga asli Blitar.
"Kita tidak ada kaitan dengan partai politik.Ini karena kebetulan saja,
Mas Anas adalah warga Blitar,"tegasnya.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470217/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] TNI AL Kembali Diperkuat 37 Tank BMP-3F

2012-02-16T16:54:00.000-08:00

TNI AL Kembali Diperkuat 37 Tank BMP-3F PDF Print
Friday, 17 February 2012
JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali akan
mendatangkan tank amfibi BMP-3F untuk marinir dari Rusia sebanyak 37
unit pada program pengadaan 2012.

Tank-tank tersebut ditargetkan sudah bisa dikirim ke Tanah Air secara
bertahap mulai tahun ini.Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana
Pertama TNI Untung Suropati mengungkapkan, pengadaan alat utama sistem
senjata (alutsista) tank amfibi tersebut merupakan bagian dari strategi
TNI Angkatan Laut berkaitan dengan konsep kekuatan pokok minimum."Juga
berkaitan dengan pengembangan divisi marinir kita di Sorong," ungkap
Untung di Jakarta kemarin.

Penambahan divisi marinir menjadi tiga divisi (dua divisi sekarang di
Surabaya dan Jakarta) tersebut harus diikuti dengan penambahan
alutsista. Sejauh ini marinir telah memakai tank BMP-3F sejak Desember
2010 sejumlah 17 unit.Tank ini merupakan tank terberat yang dimiliki
militer Indonesia, bahkan mengalahkan milik TNI Angkatan Darat. Terkait
nilai kontrak 37 unit BMP-3F, Untung mengaku belum bisa menyampaikan ke
publik.

"Sejauh ini baru jumlah yang bisa disampaikan," ucapnya. Saat ini, TNI
AL sudah dilengkapi sejumlah alutsista andalan. Di antaranya BTR
(Bronetransporter) - 50 P panser amfibi buatan Rusia, PT – 76, dan BVP-2
yang didatangkan dari Slovakia, serta LVT (landing vehicle track) - 7A1
buatan Amerika Serikat tahun 1985 yang merupakan hibah dari Korps
Marinir Korea Selatan pada 2009.

Menurut dia, tank-tank tersebut kemungkinan sudah bisa mulai diboyong ke
Tanah Air tahun ini. "Untuk datangnya bertahap, saya kira tahun ini
sudah mulai karena untuk tank tidak serumit kalau kita pesan kapal selam
maupun kapal perang permukaan,"ungkapnya. Menurut Kepala Staf TNI
Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno, jumlah tank BMP-3F nanti
diharapkan bisa menjadi 54 unit.

Tanktank tersebut akan ditempatkan di wilayah barat dan timur Indonesia.
Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi mengatakan,rencana tersebut masih
sebatas penjajakan dan belum sampai pada penandatanganan kontrak. "Tapi,
penjajakan ini perlu. Kondisi geografis kita yang berupa kepulauan
memang memerlukan ada penguatan angkatan laut, termasuk marinir," ucapnya.

Menurut politikus PDIP ini, marinir membutuhkan tank amfibi karena yang
dimiliki sekarang sudah uzur."Jika TNI Angkatan Darat saja butuh 100
MBT, harusnya marinir lebih dari itu sehingga bisa mendukung operasi
yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk nanti di Sorong,"paparnya.
Meski memerlukan tank amfibi, Helmy mewanti-wanti agar dalam
pembeliannya tidak tergesa-gesa,tapi harus tetap memperhatikan beberapa
aspek penting.

Di antaranya diversifikasi alutsista."Jangan sampai kita terpaku pada
negara tertentu sehingga bisa membatasi penggunaan alutsista itu,"kata
dia. Selain itu, keterlibatan industri pertahanan dalam negeri juga
penting untuk dipertimbangkan. Apalagi, selama ini industri dalam negeri
seperti PT PAL memiliki kemampuan dalam pengembangan alutsista TNI
Angkatan Laut, termasuk dalam meretrofit tank amfibi milik marinir.

Untuk pembayaran,Helmy menekankan agar pemerintah sebisa mungkin
menghindari kredit ekspor karena jatuhnya biaya yang harus dibayar
menjadi membengkak akibat bunga kredit. Menurut Menteri Pertahanan
Purnomo Yusgiantoro, hingga saat ini pemerintah masih memiliki sisa
kredit negara (state credit) sebesar USD800 juta dari total USD1 miliar
yang ditawarkan pemerintah Rusia. Sisa yang cukup besar itu disebabkan
pemerintah tidak jadi membeli kapal selam dari negara tersebut.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470212/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] 3.150 PTS Tolak Jurnal Ilmiah

2012-02-16T16:51:00.000-08:00

3.150 PTS Tolak Jurnal Ilmiah PDF Print
Friday, 17 February 2012
JAKARTA– Sebanyak 3.150 perguruan tinggi swasta diperkirakan akan ikut
menolak kebijakan Kemendikbud yang mewajibkan mahasiswa sarjana (S-1)
untuk membuat karya ilmiah sebagai syarat kelulusan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
(Aptisi) Suyatno mengungkapkan, 3.150 PTS itu merupakan anggota Aptisi.
Dari keseluruhan PTS itu, diperkirakan akan ada 2,5 juta mahasiswa.
"Mereka sudah mendeklarasikan diri menolak surat edaran Dirjen
Pendidikan Tinggi (Dikti) No 152 dan tidak takut jika diberikan sanksi
oleh Kemendikbud," kata Suyatno di Jakarta kemarin.

Suyatno menjelaskan, PTS memiliki kewenangan menolak kebijakan itu.
Kelulusan mahasiswa PTS ditentukan oleh pengelola kampus karena ada
aturan otonomi kampus. "Sejak zaman Malik Fajar (mantan Mendikbud) kami
boleh meluluskan mahasiswa sendiri tanpa ada persetujuan dari
Kemendikbud. Lagipula buat apa dipaksakan.Kalau dipaksakan, malah mereka
akan membuat karya ilmiah asalasalan," tandasnya.

Rektor UHAMKA ini menyatakan, bila perlu, Kemendikbud harus menunda
kebijakan tersebut sesudah ada perbaikan sistem dan dukungan peralatan.
Ratusan ribu karya ilmiah yang akan dikirim tidak akan mudah tertampung
dalam sistem jurnal ilmiah dengan bandwith dan akses yang ada saat ini.
Apalagi, infrastruktur kampus di Indonesia berbeda satu sama lain.

"Contohnya di Papua saja peralatan komputer masih sangat
terbatas,"katanya. Selain itu, PTS juga menolak persyaratan kelulusan
bagi mahasiswa S-1 tersebut karena akan menghambat kelulusan. Peraturan
perundangan yang ada saat ini sudah menegaskan bahwa mahasiswa
diperbolehkan lulus jika sudah memenuhi jumlah satuan kredit semester
(SKS) yang ditentukan dan pembuatan skripsi.

Ada pula kampus yang tidak mensyaratkan pembuatan skripsi sebagai
penentu kelulusan. Karena itu,Suyatno meminta agar kebijakan ini ditunda
terlebih dulu sesudah ada penambahan infrastruktur yang disediakan
Kemendikbud, tidak hanya untuk perguruan tinggi negeri, tapi juga untuk
swasta. "Selama ini PTS dianaktirikan. Lalu tidak ada angin tidak ada
hujan,Kemendikbud mengeluarkan surat edaran tersebut.

Kami pun tidak pernah dibina,yang ada hanya pembinasaan saja,"
ungkapnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh
menjelaskan, jika tidak dikaitkan dengan kelulusan, kebijakan itu tidak
akan berpengaruh apa-apa terhadap dunia pendidikan tinggi.Kebijakan
pemerintah harus dikaitkan dengan sistem yang sudah berjalan.

"Kalau tidak dikaitkan dengan persyaratan kelulusan, akan dipakai untuk
apa? Tidak akan ada konsekuensinya nanti jika tidak kami paksakan
sebagai persyaratan kelulusan," ucap Nuh. Mantan rektor ITS ini
menjelaskan, dinamakan jurnal ilmiah karena jika memakai nama lain,
karya mahasiswa tersebut tidak akan berarti apa-apa dan akan sampai di
gudang." Justru kita akan biasakan mereka untuk menulis sehingga tidak
gagap lagi saat harus melanjutkan S-2 atau S-3," paparnya.

Mantan menkominfo ini juga mengungkapkan, banyak manfaat yang bisa
didapat mahasiswa dengan membuat jurnal ilmiah. Salah satunya bisa
menjadi fasilitas untuk meningkatkan kemampuan keilmuan. Dalam membuat
karya ilmiah atau jurnal mengenai sebuah topik, mahasiswa akan mencari
referensi.

"Ketika mahasiswa itu menemukan ide tulisan tersebut sudah pernah
digunakan, mereka pun akan mencari ide lain,"ucapnya. Nuh menyatakan,
kebijakan ini juga dapat digunakan untuk meminimalisasi tindakan
plagiat.Ketika tulisan mereka dipublikasikan, akan memudahkan mahasiswa
lain yang ingin membuat penelitian untuk menghindari topik yang sama.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470213/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Eks Chairman Olympus Ditangkap

2012-02-16T16:45:00.000-08:00

Eks Chairman Olympus Ditangkap PDF Print
Friday, 17 February 2012
TOKYO– Mantan Chairman Olympus Tsuyoshi Kikukawa bersama dua mantan
eksekutif yakni Executive Vice President Hisashi Mori dan auditor Hideo
Yamada kemarin ditangkap atas tuduhan konspirasi karena menyembunyikan
kerugian perusahaan kamera tersebut.

Penangkapan tiga bekas petinggi Olympus ini untuk mempermudah
penyelidikan setelah perusahaan itu menyembunyikan kerugian senilai
USD1,7 miliar dalam dua dekade terakhir. Kikukawa sendiri telah
mengundurkan diri dari jabatannya pada Oktober lalu setelah CEO Olympus
Michael Woodford mengungkapkan skandal tersebut kepada media.

"Ini akan menjadikan tambahan informasi yang solid dalam penyidikan
berdasarkan aturan formal dan hukum," kata ekonom Kenneth Cukier kepada
BBC kemarin. Seperti diketahui, skandal penggelapan kerugian perusahaan
tersebut telah membuat saham Olympus di bursa Tokyo anjlok hingga 50%.
(yanto kusdiantono)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470152/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Potensi Penurunan Peringkat Kredit-Moody’s Ingatkan Perbankan Global

2012-02-16T16:43:00.000-08:00

Potensi Penurunan Peringkat Kredit-Moody's Ingatkan Perbankan Global
PDF Print
Friday, 17 February 2012
WASHINGTON– Belum genap sepekan memangkas peringkat kredit sembilan
negara anggota zona euro,lembaga pemeringkat Moody's Investor Service
memperingatkan kemungkinan turunnya rating 17 bank global dan 114
lembaga keuangan Eropa.

Langkah tersebut dilakukan karena menurut Moody's dampak krisis utang
Eropa telah menular di seluruh sistem keuangan global.Moody's
menyatakan, kemungkinan downgradepada institusi keuangan dari 17 negara
Eropa merupakan imbas dari krisis utang dan memburuknya kredit
pemerintah zona euro.

"Itu disimpulkan dari rapuhnya kondisi pendanaan, peningkatan beban
regulasi serta lingkungan ekonomi yang lebih sulit untuk meninjau
perbankan dan perusahaan sekuritas dengan jangkauan global," ujar
Moody's dalam pernyataan resminya dikutip Reuters, Rabu (15/2) waktu
setempat. Saat ini Moody's sedang membuat tinjauan jangka panjang dan
penilaian peringkat kredit mandiri dari Bank of America, Citigroup,
Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley,dan Royal Bank of Canada.

Ada pun, tinjauan jangka panjang dan penilaian peringkat kredit mandiri
perbankan Eropa tengah dilakukan lembaga terhadap Barclays, BNP
Paribas,Credit Agricole, Deutsche Bank, Hong Kong and Shanghai Bank
Corporation (HSBC),Royal Bank of Scotland dan Societe Generale. "Kami
juga tengah memperpanjang ulasan mengenai tinjauan jangka panjang dan
penilaian peringkat kredit mandiri dari Credit Suisse, Macquarie,Nomura
dan UBS," papar Moody's.

Lembaga tersebut menambahkan, untuk 99 lembaga keuangan Eropa,penilaian
kredit mandiri telah ditempatkan pada ulasan untuk penurunan peringkat.
Sementara, untuk 109 lembaga keuangan, utang jangka panjang dan
peringkat depositonya juga telah ditempatkan pada ulasan downgrade. Di
samping itu, untuk peringkat jangka pendek 66 lembaga keuangan sudah
ditempatkan pada ulasan pemangkasan peringkat.

Sekadar diketahui, peringatan Moody's disampaikan setelah lembaga asal
Amerika Serikat (AS) itu memangkas peringkat kredit sembilan negara
Eropa pada Senin (13/2) lalu akibat semakin rentannya risiko keuangan
dan makroekonomi di kawasan zona euro. Senin lalu lembaga pemeringkat
Standard and Poor's (S&P) dan Fitch Ratings juga menurunkan rating
kredit perbankan Spanyol termasuk empat bank pemberi pinjaman terbesar
di negara itu yakni Santander, BBVA, Banki, dan CaixaBank.

Bulan lalu S&P memangkas peringkat Prancis dan peringkat Austria serta
menurunkan rating tujuh negara zona euro lainnya sebanyak satu level.
Dalam penilaian terhadap perbankan Eropa,lembaga tersebut mengungkapkan
bahwa setelah peninjuan selesai peringkat yang diberikan akan sepenuhnya
mencerminkan kredit saat ini yang diprediksi merugikan.

"Saat ini pasar keuangan tengah menghadapi tantangan yang terus
berkembang, seperti kondisi pendanaan yang melemah, kebutuhan perluasan
kredit, peningkatan beban regulasi serta kondisi operasional yang lebih
sulit," papar Moody's. Masalah lain yang sedang dihadapi perbankan
global saat ini adalah mengupayakan berjuang ke luar dari lingkaran
krisis utang dari Yunani, Portugal, Spanyol dan Italia.

Hal ini karena perbankan global merupakan salah satu pemilik utang
negara-negara yang bermasalah itu. Merosotnya nilai utang telah
memberikan tekanan kepada bank yang pada gilirannya memberatkan pinjaman
dan kegiatan ekonomi.Akibatnya, lebih sulit untuk mempertahankan
pertumbuhan guna menopang keuangan suatu negara.

Saat ini para pemimpin Eropa telah mencoba menempatkan perlindungan
keuangan di seluruh negara Eropa yang terkena krisis. Tetapi, sentimen
pasar mengalami penurunan pada Rabu (15/2) setelah menteri keuangan zona
euro menunda keputusan pemberian dana talangan (bailout) Yunani karena
Negeri Dewa- Dewa dianggap belum menunjukkan dukungan politik guna
dilaksanakannya program penghematan.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470150/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Indonesia Borong Pesawat

2012-02-16T16:41:00.000-08:00

Indonesia Borong Pesawat PDF Print
Friday, 17 February 2012
Image

SINGAPURA– Industri penerbangan Indonesia semakin unjuk gigi di kancah
internasional. Hal ini terlihat dari mendominasinya perusahaan
penerbangan Tanah Air yang memborong pesawat di Singapore Airshow 2012.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Herry Bakti S Gumay mengatakan, mendominasinya pembelian pesawat oleh
maskapai penerbangan nasional pada acara tersebut mengidentifikasikan
semakin tumbuhnya industri penerbangan di Indonesia.Hal ini,menurut
dia,juga didukung dengan semakin baiknya perekonomian di dalam negeri.

"Peningkatan industri penerbangan itu ditunjang dengan iklim
perekonomian. Pada tahun ini, pertumbuhan ekonomi diprediksi meningkat
6,7%, sedangkan industri penerbangan diperkirakan meningkat dua kali
lipatnya yaitu 15–20%," kata Herry saat ditemui sejumlah media dari
Indonesia dalam pameran kedirgantaraan Singapore Airshow 2012di
Singapura,kemarin.

Maskapai penerbangan nasional yang turut memborong pesawat dalam acara
ini di antaranya PT Garuda Indonesia Tbk yang membeli 18 pesawat
Bombardier CRJ-1000 Next Gen; Susi Air membeli 16 pesawat, di antaranya
Cessna 208B Grand Caravans dan Citation Sovereigns. Maskapai lainnya, PT
Merpati Nusantara Airlines, juga menjajaki kerja sama dengan pabrikan
pesawat asal China untuk rencana pembelian pesawat sedang kapasitas 100
kursi.

Namun, maskapai nasional yang paling banyak membeli pesawat dalam
perhelatan dua tahunan ini adalah PT Lion Mentari Airlines (Lion Air)
dalam pembelian 261 unit pesawat. Pembelian tersebut terdiri atas 230
unit pesawat Boeing 737 Max dan 737-900 ER,4 unit jet Howker 900 XP, dan
27 unit ATR 72-600s.

Dengan banyaknya penambahan unit pesawat oleh berbagai maskapai
penerbangan tersebut, pemerintah diminta untuk mempercepat pembangunan
sarana infrastruktur kebandarudaraan di Tanah Air. Untuk itu, menurut
Herry, pemerintah telah mempunyai program Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Kita juga buka skema
kerja sama dengan swasta melalui sinergi pemerintah dan swasta," katanya.

Namun,menurut Herry, untuk membangun infrastruktur kebandarudaraan di
Indonesia dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Ditemui di tempat yang
sama,Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan pameran kedirgantaraan seperti
Singapore Airshow seharusnya juga dibuat di Indonesia.Hal ini untuk
memajukan industri penerbangan Tanah Air yang semakin tumbuh. Selain
itu, acara ini juga bisa menarik kerja sama dengan perusahaan dalam
negeri secara internasional.

"Sepertinya Indonesia perlu bikin airshow lagi seperti di zaman Habibie
dulu, ketika menjadi menteri riset dan teknologi, nilainya sangat
strategis," kata Dahlan.Dia menjelaskan, pameran ini sangat
menguntungkan jika bisa diadakan di Indonesia, terutama bagi BUMN yang
terkait industri penerbangan. BUMN bisa melebarkan sayap,tidak saja di
regional,tetapi internasional.

Sementara itu, Managing Director of Experia Events–– panitia
penyelenggara Singapore Airshow, Jimmy Lau mengatakan, pergelaran
Singapore Airshow 2012 menargetkan mampu menarik pendapatan hingga USD10
miliar dalam empat hari pameran,yaitu 14–17 Februari 2012. "Kini target
kami sudah terlampaui. Lebih dari dua kali lipat, meski baru berlangsung
dalam dua hari, terutama dengan adanya transaksi Lion Air dengan Boeing
senilai USD22,4 miliar,"kata Jimmy.

Pada hari pertama, 14 Februari 2012, transaksi yang tercatat USD26
miliar. Dia menambahkan nilai transaksi di Singapore Airshow 2012
terbesar dicatat Lion Air, maskapai asal Indonesia, senilai USD22,4
miliar pada hari pertama. Lion Air menandatangani kontrak pembelian 230
pesawat Boeing 737 Max dan 737-900 ER.

Selanjutnya, transaksi juga dilakukan oleh Boeing,Airbus dan Rolls Royce
yang dilakukan pada hari pertama pameran. Beberapa perusahaan
menandatangani kontrak,di antaranya Sikorsky Aircraft Corporation dengan
Japan Coast Guard untuk pembelian empat unit helikopter S-76D. Honeywell
membuat perjanjian dengan Air China. 

Laporan Wartawan SINDO
HERU FEBRIANTO
Singapura
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470129/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] KOMARUDDIN HIDAYAT: Politik dan Penjara

2012-02-16T16:38:00.001-08:00

Politik dan Penjara PDF Print
Friday, 17 February 2012
Hubungan antara politik dan penjara itu selalu berdekatan, bahkan
berimpitan. Sejarah mencatat, banyak politikus yang pernah tinggal di
penjara.Hanya saja, kualitas dan penyebabnya tidak selalu sama.

Dalam pengertiannya yang luas, politikus/politisi adalah mereka yang
berjuang memperebutkan kekuasaan dalam struktur pemerintahan untuk
mengatur dan menggerakkan mesin birokrasi negara demi memajukan dan
menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu pada dasarnya karier politik itu
terhormat dan mulia. Jadi, kalau sekarang ini partai politik dan
politisi jelek citranya di mata masyarakat, adadua kemungkinan.

Pertama, masyarakat tidak tahu dan tidak menyadari bahwa politisi itu
tengah berjuang membela rakyat sehingga sepantasnya rakyat menghargai
dan menghormatinya. Kemungkinan kedua, telah terjadi degradasi,
penyimpangan dan pembusukan dalam tubuh politik sehingga cita-cita mulia
politik telah hilang, dirusak politisi.Ketika politisi tidak lagi secara
transparan dan terbukti menyejahterakan rakyat, melainkan hanya sibuk
menyejahterakan dirinya saja, maka logis bila rakyat tidak lagi respek.

Citacita mulia politik dibajak oleh nafsu dan naluri primitif para
aktornya. Dalam sejarah, banyak politikus yang kemudian tumbuh menjadi
negarawan yang akrab dengan penjara karena dianggap mengancam posisi
lawannya. Siapa yang tidak tahu Mahatma Gandhi,Nelson Mandela, Ayatullah
Khomeini,Soekarno, Hatta,Hamka,Mochtar Lubis, dan masih banyak aktivis
politik lain yang pernah tinggal di penjara, tetapi tetap dihormati dan
dicintai rakyatnya?

Bagi mereka penjara merupakan simbol keteguhan jiwa dalam membela
prinsip kebenaran dan kemerdekaan sekalipun harus dibayar dengan
mendekam di kamar tahanan yang sempit dan pengap. Penjara adalah risiko
yang mesti dihadapi demi mempertahankan prinsip dan cita-cita luhur
perjuangan. Bagi pejuang kemerdekaan seperti Gandhi atau Mandela,
penjara justru menjadi penghubung dengan rakyatnya agar terus berjuang,
tidak menyerah terhadap penguasa yang merampas martabat dan kedaulatan
bangsanya.

Fisiknya bisa saja terkurung di ruang sempit,tetapi jiwa dan pikirannya
menyatu dengan rakyat untuk bersama-sama membangun bangsa, melawan
kebatilan, seperti halnya yang dilakukan Ayatullah Khomeini yang
menggerakkan rakyatnya untuk melawan Shah Reza Pahlewi dari
pengasingannya di Prancis.Tembok penjara dan pengasingan tidak mampu
memisahkan ikatan batin antara pemimpin dan pendukungnya. Tapi
akhir-akhir ini yang berkembang di Indonesia adalah politik, korupsi,
dan penjara.

Dulu para politikus berkorban dan berjuang demi membela rakyat, sekarang
sebagian aktivis politik sibuk bergerilya mencari celah korupsi
mengkhianati amanat dan harapan rakyat. Ironis dan menyedihkan.Ketika
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menemukan indikasi korupsinya,
mereka beramairamai membuat pernyataan bahwa semua itu fitnah belaka.
Maka tampillah wajah-wajah pembela hukum yang berusaha meyakinkan publik
bahwa kliennya bersih.

Tugas mulia politisi dan pembela hukum lalu tercoreng oleh mereka yang
hanya menjadikan dua profesi tersebut kedok semata untuk mencari
keuntungan materi. Tidak hanya tercoreng, tetapi malah tenggelam dan
babak belur. Kepercayaan rakyat merosot drastis terhadap politisi dan
profesi penegak hukum.

Sekian banyak bupati,wali kota, gubernur, menteri, anggota DPR terbukti
terlibat korupsi dan terancam penjara.Rakyat bertanya-tanya, yang tidak
atau belum terlibat korupsi itu apakah memang benar-benar bersih ataukah
hanya tidak tertangkap saja? Akibat yang muncul,wibawa pemerintah dan
politisi jatuh.

Sementara potensi konflik baik secara vertikal maupun horizontal kian
merebak sehingga mulai terjadi social disobedience (pembangkangan
sosial). Rakyat mudah marah,merusak dan main keroyok, bahkan merusak
simbol-simbol negara seperti kantor polisi dan kantor bupati.Kaum buruh
pun ramairamai menutup jalan raya agar tuntutannya didengar. Konflik
sosial terjadi di mana-mana,politisi jadi bulanbulanan media massa
akibat korupsi, sementara pemerintah tidak cukup berwibawa.

Alih-alih mengantarkan lahirnya sosok-sosok negarawan, partai politik
dan panggung politik melahirkan banyak koruptor yang mestinya memang
tinggal di penjara, bukannya kantor pemerintah yang terhormat. Sekarang
semakin sulit menemukan ruang tahanan yang dihuni pejuang politik dan
negarawan seperti masa lalu.

Yang ada adalah koruptor, pembunuh,pengedar narkoba, dan sopir mabuk
yang jadi algojo di jalan raya. Dulu, banyak politikus sebelum hidup
layak tinggal di penjara. Sekarang banyak politikus tinggal di kantor
megah dengan fasilitas mewah, lalu ujungnya pindah ke penjara.●

PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470283/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Penindakan Cukai Tebang Pilih dan Pesanan

2012-02-16T00:41:00.000-08:00

16 Februari 2012 | 15:10 wib
Penindakan Cukai Tebang Pilih dan Pesanan

KUDUS, suaramerdeka.com - Aparat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai (KPPBC) Kudus dinilai tebang pilih dalam penindakan rokok polos
atau tanpa cukai. Ada dugaan hanya pengusaha rokok tertentu yang
ditindak. Bahkan, ditengarai kebijakan tersebut hanya merupakan pesan
sponsor dari pihak tertentu terkait persaingan usaha.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi
Serikat Pekerja Transport Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (DPC FSPTI KSPSI) Kabupaten Kudus, melalui siaran pers
kepada Suara Merdeka, Kamis (16/2). Menurut Ketua DPC, Daru Handoyo,
kejadian tersebut berawal dari pejabat KPPBC di lapangan yang diduga
telah menyelewengkan kewenanganan yang dimilikinya itu. ''Mestinya,
Kepala KPPBC Kudus sebelum melakukan penindakan terhadap pengusaha rokok
polos, terlebih dahulu menindak oknum pejabat yang diduga menyelewengkan
kewenangannya,'' katanya.

Secara prinsip, pihaknya mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh
Kepala KPPBC Kudus dalam memberantas rokok polos. Hanya saja, upaya
tersebut tidak hanya dilakukan dengan hanya duduk dan menerima laporan
dari bawahan, namun perlu memperkuat pengawasan internal terhadap
pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penindakan. ''Hal ini menjadi
penting mengingat adanya dugaan rekayasa dalam perkara rokok polos akan
senantiasa berdampak buruk terhadap kehidupan pekerja atau buruh,''
jelasnya.

Sementara itu, Kepala KPPBC, Nugroho Wahyu Widodo, ketika dikonfirmasi
secara tegas membantah tudingan tersebut. Melalui surat elektronik yang
ditujukan kepada Suara Merdeka, pihaknya mengaskan tidak pernah tebang
pilih dalam penindakan yang dilakukannya. ''Sampai dengan hari ini ada
11 penindakan yang telah kami lakukan. Satu penindakan sudah kita
limpahkan ke Kejaksaan Negeri Jepara untuk proses penuntutan, tiga
penindakan ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi dengan jumlah Rp
76.992.000, satu penindakan ditindaklanjuti sebagai Barang Milik Negara,
dan enam penindakan dalam proses penelitian,'' paparnya.

Ditegaskannya, Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai
selalu bertindak secara professional, independen, dan selalu memenuhi
hak-hak saksi atau tersangka dalam pemeriksaan, serta tidak memaksakan
suatu keterangan kepada pihak yang sedang diperiksa tersebut. Pada
prinsipnya, unit Kepatuhan Internal berusaha bekerja maksimal untuk
memastikan seluruh kegiatan di lingkungan KPPBC Kudus berjalan dengan
baik, sesuai dengan peraturan dan standar operasional yang berlaku.
Setiap pegawai terikat dengan kode etik dan disiplin pegawai.

''Kami juga secara aktif mendorong pegawai untuk memiliki integritas
yang tinggi serta bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat."
tegasnya. Di samping itu unit kepatuhan iternal juga menampung seluruh
pengaduan dan apresiasi masyarakat baik melalui surat, telepon/sms
dengan nomor : 0291 3415059, 08985555059, email:bckudus@gmail.com maupun
dapat menyampaikan langsung kepada petugas.

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/02/16/109715/Penindakan-Cukai-Tebang-Pilih-dan-Pesanan

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Sutarman: Tak Ada Rekening Gendut di Polri

2012-02-16T00:37:00.000-08:00

Sutarman: Tak Ada Rekening Gendut di Polri
Polhukam / Kamis, 16 Februari 2012 15:31 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Mabes Polri ogah bila sejumlah perwiranya
disebut terlibat rekening gendut. Mereka mengaku sudah menuntaskan kasus
rekening yang mencuat di publik itu.

"Rekening yang di kepolisian sudah dijelaskan, sudah diselesaikan dan
yang sekarang sudah dikerjakan dari Pusat Pelaporan dan Analisa
Transaksi Keuangan. Banyak dari beberapa pihak, tapi saya tidak bisa
menyebutkan," kata Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi
Sutarman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/2).

Menurut Sutarman, Polri sudah sedari dulu membereskan hal itu. Bahkan,
kasus tersebut diselesaikan di kepengurusan Jenderal Polisi Bambang
Hendarso Danuri (BHD).

"Kan sudah selesai di internal kepolisian. Itu sudah diselesaikan pada
masanya pak BHD. Dan saat ini clear sudah tidak ada masalah," tambahnya.

Sementara menanggapi tuduhan dari ICW terkait masih banyaknya rekening
gendut tersebut, Sutarman menyebut itu tuduhan tanpa bukti.

"Ya itu kan tuduhan tanpa bukti, ya sekedar tuduhan. Kan yang
membuktikan kita, dan yang tahu persis kita, makanya dibilang ada
rekening gendut, rekening gendut yang mana," tegasnya.

Ia pun berani menjamin, jika kasus tersebut sudah diserahkan kepada
PPATK. "Ya sudah diselesaikan, dan sudah dilaporkan ke PPATK. Dari PPATK
diserahkan ke penyelidikan, dari PPATK ke kita. Kita lakukan
penyelidikan dan yang menjadi berkas diproses apakah itu sesuai dengan
laporan dan selanjutnya kita laporkan ke PPATK kembali," pungkasnya.(Wtr2)

http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/02/16/82106/Sutarman-Tak-Ada-Rekening-Gendut-di-Polri/1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Jepang Ingkar Janji Soal Program Transfer Teknologi Industri

2012-02-16T00:01:00.000-08:00

Kamis, 16/02/2012 14:22 WIB
Jepang Ingkar Janji Soal Program Transfer Teknologi Industri
Zulfi Suhendra - detikFinance

Jakarta - Sudah hampir berjalan 5 tahun, program pembangunan kapasitas
industri yang disebut Manufacturing Industry Development Center (Midec)
antara Indonesia dengan Jepang jalan di tempat. Indonesia menuding
Jepang kurang mau merealisasikan program tersebut.

Padahal sejatinya Midec sebagai penyeimbang antara terbukanya pasar
Indonesia dengan perdagangan bebas bilateral dengan Jepang atau
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). Midec merupakan
salah satu syarat dari IJ-EPA yang diminta Indonesia, yaitu Jepang harus
memberikan program pendampingan bagi industri di dalam negeri.

"Capacity building untuk industri kurang berjalan, karena salah satu
kelemahan pihak Jepang kurang mengimplementasikan capacity building yang
dulu disepakati untuk engineer Indonesia agar bisa memperoleh keahlian,"
katanya di kantornya, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (16/2/2012).

Mandegnya program ini, diperparah dengan realisasi perdagangan kedua
negara, Indonesia ternyata mengalami defisit perdagangan dengan Jepang
di 2011 semenjak adanya IJ-EPA pada 2008 lalu.

Defisit perdagangan dengan Jepang, tercatat total ekspor Indonesia ke
Jepang hanya US$ 18,33 miliar, sementara impor Indonesia dari Jepang US$
19,31 miliar.

"Kalau mereview ekspor kita ke Jepang tahun lalu (2011), lebih kecil
dari pada impornya, saya sudah menyampaikan ini saat bilateral meeting
di Bali, dan hal ini akan ditindak lanjuti agar seimbang," katanya.

Masalah mandegnya program Midec sudah disampaikan oleh Menteri
Perindustrian sebelumnya yaitu Fahmi Idris di 2009 lalu, pada waktu itu
program itu sudah tak berjalan lancar, jauh dari yang diharapkan.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/16/141514/1844173/1036/jepang-ingkar-janji-soal-program-transfer-teknologi-industri?f9911023

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Malinda Dee Dituntut 13 Tahun Penjara & Denda Rp 10 M

2012-02-15T23:58:00.000-08:00

Malinda Dee Dituntut 13 Tahun Penjara & Denda Rp 10 M
Suci Dian Firani - detikNews
Kamis, 16/02/2012 13:51 WIB
Jakarta Terdakwa kasus pembobolan dana nasabah Citibank, Malinda Dee,
duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan
pakaian serba hitam. Hari ini Malinda dituntut 13 tahun penjara dan
denda Rp 10 miliar.

"Menghukum terdakwa selama 13 tahun kurungan dikurangi masa tahanan dan
denda Rp 10 miliar subsider 7 bulan kurangan," ujar JPU Tatang Sutarna
di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Kamis (16/2/2012).

Malinda Dee dinilai terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana perbankan pasal 49 ayat 1 huruf A UU Perbankan
jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Kedua, pasal 3 ayat 1 huf B
UU Pencucian Uang jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Ketiga, pasal 3 UU No 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Seperti diketahui, JPU mendakwa Malinda Dee membobol dana nasabah
Citigold Citibank sejak Januari 2007 hingga Februari 2011. Selama itu,
Malinda berhasil mengelabui 37 nasabah Citigold Citibank dengan
menggunakan puluhan miliar uang mereka tanpa izin untuk berbagai
keperluan pribadinya.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/16/135126/1844097/10/malinda-dee-dituntut-13-tahun-penjara-denda-rp-10-m?n990102mainnews

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] BONNIE TRIYANA: In Memoriam Ahmad Supardi Adiwijaya

2012-02-15T23:18:00.000-08:00

Obituari
In Memoriam Ahmad Supardi Adiwijaya
Sabtu, 11 Februari 2012 - 22:36:56 WIB

Sukarno memberangkatkannya, Soeharto menghalanginya. Kini dia berpulang
untuk selamanya.

INGATAN saya melayang kembali ke empat tahun lampau, pada suatu hari di
bulan Februari. Seorang pria tua bertopi menjemput di stasiun Hoofddorp.
Tak sepadan dengan usianya, dia tampak masih enerjik. "Buat apa bapak
jemput saya di sini? Saya bisa ke Zaandam sendiri," kata saya. "Ah..
Bung kan tamu, harus saya layani," balas pria itu sambil menepuk pundak
saya seraya menggiring masuk ke ruang tunggu peron. Berlindung dari
terpaan angin musim semi yang masih dingin menusuk. Tak lama, kereta
datang. Kami duduk saling berhadapan. Dia bicara tentang masa lalunya
yang tak putus sampai kereta tiba di stasiun tujuan.

"Biar bung saya bonceng. Biar gini-gini juga saya masih kuat balap lari
dengan bung," kata dia mempersilahkan saya menaiki sepeda jengkinya –
setahun kemudian dia cerita sepeda itu hilang dicuri kendati sudah
digembok dobel. Lelaki itu mulai menggenjot sepedanya dengan barang
muatan seorang pemuda plus tas ransel di punggungnya. Mungkin setara
empat karung beras, tapi sepeda terus melesat.

Ahmad Supardi Adiwijaya, demikian nama lelaki yang selalu berdandan
necis itu. Keberadaannya di Belanda punya riwayat panjang. Sebuah
riwayat yang baru saja ditutup seiring kematiannya kemarin, Jumat (10/2)
di Belanda. Pak Pardi, demikian saya memanggilnya, terkena serangan
jantung saat bermain bulutangkis pada Minggu (5/2). Sempat dirawat dalam
keadaan koma selama sepekan namun fisiknya tak lagi sekuat empat tahun
lalu, saat memboceng "empat karung beras" tiba selamat sampai di
rumahnya. Dia wafat pada usia 71 tahun.

Supardi tak pernah bermimpi hidup di luar negeri. Tapi jalan hidup
berkata lain. Dia, bersama banyak pemuda Indonesia terpilih lainnya,
berangkat ke Uni Soviet sebagai mahasiswa ikatan dinas (Mahid) pada
Agustus 1962. Sebelum berangkat, Supardi masih berstatus mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Moskow yang dingin bersalju tak menurunkan elannya. Menjadi sarjana
ekonomi dan bekerja di Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
adalah cita-cita Supardi kelak. Dalam benaknya terbayang bahwa Indonesia
adalah seumpama lahan subur yang terbentang luas dan memerlukan tenaga
pemuda untuk menggarapnya.

Sebagai mahid, Supardi menerima tunjangan sebesar 90 rubel per bulan.
Berdasarkan perjanjian dengan Kementerian PTIP (Pendidikan Tinggi dan
Ilmu Pengetahuan) yang memberangkatkannya, setiap mahid (sejak tahun
1962) diberi tunjangan oleh pemerintah Indonesia setiap tahun untuk
"uang pakaian" sebesar 125 US Dollar. Sedangkan beasiswa lainnya
diberikan oleh pemerintah Uni Soviet sebagai wujud persahabatan.
Berbekal uang itu Supardi bisa hidup sederhana dan memenuhi kebutuhannya
sehari-hari. Biaya kamar, kegiatan olahraga, buku-buku dan semua
keperluan studi sepenuhnya ditanggung universitas alias gratis.

Pada saat kuliah, Supardi aktif mengikuti banyak kegiatan, mulai musik
sampai olahraga. Dia belajar main drum agar bisa aktif dalam pertunjukan
kesenian. Dalam bidang olahraga dia pun lihai bermain bulutangkis. Di
luar kuliah, Supardi tergabung sebagai anggota Gerakan Pembela Ajaran
Soekarno (Gepas). Organisasi mahasiswa nasional Indonesia yang berada di
Uni Soviet itu menahbiskan diri sebagai pengikut ajaran Soekarno.

Pada 1 Oktober 1965, saat Supardi berada di pengujung masa studinya, dia
mendengar berita dari radio tentang gerakan Dewan Revolusi yang dipimpin
Letkol. Untung di Jakarta. Supardi mengambil sikap mengutuk gerakan itu
seraya tetap mendukung kepemimpinan Presiden Soekarno. Prinsip yang
dipegangnya adalah perjanjian sebagai Mahid sebelum berangkat: akan
tetap setia kepada Kepala Negara Republik Indonesia.

Keyakinan Supardi ternyata berpengaruh pada jalan hidupnya di kemudian
hari. Soekarno dilengserkan secara perlahan oleh Soeharto. Seketika pula
semua hal yang dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia
(PKI) dan Soekarno ditetapkan musuh utama Orde Baru. Tidak ada tempat
bagi pendukung Soekarno.

Soeharto yang perlahan tapi pasti menduduki kekuasaan mulai melakukan
konsolidasi. Kepada mereka yang berada di luar negeri, baik yang
menduduki kedutaan besar maupun mahasiswa diberikan dua pilihan:
mendukung Soeharto atau tidak. Bagi mereka yang mendukung selalu
tersedia "tiket" untuk kembali pulang dengan aman. Sedangkan yang tak
memberikan pilihannya pada kekuasaan Soeharto, tak ada pilihan lain
kecuali bertahan di negeri rantau.

Supardi, seperti yang ia yakini sejak awal, tetap mendukung Soekarno.
Bagi dia presiden Republik Indonesia yang resmi tetaplah Soekarno.
Konsekuensi logis yang harus diterimanya adalah hidup jauh dari tanah
air, tanpa mengetahui kapan bisa kembali menjejakkan kaki di tanah air.

Waktu terus bergulir. Harapan pulang dan kerinduan pada keluarga di
kampung halaman tetap ada dalam benak Supardi. Sekali pun belakangan,
disadarinya kalau itu ilusi belaka. Namun Supardi harus tetap bertahan
pada keadaan yang dihadapinya. Layar telah terkembang, pantang perahu
berlabuh pulang sebelum hasil boleh didulang. Pada 1967 Supardi berhasil
meraih gelar master ekonomi dari Universitas Lumumba dan melanjutkan
studinya ke jenjang doktoral di Universitas Negara Lomonosov. Pada masa
kuliah doktor, dia memutuskan menikahi gadis Rusia, Tatiana, 25 Maret 1971.

"Saya melanjutkan pendidikan doktoral saya dalam bidang sejarah di
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negara Lomonosov. Jadi saya ini
pemegang gelar Ph.D sejarah lho," ujarnya sembari menunjukkan ijazah
doktornya kepada saya saat bertandang ke rumahnya empat tahun lalu.

Pada 1975 Supardi berhasil jadi doktor. Bidangnya masih jarang ditemui
di Indonesia: sejarah ekonomi. Disertasinya pun "mengerikan" untuk
zamannya: "Persatuan Kaum Progresif Indonesia- Syarat Penting (untuk)
Pencapaian Demokrasi dan Kemerdekaan Penuh (1959-1965)". Berbekal doktor
dalam kajian sejarah, Supardi melamar pekerjaan di Institute Oriental
Studies, Moskow. Di sana dia bekerja sebagai pegawai bagian informasi
ilmiah sejak tahun 1976 sampai dengan 1990.

Pada akhir tahun 1970-an, Supardi datang ke Kedutaan Besar Republik
Indonesia di Moskow untuk mengajukan permintaan mendapatkan izin pulang
ke tanah air. Sesuai dengan prosedur yang ada di KBRI, Supardi mengisi
formulir pendaftaran. Izin tak berbalas. Sepuluh tahun masa penantian
sia-sia belaka. Supardi gagal pulang dan berhasil mendapatkan kembali
kewarganegaraan Indonesia.

Pada 1989 ribuan rakyat Jerman Timur dan Barat berbondong-bondong
menghancurkan tembok yang memisahkan mereka selama bertahun-tahun.
Hancurnya tembok Berlin lambang keruntuhan komunisme di dunia. Perubahan
yang diawali dari runtuhnya tembok Berlin menjalar ke Eropa Timur.
Lambat laun gelombang perubahan pun menerpa Uni Soviet.

Mikhail Gorbachev mengumumkan kebijakan Glasnost dan Prestroika, dentang
awal hadirnya kebebasan keterbukaan di seantero jagad Uni Soviet. Peluru
kendali berhulu ledak nuklir milik Uni Soviet tak lagi diarahkan ke
Amerika Serikat. Usai sudah perang dingin yang telah berlangsung selama
hampir 30 tahun. Sementara keadaan di Uni Soviet berubah dengan
cepatnya, pada Mei 1990 Supardi bersama keluarganya memutuskan
meninggalkan Uni Soviet menuju Belanda sebagai pencari suaka politik.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, pada 1991 pemerintah
Belanda menolak memberikan suaka politik kepadanya dengan alasan bukan
orang komunis yang dikejar-kejar pemerintah Orde Baru. Berkat kegigihan
dan bantuan "Stichting Vluchtelingen Werk" dan juga bantuan Rita
Jongelingen, seorang Indonesianis yang humanis, Supardi dan keluarganya
mendapat status A (kategori yang disandangkan kepada para pelarian
politik).

Akhir tahun 1993, Supardi dan keluarganya memperoleh izin tinggal dari
pemerintah Belanda. Untuk menopang hidup seorang istri dan empat
anaknya, pada 1994 hingga 1997 Supardi bekerja di Holland Parcel
Express, sebuah perusahan kurir di Amsterdam. Meski tak dapat uang
pensiun (mengingat masa kerja yang sangat singkat), Supardi tetap bisa
menikmati masa pensiunnya sebagai warganegara Belanda dengan jaminan
sosial dari pemerintah.

Untuk mengisi masa pensiun dan menyalurkan hobi menulisnya, Supardi
menjadi koresponden untuk situ berita Rakyat Merdeka Online di Jakarta.
Status sebagai wartawan membuatnya luwes bergerak dan menjangkau
berbagai tokoh. Seringkali flat Supardi yang sederhana itu menjadi
tempat persinggahan kolega Indonesianya yang datang dari berbagai latar
belakang profesi: mulai diplomat sampai dengan wartawan. Satu hal yang
terus diperjuangkan olehnya saat itu adalah mendapatkan kembali status
warganegara Indonesia. "Paling tidak untuk anak-anak saya," kata dia.

Supardi mencintai Indonesia sepenuh hati dan dia ingin keempat anaknya
memiliki kecintaan yang sama pada negeri asal ayah mereka. "Agustina
anak saya, itu pandai menari Bali lho," katanya sembari menunjukkan foto
anaknya. Untuk berkomunikasi dengan keempat anaknya Supardi menggunakan
tiga bahasa sekaligus: Rusia, Indonesia dan Belanda.

Pada 2007, sepulangnya dari Belanda, saya sempat menulis sebuah feature
panjang mengenai kehidupan warga Indonesia yang mendapat suaka politik
di Belanda. Salah satunya tentang Supardi. Lucunya, ternyata dia pun
menulis dua serial artikel mengenai diri saya yang dimuat di koran
Rakyat Merdeka. Mungkin begitulah kalau dua wartawan bertemu, saling
bicara, saling mendengar, saling mencatat dan hasilnya: sebuah kisah.
Berbulan kemudian Supardi mengabarkan kepada saya kalau salah seorang
anaknya telah memperoleh paspor Indonesia. Belakangan saya dapat kabar
kalau Supardi pun sudah kembali punya paspor berlambang garuda.

Pada Oktober 2010, saya masih sempat bertemu dengannya di Amsterdam.
Saat itu saya diundang untuk bicara pada sebuah diskusi mengenai sejarah
Indonesia di rumah Mintardjo di Oestgeest, Leiden. Sama seperti Supardi,
Mintardjo pun orang Indonesia yang jadi eksil. Waktu itu Supardi
menawarkan agar kami, yang mau pergi ke Leiden, tak perlu naik kereta.
"Naik mobil saya saja, saya ke Zaandam dulu. Ambil mobil. Kalian tunggu
di sini," kata dia sambil berlari gesit. Tak lama kemudian sebuah mobil
sedan tua datang. Kami bersama pergi ke Leiden. Supardi menyetir mobil.
Saya dan tiga kawan, menumpang. Tak dinyana itu pertemuan terakhir. Dia
wafat pada sebuah laga, menyerah pada takdir hidup untuk selama-lamanya.
Selamat jalan, Pak Pardi. Selamat jalan, sahabat!! [BONNIE TRIYANA]

http://www.majalah-historia.com/berita-584-in-memoriam-ahmad-supardi-adiwijaya.html

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Ini Daftar Kenaikan Gaji PNS, TNI/Polri yang Baru

2012-02-15T23:06:00.000-08:00

Ini Daftar Kenaikan Gaji PNS, TNI/Polri yang Baru
Kamis, 16 Februari 2012 11:20 WIB

Ini Daftar Kenaikan Gaji PNS, TNI/Polri yang Baru
perbesar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara
serentak pada tanggal 6 Februari lalu telah menandatangani Peraturan
Pemerintah Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan
anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dikutip dari laman Setkab, Kamis (16/2/2012), dengan keluarnya PP baru
itu, kini gaji pokok terendah PNS sebelum remunerasi adalah Rp 1.260.000
(untuk golongan 1a masa kerja 0 tahun), anggota TNI dan Polri adalah Rp
1.325.000 (untuk prajurit satu dan bhayangkara dua dengan masa kerja 0
tahun). Gaji tersebut di luar tunjangan keluarga yang besarnya untuk
istri/suami 10% dari gaji pokok dan anak 2% dari gaji pokok, tunjangan
pangan sebesar nilai beras per 10 kg/orang, tunjangan jabatan untuk
pejabat struktural maupun fungsional, tunjangan umum untuk yang tidak
memegang jabatan struktural maupun fungsional .

"Ketentuan mengenai gaji baru PNS berlaku mulai 1 Januari 2012," bunyi
Pasal 1 Ayat 2 PP No. 15/2012. Hal yang sama juga berlaku untuk gaji
baru anggota TNI dan Polri sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 2 PP No.
16/2012 dan Pasal 1 ayat 2 PP No. 17/2012.

Dalam diktum menimbang dari PP No. 15, 16 dan 17 itu disebutkan, bahwa
dasar perubahan gaji PNS, TNI dan Polri adalah untuk meningkatkan daya
guna dan hasil guna, serta kesejahteraan PNS, anggota TNI dan Polri.

Dalam lampiran PP No. 15/2012 disebutkan, gaji pokok terendah untuk PNS
Golongan III a dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp 2.046.100 (sebelumnya
Rp 1.902.300) dan tertinggi IIId dengan masa kerja 32 tahun adalah Rp
3.742.300 (sebelumnya Rp 3.332.000). Sedang untuk golongan IVa masa
kerja 0 tahun adalah Rp 2.436.100 (sebelumnya Rp 2.245.000), sedang
tertinggi untuk golongan IVe masa kerja 32 tahun adalah Rp 4.608.700
(sebelumnya Rp 4.100.000).

Untuk prajurit dua TNI atau bhayangkara Polri dengan masa kerja 0 tahun
sesuai PP No. 16/2012 dan PP No. 17/2012 gaji pokoknya) adalah Rp
1.325.000 (sebelumnya Rp 1.230.000), sedang prajurit TNI dengan pangkat
kopral kepala atau prajurit Polri dengan pangkat ajun brigadir polisi
dengan masa kerja 32 tahun menerima gaji pokok sebesar Rp 2.365.600
(sebelumnya Rp 2.134.600).

Adapun perwira pertama TNI dengan pangkat letnan dua atau inspektur
polisi dua masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp 2.198.400
(sebelumnya Rp 2.032.100), sementara perwira TNI dengan pangkat kapten
atau ajun komisaris polisi dengan masa kerja 32 tahun memperoleh gaji
pokok Rp 3.803.100 (sebelumnya Rp 3.385.000). Untuk perwira tinggi TNI
dengan pangkat Brigjen, Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama dan
Polri dengan pangkat Brigjen dengan masa kerja 0 tahun menerima gaji
pokok Rp 2.644.400, sementara perwira tinggi TNI dengan pangkat Laksama,
Jendral dan Marsekal atau dengan Polri dengan pangkat Jendral dengan
masa kerja 32 tahun memperoleh gaji pokok Rp 4.717.500 (sebelumnya Rp
4.072.000). (aco)

http://m.tribunnews.com/2012/02/16/ini-daftar-kenaikan-gaji-pns-tnipolri-yang-baru

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Parodi Saksi Angi: “Yes! Selesai Sudah Akting Gue, Bro…”

2012-02-15T19:06:00.000-08:00

Parodi Saksi Angi: "Yes! Selesai Sudah Akting Gue, Bro…"

Kamis, 16 Februari 2012 06:05 WIB

Ilustrasi karikatur persidangan saksi Angelina Sondakh. * ika

LICOMEDYa: Ketua Majelis Hakim di persidangan saksi heboh yang artis dan politisi seksi Anginlunas Sundekh alias Angin alias Angi, mengetukkan palu, mengakhiri sidang. Lima pengacara terdakwa kasus suap "Wisma Flamboyan" Nazeroddin, tertegun. Pengunjung di Pengadilan Tepekur, Stadium Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang (15/2/22) itu, spontan menggerutu.

Kelima pengacara Nazeroddin saling pandang. "Gila, selama gue jadi pengacara, sampai gue ngeraih doktor, baru kali ini dikerjain saksi. Gue bener-bener keki. Masa' dari awal sampai akhir sidang, BAP (Berita Acara Pemeriksaan, red) dari penyidik KFK setebal bantal, disangkal terus," gerutu pengacara Hotmen Peris pada temannya, Elze Syaref.

"Dari awal sidang, dengar omongannya shoft sok romantis, gue sudah sebel," timpal Elze, ketus sambil melirik sinis ke arah Anginlunas yang meninggalkan ruangan sidang. Lantas, Elze membatin, "Awas Lu, Ngi! Lu sudah ngelecehin gue. Apa dikira Lu aja yang seksi, cantik. Bulsit, mentang-mentang Lu janda. Yang ikut sidang mulai majelis hakim, jaksa, dan pengacara banyak yang laki, terus Lu pakai gaya ganjen. Ngomong dilembut-lembutin."

Hotmen melihat Elze melirik sinis ke arah Anginlunas, kontan menyela, "Waktu dia terus-terusan nyangkal pertanyaan gue, hampir aja gue emosi seperi Lu, Ze! Untungnya, gue bisa nahan, nggak sampai kebablasan emosi kaya' Lu." Lantas, Hotmen penasaran refleks memandang Angin yang dikawal banyak bodyguard meninggalkan pintu sidang. Hotmen lagi-lagi membatin, "Ach Ze, Lu khan nggak tahu, gue nyecar pertanyaan tajam itu sebenarnya gemes aja. Abis suara Anginlunas ganjen, sih. Uhuuy gitulah. Lu kan perempuan, nggak tahu gimana perasaan gue yang laki kalau ngadepin janda Uhuuy model Angin, hehe…."

Lain lagi, pemandangan di antara Jaksa Penuntut Umum (JPU). Paling mencolok adalah sikap salah satu JPU, yang saat mendapat giliran bertanya pada Angin, terkesan paling kritis dan tajam karena mengaitkan filsafat komunikasi "Salah itu susah, bohong itu bolong". Dia terlihat bak 'hero' di antara rekan-rekannya sesama JPU. "Siip… Pertanyaanku yang kritis dan substantif tadi pasti dilihat jutaan pemirsa teve. Tapi, kenapa ya, Angin kok kekeh membantah semua pertanyaan JPU, hakim, dan pengacara? Jangan-jangan ada orang kuat di belakang Angin? Duh gawat kalau bener, bisa-bisa nasib karierku di-"kotak" tahunan," gumam JPU "hero" ini dalam hati.

DITERIAKI KURUPTOR

Di halaman Gedung Pengadilan Tepekur, Angin yang dikawal banyak bodyguard nampak diteriaki ratusan pendemo. "Huu… cantik-cantik kuruptor.., seksi-seksi kuruptor.., kuruptor ganjen.., kuruptor uhuuy…!, begitu teriak para pendemo bersahut-sahutan.

Kali ini, Angin benar-benar nervous. "Ngatain gue koruptor-koruptor. Gue tahu siapa di belakang Lu, Bro!", gumam Angin dalam hati. Rupanya, Angin lebih bisa menghadapi ratusan hakim, ratusan jaksa atau ratusan pengacara ketimbang ratusan pendemo "beringas" seperti itu.

Lebih nervous lagi ketika Angin melihat para wartawan yang jumlahnya nyaris sama dengan pendemo, yang merangsek mengikuti langkahnya dan berupaya bisa mewawancarai. Angin pun mengunci mulut rapat-rapat, dan hanya bisa menjawab dengan memaksa untuk senyum "tipu-tipu".

Beruntung, bodyguard dan aparat keamanan berhasil melindunginya hingga lolos dari kerumunan wartawan, dan masuk ke dalam mobil. Braak…. pintu dan kaca riben mobil Harroe Hitam Nopol B 154 NI ditutupnya rapat-rapat. Angin langsung bersandar di jok bagian belakang.

Lantas, Angin pun menghela nafas panjang, dan sedikit lega. "Yes! Selesai sudah akting gue, Bro!", gumam Angin sambil mengepalkan tangan. "Cuma, gue sebel ama Nazer. Tega-teganya mojokin gue di depan umum. Bener-bener bulsit," tambah Angin nyengir, sembari pejam mata. Nah! * LI04

http://www.lensaindonesia.com/2012/02/16/saksi-angi-yes-selesai-sudah-akting-gue-bro.html

[Koran-Digital] Anggaran Perjamuan DPR Rp 12 Miliar

2012-02-15T18:39:00.000-08:00

Anggaran Perjamuan DPR Rp 12 Miliar
Imam Prihadiyoko | Marcus Suprihadi | Kamis, 16 Februari 2012 | 09:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Belum lepas dari ingatan soal pemborosan pembelian
kursi nan mewah di DPR, kali ini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)
DPR RI menyoroti anggaran perjamuan rapat di DPR.

Anggaran perjamuan yang berkisar Rp 12 miliar per tahun di Sekretariat
DPR, dinilainya sebagai pemborosan. Karena itu, FPKS mendesak Sekjen DPR
RI memangkas anggaran tersebut.

"Perjamuan yang dilakukan Sekjen selama ini terlalu mewah dan
berlebihan, sehingga memboroskan anggaran negara," ujar Sekretaris FPKS
DPR RI KH Abdul Hakim di Jakarta, Kamis (16/2/2012).

"Anggota DPR datang ke Senayan bukan untuk menikmati makanan dan
jajanan, tapi untuk memecahkan dan merumuskan solusi masalah kebangsaan
yang semakin hari tantangannya semakin besar. Jika ada perjamuan, masih
bisa dilakukan dengan menyajikan makanan yang sederhana dan tidak perlu
mewah seperti sekarang," kata Abdul Hakim, yang juga anggota Komisi VIII
DPR RI.

Untuk jamuan 10 fraksi di DPR, pada tahun 2012 dialokasikan anggaran
sekitar Rp 4 miliar. Pemberian alokasi perjamuan disesuaikan dengan
jumlah anggota dewan di masing-masing fraksi.

Semakin besar fraksi, semakin besar anggaran perjamuan yang diterima
fraksi tersebut. Selain fraksi, sekretariat alat kelengkapan DPR seperti
pimpinan DPR, Komisi, Banmus, Baleg, BURT juga menyediakan perjamuan
untuk peserta rapat.

Kalangan pers juga tidak luput dari perhatian Sekjen DPR RI. Untuk
perjamuan wartawan dalam konferensi pers, Sekjen mengalokasikan anggaran
sekitar Rp 400 juta/tahun untuk makan besar dan snack.

Jumlah makanan dan snack yang disajikan sekretariat, kata Hakim, juga
cenderung berlebih sehingga mubazir. Karena itu, anggaran perjamuan di
Sekjen harus dipangkas dan dialokasikan untuk program/kegiatan lain yang
lebih prioritas.

"Jika dibandingkan dengan parlemen negara-negara sahabat, perjamuan di
DPR RI terbilang mewah. Jamuan di sana tidak semeriah di sini yang penuh
dengan berbagai macam jenis penganan, snack dan buah. Belum lagi
jumlahnya yang berlebihan bahkan kerap tidak habis dan ujung-ujungnya
dibawa pulang oleh staf.

Lebih baik, anggaran perjamuan ini ditata ulang. Angka Rp 12
miliar/tahun itu terlalu besar," kata Hakim.

http://nasional.kompas.com/read/2012/02/16/09335525/Anggaran.Perjamuan.DPR.Rp.12.Miliar

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Kisah Armayeh, TKW Penuh Luka Sekujur Tubuh

2012-02-15T18:36:00.001-08:00

Kisah Armayeh, TKW Penuh Luka Sekujur Tubuh

"Saya minta dengan sangat supaya majikan yang menganiaya saya itu dihukum berat."

Kamis, 16 Februari 2012, 07:17 WIB

Elin Yunita Kristanti, Aceng Mukaram (Pontianak)

TKW terlantar di Jeddah, Arab Saudi (ANTARA/SAPTONO)

BERITA TERKAIT

VIVAnews -- Pergi ke Madinah, Arab Saudi dengan harapan selangit, justru siksaan yang didapat Armayeh binti Sayuri. Sekujur tubuh penuh bekas luka lepuhan, termasuk di wajahnya. Cuping telinganya kini bahkan tak lagi berbentuk, gara-gara disiram air panas majikannya, Hana Hasyim Ahmad.

Kabar kejadian tragis yang menimpa perempuan asal Kalimantan Barat itu sebelumnya datang dari Kementerian Luar Negeri, yang heran mengapa Armayeh tak menuntut hukuman qisas. Kasus akhirnya diproses perdata, pelaku hanya akan membayar biaya kompensasi.

Ditemui di rumahnya di Jalan Teluk Lerang, Dusun Karya Bersama Desa, Kabupaten Kubu Raya, Armayeh mengaku, secara hukum, ia terjebak.

"Waktu itu saya maafin majikan. Karena saya nggak tahu proses hukum di sana seperti apa," kata dia kepada VIVAnews.com.

Apalagi, dia menambahkan, saat itu belum ada yang membimbingnya. "Jadi saya nggak tahu mau berbuat apa. Sempat takut saja waktu itu nggak dipulangkan ke Indonesia. Karena saya sudah nggak tahan disiksa terus-terusan oleh majikan," kata dia.

Armayeh mengaku sempat menandatangani surat, semacam perjanjian. "Tapi sama orang KJRI Jeddah (kasus) dituntut kembali. Pernah menjalani sidang satu kali di Pengadilan Madinah pada tahun 2011," ungkap Armayeh dengan tatapan kosong, sambil sesekali
memegang bekas luka pukulan botol di kepalanya.

Saat itu, ia menceritakan, beberapa kali keluarga majikannya datang untuk meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan alias damai. Ia mengaku, awalnya, tidak serta merta menerima ajakan upaya damai itu. Sebab, tak ada yang bisa menggantikan derita tak terperi yang ia alami.

"Keluarga majikan datang mengajak balik ke rumah dia untuk bekerja lagi. Tapi saya nggak mau. Majikan bilang ke saya, kalau maafin majikan dan nggak nuntut secara hukum, mau dikasih gaji selama 2 tahun. Juga hadiah," urai perempuan 21 tahun itu.

Ada juga keluarga majikan membawa uang dan tiket untuk pulang ke Indonesia. Namun, janji itu semua palsu. Hingga saat ini ia tak pernah mendapatkan apa-apa dari sang keluarga majikan. “Sampai sekarang pun uang kompensasi yang katanya mau diberikan itu tidak ada sama sekali. Yang memulangkan saya pun orang KJRI Jeddah," kata dia.

Kini, Armayeh berharap keadilan. Agar penyiksaan yang ia alami sejak 2009 lalu diproses hukum. "Saya minta dengan sangat supaya majikan yang menganiaya saya itu dihukum seberat-beratnya," kata dia, geram.

Putus sekolah sebelum jadi TKW

Keterbatasan ekonomilah yang menjadi alasan kenapa Armayeh jadi TKW di Arab Saudi. Selain itu juga, ia mengaku ingin membantu kedua orang tua di kampung. Ia hanya mengenyam pedidikan Kelas dua SMA swasta di Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya kala itu.

Himpitan ekonomi yang terpaksa kedua orang tuanya tak mampu membayar biaya sekolah Armayeh. Ia mengakui, sejak SD pun ia terbiasa membayar biaya sekolahnya dengan hasil keringatnya. Dengan bekerja menoreh getah di kampungnya dari jam 03.00 subuh sampai jam 05.00 subuh.

Menginjak bangku SMA kelas dua, biaya sekolah pun semakin tinggi. Maka ia pun akhirnya keluar sekolah. "Saya berangkat jadi TKW di Arab Saudi karena orang tua saya sudah nggak mampu lagi biaya sekolah saya."

Bulan Februari 2009, ia ke Jakarta dan ketemu sebuah agen untuk memberangkatkan ke Arab Saudi. Tiga bulan pertama, ia bekerja dengan tenang. Menurut Armayeh, siksaan ia dapatkan saat saat bekerja di rumah putri majikannya. Hana Hasyim Ahmad, nama putri majikan, kerap memukulnya, menginjak, bahkan tanpa ampun, menyiramnya dengan air panas.

• VIVAnews

http://us.nasional.vivanews.com/news/read/288658-disiksa--tkw-menyesal-pernah-maafkan-majikan

[Koran-Digital] Presiden Bank Dunia Mundur Juni Mendatang

2012-02-15T18:35:00.000-08:00

Presiden Bank Dunia Mundur Juni Mendatang
"Ini murni keputusan saya. Tak ada tekanan dari pemerintah Obama,"
Kamis, 16 Februari 2012, 08:58 WIB
Syahid Latif

VIVAnews - Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick, memutuskan mundur dari
jabatannya pada 30 Juni 2012. Keputusan itu diumumkan Zoellick pada Rabu
kemarin, 15 Februari 2012. Jika pengunduran diri itu jadi, maka dia
menduduki jabatan itu selama lima tahun.

Setelah pengumuman pengunduran diri itu, Dewan Bank Dunia langsung
bergerak merekrut pemimpin yang baru. Proses rekrutmen itu akan
berpedoman pada aturan yang disahkan tahun 2011. Di sana disebutkan
bahwa rekrutmen akan berlangsung secara terbuka. Kompetisi akan terbuka
bagi siapa pun.

Jika ketentuan itu yang dipakai,maka sangat terbuka peluang bagi orang
luar Amerika Serikat memimpin lembaga itu. Semenjak 68 tahun lampau,
memang ada kesempatan informal yang berlaku bahwa pemimpin bank itu
haruslah orang Amerika Serikat.

Pemerintah Amerika juga berjanji akan mengajukan calon yang kuat.
"Sangat penting untuk memiliki pemimpin yang kuat dan efektif di lembaga
besar ini. Dalam beberapa pekan mendatang, kami akan mengajukan kandidat
yang memiliki pengalaman dan memenuhi kualifikasi untuk membuat lembaga
ini melangkah maju," kata Menteri Keuangan AS, Timothy Geithner dalam
sebuah pernyataan seperti dikutip laman reuters.com, Kamis, 16 Februari
2012.

Zoellick memimpin Bank Dunia sejak tahun 2007 setelah presiden
sebelumnya, Paul Wolowitz didepak. Zoellick langsung beraksi dengan
agenda pertamanya dengan menambah fokus Bank Dunia dengan turut serta
memerangi masalah kemiskinan.

Pada pemilihan periode yang lalu, sejumlah negara berkembang menekan
Bank Dunia agar memberikan porsi yang lebih besar untuk bisa memimpin
lembaga keuangan dunia ini. Kelompok negara ini juga mendesak agar
dilakukan proses seleksi yang kompetitif kendati AS tak bergeming dan
tetap berpegang kesepakatan informal itu.

Zoellick mengatakan keputusannya untuk mundur pada Juni mendatang
merupakan pilihannya sendiri. Dia menegaskan tak ada tekanan dari
pemerintah Barrack Obama.

Mantan kepala Juru Runding Perdagangan AS dan Wakil Menteri ini
membantah spekulasi yang berkembang bahwa dia mundur karena ingin fokus
dalam kampanye calon presiden dari kubu Republik.

"Ini benar-benar keputusan saya pribadi," kata Zoellick. "Saya berpikir
inilah waktunya untuk mundur dan ketika berpikir demikian, tak ada jalan
lain untuk tetap bertahan."
• VIVAnews

http://us.bisnis.vivanews.com/news/read/288673-presiden-bank-dunia-mundur-juni-mendatang

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Naik 17%, Kredit Macet Bank RI Capai Rp 33 Triliun di 2011

2012-02-15T18:33:00.001-08:00

Kamis, 16/02/2012 08:33 WIB
Naik 17%, Kredit Macet Bank RI Capai Rp 33 Triliun di 2011
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat hingga akhir 2011 jumlah kredit
macet perbankan mencapai Rp 33,401 triliun. Jumlah ini naik 17,64%
dibandingkan akhir 2010 yang sebesar Rp 28,396 triliun.

Demikian terungkap dari data statistik perbankan yang dikutip
detikFinance dari Bank Indonesia (BI), Kamis (16/2/2012).

Meskipun begitu, khusus untuk bulan Desember 2011 saja, nilai kredit
macet perbankan di Desember 2011 turun Rp 3,603 triliun dibandingkan
November 2011 yang nilainya Rp 37,004 triliun.

Berdasarkan data BI tersebut, total jumlah kredit bermasalah (NPL/Non
Performing Loan) dari perbankan per akhir 2011 mencapai Rp 52,527
triliun, naik tipis dari posisi di akhir 2010 yang sebesar Rp 52,794
triliun. Rasio NPL perbankan di akhir 2011 mencapai 1,53%.

Sampai akhir 2011 jumlah kredit yang dikucurkan perbankan Indonesia
mencapai Rp 2.200,094 triliun. Kredit ini naik dibandingkan di 2010 yang
nilainya Rp 1.765,845 triliun.

Dari total kredit tersebut, sebanyak Rp 2.067,704 triliun masuk kategori
lancar. Sementara Rp 7,407 triliun masuk kategori kurang lancar, lalu Rp
6,887 triliun masuk kategori diragukan, dan Rp 33,401 triliun masuk
kategori macet.

Bank yang menguasai kredit terbesar hingga November adalah Bank Umum
Swasta Nasional Devisa senilai Rp 922,541 triliun, bank BUMN Rp 776,833
triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp 175,702 triliun, bank asing Rp
136,486 triliun, bank campuran Rp 120,389 triliun, dan Bank Umum Swasta
Non Devisa Rp 68,143 triliun.

Berikut posisi jumlah kredit macet perbankan:

* Bank BUMN Rp 15,4 triliun
* Bank Umum Swasta Nasional Devisa Rp 11,275 triliun
* Bank Pembangunan Daerah Rp 2,494 triliun
* Bank Asing Rp 2,296 triliun
* Bank Campuran Rp 1,196 triliun
* Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Rp 741 miliar.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/16/083329/1843714/5/naik-17-kredit-macet-bank-ri-capai-rp-33-triliun-di-2011?f9911033

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Semua Penduduk Indonesia Bisa Punya Rumah di 2045, Asal...

2012-02-15T18:31:00.000-08:00

Kamis, 16/02/2012 08:40 WIB
Semua Penduduk Indonesia Bisa Punya Rumah di 2045, Asal...
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Jika Indonesia menerapkan kewajiban tabungan perumahan bagi
warganya, maka setiap tahunnya bisa terhimpun dana murah mencapai Rp
23,5 triliun. Diperkirakan sebelum tahun 2045 dana tabungan wajib
perumahan bisa mencapai angka Rp 752 triliun.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Realestat
Indonesia (REI) F. Teguh Satria mengatakan dana tersebut hanya boleh
digunakan untuk kepentingan atau kegiatan yang berkaitan dengan
penyediaan perumahan bagi rakyat.

"Jika berhasil dihimpun dana yang sangat besar, murah dan berjangka
panjang melalui TWP ini, maka sangat mungkin suku bunga KPR bisa ditekan
menjadi 2% - 3% per tahun," katanya dalam keterangan tertulisnya yang
diterima detikFinance, Kamis (16/2/2012).

Ia menjelaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mampu
memiliki rumah disediakan skema KPR dengan bunga yang rendah dan jangka
waktu yang panjang. Bagi MBR yang tidak mampu memiliki rumah disediakan
rumah-rumah sewa yang dibangun dari hasil pemupukan dana tabungan wajib
perumahan tersebut.

"Bagi MBR yang tidak mampu memiliki rumah bahkan sewapun juga tidak
mampu, maka pemerintah dapat menyediakan rumah-rumah sosial yang
dibangun dari hasil pemupukan dana tabungan wajib perumahan tersebut,"
katanya.

Menurut Teguh, apalagi jika semua peraturan seperti perbankan,
pertanahan, asuransi bisa berjalan dalam jangka waktu KPR diperpanjang
misalnya sampai dengan 40 tahun, maka jumlah MBR dan MBM yang dapat
mengakses KPR dapat jauh lebih banyak. Ia mencontohkan jika pokok kredit
KPR Rp 79 juta dengan suku bunga 2% maka MBR hanya mencicil kurang dari
Rp 240.000/bulan.

"Sekali lagi jika skema tersebut dijalankan, saya yakin, optimis dan
sekaligus menjamin, sebelum peringatan 100 tahun Indonesia merdeka, 17
Agustus 2045, seluruh rakyat Indonesia sudah tinggal dan menempati rumah
yang layak huni. Tidak ada lagi kawasan kumuh diperkotaan," katanya.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/16/084008/1843716/1016/semua-penduduk-indonesia-bisa-punya-rumah-di-2045-asal?f9911033

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Pemerintah RI 'Belanja' 9 Pesawat Militer Airbus C-295 Rp 3 Triliun

2012-02-15T18:30:00.001-08:00

Rabu, 15/02/2012 14:33 WIB
Pemerintah RI 'Belanja' 9 Pesawat Militer Airbus C-295 Rp 3 Triliun
Nurul Qomariyah - detikFinance

Foto: AFP
Singapura - Pemerintah Indonesia membeli 9 pesawat militer Airbus jenis
C-295 senilai US$ 325 juta atau sekitar Rp 3 triliun. Pesawat pertama
akan dikirimkan di 2012, dan sisanya dikirimkan pada 2014.

Pesawat militer Airbus jenis C-295 itu biasanya digunakan untuk
pertahanan, logistik, dan kemanusiaan. Menurut Menteri Pertahanan RI
Purnomo Yusgiantoro, jenis tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan
militer dan transportasi kemanusiaan.

"Ini adalah momen yang membanggakan bagi negara kami dan juga industri
penerbangan Indonesia," jelas Purnomo dalam penandatanganan kesepakatan
di sela-sela 'Singapore Airshow', seperti dikutip dari AFP, Rabu
(15/2/2012).

"Jenis C-295 memberikan kapasitas ideal untuk merespons kebutuhan
militer Indonesia saat ini dan di masa depan, serta transportasi
kemanusiaan," tambahnya.

Tipe C-295 merupakan pesawat transportasi berukuran menengah yang dapat
digunakan untuk berbagai operasional seperti pengawasan, perang dan
operasional pencarian dan penyelamatan.

"Pesawat itu akan digunakan untuk berbagai tujuan termasuk militer,
logistik, kemausiasan dan misi evakuasi medis," demikian pernyataan
tentang C-295.

Purnomo tidak menegaskan apakah nantinya akan menambah armada C-295, ia
hanya mengatakan pasukan lain tertarik dengan jenis tersebut.

"Kepolisian misalnya, juga tertarik dengan ini. Dan Anda tahu, versi 295
yang kami pesan sekarang adalah untuk Angkatan Udara dan kemungkinan
tentara nasional juga tertarik," tambahnya lagi.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/15/143316/1843171/4/pemerintah-ri-belanja-9-pesawat-militer-airbus-c-295-rp-3-triliun?f990101mainnews

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Dahlan: Pertama dalam Sejarah Garuda Beli Pesawat Nggak Ngerepotin Negara

2012-02-15T18:29:00.000-08:00

Rabu, 15/02/2012 15:08 WIB
Dahlan: Pertama dalam Sejarah Garuda Beli Pesawat Nggak Ngerepotin Negara
Herdaru Purnomo - detikFinance

Singapura - Menteri BUMN Dahlan Iskan menghadiri penandatanganan
pembelian 18 pesawat jet Bombardier oleh PT Garuda Indonesia Tbk di
Singapura. Dahlan senang dengan aksi Garuda tersebut.

"Pertama kali dalam sejarah ini. Dimana Garuda itu sebagai perusahaan
penerbangan nasional beli pesawat tapi nggak ngerepotin negara," tutur
Dahlan usai penandatanganan yang dilakukan di acara Singapore Airshow,
Singapura, Rabu (15/2/2012).

Dijelaskan Dahlan, maksudnya tidak merepotkan negara adalah karena
pembelian pesawat yang dilakukan oleh Garuda tidak menggunakan dana APBN
dan tidak memerlukan penjaminan dari pemerintah.

"Jadi tidak ada sesuatu yang merepotkan pemerintah. Sepenuhnya B to B
(business to business)," ujar Dahlan.

Seperti diketahui, Garuda resmi membeli 18 pesawat jet berkapastias 100
tempat duduk keluaran Bombardier asal Kanada. Dana yang dikeluarkan
mencapai US$ 2 miliar atau sekitar 18 triliun.

Dari 18 pesawat tersebut, 5 pesawat datang tahun ini langsung dan
sisanya akan bertahap hingga 2015. "Jadi 6 pesawat membeli langsung dan
12 melalui lessor," kata Emir.

Dari perjanjian 18 pesawat, ke depan bisa menambah lagi hingga 18
pesawat. Atau mencapai 36 pesawat jika Garuda berniat.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/15/150501/1843214/4/dahlan-pertama-dalam-sejarah-garuda-beli-pesawat-nggak-ngerepotin-negara?f990101mainnews

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Mendagri: FPI Sudah Ditegur, Jika Tetap Anarki akan Dibubarkan

2012-02-15T18:28:00.001-08:00

Mendagri: FPI Sudah Ditegur, Jika Tetap Anarki akan Dibubarkan
Rachmadin Ismail - detikNews
Rabu, 15/02/2012 14:37 WIB
Jakarta - Penolakan atas Front Pembela Islam (FPI) sudah terjadi di
beberapa daerah. Setelah penolakan di Kalimantan Tengah, penolakan FPI
juga muncul di Jakarta dan Kediri, Jawa Timur. Atas tindakan anarkinya,
FPI sudah ditegur. Jika membandel maka organisasi ini akan dibubarkan.

"Kita sudah mengirim surat teguran kedua ke FPI. Kejadian pertama kan di
Monas, kedua kan di Kemendagri. Kalau masih terjadi, menurut UU Nomor 8
Tahun 1985 tentang Ormas, maka dilakuan pembekuan, kalau masih anarki
juga maka pembubaran," kata Mendagri Gamawan Fauzi.

Berikut ini wawancara wartawan dengan Mendagri Gamawan Fauzi usai acara
pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan perwakilan dubes
asing di Kantor Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2012):

Bagaimana update evaluasi FPI?

Kita sudah mengirim surat teguran kedua ke FPI. Kejadian pertama kan di
Monas, kedua kan di Kemendagri. Kalau masih terjadi, menurut UU Nomor 8
Tahun 1985 tentang Ormas, maka dilakuan pembekuan, kalau masih anarki
juga maka pembubaran.

Kalau masih melakukan lagi, kita ambil tindakan, itu menurut UU dan kita
sudah dalam tahap teguran kedua. Kalau ada tindakan anarki kita akan
pembubaran.

Jadi, masih bisa anarki 2 kali lagi?

Mudah-mudahan tidak sampai anarki lagi.

Mereka bilang, kalau dibubarkan akan bikin organisasi baru?

Ini kelemahan UU kita ya, karena itu sedang ada pembahasan di DPR untuk
mengganti UU No 8/1985, karena UU No 8/1985 itu menurut saya terlalu
lemah, untuk mengakomodir dinamika yang berkembang.

Sekarang jumlah organisasi kemasyarakatan dari pusat ke daerah, itu
65.577. Bayangkan, itu yang terdaftar. Belum yang tidak terdaftar, jadi
euforia untuk berormas itu luar biasa sejak reformasi. Karena terlalu
mudah, karena tidak ada sanksi juga kalau tidak mendaftar.

Apa yang dikeluhkan masyarakat dari ormas-ormas itu?

Ada organisasi yang berpartisipasi untuk pembangunan, tapi ada juga
organisasi yang mem-pressure kegiatannya di bawah yang kadang-kadang
hanya bersifat lokal dan kabupaten. Dua orang saja berorganisasi bisa,
kaya martabak telor saja bikinnya.

Indikasi kekerasan atau pemerasan, berapa persen dari ormas itu?

Kalau ada penemuan di tingkat lokal maka bupati bisa melakukan tindakan.
Kalau nasional kemarin, kita bisa melakukan penindakan.

Apa yang diusulkan dalam revisi UU No 8/1985?

Banyak hal, ada 50 persen. Termasuk bantuan di luar negeri. Saya dengar
ada ormas yang memberi bantuan ke luar negeri, bisa saja nanti pencucian
uang, dan macam-macam soal itu.

Ada usulan soal revisi soal ormas anarkis?

Harus diperpendek (masa sampai pembubarannya), pas ada teguran keras,
langsung bubarkan. Lalu, kalau pimpinan sudah cacat tidak boleh
berorganisasi lagi, kalau bisa kan dia tinggal ganti nama a, b, c. Itu
saya bilang seperti bikin martabak telor.

Soal kasus di Kemendagri kemarin, kasusnya bagaimana?

Pidana jalan terus. Sudah ada tersangka, saya dengar dari Kapolri ada
enam, sedang dalam proses hukum. Saya kira kepolisian sudah melakukan
langkah

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/143755/1843186/158/mendagri-fpi-sudah-ditegur-jika-tetap-anarki-akan-dibubarkan

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Bambang Soesatyo: Survei JK Lebih Populer dari Ical Bentuk Adu Domba

2012-02-15T18:27:00.001-08:00

Bambang Soesatyo: Survei JK Lebih Populer dari Ical Bentuk Adu Domba
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Kamis, 16/02/2012 09:08 WIB
foto: detikcom
Jakarta - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo merespons
keras hasil survei yang menempatkan elektabilitas Jusuf Kalla (JK) di
atas Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie (Ical). Survei ini dipandang
sebagai bentuk adu domba politik.

"Saya mengendus ada motif busuk dari survei CSIS. Saya pastikan Golkar
tidak akan terpengaruh adanya upaya-upaya adu domba yang memakai kedok
atau modus survei," protes Bambang. Hal ini disampaikan Bambang kepada
detikcom, Kamis (16/2/2012).

Golkar, menurut Bambang, tak akan mempercayai hasil survei dari Centre
for Strategic and International Studies (CSIS) yang terakhir. Karena
survei sebelumnya saja dipandang tidak tepat.

"Dari hasil survei CSIS kemarin yang menempatkan Partai Demokrat nomor
satu saja itu sudah janggal. Tidak percaya? Silakan kita lakukan survei
kecil-kecilan saja. Tanya orang-orang yang anda temui di mal, di jalan,
di desa atau perkantoran, apakah masih akan memilih Partai Demokrat?"
ujar Bambang.

Sementara itu, lanjut Bambang, capres Golkar baru akan dimunculkan awal
tahun 2013. "Ada semacam fatsun di Golkar. Kita semua satu komando.
Yaitu ketua umum Ical, Akbar dan JK adalah satu," tandasnya.

Survei CSIS menunjukkan hasil mengejutkan. Salah satunya, Aburizal
Bakrie yang selama ini digadang-gadang Golkar maju di pemilu 2014 justru
'dikalahkan' mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla (JK).

Ical, demikian sapaan akrab Aburizal Bakrie, kalah dalam hal dukungan
dan popularitas terhadap JK berdasarkan survei CSIS pada 2.117 responden
selama 16-24 Januari 2012. Menggunakan metode kuesioner dengan 288
variabel pertanyaan, didapatkan dari 2.117 responden, yang mendukung JK
5,6 persen, sementara yang mendukung Ical 'hanya' 5,2 persen.

Selain itu dalam hal popularitas, responden ternyata lebih mengenal JK
dibanding Ical. Perbedaan cukup signifikan terlihat dari hasil survei.
84,6 Persen responden mengenal JK. Sedangkan 61,4 persen mengenal
Aburizal Bakrie.

Survei ini dilakukan 16-24 Januari 2012 dengan 2.117 responden di 23
provinsi di Indonesia. Ada 10 yang tidak diikutsertakan karena alasan
populasinya yang kecil, pertimbangan medan, serta biaya. 10 Provinsi itu
yaitu Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Maluku,
Maluku Utara, Gorontalo, Bangka-Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/16/090858/1843734/10/bambang-soesatyo-survei-jk-lebih-populer-dari-ical-bentuk-adu-domba?n991102605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Mendengar Angie Masuk Komisi III DPR, SBY Marah Besar

2012-02-15T18:26:00.000-08:00

Mendengar Angie Masuk Komisi III DPR, SBY Marah Besar
Luhur Hertanto - detikNews
Kamis, 16/02/2012 08:31 WIB
foto: detikcom
Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY), marah besar saat mendengar kabar masuknya Angelina Sondakh ke
Komisi III DPR. Bagi SBY, memindahkan Angie ke Komisi III sangat tidak
cerdas.

"Ketika Pak SBY mendapat informasi tentang pergeseran anggota-anggota
DPR dari FPD di beberapa Komisi, dan salah satunya adalah memindahkan
Angelina Sondakh ke Komisi III yang membidangi masalah hukum, beliau
marah besar," kata Sekretaris Dewan Pembina PD, Andi Mallarangeng,
kepada detikcom, Kamis (16/2/2012).

SBY pun sudah meminta FPD DPR segera merombak posisi Angie di DPR. SBY
tak ingin ada kesan PD mengintervensi kasus hukum Angie.

"Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina segera memerintahkan Ketua Umum dan
Ketua Fraksi PD untuk membatalkannya. Komentar beliau, itu sama sekali
tidak cerdas," kata Andi.

FPD DPR sendiri sudah memastikan akan merotasi Angie per hari ini.
Posisinya kemungkinan besar di Komisi VIII DPR.

"Supaya dingin barang tuh," kata Wakil Ketua FPD DPR, Sutan Bhatoegana,
sebelumnya.

Masuknya Angelina Sondakh ke Komisi III DPR memang menuai kecaman banyak
pihak. Mengingat Angie saat ini sudah menjadi tersangka kasus suap wisma
atlet.

Sikap keras ditunjukkan Ketua KPK Abraham Samad soal kepindahan Angelina
Sondakh dari Komisi X ke Komisi III DPR.
"Yang jelas kalau ada RDP ada dia (Angie) saya pribadi, saya Ketua KPK
tidak akan datang," ujar Abraham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu
(16/2/2012).

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Jamil juga mengaku malu ketika Angelina
Sondakh dipindahkan ke komisinya. Sebab, kepindahan Angie seolah
menegaskan Komisi III menjadi tempat pembuangan anggota Dewan yang
bermasalah.

"Secara pribadi saya malu juga karena seolah-olah Komisi III itu adalah
komisi tempat pembuangan anggota yang bermasalah dengan hukum," ujar
Nasir, sebelumnya.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/16/083110/1843715/10/mendengar-angie-masuk-komisi-iii-dpr-sby-marah-besar?n991102605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Pertamina Tanggung Rugi Rp 3,14 T

2012-02-15T18:24:00.000-08:00

Pertamina Tanggung Rugi Rp 3,14 T
Proyek Kilang Indramayu Terganjal Harga Tanah
Kamis, 16 Februari 2012 , 08:00:00 WIB

RMOL.PT Pertamina (Persero) memproyeksikan total kerugian pada 2012
sebesar Rp 3,14 triliun dari hasil penjualan LPG (gas alam cair) non
subsidi, termasuk dari penjualan LPG tabung 12 kilogram (kg) dan 50 kg.

Berdasarkan data Pertamina, perseroan memproyeksikan pendapatan
dari penjualan LPG non subsidi selama 2012 sebesar Rp 7,71 triliun.
Namun biaya pengadaan dan operasionalnya mencapai Rp 10,85 triliun,
sehingga diperoleh rugi Rp 3,14 triliun.

Sementara penjualan BBM subsidi tahun ini diproyeksikan meraih laba.
Dalam RKAP (rencana kerja anggaran perusahaan) 2012, pendapatan
diperkirakan mencapai Rp 233,46 triliun, sedangkan biaya pengadaan dan
operasionalnya sebesar Rp 232,97 triliun. Artinya, masih diperoleh laba
sebesar Rp 490 miliar.

Untuk bisnis hilir selanjutnya, yakni penjualan LPG subsidi tabung 3 kg
juga diproyeksi meraih laba. Dalam RKAP 2012, pendapatan diperkirakan Rp
33,84 triliun. Sementara biaya pengadaan dan operasionalnya sebesar Rp
31,69 triliun. Artinya, diperoleh laba Rp 2,15 triliun.

Direktur Keuangan Pertamina Andri T. Hidayat mengatakan, dalam RKAP
2012, pihaknya menargetkan total pendapatan usaha Rp 527,13 triliun dan
beban usaha Rp 483,79 triliun, sehingga diperoleh laba usaha sebesar
Rp 43,34 triliun.

"Setelah dikurangi beban lain-lain Rp 1,92 triliun dan pajak Rp 17,93
triliun, laba bersih 2012 diperkirakan Rp 23,5 triliun," ujar Andri
dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa malam (14/2).

Menurut Andri, selama 2011, Pertamina mengalami kerugian total Rp 4,27
triliun, terdiri dari rugi akibat penjualan BBM subsidi Rp 460 miliar
dan akibat penjualan LPG non subsidi Rp 3,81 triliun. Adapun pendapatan
dari penjualan BBM subsidi selama 2011 Rp 288,45 triliun. Namun, biaya
pengadaan dan operasionalnya mencapai Rp 288,91 triliun sehingga
perseroan mengalami rugi Rp 460 miliar. Realisasi rugi ini jauh dari
RKAP 2011 yang ditargetkan memperoleh laba sebesar Rp 760 miliar.

Terganjal Tanah

Menyangkut rencana pembangunan kilang BBM, Vice President Corporate
Communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan, investor yang
ingin menanamkan modal merasa iklim di Indramayu kurang kondusif
karena harga tanah yang sangat mahal.

"Semula harga tanahnya sekitar Rp 50 ribu per meter, pas mau kita beli
harganya menjadi Rp 3,5 juta per meternya. Ini kan nggak masuk akal,"
keluhnya.

Harun menyayangkan sikap penduduk Indramayu yang mematok harga terlalu
tinggi. Dia menilai, jika hal ini terus berlanjut, justru daerah
tersebut yang rugi. [Harian Rakyat Merdeka]

http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/16/54969/Pertamina-Tanggung-Rugi-Rp-3,14-T-

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Lebih 1,8 Juta Orang Mati Terdaftar Jadi Pemilih AS

2012-02-15T18:17:00.000-08:00

Lebih 1,8 Juta Orang Mati Terdaftar Jadi Pemilih AS
Kamis, 16 Februari 2012 , 08:50:00 WIB

RMOL. Ternyata, negara semaju Amerika Serikat (AS) juga tak lepas dari
kesalahan administrasi. Lebih dari 1,8 juta orang AS yang meninggal
tetap terdaftar sebagai pemilih aktif. Sedangkan tak kurang dari 51 juta
orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih tak terdaftar ikut pemilu.

Hasil studi itu disiarkan Selasa (14/2), merupakan hasil penelitian
organisasi non-partisan Pew Center on the States. Isinya antara lain
mengungkapkan satu dari setiap delapan catatan pemilih tidak tepat.
"Masalah ini merusak kepercayaan pemilih dan menyulut pertikaian
keberpihakan mengenai integritas pemilu kita," kata lembaga itu.

Sebanyak 2,75 juta orang terdaftar di lebih dari satu negara bagian.
Sebanyak 12 juta catatan berisi alamat yang tidak benar, yang berarti
para pemilih tersebut sudah pindah.

Sebagian kesalahan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan fakta, satu
dari delapan orang Amerika pindah selama tahun pemilu 2008 dan 2010,
terutama generasi muda dan anggota militer AS.

Pew Center menyatakan, mereka bekerja sama dengan para pejabat pemilu
dalam penelitian ini. [Harian Rakyat Merdeka]

http://internasional.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/16/54982/Lebih-1,8-Juta-Orang-Mati-Terdaftar-Jadi-Pemilih-AS-

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Amir Syamsuddin: AS Tidak Pernah Acak-acak Lembaga Pemasyarakatan

2012-02-15T18:15:00.001-08:00

WAWANCARA
Amir Syamsuddin: AS Tidak Pernah Acak-acak Lembaga Pemasyarakatan
Kamis, 16 Februari 2012 , 09:05:00 WIB

RMOL. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak pernah menerima
kucuran dana satu sen pun dari Amerika Serikat sebagai konsesi memeriksa
narapidana di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan.

"Kami tidak pernah menyediakan ruang khusus bagi pemerintah Amerika
Serikat (AS) untuk membentuk Biro Interogasi di dalam Lapas,'' tegas
Menkumham Amir Syamsuddin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S
Pane mengecam Kemenkumham yang melakukan pembiaran terhadap
pembangunan kantor Biro Interogasi AS di sejumlah Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas).

Menurut Neta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
mendapatkan bantuan Rp 1 triliun per tahun atas aksi pembiaran tersebut.
Pemerintah AS dan FBI mendapatkan konsensi bebas memeriksa para
narapidana Indonesia di sejumlah Lapas, terutama narapidana kasus
terorisme.

Neta mengatakan, kantor Kepala Biro Interogasi AS tersebut berukuran 4
meter x 7 meter. Di dalamnya terdapat fasilitas dan peralatan lengkap
untuk melakukan interogasi.

Amir Syamsuddin selanjutnya mengatakan, pihaknya melalui Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) memang melakukan kerja sama
internasional dengan beberapa negara. "Tapi negara-negara itu, termasuk
AS, tidak mendirikan kantor Biro Interogasi di Lapas,'' ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Ditjen Pas kerja sama dengan siapa saja?

Salah satunya rencana menjalin kerja sama dengan International
Criminal Investigative Training Assintance (ICITAP), yaitu lembaga di
bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang bergerak dalam
bidang pengembangan kapasitas managemen penanganan narapidana risiko
tinggi.

Di bidang apa saja kerja sama itu?

Kerja sama yang akan dilakukan mencakup penyusunan pedoman penanganan
narapidana resiko tinggi, penyusunan modul pelatihan bagi petugas
tentang penanganan resiko tinggi, training of trainer penanganan
narapidana risiko tinggi, dan pelatihan petugas dalam penanganan
narapidana risiko tinggi.

Ditjen Pas pernah berkunjung ke penjara di Amerika?

Ya. Tepatnya 28 Oktober sampai 10 November 2011. Saat itu pihak ICITAP
mengundang 11 pejabat Ditjen Pas ke beberapa penjara di negara
bagian California, AS, dalam rangka studi tentang manajemen
penanganan narapidana.

Apakah berkunjung ke penjara Guantanamo?

Saya tegaskan, dalam pelaksanaan studi tersebut tidak pernah
merencanakan dan tidak pernah pula melakukan kunjungan ke penjara
Guantanamo.

Apa Amerika Serikat dan FBI melakukan interogasi di Lapas untuk
narapidana terorisme?

Tuduhan adanya kucuran dana Rp 1 triliun dari Pemerintah Amerika
Serikat, perlu kami sampaikan bahwa Ditjen Pas tidak pernah menerima
kucuran dana sedikitpun dari Pemerintah Amerika Serikat sebagai
konsesi bagi Pemerintah Amerika Serikat serta FBI untuk memeriksa para
narapidana di sejumlah Lapas.

Saya juga perlu meluruskan bahwa Kemenkumham tidak pernah menyediakan
ruang khusus bagi Pemerintah AS untuk membentuk biro interogasi di
dalam Lapas. Saya tegaskan sekali lagi, itu tidak benar.

Tapi pernah dilakukan assessment?

Jika pun telah dilakukan assessment bagi narapidana di sejumlah
Lapas, maka sebenarnya assessment tersebut dilakukan sendiri oleh
petugas Lapas. Tidak melibatkan pihak lain dengan menggunakan
instrument, yang disebut need and risk assessment dan Violent Extrimist
Risk Assesment (VERA).

Pengembangan instrumen-instrumen tersebut merupakan hasil kerja sama
antara Ditjen Pas dengan Corrective Service New South Wales (NSW)
Australia.

Instrumen tersebut yang digunakan petugas pemasyarakatan untuk
melakukan wawancara atau konseling terhadap narapidana secara umum.

Hasil wawancara itulah yang akan dijadikan dasar bagi petugas
pemasyarakatan untuk menyusun program pembinaan yang tepat bagi narapidana.

Apa benar Lapas diacak-acak AS?

Kami tegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan Neta S Pane, tidak
benar. Apalagi mengatakan Amerika Serikat maupun FBI telah
mengacak-acak Lapas di Indonesia. AS tidak pernah acak-acak Lapas.

O ya, peredaran narkoba di Lapas dan Rutan masih saja terjadi, apa
sudah ada terobosan pencegahan?

Untuk pemberantasan peredaran narkoba, Kemenkumham dan BNN telah
menandatangani peraturan bersama tentang pedoman pelaksanaan
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika (P4GN) di dalam Lapas dan Rutan.

Bagaimana tindak lanjut soal usulan penyediaan kamar khusus bagi napi
untuk kebutuhan biologis?

Sedang dilakukan penelitian karena selama ini kita sering dengar ada
cerita bahwa masalah kebutuhan biologis ini kemudian dimanfaatkan
di beberapa kejadian.

Kajian ini kami melibatkan sejumlah tokoh agama untuk memberi masukan
terkait hak biologis bagi narapidana. Kalaupun nanti disetujui,
dilakukan dengan pasangan yang sah. [Harian Rakyat Merdeka]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/16/54983/Amir-Syamsuddin:-AS-Tidak-Pernah-Acak-acak-Lembaga-Pemasyarakatan-

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Wah, Amerika Diskriminatif Terhadap Perempuan Hamil

2012-02-15T18:13:00.000-08:00

Wah, Amerika Diskriminatif Terhadap Perempuan Hamil
Kamis, 16 Pebruari 2012 08:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Lebih dari tiga dasawarsa lalu Kongres AS
mensahkan peraturan yang berusaha meningkatkan perlindungan bagi
perempuan hamil bekerja, tapi kini diskriminasi masih tersebar luas dan
perlu diperangi secara terbuka dan panduan yang lebih jelas.

Dalam kesaksian di pengadilan federal Rabu (15/20, penasehat hukum dari
Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) Peggy Mastroianni
mengatakan lembaga itu menyelesaikan 52.000 kasus perempuan hamil sejak
2001. Sebanyak 150,5 juta dolar AS telah dikeluarkan dalam bentuk ganti
rugi.

Diskriminasi terhadap perempuan hamil meliputi pemecatan, cuti paksa
tanpa bayaran, tak disediakan tempat untuk menyedot air susu ibu dan
dilarang melakukan pekerjaan tertentu, kata beberapa saksi kepada panel
lima anggota EEOC.

Beberapa dasawarsa setelah pengesahan Pregnancy Discrimination Act 1978,
diskriminasi masih membentang mulai dari lantai toko sampai ruang
eksekutif, dan masalah seksual menjadi faktor utama. Itu ditemukan di
setiap negara bagian, tapi lebih mungkin menerpa perempuan yang
melakukan pekerjaan dengan upah rendah, kata mereka.

"Selama bertahun-tahun ini, setelah Pregnancy Discrimination Act, masih
ada majikan yang tak memahami landasan tersebut. Apakah kata-katanya tak
menyentuh masalah dasar ?" kata Komisaris Constance Barker sebagaimana
dilaporkan Reuters Kamis pagi.

Masalah diskriminasi di tempat kerja menjadi sorotan dua pekan
sebelumnya, ketika seorang hakim federal di Texas membuat putusan yang
menolak klaim seorang ibu dari Houston yang mengatakan ia dipecat
setelah meminta tempat untuk menyedot air susunya.

EEOC membantu mengajukan kasus tersebut ke pengadilan. Penasehat Umum
David Lopez mengatakan lembaga itu mempertimbangkan apakah akan
mengajukan banding atas putusan tersebut.

http://www.republika.co.id//berita/internasional/global/12/02/16/lzgqus-wah-amerika-diskriminatif-terhadap-perempuan-hamil

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Pemerintah Mulai Pesimistis

2012-02-15T18:10:00.001-08:00

Langkah memotong target pertumbuhan mengindikasikan tidak adanya perencanaan anggaran yang baik oleh pemerintah.

PERLAMBATAN perekonomian global membuat pemerintah mulai ragu target pertumbuhan ekonomi 2012 sebesar 6,7% bakal tercapai.

Rencana pemangkasan target pun dijalankan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyatakan besarnya koreksi target pertumbuhan ekonomi sedang dihitung dan dikaji. “Yang pasti, kita akan lakukan koreksi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya seusai rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Pemangkasan target itu, menurut Agus, setelah melihat pertumbuhan di triwulan III dan triwulan IV tahun lalu yang hanya berkisar 6,5%.

Padahal, penyerapan belanja pemerintah terbesar terjadi pada saat itu.

Adapun pada periode yang sama tahun 2009 dan 2010, pertumbuhan ekonomi nasional naik tajam. “Ini menandakan perekonomian kita juga kena dampak dari krisis global.
Jepang, China, dan India telah mengalami perlambatan. Surplus pendapatan mereka menurun tajam. Kita perhatikan kita juga kena,“ ujar Menkeu.

Agus menambahkan, dua lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF juga telah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi. Bank Dunia dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini di kisaran 6,1% dan 6,2%, lebih rendah ketimbang realisasi pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 6,5%.

Meski demikian, Agus menyatakan pemangkasan target pertumbuhan tidak akan besar. Pasalnya, ada proyek percepatan pembangunan infrastruktur.

Usulan target pertumbuhan akan dibahas bersama DPR saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012.

Anggota Komisi XI DPR Arief Budimanta mengkritik langkah koreksi target pertumbuhan ekonomi 2012. Pasalnya, target pertumbuhan tahun ini terhitung konservatif dan sudah mempertimbangkan dampak krisis.

Apalagi, lanjutnya, Indonesia mendapatkan penaikan peringkat investasi dari dua lembaga pemeringkat dunia yakni Fitch Rating dan Moody’s. Itu seharusnya bisa menjadi momentum pendorong investasi.

“Langkah yang agak aneh jika pemerintah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih rendah, di saat Indonesia mendapatkan status investment grade (peringkat layak investasi),” ujarnya.

Hal senada juga dilontarkan pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut dia, langkah memotong target pertumbuhan mengindikasikan tidak adanya perencanaan anggaran yang baik oleh pemerintah.

Pemerintah terlalu dini mengubah target pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, tidak ada data baru yang mengindikasikan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Target pertumbuhan ekonomi 6,7% bisa tercapai jika belanja anggaran tepat waktu.

Ini amat bisa tercapai,” tandas Purbaya.

Berbeda dengan Menkeu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai pencapaian pertumbuhan ekonomi 6,7% masih terbuka. Meski diakuinya pemerintah cukup mengkhawatirkan dampak perlambatan ekonomi global. “Kita cermati itu tapi kita tentu tidak terlalu buru-buru,” ujarnya.

Hatta menyatakan yang pasti diubah adalah asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) yang saat ini sudah mendekati US$120 per barel. Harga tersebut jauh melebihi asumsi APBN 2012 yang sebesar US$90 per barel.

Untuk itulah, pemerintah akan lebih awal membahas APBN-P. “Patokan ICP sedang dihitung-hitung. Lebih cepat lebih bagus,” ujar Hatta. (E-1)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/16/ArticleHtmls/Pemerintah-Mulai-Pesimistis-16022012017019.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Mukhaer Pakkanna : Tanah dan Buruh, Faktor Produksi?

2012-02-15T18:04:00.000-08:00

Tanah dan Buruh, Faktor Produksi?
Mukhaer Pakkanna Rektor STIE Ahmad Dahlan Jakarta

MERUYAKNYA sengketa tanah di pelbagai wilayah di Tanah Air (Mesuji,
Sape-Bima, Sidomulyo Lampung, Sei Sodong Sumatra Selatan, dan
seterusnya), serta meletusnya demonstrasi masif buruh di Bekasi dan
Tangerang menuntut peningkatan upah dan kesejahteraan, kian menegaskan
persoalan bahwa tanah dan buruh memiliki nilai-nilai spesifik (specific
values). Mereka tidak semata sebagai faktor produksi-galibnya dalam
neo-classical theorem. Tanah dan buruh sejatinya memiliki nilai-nilai
intrinsik, berupa nilai kemanusiaan, kultural, dan sosial.
Lantas, mengapa kita selalu dirundung konflik tanah dan demonstrasi
buruh, yang nyaris tidak berkesudahan?
Tanah memiliki makna historis dan kultural. Historis karena merupakan
warisan leluhur yang sifatnya turuntemurun. Ia ada, tidak sertamerta,
tapi bersifat kontinu.
Tanah merupakan hasil jerih payah, pada eksistensinya terekam makna
suka-duka sehingga ia berfungsi secara kultural. Tanah bahkan memiliki
makna sakramental sehingga jika terjadi perampasan hak ulayat tanah oleh
pemilik modal kakap dan penguasa, darah atau kematian jawabannya.

Demikian juga soal buruh.
Mereka tidak sekadar manusia tanpa hati, akal, dan nurani.
Buruh adalah manusia biasa yang memiliki makna rekam emosi,
spiritualitas, kognitif, dan material. Karena itu, tatkala kewajiban
sudah ditunaikan, sangat pantas jika mereka menuntut hak masing-masing.
Kewajiban mereka telah memberi kontribusi maksimal bagi kemajuan pemodal
kakap.

Tidak mengherankan jika `prestasi' peningkatan kekayaan pemodal kakap
itu telah menempatkan Indonesia di posisi ketiga di Asia dan posisi
ke-14 di dunia sebagai negara kontributor tertinggi bagi pertumbuhan
kekayaan dunia.
Dengan mengonfirmasi data Credit Suisse Research Institute (2011), dalam
kurun 1,5 tahun kenaikan kekayaan orang Indonesia ditaksir mencapai
US$420 miliar atau sekitar Rp3.738 triliun. Buruh jelas memberi andil
luar biasa terhadap pertumbuhan kekayaan pemilik modal tersebut.
Faktor produksi Berdasarkan teorema dasar ilmu ekonomi neoklasik, tanah
dan buruh ditempatkan sebagai faktor produksi. Me reka ditempatkan
sebanding dengan modal uang, teknologi, i informasi, dan kewirausahaan.
D Dalam proses produksi, teorema tersebut kerap menempatkan pemodal
kakap sebagai pemilik dan penguasa faktor produksi. Pemodal memiliki
fungsi determinan. Pemaksimalan keuntungan menjadi tujuan utama. Apa pun
yang terjadi, ongkos produksi harus ditekan untuk memperoleh keuntungan
maksimal.

Tanah dianggap given oleh David Ricardo (1772-1823). Demikian pula oleh
JH von Thunen (1780-1850), perbedaan tinggi rendahnya sewa tanah akibat
perbedaan letak terhadap pasar. Kian dekat letak tanah dengan pasar
produk yang dihasilkan akan menekan atau mengurangi biaya angkut ke
pasar. Akibatnya, sewa tanah tersebut relatif lebih tinggi daripada
tanah yang letaknya lebih jauh dari pasar. bih jauh dari pas Demikian
juga soal buruh, e ko n o m i neoklasik menempatkan patka upah yang dite
rima buruh sebesar nilai marjinal dari faktor produksi dalam rangka
memaksimalkan keuntungan.

Artinya, tanah dan buruh benar-benar diposisikan dalam konteks tanpa makna.

Tidak meng herankan jika paradigma neoklasik yang menjadi `arus utama'
pemikiran dan kebijakan ekonomi global serta nasional mengeksploitasi
tanah dan buruh tanpa melirik aspek historis, kultural, dan sakramental
yang inheren. Kebijakan ekonomi pun menempatkan pemilik modal kakap
sebagai pemilik dan penguasa proses produksi pada posisi terhormat. In
vestor besar dibujuk rayu, diberi privi lese, dan digelar `karpet merah'
da lam rangka men dongkrak peneri maan asli daerah (PAD) tanpa me
nimbang efek lingkungan, sosial, dan budaya. Per selingkuhan pen guasa
dan pengu saha kerap men jadi cerita klasik.

Itu justru menjadi biang pemicu yang melatari pelbagai kericuhan serta
konflik tanah dan buruh hingga detik ini.

Negara kerap tidak netral dalam memfasilitasi domain proses produksi
antara pemilik dan faktor produksi (buruh dan tanah). Negara kerap
berasumsi domain itu bersifat internal (mikroekonomi). Akhirnya, negara
abai melakukan tindakan preventif. Tatkala kasus tanah atau konflik
agraria meletus, negara baru tersentak dan `sadar'. Demikian juga
tatkala buruh demonstrasi secara masif, negara baru terlibat untuk
memediasi. Kebijakan negara tampaknya tidak permanen, sekadar `tambal
sulam'.
Negara bandit Sebagai bagian dari masalah, negara melalui aparat
birokrasinya mandul menciptakan negara yang sejahtera. Secara
terang-benderang terlihat, negara sendiri telah menginterupsi bahkan
menyubversi cita-cita negara yang tertuang dalam amanat konstitusi ekonomi.
Negara tidak pernah `siuman' melihat eksploitasi yang dilakukan pemodal
raksasa terhadap rakyat.

Lahan dan keringat buruh dijarah demi proses produksi kapitalis. Kita
akhirnya terjerembab di `negara bandit'.
Kata Lowrie dalam Swasono (2010), Indonesia dirampok para herrenvolker,
bangsabangsa adidaya ekonomi yang menggandeng liberalisasi dan komprador
domestiknya dan dengan gampang menjarah kekayaan dan buruh kita.

Negara telah meninggalkan amanat konstitusi ekonomi yang sejatinya
dibangun dalam kebersamaan. Konstitusi ekonomi kita menjamin kemakmuran
bersama, kepen tingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan
orangseorang, hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk
menjamin kesejahteraan bersama seluruh rakyat.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara
untuk menjamin keselamatan bangsa dan negara dan untuk memperkukuh
ketahanan nasional. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya (sebagai pokok-pokok kehidupan dan kemakmuran rakyat) harus
dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesarbesar kemakmuran bersama.

Sayang, doktrin itu lenyap di bangku-bangku perkuliahan.
Itu hanya formalitas dan eklektik karena doktrin liberalisme neoklasik
`lebih seksi'. Karena itu, perlu kita luruskan kembali pemahaman para
akademisi dan pengambil kebijakan, apa makna sesungguhnya dari
konstitusi ekonomi itu?
Di tingkat teknis, perlu segera dilakukan dialog keseteraan antara
rakyat, pemerintah, dan pemodal kakap. Diperlukan dialog yang `tiada
dusta di antara kita' dalam menyelesaikan kekisruhan sengketa lahan dan
upah buruh yang lebih permanen. Dalam konteks lahan, program sertifikasi
tanah yang menjadi janji `muluk-muluk' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
harus segera direalisasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA). Hal itu sejurus dengan ungkapan Hernando de Soto (1989),
rakyat miskin akan bisa diberdayakan jika program redistribusi dan
sertifikasi lahan terus digalakkan.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/16/ArticleHtmls/Tanah-dan-Buruh-Faktor-Produksi-16022012012003.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Survei Sebut Jakarta Ingin Dipimpin Militer

2012-02-15T17:55:00.001-08:00

Ada komentar Bung Faisal?

Selamat berjuang...

Sutiyoso mengatakan kepemimpinan militer diperlukan untuk menghadapi kompleksitas masalah Jakarta. Hasil survei juga menunjukkan bakal calon gubernur dari unsur militer memiliki tingkat elektabilitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan calon dari sipil."
HASIL survei Pusat Kajian Pemba ngunan Sosial dan Politik Indonesia (Pusbangpospol) menunjukkan 32,5% warga DKI Jakarta menginginkan kombinasi militer-sipil untuk memimpin Ibu Kota. Bahkan bila dibalik, yakni sipil-militer, jumlah yang memilih militer tetap lebih tinggi.

“Dari 1.000 warga yang dijadikan responden, 325 warga mengharapkan militer-sipil yang menjadi gubernur dan wakil gubernur. Hanya 18,5% yang tetap memilih sipil-militer,“ papar Direktur Riset Pusbangpospol Heriansyah di Gedung Joeang `45, Menteng, Jakarta, kemarin.

Adapun kombinasi sipil-sipil dikehendaki 11,3%, sedangkan kombinasi militer-militer hanya 3,6%. Sisanya sebanyak 34,1% tidak menjawab.

Survei menggunakan metode cluster. Setiap kota madya di DKI Jakarta dianggap satu cluster. Survei dilakukan pada 1-7 Februari 2012 dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil survei juga menunjukkan bakal calon gubernur dari unsur militer memiliki tingkat elektabilitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan calon dari sipil.

“Yang mengejutkan, tingkat elektabilitas tertinggi diraih mantan marinir bintang tiga Nono Sampono dengan poin 16,4%. Dilanjutkan dengan Nachrowi Ramli 13,5% dan Prijanto 9,7% yang lagi-lagi dari militer,“ ucapnya.

Hasil survei juga menunjukkan bakal calon gubernur dari kalangan militer memiliki tingkat akseptabilitas yang cukup tinggi. Prijanto, misalnya, menempati poin tertinggi akseptabilitas sebesar 19,5%.
Nono Sampono mengikutinya dengan poin 17,9%. Adapun Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo hanya menempati urutan ketiga dengan 12,3%. “Untuk Prijanto, memang ada poin merasa dizalimi yang membuat masyarakat jauh lebih menerima Prijanto ketimbang Foke,“ jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Sutiyoso mengatakan kepemimpinan militer diperlukan untuk menghadapi kompleksitas masalah Jakarta. Gubernur mendatang, imbuhnya, harus dapat mengatur kota yang hanya seluas 650 km2 yang ditinggali 10 juta penduduk multietnik, agama, serta status sosial. “Artinya, Jakarta rawan konflik. Belum lagi Kota Jakarta yang multifungsi dari pemerintahan, ekonomi, pelajar, sampai wisata,“ ujar Sutiyoso. Kurang dikenal Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Tjipta Lesmana, mengatakan banyak bakal calon gubernur DKI yang berlatar belakang militer masih belum dikenal masyarakat. “Coba tanya warga Jakarta, siapa yang kenal dengan Nono Sampono atau Hendardji Supandji?
Prijanto populer karena kasus penzaliman, kalau Nachrowi ketua DPP partai terbesar di Jakarta,“ ujarnya.

Di sisi lain, pakar politik Universitas Indonesia Iberamsjah mengatakan popularitas tidak berdampak langsung pada elektabilitas. Iberamsjah mencontohkan Amien Rais yang populer, tapi faktanya elektabilitasnya hanya 13% saat pemilu presiden.

“Yang jelas, calon gubernur unsur militer ini harus punya kendaraan politik, partai pendukung. Apalagi angka pemilih mengambang di Jakarta masih tinggi yakni 36,4%,“ tandasnya.
(J-3)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/16/ArticleHtmls/Survei-Sebut-Jakarta-Ingin-Dipimpin-Militer-16022012006003.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Nazaruddin Mengaku Disuruh Anas

2012-02-15T17:41:00.000-08:00

Permai Group menggelontorkan ratusan miliar rupiah dari commitment fee proyek pemerintah untuk membeli saham. Kalau intelektualnya rendah, mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Orang yang tidak punya skill akan menjadikan parpol sebagai mata pencaharian.'' Bima Arya Ketua DPP PAN

TERDAKWA dugaan suap pembangunan Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai inisiator pembelian saham PT Garuda Indonesia.

Ia mengaku disuruh Anas untuk membeli saham itu menggunakan uang commitment fee dari proyek Wisma Atlet.

“Anas itu bos Permai Group.

Waktu itu saya disuruh Anas untuk menghubungi Munadi Herlambang (Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga Partai Demokrat) dan Harry Supoyo (Direktur Utama Mandiri Sekuritas).

Saya langsung menghubungi mereka untuk membicarakan pembelian saham itu,” tutur Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Dalam kasus itu, Nazaruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pencucian uang. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu diduga telah menggunakan uang hasil korupsi dalam proyek Wisma Atlet untuk membeli saham PT Garuda Indonesia.

“Saya itu cuma anak buah.

Anas itu pemilik Permai Group,” tegas Nazaruddin.

Ia menambahkan, setelah disuruh Anas, dirinya langsung menemui Munadi. Di pertemuan itu Munadi menceritakan adanya rencana Mandiri Sekuritas meminjam uang dari Permai Group untuk membeli saham PT Garuda Indonesia.

“Keterangan Munadi itu langsung saya konﬁ rmasi ke Anas dan dia membenarkan.

Mandiri Sekuritas memang mau pinjam uang,” ujar Nazaruddin.

Berdasarkan pengakuan Wakil Direktur Keuangan Permai Group di persidangan tipikor sebelumnya, perusahaan itu menggelontorkan dana hingga Rp300,8 miliar untuk membeli 4,448 juta lembar saham perdana PT Garuda Indonesia. Pembelian saham tersebut menggunakan keuntungan yang diperoleh Permai Group dari

pengerjaan proyek-proyek milik pemerintah.

“Apa kelanjutan kasus itu, silakan Anda tanya ke KPK,“ pungkas Nazaruddin.
Intelektual rendah Di kesempatan terpisah, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya mengatakan kalangan politisi sangat rentan dan berpotensi terlibat dalam kasus korupsi.
Potensi korupsi akan semakin tinggi saat seorang politikus memiliki intelektual rendah.

“Sebagian besar terjadi transaksi di dalam partai politik. Kalau intelektualnya rendah, mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Orang yang tidak punya skill akan menjadikan kerja parpol sebagai mata pencaharian, bukan pengabdian,“ ungkapnya dalam diskusi Gerakan Mahasiswa dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, di Jakarta, kemarin. Karena itu, sambungnya, kader yang dibutuhkan parpol saat ini ialah orang-orang yang punya intelektual tinggi.
Dengan modal sumber daya manusia yang intelektual, itu akan memodernisasi parpol yang hingga saat ini masih dinilai negatif oleh masyarakat.

“ K a r e n a i t u s ay a m e nyayangkan sikap LSM dan media massa yang kerap menakut-nakuti orang untuk masuk parpol. Akibatnya tak ada mahasiswa dan orangorang yang punya kompetensi berminat masuk partai,“ kata Bima. (Ant/*/P-2)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/16/ArticleHtmls/Nazaruddin-Mengaku-Disuruh-Anas-16022012003004.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] EDITORIAL Setelah KPK Membongkar Banggar

2012-02-15T17:35:00.000-08:00

Publik berhak tahu, apakah hanya Wa Ode yang disangkakan memainkan anggaran atau ada petinggi lain di banggar yang lebih kejam menggasak uang rakyat.''

SUDAH sepekan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja anggota dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Namun, hingga kini, hasil penggeledahan itu belum secuil pun muncul ke publik.

Langkah penyidik KPK mencari dokumen dengan mengobok-obok ruang kerja anggota dan pimpinan banggar pada Jumat (10/2) jelas bukan kerja main-main. Itulah bagian penting untuk mengungkap dugaan korupsi di lembaga terhormat tersebut. Dugaan itu selama ini ibarat angin, bisa dirasakan, tetapi sulit di buktikan.

Langkah KPK pun tak sia-sia.

Selama 7 jam menyisir ruang kerja banggar, para penyidik KPK mengangkut bertumpuk dokumen baik hard copy mau pun soft copy. Tentu, teramat banyak petunjuk yang diraup untuk membuktikan adanya penggarongan uang negara di sana.

Kita patut mengapresiasi kerja keras KPK. Namun, se mua itu masih jauh dari cu kup. Tidak ada artinya jika do kumen yang sudah disita disimpan begitu saja. Tak ada artinya pula kalau hasil penye lidikan terhadap seabrek data g dalam. cuma untuk kalangan orang dalam.

Adanya dugaan praktik korupsi di Banggar DPR bukanlah tanpa alasan. Anggota banggar, Wa Ode Nurhayati, blak-blakan mengakui bahwa mafia anggaran memang gentayangan di badan tersebut. Itu pengakuan yang berani, meski akhirnya ia harus menjadi pesakitan dengan status tersangka kasus dugaan suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah 2011.

Posisi Banggar DPR sungguh vital di negeri ini. Ia ibarat jantung yang menentukan detak dan gerak pembangunan lantaran berwenang menentukan besaran anggaran proyek.

Permufakatan jahat di banggar tidak hanya bisa mengakali alokasi anggaran sehingga terjadi dislokasi anggaran, tetapi juga bisa menggiring anggaran masuk ke kantong sendiri, kelompok, bahkan partai.

Karena itulah kita mendesak KPK benar-benar total menangani kasus tersebut. Segera umumkan hasil penyelidikan dokumen yang didapat dari ruang kerja anggota dan pimpinan banggar itu. Jangan terlalu lama menyimpan karena bisa raib, hilang, dan lenyap kemudian tidak bisa menjadi fakta hukum.

Publik berhak tahu, apakah hanya Wa Ode yang disangkakan memainkan anggaran atau ada petinggi lain di banggar yang lebih kejam menggasak uang rakyat? Publik juga bertanya, apakah penyelewengan anggaran hanya mengalir ke kantong perorangan anggota dewan atau juga mengalir ke partai politik untuk menggendutkan pundi-pundi partai?
KPK gesit menetapkan Wa Ode, yang mengungkap kebusukan para koleganya, menjadi tersangka. Mestinya, KPK juga lebih sigap menindak para mafia yang masih leluasa berkeliaran.

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/02/16/ArticleHtmls/EDITORIAL-Setelah-KPK-Membongkar-Banggar-16022012001033.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] JANEDJRI M GAFFAR: Perubahan Konstitusi

2012-02-15T17:30:00.000-08:00

Perubahan Konstitusi PDF Print
Thursday, 16 February 2012
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia telah
mengalami perubahan signifikan dan mendasar pada awal
reformasi.Perubahan UUD 1945 pada era reformasi memang belum cukup lama
dilakukan,namun sudah ada pendapat yang memandang perubahan perlu
dilakukan kembali.

Pendapat tersebut merupakan hal yang wajar karena sebagai hasil karya
manusia tentu tidak lepas dari kelemahan atau kekurangan baik yang
terjadi karena ketidaksempurnaan manusia itu sendiri maupun sebagai
konsekuensi dari sistem yang dipilih. Selain itu, perubahan konstitusi
juga menjadi kewajaran karena masyarakat memang senantiasa berkembang.

Ketika teks konstitusi dan konteksnya tidak lagi mampu mewadahi
perkembangan masyarakat, perubahan pun diperlukan. Dari sisi politik,
konstitusi merupakan resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi,
dan sosial yang terjadi pada saat pembentukan nya. Pada saat berbagai
kekuatan itu mengalami perubahan besar, tentu dapat mendorong adanya
perubahan konstitusi yang mengatur tatanan dasar kehidupan berbangsa dan
bernegara. Perubahan ini dapat terjadi, baik secara formal maupun
melalui putusan hakim dan kebiasaan ketatanegaraan. Perubahan formal
adalah perubahan terhadap teks konstitusi dengan prosedur yang diatur di
dalam konstitusi itu sendiri.

Konstitusi Rigid

Konstitusi sebagai hukum tertinggi (supreme law of the land) tentu
diharapkan berlaku dalam jangka waktu panjang dan tidak mudah usang
dihadapkan dengan perkembangan masyarakat. Karena itu, mayoritas
konstitusi negara di dunia bersifat kaku atau rigid, yaitu tidak mudah
diubah. Konstitusi mengatur cara perubahan konstitusi melalui berbagai
mekanisme khusus yang berbeda dengan perubahan undang-undang biasa.

Ketentuan cara perubahan yang lebih sulit dari pembentukan hukum biasa
dimaksudkan agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang
benar-benar matang, bukan pertimbangan sederhana apalagi hanya karena
keinginan atau kepentingan kelompok tertentu. Mekanisme khusus juga
dimaksudkan agar dalam proses perubahan konstitusi memberikan ruang dan
waktu yang memadai bagi rakyat untuk menyampaikan pandangan dan terlibat
dalam diskursus publik.

Dengan demikian, konstitusi akan benar-benar terwujud sebagai
kesepakatan bersama seluruh rakyat, bukan produk elite politik semata.
Karena itu, usulan perubahan konstitusi harus dilandasi oleh pemikiran
mendasar dan penting. Pemikiran mendasar dimaksudkan bahwa perubahan
tersebut dilandasi oleh perubahan mendasar yang terjadi di masyarakat
atau perubahan tersebut benar-benar dibutuhkan untuk memperbaharui
tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.Perubahan juga harus bersifat
penting, artinya tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan selain
melalui perubahan secara formal.

Mekanisme Perubahan

Salah satu ketentuan yang diubah dalam Perubahan UUD 1945 pada 1999–2002
adalah ketentuan tentang perubahan yang diatur dalam Pasal 37. Perubahan
Pasal 37 UUD 1945 membawa konsekuensi sifat rigid UUD 1945 semakin kuat
karena syarat persetujuan yang lebih berat serta ada pembatasan terhadap
materi perubahan. Ketentuan Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan hanya
mengatur tentang jumlah kuorum dan suara yang dibutuhkan untuk mengubah
Undang-Undang Dasar.

Ditentukan bahwa untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR
harus hadir dan putusan harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota yang hadir.Ketentuan tersebut cukup mudah karena tidak
mengatur tentang mekanisme dan pembatasan perubahan, serta pada akhirnya
cukup disetujui oleh 2/3 dari 2/3 anggota MPR yang berarti kurang dari
setengah anggota MPR.

Perubahan Pasal 37 menentukan mekanisme yang lebih rinci, persyaratan
yang lebih ketat, serta pembatasan materi perubahan.Mekanisme perubahan
diatur tidak hanya melalui sidang MPR untuk mengambil putusan, tapi juga
persyaratan pengajuan usul perubahan. Pasal 37 ayat (1) menyatakan usul
perubahan pasal-pasal UUD 1945 hanya dapat diagendakan dalam sidang MPR
jika diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Pengajuan usul itu harus dilakukan secara tertulis dan jelas bagian yang
diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Jika dibandingkan dengan
ketentuan sebelum perubahan, ketentuan Pasal 37 UUD 1945 pascaperubahan
juga mengatur mekanisme pengambilan putusan yang lebih ketat. MPR hanya
dapat bersidang untuk membahas dan mengambil putusan terkait perubahan
UUD 1945 jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

Jika sebelum perubahan ditentukan bahwa putusan mengubah UUD 1945
dilakukan dengan persetujuan 2/3 dari anggota yang hadir,Pasal 37 UUD
1945 setelah perubahan mensyaratkan lebih berat yaitu harus disetujui
oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh
anggota MPR.

Batasan Perubahan

Selain mekanisme dan persyaratan yang lebih ketat,UUD 1945
pascaperubahan juga menentukan batasan terhadap perubahan yang dapat
dilakukan. Pasal 37 ayat (5) secara tegas bahwa mengenai bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.Ketentuan
ini mengandung arti bahwa dua prinsip dasar negara tidak dapat diubah
yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.

Batasan lain dituangkan dalam kata "pasal-pasal"yang selalu mengikuti
kata "perubahan" yang diatur dalam Pasal 37. Kata "pasal-pasal" tersebut
lahir berdasarkan kesepakatan bersama para perumus perubahan UUD 1945
yang meyakini bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan dokumen pernyataan
kemerdekaan yang melandasi berdirinya negara Indonesia. Karena itu,
Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena mengubahnya berarti
membubarkan negara Indonesia.

Pemahaman kedudukan dan sifat Pembukaan UUD 1945 dituangkan dalam pasal
perubahan dengan menegaskan bahwa usul perubahan dan putusan yang
dilakukan sebatas pada "pasal-pasal" dan tidak mencakup Pembukaan.Dengan
sendirinya prinsip-prinsip dasar yang terkait tujuan nasional dan dasar
negara Pancasila juga tidak dapat diubah.

JANEDJRI M GAFFAR
Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469925/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] TAJUK,Pansel DK OJK Jangan Kecolongan

2012-02-15T17:28:00.000-08:00

TAJUK,Pansel DK OJK Jangan Kecolongan PDF Print
Thursday, 16 February 2012
Di luar dugaan,peminat untuk menjabat Dewan Komisioner (DK) Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) ternyata membeludak. Berdasarkan data dari Panitia
Seleksi (Pansel) DK OJK, tercatat 290 orang yang memasukkan berkas
hingga penutupan pendaftaran kemarin.

Hal ini berarti pansel yang diketuai Menteri Keuangan Agus Martowardojo
itu sangat berpeluang menyeleksi calon DK OJK terbaik dari yang terbaik.
Padahal sepekan sebelum penutupan pendaftaran, pansel baru menerima lima
pendaftar sehingga sempat menimbulkan kekhawatiran terpenuhinya kuota DK
yang berjumlah sembilan orang. Dari 290 pendaftar tersebut muncul
beragama profesi mulai dari bankir, pelaku industri asuransi, pejabat di
bidang ekonomi, hingga pengamat ekonomi.

Namun,di antara beragam profesi itu, pendaftar calon DK OJK didominasi
oleh bankir.Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) mengakui
telah merekomendasikan beberapa nama untuk menakhodai OJK di antaranya
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Riswinandi, Mantan Direktur Utama
Peter B Stok, dan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Umar Djuoro.

Sementara itu,kader terbaik dari pelaku industri asuransi tidak tinggal
diam. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) merekomendasi lima orang.
Beberapa nama yang selama ini tak asing lagi di telinga publik juga
turut bertarung memperebutkan kursi DK lembaga yang kelahirannya
diwarnai pro-kontra yang tajam antara Kementerian Keuangan dan Bank
Indonesia.

Pada hari terakhir pendaftaran muncul nama Mantan Ketua Pusat Pelaporan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dan pengamat pasar
modal Yanuar Rizki. Yanuar, kelahiran tahun 1973 itu, mengklaim sebagai
wakil generasi muda. Pria yang terkenal vokal mengkritisi berbagai
kebijakan ekonomi terutama yang berkaitan dengan pasar modal ini mengaku
bisa menjaga integritas dan independensi adalah modal utama untuk
melayarkan OJK.

Pengamat ekonomi dari INDEF Imam Sugema juga tidak melepaskan kesempatan
untuk menjadi calon pejabat OJK yang mengantongi nomor urut pendaftaran
161. Selama ini Imam dikenal sebagai pengamat ekonomi yang tidak hanya
mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah,tetapi juga mengajukan solusi.
Bagi calon, perjalanan untuk menduduki kursi DK masih panjang. Pertama,
harus lolos seleksi administrasi yang akan diumumkan pada 20 Februari
mendatang.

Kedua, calon yang lolos seleksi administrasi akan memasuki seleksi
kapabilitas yang dijadwalkan pada akhir Februari.Ketiga,seleksi
berikutnya adalah tes kesehatan pada awal Maret.Keempat, seleksi
kompetensi pada pertengahan Maret.Pada akhir Maret,pansel sudah
mendapatkan 21 nama yang akan diajukan kepada Presiden. Kita berharap
proses seleksi calon pimpinan OJK berlangsung transparan.

Rekam jejak setiap calon harus diteliti dengan sangat serius jangan
sampai pansel kecolongan. Persoalan integritas, independensi, dan
profesionalitas setiap calon jangan sampai terabaikan. Karena itu,
pansel harus merespons tawaran dari PPATK untuk menelusuri transaksi
keuangan setiap calon DK OJK.Transaksi keuangan setiap calon yang
mencurigakan adalah sebuah pintu utama untuk menelusuri sejauh mana
rekam jejak sang calon.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK yang
disahkan DPR pada akhir Oktober tahun lalu,di sebuah lembaga independen
dengan sembilan DK yang bersifat kolektif kolegial ada dua anggota
sebagai perwakilan ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank
Indonesia. Maka itu,DK selayaknya terpilih bebas dari unsur partai
politik meski hal itu bukan persoalan yang gampang untuk memisahkan

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469923/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] SUARA MAHASISWA: Cara Instan ala Dikti

2012-02-15T17:27:00.001-08:00

Cara Instan ala Dikti PDF Print
Thursday, 16 February 2012
Surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti)
bertanggal 27 Januari 2012 tentang publikasi karya ilmiah untuk
mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 sebagai syarat kelulusan akhir-akhir ini
menjadi perbincangan hangat di kalangan mahasiswa dan akademisi, ada
yang mendukung ada pula yang menolaknya.

Argumen yang mendukung kebijakan tersebut mengatakan bahwa cara tersebut
akan sangat efektif untuk meningkatkan kualitas lulusan universitas dan
mendongkrak jumlah karya tulis ilmiah kita yang saat ini tertinggal jauh
dari negaranegara tetangga, khususnya di kawasan ASEAN. Lalu ada pula
argumen tandingan yang mengatakan bahwa kebijakan Dirjen Dikti ini tidak
realistis dan terburu-buru karena mengabaikan realitas kondisi
pendidikan tinggi di Indonesia.

Terlepas dari pro dan kontra yang saat ini tengah berkembang luas,saya
berpandangan bahwa cara ini bukan mengatasi persoalan, sebaliknya
menambah persoalan baru.Saya mengkhawatirkan jika kebijakan ini
benar-benar diterapkan, akan ada semacam gelombang praktik plagiarisme
besar-besaran yang dilakukan para calon lulusan universitas hanya untuk
lulus atau mungkin para calon lulusan ini nanti hanya mengerjakan karya
tulis ilmiahnya ala kadarnya alias asal-asalan yang penting bisa lulus.

Jika Dikti memang ingin meningkatkan produktivitas karya tulis ilmiah,
haruslah dengan cara-cara yang lebih bijak dan berproses, bukan dengan
cara yang instan. Kita bisa belajar bagaimana negara tetangga kita,
Malaysia dan Singapura, yang sangat menghargai para penelitinya lewat
insentif yang diberikan, atau kita juga bisa melihat bagaimana dana-dana
penelitian yang besar dan banyak tersedia menarik para peneliti kita
untuk melakukan penelitian di sana.

Selain itu, dengan ratusan lembaga penelitian yang ada di
universitas-universitas, Dikti seharusnya bisa melakukan supervisi agar
lembaga-lembaga penelitian tersebut saling bersinergi dan berkoordinasi
dengan tujuan agar hasil dari penelitian yang dihasilkan bisa langsung
berdampak kepada masyarakat luas,karena apalah artinya hasil penelitian
jika tidak memiliki manfaat.

Dikti juga bisa mendorong universitas untuk menciptakan kondisi
perkuliahan yang mampu mengakomodasi lahirnya para peneliti masa depan
bangsa Indonesia. Akhirnya kualitas dan kuantitas karya tulis ilmiah
dari para peneliti Indonesia bisa meningkat serta yang terpenting adalah
berdampak positif bagi kehidupan rakyat Indonesia sehingga tujuan dari
pendidikan itu sendiri bisa tercapai.

ABDULLAH KHOLIFAH
Mahasiswa Jurusan Manajemen
FEB Universitas Padjadjaran

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469921/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Koreksi Tidak Terhindarkan

2012-02-15T17:23:00.000-08:00

Koreksi Tidak Terhindarkan PDF Print
Thursday, 16 February 2012
JAKARTA – Pemerintah mengakui, koreksi pertumbuhan ekonomi tidak bisa
dihindarkan. Meskipun demikian, pemerintah terus melakukan berbagai
upaya untuk menjaga stabilitas kondisi ekonomi dalam negeri.

Pemerintah realistis dengan kondisi ekonomi dunia yang berimplikasi pada
perekonomian domestik.Tingginya ketidakpastian ekonomi dunia yang
berpotensi mengarah pada krisis ekonomi global sudah terasa dampaknya
pada perekonomian nasional sejak kuartal akhir tahun 2011. Indikatornya,
pada kuartal IV/2011 ekonomi hanya tumbuh 6,5% atau sama dengan pada
kuartal III/2011.

Padahal,pada kuartal IV pemerintah gencar melakukan penyerapan anggaran
belanja yang sangat besar dan meningkat tajam. "Itu
menunjukkan,sebetulnya kondisi kita ada dampak krisis global," ungkap
Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta kemarin. Dia melihat,
perlambatan ekonomi di negara maju dan berkembang merupakan hal yang
wajar. Hal itu sudah terjadi di negara seperti Jepang, India, dan China
yang sudah menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonominya.

Dampak perlambatan ekonomi dunia terhadap ekonomi regional dan domestik
tidak terhindarkan. Prediksi tersebut sudah disampaikan sejak awal oleh
berbagai lembaga internasional mulai dari Dana Moneter Internasional
(International Monetary Fund/IMF), yang memprediksi ekonomi Indonesia
tahun ini hanya mampu tumbuh 6,3%,Bank Dunia yang memproyeksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 6,3% dengan skenario terburuk hanya
4%, dan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB) yang
memperkirakan ekonomi Indonesia hanya 6,1–6,2% atau diturunkan dari
prediksi awal 6,6%.

Menkeu mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi
kajian untuk revisi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Namun, pemerintah
optimistis laju pertumbuhan ekonomi tidak terkoreksi terlalu dalam. Dia
mengklaim, upaya yang dilakukan pemerintah diyakini mampu menjaga
ekonomi tetap tumbuh tinggi. "Kita akan melakukan koreksi.

Tapi, tentu akan dibahas dalam satu pertemuan di sidang kabinet. Ada
koreksi tapi tidak terlalu besar karena kita merasa ada program
perbaikan infrastruktur secara fokus,government spendingdan konsumsi
adalah kunci bisa pertahankan pertumbuhan ekonomi kita,"paparnya.
Pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya A Prasetyantoko mengatakan,dampak
perlambatan ekonomi dunia dan koreksi atas pertumbuhan ekonomi nasional
tidak bisa dihindarkan.

Pemerintah pun dinilai perlu realistis melihat kondisi ini. "Apa pun
alasannya, dampak negatif perlambatan ekonomi tidak bisa dihindari,
koreksi pasti terjadi," ujar Prasetyantoko. Meski terjadi koreksi
terhadap laju pertumbuhan,dampaknya pada ekonomi nasional tidak akan
terlalu signifikan terutama jika dibandingkan dengan negara
lain."Rangemoderat sekitar 6,3-6,4%,"tandasnya.

Dia melihat, koreksi pertumbuhan terjadi merata di semua mesin pendorong
pertumbuhan ekonomi mulai dari ekspor, investasi, konsumsi rumah
tangga.Dengan perlambatan ini, peran belanja pemerintah harus lebih
maksimal mendorong akselerasi ekonomi. "Government spending harus jadi
counter cycle,"ucapnya.

Selain itu, kebijakan otoritas moneter menurunkan suku bunga acuan, bisa
dipandang sebagai salah satu counter cycle yang dilakukan Bank
Indonesia. Untuk mengantisipasi perlambatan yang terlalu dalam, peran
pembangunan infrastruktur secara besar-besaran diyakini bisa menjadi
penopang stabilitas ekonomi.Selain itu, pembenahan fiskal juga perlu
dilakukan agar lebih sehat. Terutama, pola penyerapan anggaran yang
harus lebih baik.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469882/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] RHENALD KASALI: BJB

2012-02-15T17:22:00.001-08:00

BJB PDF Print
Thursday, 16 February 2012
Tiga tokoh perubahan pekan lalu bertemu di pendopo kami di Rumah
Perubahan. Ketiganya adalah CEO yang sama-sama dipercaya publik berhasil
membawa perubahan. Yang pertama,CEO yang kini Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Kedua CEO Garuda Indonesia Emirsyah Satar, dan yang ketiga pemimpin baru
Bank BJB Bien Subiantoro. Bien Subiantoro, mantan Direksi Bank BNI yang
kini memimpin BJB,membawa sekitar 100 orang staf dan jajaran pemimpin
Bank BJB untuk menghadapi perubahan demi perubahan yang dia pimpin.
Mereka belajar dari para tokoh perubahan bagaimana menghadapi perubahan.
Menurut Macquarie Equities Research pada laporan yang diterbitkan 2
Februari 2012, Bank BJB pantas mendapat perhatian. Bank ini,menurut
Macquarie, telah memasuki tahapan baru: starting new chapter.

Bank Nasional

Seperti kebanyakan bank milik pemerintah daerah lain, Bank BJB juga
mengalami pergulatan internal yang hebat. Namun beruntung BJB berhasil
keluar dari dilema-dilema kedaerahan dalam sebuah pertarungan yang
panjang. Terkurung dalam niche-nya yang sempit,bank-bank daerah seperti
tak punya pilihan. Pemiliknya tak hanya gubernur, melainkan juga para
bupati.

Selama bertahun-tahun bank daerah telah menikmati pasar yang captive,
yaitu pemerintahan- pemerintahan daerah. Bank daerah adalah ibarat kasir
bagi pemerintah provinsi dan kotamadya/kabupaten. Pegawai-pegawai pemda
otomatis menerima gaji dan sekaligus menjadi nasabah bank daerah di
wilayahnya. Bank Indonesia menginginkan bank-bank daerah menjadi local
champion di wilayahnya masing-masing. Namun, sejalan dengan waktu,
danadana milik pemerintah daerah ternyata juga diminati bankbank
nasional dan bank-bank asing.

Nasabahnya juga demikian, menjadi sasaran empuk bank-bank swasta dan
bankbank nasional. Di lainpihakiklimdemokrasi dan pasar bebas telah
membuat bank-bank daerah kesulitan mempertahankan teritorinya. Ada
banyak kasus yang menunjukkan para bupati dan wali kotatidak100%
setiapadabank miliknya. Bila Pak Wali Kota atau Pak Bupati tersinggung,
kas daerah bisa dipindahkan seketika ke bank lain.

Namun bila masalah-masalah seperti itu tak ada, bank daerah menjadi
terlalu nyaman. Anda bisa bayangkan masih banyak bank daerah yang warna
kedaerahannya sangat kental. Maaf, bukan kental corak budayanya,
melainkan kepentingan orang per orangnya. Artinya, mereka enggan
mematuhi perintah hierarki. Rotasi karyawan menjadi sangat sulit karena
masingmasing mempunyai hubungan dengan penguasa setempat.

Bukan hal yang luar biasa bila CEO bank daerah ditelepon bupati hanya
karena soal pindahmemindahkan karyawan. Inilah suasana yang saya sebut
sebagai "budaya kucing" dalam buku Cracking Zone. Dana mudah pindah
tangan, karyawan sulit ditangani, dan produknya tidak jelas. Mungkin di
daerah Anda, manajemen bank-bank daerah tidak seekstrem itu.Tetapi
secara umum demikianlah pergulatan sekitar 12 orang CEO bank daerah yang
"diimpor" para gubernur dan bupati dari bank-bank nasional untuk
memajukan bank-bank daerah.

Sudahbegitu,paraCEOpunmasih harus berhadapan dengan persoalan governance
yang meletihkan. Jadimereformasibank-bank daerah, menjadikannya regional
champion, apalagi menjadikannya national champion bukanlah persoalan
sederhana. Ke atas mentok,ke kiri tembok, ke kanan kawat berduri.Namun
bukan CEO namanya kalau mereka mendiamkannya.

Mungkin BJB dapat menjadi sumber pembelajaran yang baik bagaimana bank
asal daerah milik pemerintahan daerah berhasil keluar dari kusutnya
semangat kedaerahan yang sempit,menjadi bank nasional yang
kompetitifdansehat. Bilapadaakhir 2009 asetnya baru Rp32,41 triliun,
kini sudah di atas Rp53 triliun.

Good Governance

Tentu saja semua kemajuan berasal dari adanya good governance.Menjadi
kas daerah bukan berarti penguasapenguasa daerah bebas memasukkan
tangannya kepada operasional perbankan. Demikian pula bukan berarti
eksekutif bebas semaunya memimpin. Namanya bank, tentu saja harus
ditangani secara prudent. Maka sudah pasti bank daerah perlu bekerja
keras mendapatkan CEO—dan tentu saja jajaran direksi yang solid dan bersih.

Dulu pemimpin-pemimpin daerah bebas memilih orang, sekarang pemerintah
daerah "beruntung" karena mereka harus mendapat persetujuan bank sentral
untuk mengangkat direksi. Direksi yang sudah diputuskan RUPS bisa saja
tidak jadi terus bila Bank Indonesia menemukan catatan-catatan khusus
tentang kandidat tersebut. Setelah itu CEO harus berani memutuskan ke
mana banknya diarahkan.

Sudah pasti ia hanya punya dua pilihan: Mendiamkan hidup di masa lalu
yang nyaman dengan "budaya kucing" atau keluar dari belenggu masa lalu
dan menjadi "cheetah"yang siap berlaga di medan tempur. Yang pertama
berarti tidak memerlukan perubahan. Strateginya cukup survival.Untuk
yang kedua Anda butuh seorang cracker yangtidakmendiamkannya.

Strateginya: menjadi champion,pemenang! KalauAnda menjadi cracker sudah
pasti akan berhadapan dengan dua atau tiga pihak. Pertama Anda akan
berhadapan dengan para "kucing" yang ingin mempertahankan comfort
zone.Kedua,Anda akan berhadapan dengan dewan komisaris yang juga ingin
mempertahankan ketenangan. Ketiga, Anda akan dikutuk pemain- pemain
nasional yang siap menerkam pasar Anda.

Nah,bagaimana BJB keluar dari belenggu-belenggu itu? Ceritanya begitu
panjang. Dimulai dari CEO terdahulu, Agus Ruswendi,yang meletakkan
dasar-dasar agar BJB beralih menjadi bank nasional yang mandiri. Melalui
pergulatan yang panjang ia berhasil menjadikan BJB perusahaan terbuka
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sejak itu perubahan terus
digulirkan. Change management office dibentuk untuk mempercepat
transformasi. Seluruh jajaran pemimpin dibekali teknik change management.

Di era Bien Subiantoro, gerak BJB menjadi lebih solid lagi. Ia
memperbarui jaringan dan teknologi informasi bank ini, memperbaiki
business process, dan pelayanan.Seperti pada beberapa perusahaan lain
yang saya ikuti, BJB memulainya dari "people". Kompetensi budaya kerja
diperbarui. Kemarin saya mengatakan pada para pemimpin BJB bahwa kini
suasana baru telah terbentuk.

Bila dua tahun lalu "loading"orang-orangnya agak lambat, kini jauh lebih
cepat. Mereka pun tengah terlibat dalam breakthrough project yang
strategis. Kita dapat menyaksikan sebuah babak baru telah hadir dari
Bandung. Kini BJB telah menjadi aset nasional yang penting dan bank-bank
daerah bisa belajar bagaimana transformasi dapat dijalankan dengan penuh
semangat. Kalau BJB bisa,apa iya yang lain tidak bisa? ●

RHENALD KASALI
Ketua Program MM
Universitas Indonesia

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469972/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Bhatoegana: Angie Dipindah ke Komisi Agama Agar Dapat Siraman Rohani

2012-02-15T00:30:00.001-08:00

Bhatoegana: Angie Dipindah ke Komisi Agama Agar Dapat Siraman Rohani
Mega Putra Ratya - detikNews
Rabu, 15/02/2012 13:35 WIB
Jakarta - Fraksi Partai Demokrat (FPD) naga-naganya akan memindahkan
Angelina Sondakh dari Komisi III DPR ke Komisi VIII yang membidangi
agama. Komisi VIII dipilih agar Angie bisa lebih tenang menghadapi
masalah dan PD pun jauh dari prasangka intervensi hukum.

"Komisi VIIi kan komisi agama sejuk, biar dapat siraman rohani dia
disitu," kata Sekretaris FPD Sutan Bhatoegana di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Angie sebelumnya aktif di Komisi X DPR yang membidangi olahraga. Setelah
ramai-ramai kasus Wisma Atlet dan juga Angie ditetapkan menjadi
tersangka, janda almarhum Adjie Massaid ini digeser ke Komisi III, tukar
posisi dengan kakak Nazaruddin, M Nasir.

"Supaya kita tidak jadi bulan-bulanan juga," terang Bhatoegana memberi
alasan pergeseran Angie dari Komisi III ke Komisi VIII.

Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengaku tidak mau menghadiri rapat
kerja dengan Komisi III bila ada Angelina Sondakh. Komisi III memang
merupakan mitra dari KPK.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/133507/1843062/10/bhatoegana-angie-dipindah-ke-komisi-agama-agar-dapat-siraman-rohani?nd992203605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Firdaus Cahyadi : Mempersoalkan Konglomerasi New Media

2012-02-15T00:16:00.000-08:00

Firdaus Cahyadi, KNOWLEDGE MANAGER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ONEWORLD-INDONESIA Singkat kata, pertarungan wacana antara publik dan konglomerasi new media adalah sebuah pertarungan yang jauh dari seimbang.

Kebijakan telematika yang dikeluarkan pemerintah pun justru memperlemah poten- si perlawanan publik yang sejak awal sudah lemah.

Hari masih pagi. Namun gerbong kereta rel listrik Commuter Line rute Bogor-Jakarta sudah mulai penuh. Ada beragam cara para penumpang KRL Commuter Line melepas kejenuhan menunggu keberangkatan KRL. Beberapa penumpang tampak sedang asyik mendengarkan musik, bermain game, dan merambah Internet melalui telepon seluler, iPad, dan laptopnya.

Apa yang terjadi di gerbong KRL Commuter Line tersebut menunjukkan betapa perkembangan information and communication technology begitu pesat akhir-akhir ini di Indonesia. Jumlah pengguna Internet pun melonjak dari tahun ke tahun. Tren baru itu juga membawa perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap media di negeri ini. Hasil survei Media Index yang dilakukan oleh Nielsen Media Survey pada 2009 menunjukkan jumlah pembaca koran konvensional menurun, sedangkan pengguna Internet mengalami kenaikan.

Data itu juga dikuatkan oleh riset yahoo.com dan TNS mengenai tren pengguna Internet di Indonesia pada 2010.

Riset itu menyebutkan bahwa telah terjadi lonjakan yang signifikan dalam pengaksesan berita online, 28 persen pada 2009 dan 37 persen pada 2010. Di sisi lain, jumlah pembaca media cetak terus menurun.

Perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap media itu segera ditangkap oleh pemilik modal di sektor media massa. Mereka tentu tidak ingin struktur konglomerasi media yang telah ada digilas oleh perkembangan tren teknologi baru ini. Dan kini dapat kita lihat bersama, hampir semua konglomerasi media memiliki portal berita online.

Lengkap sudah kepemilikan media oleh para konglomerat itu. Dari cetak, radio, televisi, hingga online telah mereka miliki. Bahkan tak jarang pula berita dari media cetak, radio, dan televisi bisa dinikmati sekaligus di portal berita milik konglomerasi media tersebut.

Penggabungan ini sering disebut sebagai media baru atau new media.

Struktur konglomerasi media konvensional telah bertransformasi menjadi konglomerasi new media. Beberapa pihak menilai ini sebuah keniscayaan.

Efisiensi proses produksi berita menjadi argumentasinya. Di era new media ini, seorang wartawan bisa meliput suatu peristiwa yang hasilnya bisa ditampilkan secara bersamaan di media dengan platform yang berbeda. Hasil liputan wartawan bisa ditayangkan di televisi, disiarkan di radio, dan diunggah atau upload di Internet. Biaya produksi dapat dipangkas, dan itu berarti efisiensi ekonomi bagi pemilik modal di industri new media.

Namun persoalan konglomerasi new media ini bukanlah sekadar persoalan efisiensi ekonomi. Konglomerasi new media ini juga merupakan persoalan dominasi wacana di ranah publik. Dominasi wacana ini tentu sangat berba

haya, terlebih bila pemilik modal industri konglomerasi new media itu juga berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Pemilik modal dari konglomerasi new media dengan dominasi wacana di publik bisa dengan mudah mengarahkan sebuah kebijakan publik sesuai dengan kepentingannya.

Di era digital ini sebenarnya dominasi wacana publik dari konglomerasi new media bisa dilawan oleh publik.

Publik secara individual atau bersamasama dapat menuliskan perlawanannya itu melalui blog dan website pribadi atau organisasinya. Publik juga dapat melawan melalui video yang di-upload di situs jejaring sosial di Internet.

Namun potensi perlawanan publik terhadap dominasi wacana oleh konglomerasi new media di Indonesia masih lemah. Riset yang dilakukan oleh MarkPlus Insight tentang aspirasi dan perilaku anak muda di enam kota besar di Indonesia pada awal 2010 menunjukkan pengguna Internet yang aktif hanya 4,4 persen. Pengertian pengguna Internet yang aktif dalam riset itu adalah mereka yang memiliki dan menulis artikelnya di blog pribadi mereka dan juga di forum-forum online.

Celakanya, dari sedikit pengguna Internet yang aktif itu, sebagian tulisan mereka masih berkisar pada isu-isu yang didorong oleh industri konglomerasi new media. Penelitian Merlyna

Liem, seorang peneliti new media dari Arizona State University, mengungkapkan bahwa topik yang ramai dibicarakan pengguna Twitter di Indonesia adalah persoalan gaya hidup dan isu yang sebelumnya telah diberitakan oleh media arus utama (mainstream).

Di sisi lain, masih menurut Merlyna Liem, isu-isu yang terkait dengan persoalan masyarakat pinggiran, seperti isu tentang kasus Lapindo dan Ahmadiyah, juga tidak banyak muncul di blog-blog milik para blogger Indonesia.

Sebagian besar blogger Indonesia lebih suka menulis soal isu yang menyangkut persoalan artis atau selebritas, seperti kasus munculnya video mesum mirip artis Ariel dan Luna Maya.

Celakanya, lemahnya perlawanan publik pengguna Internet di Indonesia terhadap dominasi wacana dari konglomerasi new media itu semakin diperlemah oleh berbagai kebijakan telematika yang ada atau yang sedang dirancang pemerintah. Setidaknya ada dua kebijakan dan rancangan kebijakan yang berpotensi semakin memperlemah potensi perlawanan publik terhadap dominasi wacana di ranah Internet.

Pertama, masih dipertahankannya pasal karet pencemaran nama baik dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penggunaan pasal karet itu berpotensi membungkam publik pengguna Internet yang kritis. Setiap saat pengguna Internet yang kritis terancam terkena hukuman 6 tahun penjara dari UU ITE.

Kedua, Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika. Dalam RUU Konvergensi Telematika disebutkan bahwa setiap penyelenggara layanan aplikasi penyebaran konten dan informasi wajib mendapatkan izin dari menteri dan membayar biaya hak penyelenggaraan.

Ketentuan izin dari menteri tentu tidak jadi masalah bagi pemilik modal di industri konglomerasi new media. Namun, bagi website yang dikelola oleh organisasi yang selama ini kritis terhadap pemerintah, ketentuan itu akan berpotensi mempersulit mereka. Begitu pula kewajiban membayar biaya hak penyelenggaraan. Bagi pemilik modal di industri konglomerasi new media, hal itu tidak menjadi persoalan. Namun, bagi organisasi kecil yang mengelola website, hal itu akan menjadi sebuah persoalan besar.

Singkat kata, pertarungan wacana antara publik dan konglomerasi new media adalah sebuah pertarungan yang jauh dari seimbang. Kebijakan telematika yang dikeluarkan pemerintah pun justru memperlemah potensi perlawanan publik yang sejak awal sudah lemah.

Jika sudah demikian, hal yang bisa dilakukan publik adalah mendesak pemerintah melakukan perubahan terhadap serangkaian kebijakan telematika, dan tentu saja membuat kebijakan baru yang membatasi gurita industri konglomerasi new media di Indonesia

http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/02/15/ArticleHtmls/Mempersoalkan-Konglomerasi-New-Media-15022012012013.shtml?Mode=1

[Koran-Digital] Indonesia Tanpa FPI, Awas Tirani Itikad Baik

2012-02-14T23:46:00.001-08:00

Indonesia Tanpa FPI, Awas Tirani Itikad Baik

Oleh: R Ferdian Andi R
Nasional - Rabu, 15 Februari 2012 | 07:30 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Aksi demonstrasi 'Indonesia Tanpa FPI' yang
berlangsung Selasa (14/2/2012) di Jakarta berlangsung ricuh. Gerakan
yang terinsipirasi dari gerakan penolakan masyarakat Palangkaraya
terhadap FPI ini, jangan sampai terjebak pada tirani itikad baik.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar
mengingatkan agar aksi 'Indonesia Tanpa FPI' juga tidak melakukan
pelanggaran. Dia mengingatkan dalam konstitusi hak berpedapat, berkumpul
dan berserikat dijamin oleh UUD 1945. "Gerakan itu justru
diskriminatif," katanya di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan,
Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Kendati demikian, Hasrul mengingatkan agar Front Pembela Islam (FPI)
lebih bisa menata diri serta melakukan pembinaan di internal organisasi
agar citra sebagai garis keras dapat hilang. "Kita juga meminta FPI bisa
lebih menata diri dengan cara pembinaan di intenal organisasi," cetus
Hasrul.

Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain mengatakan gerakan 'Indonesia
Tanpa FPI' sebenarnya juga tidak dibenarkan dalam konstitusi. Ia
mengingatkan, anarkisme FPI tidak dibenarkan juga dengan melakukan
anarkisme yang lainnya. "Saya yakin kasus hari ini dan Kalteng salah
satu bentuk reaksi kepada FPI. Meski secara konstitusi, itu tidak bisa
dibenarkan. Tidak perlu anarkisme dilawan dengan anarkisme," tegas Malik.

Ketua Pansus RUU Ormas DPR RI ini menyebutkan persoalan yang mengemuka
saat ini karena tidak ada pengelolaan masalah dengan baik oleh
pemerintah. Oleh karenanya, sambung politikus PKB ini, dalam RUU Ormas
yang saat tengah dibahas ada mekanisme pengadilan dalam merespons ormas
yang dianggap melanggar hukum.

"Mekanismenya masyarakat mengadukan ormas tersebut ke pemerintah yang
kemudian diajukan ke pengadilan. Sanksinya bisa pembekuan dan pembubaran
ormas," terang Malik. Ia melanjutkan, pembekuan ormas tersebut didahului
dengan surat peringatan hingga dua kali. Setelah sebuah ormas dibekukan,
sambung Malik, pemerintah memantau apakah ada perbaikan atau tidak.
"Jika ada perbaikan, pembekuan akan dicabut," tambah bekas Ketua Umum PB
PMII ini.

Terkait keberadaan FPI yang dianggap meresahkan masyarakat, Malik
mengatakan agar pemerintah melakukan tindakan administratif terhadap
ormas tersebut. Melalui Kementerian Dalam Negeri, kata Malik, pemerintah
bisa tidak memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh FPI. "Seperti
pemerintah menyetop aktivitas FPI," kata Malik.

Dihubungi terpisah gurubesar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia
(UI) Jimly Ashiddiqie mengatakan persoalan yang muncul saat ini
disebabkan tidak ditegakkannya hukum dalam merespons setiap kejadian di
masyarakat. "Padahal penegakan hukum merupakan proses yang sifatnya
mendidik. Ini yang kurang. Semestinya jika ada masalah harus ditindak,
biar ada efek jera," katanya.

Karena tidak ada tindakan terhadap aksi kekerasan FPI, sambung Jimly,
ormas tersebut merasa tindakannya selama ini dianggap benar. Dia
berpendapat selain tindakan hukum, langkah bimbingan oleh pemerintah
juga harus dilakukan. Selain langkah tersebut, Jimly menyebutkan
perbaikan kebijakan melalui pembuatan UU juga mutlak dilakukan.

Respons sebagian kalangan masyarakat dengan melakukan aksi gerakan
'Indonesia Tanpa FPI' bisa dimaklumi sebagai respons atas aksi FPI
selama ini yang mengedepankan kekerasan. Hanya saja, bukan berarti aksi
tersebut dibenarkan. Karena anarkisme dilawan dengan anarkisme bukanlah
solusi. Muara persoalan ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum dalam
merespons berbagai pelanggaran hukum dan moral oleh siapapun. [mdr]

http://nasional.inilah.com/read/detail/1830242/indonesia-tanpa-fpi-awas-tirani-itikad-baik

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Timwas dan KPK Sepakati Kasus Century Selesai Tahun Ini

2012-02-14T23:39:00.001-08:00

Timwas dan KPK Sepakati Kasus Century Selesai Tahun Ini
Polhukam / Rabu, 15 Februari 2012 14:33 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Rapat antara Tim Pengawas Bank Century DPR
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan di DPR,
Senayan, Jakarta, Rabu (15/2), menyepakati lima hal penting. Salah
satunya kasus Century harus selesai tahun ini.

Poin lima tersebut dimasukan menjadi salah satu kesimpulan setelah ada
permintaan dari Ketua KPK Abraham Samad. "Untuk menghindari politisasi
yang terjadi, kasus Bank Century harus selesai tahun ini juga sesuai
koridor hukum," pinta Abraham Samad. Permintaan itu disetujui pimpinan
lain KPK dan Tim Pengawas Bank Century DPR.

Kasus Bank Century memang kental nuansa politik. Kasus ini terjadi saat
Wakil Presiden Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri
Keuangan dijabat Sri Mulyani Indrawati. Saat itu memang terjadi krisis
keuangan global. Namun, dampaknya ke Indonesia tidak terlalu signifikan.
Oleh otoritas saat itu, Century diselamatkan dengan talangan sebesar
Rp6,7 triliun. (Wtr2)

http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/02/15/81978/Timwas-dan-KPK-Sepakati-Kasus-Century-Selesai-Tahun-Ini/1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] SBY Jelaskan Persoalan GKI Yasmin & Ahmadiyah Pada Dubes Asing

2012-02-14T21:55:00.000-08:00

SBY Jelaskan Persoalan GKI Yasmin & Ahmadiyah Pada Dubes Asing
Rachmadin Ismail - detikNews
Rabu, 15/02/2012 12:40 WIB
Jakarta - Selain isu korupsi dan ekonomi, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) juga memaparkan isu sosial keagamaan pada perwakilan
negara asing yang hadir di Kementerian Luar Negeri. Kasus yang paling
mencolok adalah soal keberadaan Ahmadiyah dan GKI Yasmin.

"Soal Ahmadiyah dan GKI Yasmin, saya perlu jelaskan, negara tidak
melarang siapa pun yang memiliki keyakinan," kata SBY saat bertemu
dengan 128 perwakilan negara asing di Gedung Pancasila Kementerian Luar
Negeri, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2012).

Untuk kasus GKI Yasmin, SBY memaparkan bahwa itu terjadi sejak tahun
2002. Ada masalah perizinan lokasi ibadah sehinga perlu penanganan
khusus lewat jalur hukum dan non-hukum.

"Pemerintah terus melakukan mediasi terkait hal ini. Saya ingin jemaat
GKI Yasmin menjalankan ibadahnya dengan tenang di Bogor," urainya.

Selain itu, SBY juga mengklarifikasi soal isu maraknya konflik di Tanah
Air. Menurut kepala negara, kondisi sekarang jauh berbeda dengan konflik
terdahulu. Terutama yang menyangkut konflik di Papua dan Aceh.

"Kerukunan secara nasional masih terjaga dan masih baik," tegasnya.

Meski begitu, SBY juga mengakui masih ada berbagai masalah dalam
penanganan konflik. Ada kejadian yang lambat diproses, bahkan ada juga
sebagian aparat yang bertindak tidak profesional.

"Kadang juga penjelasan dari pemerintah daerah kurang terwakili. Tetapi
trust me, bahkan yang terjadi bukan pembiaran," kata SBY dalam bahasa
Indonesia.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/124022/1842986/10/sby-jelaskan-persoalan-gki-yasmin-ahmadiyah-pada-dubes-asing?9922022

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Mantan Pejabat Bank Mandiri Jadi Bos J.P. Morgan

2012-02-14T21:53:00.000-08:00

Rabu, 15/02/2012 12:35 WIB
Mantan Pejabat Bank Mandiri Jadi Bos J.P. Morgan
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Perusahaan keuangan internasional J.P. Morgan menunjuk mantan
pejabat Bank Mandiri yaitu Haryanto T. Budiman untuk menjadi pemimpin
bisnis J.P. Morgan di Indonesia.

Chief Executive Officer J.P. Morgan Gaby Abdelnour mengatakan, Haryanto
telah ditunjuk menjadi Managing Director dan Senior Country Officer
(SCO) untuk Indonesia. Haryanto juga memimpin bisnis Global Corporate
Banking (GCB) di Indonesia.

"Penunjukan Haryanto menggarisbawahi pentingnya pasar Indonesia bagi
bank kami. Indonesia adalah negara yang saat ini terus menerus berhasil
menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya. Di samping itu,
perusahaan-perusahaan Indonesia saat ini semakin membutuhkan solusi
keuangan yang lebih canggih serta terintegrasi," tutur Gaby dalam siaran
pers, Rabu (15/2/2012).

Pertimbangan dipilihnya Haryanto adalah karena Haryanto memiliki
pengalaman profesional selama 15 taun di bidang perbankan dan konsultasi
manajemen global.

Sebelum bergabung dengan J.P. Morgan, Haryanto menjabat sebagai Senior
Executive Vice President (SEVP) dan anggota Board of Management Bank
Mandiri.

Di samping itu, Haryanto juga menjabat sebagai anggota aktif dari Komite
Kredit dengan kewenangan tertinggi. Sebelumnya, Haryanto bekerja di
perusahaan konsultasi manajemen global McKinsey & Company dan memiliki
pengalaman internasional yang luas melalui penempatan dan penugasan di
Asia Utara, Asia Tenggara, Australia-Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

Haryanto adalah lulusan berbagai perguruan tinggi terkemuka di Amerika
Serikat dan meraih gelar Ph.D dari Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Haryanto akan berdomisili di Jakarta dan bertanggung jawab
langsung kepada Gaby Abdelnour.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/15/123509/1842973/6/mantan-pejabat-bank-mandiri-jadi-bos-jp-morgan?f9911023

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Orang Kaya RI Pilih Parkir Pesawat Pribadi di Singapura

2012-02-14T21:44:00.000-08:00

Rabu, 15/02/2012 12:36 WIB
Laporan dari Singapura
Orang Kaya RI Pilih Parkir Pesawat Pribadi di Singapura
Herdaru Purnomo - detikFinance

ilustrasi
Singapura - Banyak pengusaha kaya di Indonesia ternyata memarkirkan
pesawat pribadinya di Singapura dengan alasan lebih murah ketimbang di
Indonesia. Bahkan Mandala Airlines, yang kini berhenti beroperasi
sementara, juga menaruh pesawatnya di Singapura.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II (AP II) Tri Sunoko selaku pengelola
beberapa bandara termasuk Bandara Seokarno-Hatta ikut angkat bicara.
Menurut Tri tidak benar jika biaya parkir pesawat komersial maupun
pribadi di Indonesia mahal.

"Ngga mahal kok, di Halim maupun di Soekarno Hatta," ungkap Tri ketika
ditemui di sela Singapore Airshow 2012, Singapura, Rabu (15/2/2012).

Dikatakan Tri, memang ada pesawat pribadi milik pengusaha yang masih
belum memiliki registrasi Indonesia. Sehingga menurut Tri, mereka belum
bisa memarkirkannya di Indonesia.

"Tapi sudah banyak kok yang mempunyai pesawat sudah diregistrasikan
Indonesia. Ada yang memarkirkannya di Halim," tutur Tri.

Dijelaskan Tri, kontribusi pendapatan Angkasa Pura II sendiri dari
parkir pesawat tidak besar. "Tidak signifikan itu pendapatan dari parkir
pesawat," jelas Dia.

http://us.finance.detik.com/read/2012/02/15/123646/1842987/4/orang-kaya-ri-pilih-parkir-pesawat-pribadi-di-singapura?f9911013

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Nazaruddin Tunjukkan Foto Angie Miliki BlackBerry Sejak 2009

2012-02-14T21:42:00.001-08:00

Nazaruddin Tunjukkan Foto Angie Miliki BlackBerry Sejak 2009

Moksa Hutasoit - detikNews

Rabu, 15/02/2012 12:42 WIB

Jakarta - Nazaruddin 'menguliti' Angelina Sondakh. Pengakuan Angie soal kepemilikan BlackBerry salah satu yang dihadirkan sebagai bukti. Di awal sidang, Angie mengaku baru memiliki BlackBerry pada akhir 2010. Namun dari sebuah foto pada 2009, Angie sudah membawa BlackBerry.

"Kan Anda bilang baru punya BB akhir 2010, tapi saya punya bukti Anda punya bukti 2009, ini saya punya buktinya," jelas Nazaruddin di persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Nazaruddin menunjukkan bukti dari berita detikcom yang berjudul 'Dipotret 2009, Angie Sudah Bawa BlackBerry'. Dalam file detikcom itu, terpapar foto Angie pada 2009 dengan dua buah telepon seluler, dan salah satunya diduga BlackBerry.

Nazaruddin saat itu sedang mengajukan banyak pertanyaan kepada Angelina. Seorang pengacara menyorongkan sebuah telepon seluler kepada Nazaruddin. Tidak lama kemudian, dengan bukti foto itu, pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, jaksa, dan Nazaruddin sendiri maju ke depan hakim.

Ketua Majelis Hakim Darmawati pun lantas melihat foto pada 2009 itu. Angie saat itu tengah hamil. Tidak lama, majelis hakim memanggil Angie. Sempat ada pembicaraan di depan persidangan.

"Ini benar Anda?" tanya hakim.

"Ya yang mulia," jawab Angie.

Namun tidak jelas percakapan selanjutnya, apakah Angie mengakui kalau telepon seluler itu BlackBerry. Tidak terdengar jelas percakapan yang terjadi.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/124217/1842985/10/nazaruddin-tunjukkan-foto-angie-miliki-blackberry-sejak-2009?9911012

[Koran-Digital] Proses KIR Bermasalah, Kemenhub: Petugas yang Main Akan Disangsi

2012-02-14T21:38:00.002-08:00

Proses KIR Bermasalah, Kemenhub: Petugas yang Main Akan Disangsi
M Arif - detikNews
Rabu, 15/02/2012 11:32 WIB
Jakarta - Proses perizinan KIR atau uji kelayakan kendaraan selalu
menjadi sorotan. Diduga banyak praktek pungli dalam pelaksanaannya.
Tidak heran kerap terjadi kecelakaan karena rem blong. Menyikapi ini
pihak Kemenhub mengaku akan bersih-bersih.

"Petugas yang bermain mata untuk uji KIR akan dicabut kualifikasi
penguji kendaraannya," jelas Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
Sudirman Lambali di sela-sela rapat kerja dengan Komisi V DPR di
Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Namun Sudirman tidak risau soal kendaraan yang sudah 'diloloskan' karena
uji KIR. Ke depannya akan ada perbaikan dan dia memastikan uji KIR untuk
setiap kendaraan akan dilakukan rutin.

"Kalau sudah lulus uji kualifikasi, berarti dia harus uji lagi setiap 6
bulan sekali," jelasnya.

Sebelumnya Sudirman memastikan bahwa kecelakaan bus yang terjadi
baru-baru ini, yakni Bus Karunia Bakti dan juga Bus Sumber Kencono
karena human error yakni rem blong. Padahal bus itu sudah lolos uji KIR.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/113220/1842895/10/proses-kir-bermasalah-kemenhub-petugas-yang-main-akan-disangsi?n991103605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Ical: Menang Pemilu Tapi Kalah di DKI, Ibarat Makan Sayur Tanpa Garam

2012-02-14T21:38:00.001-08:00

Ical: Menang Pemilu Tapi Kalah di DKI, Ibarat Makan Sayur Tanpa Garam
M Rizki Maulana - detikNews
Rabu, 15/02/2012 12:07 WIB

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menilai betapa
penting bagi partainya untuk memenangkan pemilu di daerah pemilihan DKI
Jakarta. Menurutnya, DKI Jakarta adalah wilayah pertaruhan reputasi,
gengsi dan kinerja semua parpol.

"Tidak berlebihan apabila dikatakan meskipun menang secara nasional tapi
tidak menang di DKI Jakarta, kemenangannya ibarat makan sayur tanpa
garam. Rasanya hambar," katanya.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Ical ini dalam pidato
pengarahan Rakornis Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Jawa
I, di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta
Barat, Rabu (15/2/2012).

Ical menambahkan, selain wilayah DKI Jakarta, wilayah lain yang harus
dimenangkan oleh partainya di Pemilu 2014 adalah wilayah Jawa Barat dan
Banten. Jawa Barat dan Banten dianggap sebagai wilayah penting yang
menjadi barometer nasional.

"Jumlah penduduk wilayah Jabar khususnya mencapai 22% dari penduduk
Indonesia. Ini potensi yang sangat besar, dan wilayah ini pernah menjadi
lumbung suara Golkar," tuturnya.

Untuk itu Ical berharap, Partai Golkar dapat menentukan langkah-langkah
strategis dalam rangka pemenang pemilu 2014.

"Saat ini Golkar sudah ada di jalan yang benar. Tingal melakukan
penguatan langkah-langkah strategis dan program yang lebih konkrit untuk
pemenangan Pilkada dan Pemilu 2014," tutup ical dalam pidatonya.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/120711/1842946/10/ical-menang-pemilu-tapi-kalah-di-dki-ibarat-makan-sayur-tanpa-garam?n991102605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Ada Angie, Samad 'Ogah' Rapat Dengan Komisi Hukum DPR

2012-02-14T21:28:00.000-08:00

Ada Angie, Samad 'Ogah' Rapat Dengan Komisi Hukum DPR
Rabu, 15 Februari 2012 10:21 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dipindahkannya Politisi Partai Demokrat yang
juga tersangka kasus korupsi wisma atlet Angelina Sondakh ke Komisi III
DPR terus menjadi buah bibir. Gara-gara itu Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi(KPK), Abraham Samad mengaku ogah datang ke rapat Komisi III
apabila hadir disitu Angelina Sondakh.

"Yang jelas kalau ada RDP dan ada Angelina, saya enggak akan datang saya
enggak tahu kalau pimpinan lain,"ujar Abraham di gedung DPR, Jakarta,
Rabu(15/2/2012).

Abraham sendiri mengaku tidak tahu mengapa fraksi Partai Demokrat
memindahkan Angie ke Komisi Hukum DPR dimana mereka juga rekan kerja KPK.

"Wallahualam saya enggak tahu (Demokrat kenapa mindahkan) saya enggak
tahu isi hati orang, saya selaku ketua KPK ada Angelina,"pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat melakukan rotasi
para kader-kadernya yang duduk di Komisi-Komisi DPR. Rotasi tersebut
adalah hal yang biasa dilakukan dan tidak terkait apapun termasuk
gonjang-ganjing di partai berlambang mercy tersebut beberapa waktu
belakangan ini.

"Dari dulu rotasi itu tuntutan organisasi dan penyegaran fraksi-fraksi
lain sudah sepuluh kali putaran dan Demokrat baru sekali-sekali. Kan
anggota DPR tidak dipilih berdasarkan jurusannya, Oh ya kan sudah ada
keputusan SK nya,"ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat. Jafar Hafsah saat
jumpa pers di gedung DPR, Jakarta, Selasa(14/2/2012).

Sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat yang dirotasi adalah sebagai
berikut Darizal Bazir dari Komisi XI ke Komisi II DPR, Boki Ratu Nita
Budi dari Komisi XI ke Komisi II DPR.

Angelina Sondakh dari Komisi X ke Komisi III , Nur Cahyo Anggoro Jati
dari Komisi VIII ke Komisi II. Lalu, Ahmad Syafii dari Komisi VII ke
Komisi V, Sutarip Tulus Widodo dari Komisi V ke Komisi VII DPR, Asad
Syam dari Komisi IX ke Komisi VIII, Yunus Roihan dari Komisi X ke Komisi
VIII, Gray Kusmurtia dari Komisi II ke Komisi IX, Jufri dari komisi II
ke Komisi X, M.Nasir dari Komisi III ke Komisi XI, Sucipto (almarhum)
dari Komisi II ke Komisi XI.

Untuk posisi Badan Anggaran DPR masuk nama Sofatillah Mozaib, Dasrul
Djabar, dan Rinto Subekti. Mereka menggantikan Angelina Sondakh, M.Nasir
dan Khotibul Umam.

Sedangkan di BURT, masuk Timo Pangeran menggantikan Rinto Subekti. Dan
di Baleg nama Ignatius Mulyono tetap dipertahankan.

Dari nama-nama yang dirotasi tersebut ada beberapa anggota Fraksi Partai
Demokrat yang meninggal dunia seperti Sucipto. Tidak hanya itu
diantaranya As'ad Syam yang juga terkena kasus korupsi tetap dirotasi.

Jafar beralasan nama-nama tersebut masih dilakukan perotasian karena
belum ada Pergantian Antar Waktu (PAW).

"PAWnya juga belum ada jadi mau diganti siapa," kata Jafar.

http://m.tribunnews.com/2012/02/15/ada-angie-samad-ogah-rapat-dengan-komisi-hukum-dpr

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Andriadi Achmad : Menebak Nasib Anas Urbaningrum

2012-02-14T20:38:00.000-08:00

Menebak Nasib Anas Urbaningrum
Andriadi Achmad

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI

Anas Urbaningrum sebagai ketua umum Partai De mokrat (PD) se dang dalam
po sisi tidak aman.
Kasus Wisma Atlet yang menimpa mantan bendahara umum Partai Demokrat
Muhammad Nazaruddin pada akhirnya menyerempet nama Anas. Tak bisa
terhindarkan posisi Anas Urbaningrum sedang dalam penantian terburuk.

Kecemerlangan karier politik Anas Urbaningrum mengagumkan banyak
kalangan. Dalam usia yang masih relatif muda, ia terpilih sebagai ketua
umum partai terbesar dan pemenang pemilu tahun 2009. Dengan demikian,
banyak isu berkembang dan prediksi Anas Urbaningrum pada Pemilihan
Presiden 2014 akan digadang sebagai calon presiden atau wakil presiden
dari Partai Demokrat.

Melihat sosok dan pembawaannya yang baik saat berkomunikasi maupun dari
sisi intelektualnya, Anas Urbaningrum tidak diragukan lagi. Sejak
menduduki bangku kuliah, dari segi karier dia pernah menjadi ketua umum
PB HMI, Tim Sembilan verifikasi parpol, anggota KPU, dan ketua umum PD
pada usia relatif muda (40 tahun). Sedangkan dari sisi intelektual, Anas
Urbaningrum tergolong intelektual profertik yang telah menghasilkan
beberapa karya ilmiah, baik berupa buku maupun tulisan, di berbagai
media massa nasional.

Pada awalnya, Anas Urbaningrum diprediksi merupakan sosok pemimpin masa
depan Indonesia pascareformasi sebagaimana kita tahu bahwa tokoh-tokoh
nonmiliter mulai bermunculan dalam gelanggang politik Indonesia sebagai
calon pemimpin bangsa ke depan. Tidak hanya itu, isu pe mimpin muda
menggelinding secara perlahan dan memberikan isyarat secara tidak
langsung bahwa sosok Anas Urbaningrum adalah salah satu tokoh muda
bangsa Indonesia yang berpeluang menjadi pemimpin bangsa.

Namun, bayangan tak seindah realitas di mana keterkejutan berbagai
kalangan ketika Anas Urbaningrum disebut-sebut terlibat dalam berbagai
proyek Wisma Atlet. Dengan demikian, beberapa waktu belakangan, terwarta
dalam pelbagai headline media massa cetak maupun audiovisual perihal
keterlibatan Anas dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Dalam hal ini, Anas
Urbaningrum masih terselamatkan sebab KPK belum menyatakan ia sebagai
tersangka.
Masa depan PD PD merupakan partai reformasi yang kemunculannya pada
Pemilu 2004, dengan mengusung ikon Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mampu
melesat ke posisi enam besar serta menghantarkan SBY menuju titik
tertinggi pemerintahan pada 2004. Fenomena ini menjadikan posisi PD
sebagai partai pemerintah yang selama ini hanya distempelkan pada Partai
Golkar.

Begitu juga pada Pemilu 2009, PD mampu merebut posisi pemenang pemilu
dengan perolehan suara yang meroket tajam serta kembali mengangkat SBY
sebagai presiden pada periode kedua.
Kepercayaan diri dan kebesaran PD tidak begitu saja bisa terhindarkan
dari konflik internal.

Keretakan di tubuh PD mulai muncul yaitu sejak regenerasi ketua umum PD
pada 2005. Kegagalan Ventje Rumekeng menjadi ketua umum PD dan
terpilihnya Hadi Utomo (adik ipar SBY), ditunjukkan dengan pengunduran
Ventje dari PD yang kemudian mendirikan Partai Barisan Nasional
(Barnas). Begitu juga, saat pemilihan ketua umum PD pada 2010. Kekalahan
Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie dalam pemilihan ketua umum, sebenar
nya menjadi catatan tersendiri dan melahirkan perselisihan antarkubu di PD.

Kemudian, beberapa waktu terakhir, PD diguncang gempa korupsi dengan
tersangka mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin. Tak hanya itu,
isu keterlibatan beberapa petinggi PD dan tim sukses SBY dalam Pilpres
2009 dilaporkan oleh LSM Bendera penerima aliran dana bailout Bank
Century dengan kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun.

Keterlibatan kader-kader PD dalam korupsi menimbulkan sebuah pertanyaan
menarik bagaimana nasib PD ke depan? Hasil survei LSI terakhir
menunjukkan PD terjungkal dari posisi 20 persen menjadi 14 persen.
Apakah ini suatu sinyal dini bahwa pada Pemilu 2014 PD tidak lagi
menjadi primadona? Adalah suatu keniscayaan kerja keras PD untuk
mempertahankan posisi yang telah diraih sejak Pemilu 2004.

Belum lagi pesona SBY pada 2014 tidak lagi merona sebab SBY tidak bisa
dicalonkan kembali.
Dengan demikian, PD harus memunculkan tokoh karismatik yang bisa
diunggulkan untuk menarik massa pada Pemilu 2014. Sebenarnya, sosok Anas
Urbaningrum bisa dijadikan tokoh untuk menggantikan SBY dilihat dari
penampilan dan gaya bicaranya yang sangat menyerupai kepiawaian SBY.
Isu pencopotan Pertemuan anggota Dewan Pembina PD pada 23 Januari 2012
di kediaman SBY diisukan membahas perihal penggantian ketua umum PD.
Beberapa nama menggelinding sebagai calon pengganti Anas Urbaningrum,
yaitu Soekarwo, Andi Mallarangeng, Joko Suyanto, dan Marzuki Alie.
Dilihat dari peluang yang bisa meredam keretakan internal PD, posisi
Soekarwo dan Djoko Suyanto sebagai calon terkuat. Andi Mallarangeng dan
Marzuki Alie adalah rival Anas Urbaningrum saat perebutan ketua umum PD.

Terlepas dari isu pencopotan, Anas Urbaningrum mengumpulkan anggota DPP
PD untuk konsolidasi internal sehingga isu pencopotan dirinya sudah
mulai hilang dari peredaran. Sebenarnya, bola panas yang dilontarkan
Dewan Pembina perihal pencopotan Anas bisa saja menjadi redam jika SBY
menghendakinya karena keputusan PD berada di tangan SBY.

Ada dua alternatif besar pilihan SBY dalam memberikan keputusan mengenai
posisi Anas Urbaningrum. Pertama, SBY menyelamatkan Anas. Posisi Anas
Urbaningrum dalam kasus aliran dana Wisma Atlet bisa saja tidak terbukti
jika SBY dan tim silumannya merekayasa bahwa Anas tidak terlibat dalam
kasus tersebut.
Tetapi, kelemahannya di sini, SBY semakin disudutkan dan dianggap
presiden yang tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Kedua, SBY merestui pencopotan Anas Urbaningrum dari ketua umum PD.
Ketidakberpihakan SBY dan merestui pencopotan Anas Urbaningrum adalah
langkah berani SBY untuk membersihkan dan mencitrakan dirinya tidak
pandang bulu dalam memberantas korupsi.

Tetapi kelihatannya, SBY masih menunggu sikap KPK. Dengan demikian,
dengan penetapan KPK tersebut, SBY seolah tidak terlihat berinisiatif
mencopot Anas. Karena aturan partai mengharuskan pengurusnya
mengundurkan diri jika terlibat kasus pidana.

Jika Anas Urbaningrum dicopot dari ketua umum PD dan menjadi tersangka,
besar kemungkinan dia akan membuka semua kedok di dalam tubuh PD. Hal
itu bisa saja berbalik dan membahayakan posisi SBY. Dalam hal ini, SBY
cenderung hati-hati dalam memutuskan untuk menyelamatkan atau merestui
pencopotan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum PD.

http://republika.pressmart.com/PUBLICATIONS/RP/RP/2012/02/15/ArticleHtmls/Menebak-Nasib-Anas-Urbaningrum-15022012004013.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Mohammad Afifuddin : Feminisasi Korupsi

2012-02-14T20:36:00.000-08:00

Feminisasi Korupsi
Mohammad Afifuddin

Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada

Jika dicermati dengan teliti kasus demi kasus korupsi yang sedang
diusut KPK belakang an ini, kita akan mene mukan satu benang merah yang
menghubungkannya, yakni keterlibatan perempuan sebagai aktor penting
dalam jejaring mafia perampok uang rakyat. Dari yang telah ditetapkan
sebagai tersangka/terdakwa/tervonis, ada nama seperti Imas Diansari,
hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung yang tertangkap
basah menerima suap Rp 200 juta.

Selain itu, dua anggota DPR Ni Luh Mariani Tirtasari dan Engelina
Pattiasina yang tersangkut kasus cek pelawat, Nunun Nurbaetie dan
Miranda S Goeltom (kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI), serta Wa
Ode Nurhayati (mafia banggar DPR). Sosok lainnya adalah Mindo Rosalina
Manulang, Neneng Sri Wahyuni, hingga yang terbaru Angelina Sondakh dalam
kasus suap Wisma Atlet.

Sedangkan dalam kasus suap Kemenakertrans, Dhanarwati malah sudah
divonis dua tahun enam bulan. Bahkan, kalau mundur cukup jauh ke
belakang, jangan kita lupakan `ratu sel mewah' Artalyta Suryani (Ayin)
yang juga resmi divonis sebagai koruptor. Sementara itu, perempuan yang
sempat dikaitkan dengan berbagai skandal suap/mark up korupsi adalah
Nining Indra Saleh (Setjen DPR), Athiyah Laila (istri Anas Urbaningrum
dalam kasus suap Wisma Atlet), atau bahkan Sri Mulyani dalam kasus Century.

Sedangkan, di luar komplotan mafia anggaran dan penyuap aparat negara
tersebut, ada nama Malinda Dee yang sempat beken karena kiprahnya
membobol uang nasabah Citibank. Masih ada beberapa nama lagi yang lain
yang akan sangat memakan ruang jika harus dituliskan semuanya.

Apakah ini kebetulan semata? Asumsinya, uang tidak punya jenis kelamin.
Siapa pun mempunyai `bakat' korupsi asalkan menemukan momentum (niat dan
kesempatan) yang tepat. Bisa jadi fenomena ini 100 persen sebuah
kebetulan yang cantik. Namun, melihat rentetan kejadian kasus per kasus
di mana keterlibatan perempuan menjadi variabel vital dalam skenario
perampokan anggaran rakyat tersebut, tampaknya asumsi kebetulan sulit
untuk dinalar.

Untuk perdebatan ini, penulis sepakat dengan tesis penulis buku Korupsi
Kepresidenan (2005), George Junus Aditjondro. Dalam sebuah seminar di
UGM awal tahun ini, Aditjondro mengutarakan, fenomena perempuan banyak
tersangkut korupsi merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia.
Tekanannya bukan pada persoalan kebetulan atau by design, melainkan
lebih pada bagaimana kita memaknai perubahan sosiologis dalam konteks
gender dan feminisme yang bersangkut paut dengan skandal-skandal
keuangan tersebut.
Euforia antidomestifikasi Keran kebebasan sosial-politik yang terbuka
pascareformasi rupanya berdampak positif pada kian menguatnya akselerasi
perempuan di sektor publik. Setelah sekian lama terdomestifikasi oleh
wacana dan kebijakan yang bias gender, pelan tapi pasti perempuan di
Indonesia mulai menemukan `jati diri'. Maraknya gerakan dari kaum
feminis yang menuntut adanya kesamaan hak dan kesempatan (equality of
opportunity) untuk mengakses sumber daya sosialekonomi-politik seperti
halnya laki-laki, mulai banyak diafirmasi para pemangku jabatan dan
pengambil keputusan di negeri ini.

Data menunjukkan, meskipun model afirmative action yang mensyaratkan
keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam parlemen gagal
diterapkan, tren jumlah politisi perempuan yang duduk di DPR selalu naik
dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.
Dikutip dari situs resmi Centre of Electoral Reform (Cetro), jika hasil
Pemilu 2004 jumlah perempuan yang duduk di parlemen 11,8 persen dari
total anggota DPR, Pemilu 2009 menghasilkan jumlah anggota DPR perempuan
sebesar 18 persen dari keseluruhan anggota dewan.

Sementara untuk DPD, jumlah anggota perempuan naik dari 22,5 persen pada
periode 2004-2009 menjadi 26,5 persen pada periode 2009-2014.
Diperkirakan, tren kenaikan seperti ini bakal terus terjadi dalam pemilu
mendatang.

Untuk komposisi kepegawaian di berbagai instansi, jumlah perempuan juga
mengalami lonjakan signifikan. Jika pada akhir 2005 persentase perempuan
yang menjabat sebagai eselon I dan II hanya 13,3 persen dari total
jumlah PNS di Indonesia, belakangan ini rasionya sudah meningkat menjadi
21,5 persen dari keseluruhan pegawai negeri (Latfiyah, 2011).

Jika pada lembaga-lembaga `pelat merah' kiprah perempuan kian menonjol,
bagaimana dengan kehadiran perempuan pada instansi-instansi swasta?
Meski tidak ada data yang bisa mencerminkannya secara tepat, penulis
berasumsi trennya juga meningkat.
Indikasinya bisa dilihat dari kian banyaknya perempuan yang menduduki
jabatan strategis di berbagai perusahaan/lembaga swasta.

Gambaran tersebut bermakna bahwa perempuan sudah bisa mengatasi problem
pemenuhan kebutuhan berpendidikan seperti yang pernah diperjuangkan RA
Kartini dulu. Meski belum tuntas dan merata persebaran akses pendidikan
bagi kaum hawa, paling tidak sebagian besar perempuan sudah menikmati
keleluasaan berpendidikan sehingga mereka bisa sejajar dengan laki-laki
untuk berkiprah di sektor publik.
Fenomena terbalik Tren yang positif itu juga didukung justifikasi dari
hasil riset Bank Dunia tahun 1999 perihal peran perempuan dalam korupsi.
Melalui riset yang dilakukan Development Research Group/Poverty
Reduction and Economic Management Network itu ditemukan kenyataan
menurunnya tingkat korupsi bersamaan dengan kian meningkatnya jumlah
perempuan di tingkat parlemen nasional. Riset tersebut menjadi dasar
bagi Bank Dunia untuk merekomendasikan agar semua negara memberikan
peluang yang lebih besar bagi perempuan menduduki jabatan di
pemerintahan dan parlemen karena keberadaan mereka berpotensi untuk
menurukan tingkat korupsi (Neta S Pane, 2011).

Namun, apa yang terjadi di Indonesia seakan mematahkan hasil penelitian
Bank Dunia tersebut.
Peran perempuan yang menduduki sejumlah jabatan penting di negeri ini
tumbang satu per satu karena terlibat korupsi. Data ICW menyebutkan,
pada 2008 dari 22 koruptor yang ditangkap, dua di antaranya perempuan.
Kemudian, pada 2011 jumlahnya meningkat lebih dari tiga kali lipat.
Fakta ini sekaligus membantah pernyataan mantan komisioner KPK M Jasin
bahwa perempuan selama ini lebih berperan sebagai pendorong korupsi yang
dilakukan lakilaki.

Artinya, ketika akses ruang publik yang selama ini didominasi kaum
laki-laki dibuka juga untuk perempuan, mereka ternyata sama rentannya
dengan laki-laki. Pertanyaannya, mengapa kerentanan itu terjadi? Karena
para `perempuan korup' itu sedang terjangkit sindrom yang oleh bapak
Psikoanalisis Sigmund Freud disebut sebagai histeria (euforia).

Efek fatal dari histeria itu adalah melemahnya fungsi superego sebagai
pagar penjaga moralitas yang berkembang di kehidupan sosial seseorang
oleh menguatnya ego secara berlebihan dan berciri destruktif.
Manifestasi dari histeria ego adalah egoisme diri untuk kaya secara
instan tanpa memedulikan nasib jutaan orang lainnya.

Akhirnya, jika sejarah mencatat pelaku korupsi banyak didominasi kaum
laki-laki karena luasnya akses mereka ke simpul-simpul kekuasaan
ekonomi-politik, konklusi itu tampaknya tidak relevan lagi. Sebab,
fenomena mutakhir justru menggambarkan menguatnya feminisasi korupsi.

http://republika.pressmart.com/PUBLICATIONS/RP/RP/2012/02/15/ArticleHtmls/Feminisasi-Korupsi-15022012004005.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Awas! Pindah ke Komisi Hukum Angie Intervensi KPK

2012-02-14T19:15:00.001-08:00

Awas! Pindah ke Komisi Hukum Angie Intervensi KPK
Didi Syafirdi - detikNews
Rabu, 15/02/2012 08:22 WIB
Jakarta - Kepindahan Angelina Sondakh yang berstatus tersangka dalam
kasus suap Wisma Atlet ke Komisi Hukum DPR dinilai tidak fair. Muncul
kekhawatiran Angie akan mengintervensi KPK yang menangani kasusnya.

"Angie bisa mengintervensi kasus hukum yang menjeratnya, ini harus
dicegah dari awal" ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA)
Ray Rangkuti saat dihubungi detikcom, Rabu (15/2/2012).

Menurut Ray, terbuka kesempatan bagi janda Adji Massaid itu untuk
mengawasi kinerja KPK secara politik. Sebagai mitra kerja tentu KPK akan
melaporkan hasil kerjanya ke Komisi Hukum DPR.

"Logikanya, sama saja KPK memberi laporan hasil kerjanya kepada Angie,
karena Angie ada di Komisi III," kata Ray.

Untuk menghindari adanya konflik kepentingan menurut Ray, Partai
Demokrat harus segera menarik Angie dari Komisi Hukum. Jika tetap
bertahan harus diberlakukan kode etik yang melarang Angie mengikuti
rapat koordinasi dengan KPK. Terakhir KPK harus segera menahan Angie.

"Paling kompromistis Angie tidak ikut rapat dengan KPK, wilayahnya hanya
kepolisian dan kejaksaan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan FPD menggeser Nasir dari Komisi III ke Komisi XI
DPR. Angelina Sondakh dipindah menggantikan Nasir ke Komisi III DPR.
Namun keduanya tak lagi menjadi anggota Banggar DPR.

Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah mengatakan pergeseran hanya rotasi biasa
saja. Jafar membantah rotasi menyangkut kasusnya agar Angie lebih dekat
dengan KPK

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/082239/1842673/10/awas-pindah-ke-komisi-hukum-angie-intervensi-kpk?n991103605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Istana: Diskusi dengan Presiden Bukan Obrolan Warung Kopi

2012-02-14T19:11:00.001-08:00

Istana: Diskusi dengan Presiden Bukan Obrolan Warung Kopi
Rachmadin Ismail - detikNews
Selasa, 14/02/2012 15:25 WIB
Jakarta - Juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyayangkan
pandangan sinis dari komentator di televisi terkait acara silaturahmi
wartawan dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Selasa (13/2)
malam. Acara itu dipastikan tanpa settingan.

"Terus terang saya kecewa dengan apa yang ditampilkan dari sejumlah
komentator di tv karena menyebut acara semalam disetting," kata Julian
di kantor presiden, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Julian menegaskan, 'settingan' yang dibuat pihak istana bukan dari segi
konten pertanyaan. Namun, ada pengaturan urutan penanya untuk kelancaran
dan ketertiban acara.

"Benar saya memang meminta kepada rekan-rekan agar kita menjadi lebih
tertib, mengingat waktu yang terbatas dan banyaknya pertanyaan atau isu
yang ingin disampaikan tentu kita membutuhkan manajemen waktu yang lebih
baik," jelasnya.

"Tapi kalau yang disebut menyangkut substansi atau isi dari pertanyaan
itu seolah-ola disetting, dititipkan atau dimintakan itu tidak benar,"
tegasnya.

Lebih lanjut Julian juga memastikan, acara itu dibuat sebagai momen agar
para wartawan dapat berinteraksi langsung dengan presiden. Isu-isu yang
menjadi perhatian publik dapat langsung ditanyakan tanpa sensor.

"Kita kan bukan mengadakan dialog di warung kopi atau sejenis atau
seperti itu. Ini kan ditanyakan kepada Presiden RI tentu perlu etika dan
ketertiban serta keteraturan, saya kira demikian," tegasnya.

Sekadar diketahui, dalam acara selama 1,5 jam tersebut ada sekitar 16
wartawan yang diberi kesempatan bertanya. Pertanyaan pun bervariasi,
mulai dari kasus Nazaruddin, dugaan keterlibatan kerabat Ibu Ani
Yudhoyono dalam kasus bank Century, hingga masalah Front Pembela Islam
(FPI). Pertanyaan memang dikumpulkan beberapa hari sebelum acara, namun
itu dilakukan untuk pengelompokkan tema.

http://us.news.detik.com/read/2012/02/14/152552/1842138/10/istana-diskusi-dengan-presiden-bukan-obrolan-warung-kopi?nd992203605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

[Koran-Digital] Dengan Tenang, Angie Sangkal Istilah 'Apel Malang' dan 'Ketua Besar'

2012-02-14T19:03:00.000-08:00

Dengan Tenang, Angie Sangkal Istilah 'Apel Malang' dan 'Ketua Besar'
Moksa Hutasoit - detikNews
Rabu, 15/02/2012 09:54 WIB
Jakarta - Istilah 'Apel Malang', 'Apel Washington', 'Ketua Besar', dan
'Bos Besar' sangat tenar dalam kasus Nazaruddin. Kata-kata itu diketahui
muncul dalam percakapan antara Mindo Rosalina Manulang dan Angelina Sondakh.

Percakapan itu terekam dalam BlackBerry Messenger (BBM) kedua perempuan
itu pada Oktober 2010 lalu. Tapi dengan tenang dan datar Angie
menyangkal pernah berbicara dengan Rosa soal istilah itu.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta, Rabu (15/2/2012), saat dicecar Ketua Majelis Hakim Dharmawati
soal apel dan bos besar tersebut, Angie menyatakan penyangkalannya.

"Tidak pernah yang mulia," jawab Angie.

Hakim Dharmawati pun lantas menegaskan kepada Angie, mengenai percakapan
di BBM itu. "Jadi Anda tidak mengakui percakapan ini?" tanya Dharmawati.

"Tidak yang mulia," jawab Angie yang mengenakan pakaian putih-putih dan
kacamata ini.

Percakapan Angie dan Rosa ini masuk dalam berita acara pemeriksaan
(BAP). Istilah Apel Malang berarti uang rupiah, sedangkan Apel
Washington berarti dollar AS, sedang ketua besar dan bos besar hingga
ini belum terjawab, walau disebut-sebut tidak jauh dari nama politikus PD.

(ndr/gah)
Baca Juga

* Wah! Pada 2010 Angie Mengaku Belum Gunakan BlackBerry

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/095421/1842748/10/dengan-tenang-angie-sangkal-istilah-apel-malang-dan-ketua-besar

Angie Bantah Pernah BBM-an dengan Rosa
Moksa Hutasoit - detikNews
Rabu, 15/02/2012 09:47 WIB
Jakarta - Mantan anggota Banggar yang juga anggota Fraksi Partai
Demokrat (FPD) Angelina Sondakh tampil sangat tenang di Pengadilan
Tipikor. Saat majelis hakim menanyakan sejumlah hal, Angie- demikian
sapaan Angelina- menjawab dengan tenang. Bahkan, dia juga membantah
pernah komunikasi via blackberry messenger (BBM) ke Rosa. Dia membantah
hal itu dengan tenang, tanpa meledak-ledak.

Angie didatangkan sebagai saksi dalam persidangan kasus suap Wisma Atlet
dengan terdakwa koleganya di Partai Demokrat, M Nazaruddin di Pengadilan
Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu ( 15/2/2012). Angie hadir
mengenakan baju warna putih dan berkacamata, tampil cantik dengan rambut
digelung.

"Apakah Anda pernah berkomunikasi BBM dengan Rosa?" tanya ketua majelis
hakim, Darmawati Ningsih. Rosa yang dimaksud adalah Mindo Rosalina
Manulang, mantan anak buah Nazaruddin di Permai Group yang menjadi
terpidana kasus ini.

"Tidak pernah yang mulia," kata Angie dengan tenang.

Saat majelis hakim mencecar dengan berbagai isi percakapan BBM antara
Rosa dengan dirinya, lagi-lagi Angie membantah melakukan komunikasi itu.
"Itu bukan komunikasi saya, saya tidak mengoperasikan BB (BlackBerry)
itu," bantah Angie.

Angie juga membantah mengundang Rosa ke acara keluarga, baik acara sidak
siti anaknya atau acara ultah anaknya pada tahun 2010, melalui BBM.
"Saya mengundang semua teman saya yang ada di contact list handphone
saya," ujar Angie yang mengaku pada Mei dan Oktober 2010 dirinya belum
menggunakan BB, tapi hanya menggunakan HP Nokia.

Karena bantahan-bantahan Angie itu, majelis hakim kembali mencecarnya.
"Mengapa Anda menyampaikan keterangan yang berbeda dengan BAP? Ini ada
paraf saudara dan di BAP ini Anda mengaku pernah BBM dengan Rosa," tanya
majelis hakim.

"Saya minta maaf yang Mulia, kalau ada salah pengertian di BAP. Seingat
saya, saya menyampaikan bahwa saya tidak mengenali percakapan itu," ujar
Angie. Dalam kesaksiannya, Angie juga membantah pernah bertemu Rosa.

Sebelumnya di BAP dibeberkan mengenai bukti percakapan BBM antara Angie
dan Rosa. Dalam percakapan itu, seperti pengakuan Rosa, Angie meminta
bagian miliaran rupiah. Di percakapan itu, Angie juga menggunakan kata
sandi Apel Malang, Apel Washington, dan Semangka, yang semuanya berarti
'uang."

http://us.news.detik.com/read/2012/02/15/094753/1842744/10/angie-bantah-pernah-bbm-an-dengan-rosa?n991102605

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus